Belanja Konsultan Dan Tenaga Operator Ihai

URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                            
    Pekerjaan belanja konsultan dan tenaga operator IHAI              
    Harmoni adalah keselarasan atau keserasian antar berbagai dimensi kehidupan.
  Keharmonisan merupakan kondisi dimana berbagai keragaman dapat tetap sejalan
                                                                      
  dan serasi serta berkesinambungan. Kondisi harmonis tentu merupakan modal utama
  dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang harmonis akan dapat
                                                                      
  terwujud apabila berbagai aspek dan dimensi dapat berjalan seimbang, diantaranya
  dimensi ideologi atau kepercayaan yang ditunjang dengan tercukupinya dimensi
                                                                      
  ekonomi yang berdampak pada dimensi sosial dan budaya, semua dimensi yang saling
  berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lainnya.                 
                                                                      
    Untuk mengukur capaian kondisi ideal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan kegiatan penyusunan Indeks Harmoni
                                                                      
  Indonesia (IHaI) yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana harmonisasi sosial
  telah terbentuk di masyarakat dengan menganalisis keseimbangan berbagai dimensi
                                                                      
  pembangunan. Sebagai sebuah instrumen evaluasi, prosesnya meliputi identifikasi
  indikator relevan, penentuan bobot setiap indikator, dan penerapan metode
                                                                      
  penghitungan untuk menghasilkan suatu nilai indeks. Nilai ini kemudian menjadi
  cermin status pembangunan wilayah, memberikan wawasan mendalam tentang
                                                                      
  efektivitas kebijakan, serta membantu mengidentifikasi kelemahan dan
  ketidakseimbangan yang ada.                                         
                                                                      
    Dengan perhitungan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), memungkinkan Badan
  Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengarahkan sumber daya dan menyusun
                                                                      
  program-program yang lebih terstruktur dan tepat sasaran. Pada akhirnya, kegiatan
  ini tidak hanya berperan sebagai alat evaluasi sosial, tetapi juga menjadi landasan
                                                                      
  strategis dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang lebih
  harmonis, toleran, dan bersatu, selaras dengan visi Asta Cita.      
                                                                      
                                                                      
A. DASAR HUKUM                                                        
                                                                      
    Dasar hukum dalam kegiatan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Kabupaten Bandung
  Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:                            
                                                                      
  1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;                                  
  2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;     
                                                                      
  3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
    Etnis;                                                            
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;   
  5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian
    Dalam Negeri Nomor 400.4.7/3-170/Polpum Tahun 2025 tentang Pengukuran
                                                                      
    Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025;                       
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang
                                                                      
    Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
    tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
                                                                      
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tugas,
    Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.