Jasa Konsultansi Survei Pelayanan Publik

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
                       SURVEI PELAYANAN PUBLIK                            

Survei Pelayanan Publik terdiri atas 2 (dua) pekerjaan, yaitu:            

I. Survei Kepuasan Masyarakat                                             
   Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat

   kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
   publik. Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah

   ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
   Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

   Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey dilakukan kepada 70 Unit Pelayanan Publik
   di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.                                  

II. Survei Evaluasi Pelayanan Publik                                      

   Dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik,
   guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk

   kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka
   Pemerintah Kota Madiun melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik. Instrumen dan

   mekanisme evaluasi pelayanan publik wajib berpedoman pada :            
   1. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

      Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
   2. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun

      2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

      Pelayanan Publik.                                                   
   Hasil pengolahan data kuesioner penilaian merupakan komposit dari berbagai instrumen yang

   digunakan berjumlah yaitu:                                             
   1. Formulir F-02 Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan

      menggunakan seluruh metodologi yang diperlukan, untuk memperoleh data objektif.
   2. Formulir F-03 Diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam

      menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.                 
   Survey dilakukan kepada 62 Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.