Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah- Penataan Jalan Setapak Pada Area Pura Taman Beji Menuju Pelinggih Dewi Parwati Di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

GAMBARAN      UMUM                                 

                         NAMA KEGIATAN :                                
     PENYELENGGARAAN   BANGUNAN  GEDUNG  DI WILAYAH DAERAH              
  KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN         

             SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG                     

                         NAMA PEKERJAAN:                                
    BELANJA MODAL BANGUNAN  GEDUNG  TEMPAT  IBADAH - PENATAAN           
 JALAN SETAPAK PADA AREA PURA TAMAN  BEJI MENUJU PELINGGIH DEWI         

        PARWATI DI PUSAT PEMERINTAHAN  KABUPATEN BADUNG                 

                       TAHUN ANGGARAN 2024                              
                        GAMBARAN  UMUM                                  

    PENATAAN JALAN SETAPAK PADA AREA  PURA TAMAN BEJI MENUJU            
PELINGGIH DEWI PARWATI  DI PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN  BADUNG         

I.   LATAR BELAKANG                                                     
     a. Dasar Hukum                                                     
       1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara     
       2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara        
       3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
       4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi      
       5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, tentang 
          Bangunan Gedung.                                              
       6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
          Keuangan Daerah                                               
       7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
          Dampak Lingkungan Hidup.                                      
       8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
          Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
       9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan
          Barang/Jasa Pemerintah; beserta aturan turunannya.            
       10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum
          Rencana Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan                   
       11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang
          Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                           
       12) Peraturan Menteri PUPR RI No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
          Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
       13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang
          Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;              
       14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang
          Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                        
       15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis
          Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
       16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 08/PRT/M/2011 tentang
          Pembagian Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Turunannya nomor
          19/PRT/M/ 2014                                                
       17) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
          Tentang Standar Prasarana Dan Sarana Stadion Dan Lapangan Sepak Bola
       18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan
          Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum                               
       19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Pedoman Teknis
          Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan .
       20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 07/PRT/M/2019 tentang
          Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
       21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.
          14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.  
       22) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
          Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan               
       23) Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan
          Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan
          Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung                        
       24) Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)
       25) Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)          
       26) Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 1982)                    
       27) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005, tentang Persyaratan Arsitektur
          Bangunan Gedung.                                              
       28) Standar pelaksanaan mengacu pada SNI (Standard Nasional Indonesia) antara lain
          Pekerjaan Bangunan Gedung                                     
          • SNI 03-6481-2000 tentang Sistem Plumbing                    
          • SNI 03-571-2001 tentang Sistem Pengendalian Asap Kendaraan pada
            Bangunan Gedung                                             
          • SNI 03-6764-2002 tentang Spesifikasi Baja Struktural        

          • SNI 03-6767-2002 tentang Spesifikasi Umum Sistem Ventilasi Mekanis dan
            Sistem Tata Udara sebagai Pengendali Asap Kebakaran Dalam Bangunan
          • SNI 03-6768-2002 tentang Spesifikasi Umum Sistem Pengelolaan Udara
            sebagai Pengendali Asap Kebakaran Dalam Bangunan            
          • SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan
            Bangunan Bukan Logam)                                       
          • SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B (Bahan
            Bangunan dari Besi/Baja)                                    
          • SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian C (Bahan
            Bangunan dari Logam Bukan Besi)                             
          • SNI 03-1726-2003 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk
            Bangunan Gedung                                             
          • SNI 03-1727-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk
            Bangunan Rumah dan dan Gedung                               
          • SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk
            Bangunan Gedung                                             
          • SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk
            Bangunan Gedung                                             
     b. Gambaran Umum                                                   
        Penataan Jalan Setapak pada Area Pura Taman Beji Menuju Pelinggih Dewi Parwati di Pusat
        Pemerintahan Kabupaten Badung merupakan upaya pembangunan taman untuk menunjang
        fungsi bangunan taman yang telah terbangun sebelumnya sehingga optimalisasi pelaksanaan
        kegiatan yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dapat berjalan dengan
        optimal. Adapun pelaksanaan pekerjaannya adalah melalui penyedia barang/jasa sesuai
        pekerjaan tersebut.                                             

II.  MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
     a. Maksud                                                          
       Penataan Jalan Setapak pada Area Pura Taman Beji Menuju Pelinggih Dewi Parwati di Pusat
       Pemerintahan Kabupaten Badung yang dilaksanakan agar dapat memperlancar kegiatan di
       Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat
       lingkup bahan, peralatan, waktu peksanaan, metode kerja dan personil manajerial yang harus
       dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan pembangunan.
     b. Tujuan                                                          
       Tujuan adalah untuk mewujudkan Penataan Jalan Setapak pada Area Pura Taman Beji Menuju
       Pelinggih Dewi Parwati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang sesuai dengan
       dokumen kontrak baik dari segi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan
       biaya yang telah ditentukan.                                     

III. TARGET / SASARAN                                                   
     Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah:      
     a. Keluaran (Output)                                               
       - Pekerjaan fisik Penataan Jalan Setapak pada Area Pura Taman Beji Menuju Pelinggih Dewi
         Parwati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang sesuai dengan mutu waktu dan
         biaya yang telah direncanakan                                  
     b. Hasil (Outcomes)                                                
       - Meningkatkan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar secara
         umum di Kabupaten Badung.                                      

IV.  NAMA ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI                     
     Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
     PA        : Dr. Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST., MT                
     Alamat PA : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ”Mangupraja Mandala”, Jalan Raya
               Sempidi Mengwi Badung                                    

V.   RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN                                    
     Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Penataan Jalan Setapak pada Area Pura
     Taman Beji Menuju Pelinggih Dewi Parwati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang
     dilaksanakan sesuai dengan BOQ (Bill Of Quantity) yang telah ditetapkan dan menjadi acuan
     dalam penawaran.                                                   

      NO            NAMA PEKERJAAN                  LOKASI              
      1  Biaya Penerapan SMK3                 Kawasan Pusat Pemerintahan
                                              Kabupaten Badung          
      2                                                                 
         Pekerjaan Penataan Pelinggih Dewi Parwati Dan Jalan            
         Setapak                                                        
VI.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                 
     a. Ren cana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:                          
       Pelaksanaan Pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan SPK dan SPMK.