Pengadaan Jasa Survei Pelayanan Publik

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

Pengadaan Jasa Survei Pelayanan Publik ini terdiri dari 2 pekerjaan antara lain:

  1. Survei Kepuasan Masyarakat yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat
     kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 70 Unit Pelayanan Publik di
     lIngkungan Pemerintah Kota Madiun. Survei wajib berpedoman pada Peraturan Menteri
     Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
     Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
     Output yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya laporan survey kepuasan

     masyarakat yang komprehensif baik laporan SKM per UPP maupun Laporan SKM Kota Madiun.

  2. Survei Evaluasi Pelayanan Publik, yaitu upaya pengukuran sistematis pada 62 Unit Pelayanan
     Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh
     nilai Indeks Pelayanan Publik. Pekerjaan ini wajib berpedoman pada   
       Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
        Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan
        Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan
        Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.                
       Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun

        2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
        Pelayanan Publik.                                                 
     Output yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya laporan evaluasi pelayanan publik
     yang komprehensif per UPP.