Penyusunan Ded Ijd

PEMERINTAH   KABUPATEN    BANJARNEGARA                   
       DINAS  PEKERJAAN      UMUM   DAN   PENATAAN    RUANG            

              Jalan Mayjend Panjaitan Nomor : 13 Telp/Fax 0286-591710  
                  Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53415           
         http://dpu.banjarnegarakab.go.id e-mail : [email protected]

                URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                            
                      PENYUSUNAN  DED IJD                              

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara mempunyai wewenang

dan tanggung jawab dalam pengelolaan prasarana jalan dan jembatan yang berstatus jalan
Kabupaten Banjarnegara. APBDP Tahun Anggaran 2025 terdapat Kegiatan Penyusunan

DED IJD dengan obyek tersebut sesuai pada dokumen ini. Untuk menindak lanjuti hal tersebut

perlu dilakukan kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi dengan Penyedia Jasa Konsultansi.

Sasaran kegiatan Penyusunan DED IJD para Penyedia Jasa Konsultansi yang kompatibel dan

andal dalam melaksanakan tugas sebagai supervisi/pengawaan sesuai Kualifikasi dan
Klasifikasi yang dibutuhkan.                                           

Ruang Lingkup Pekerjaan:                                               

Melaksanakan Jasa Konsultansi Penyusunan DED IJD sesuai ketentuan KAK dan
berdasarkan NSPM yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR, Kurang lebih sebagai

berikut:                                                               
a. Kegiatan persiapan.                                                 

  1) Penyusunan jadwal pelaksanaan.                                    
  2) Koordinasi dengan instansi/pihak terkait di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
     Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.                            
b. Kegiatan Survey lapangan.                                           

  1) Survey Pendahuluan.                                               
     - Melaksanakan studi literatur dan mengumpulkan data sekunder laporan pengelolaan
       lingkungan.                                                     
     - Mengidentifikasi kondisi lahan, sungai dan area sekitar.        
  2) Survey Lapangan                                                   
     - Pengukuran panjang ruas dengan STA kelipatan 50/100 dengan pemasangan patok

     STA atau jika diperlukan detail maka dapat disesuaikan dengan kebutuhan ketelitian
     yang ada.                                                         
     - Pengukuran panjang, lebar dan tinggi jembatan dengan pemasangan patok atau jika
     diperlukan detail maka dapat disesuaikan dengan kebutuhan ketelitian yang ada
     - Penyelidikan Tanah (Sondir) minimal 2 titik                     
     - Penyelidikan Tanah (SPT) 1 titik                                
     - Survey Topografi dengan identifikasi dan pemetaan kontur permukaan lengkap

     dengan kenampakan yang berada di atas permukaan tersebut, baik kenampakan alami
     maupun kenampakan buatan                                          
     - Pengukuran elevasi pada potongan melintang dan memanjang.       
     - Pengambilan dokumentasi berupa foto dan video untuk mengetahui data kondisi
     awal/existing.                                                    
     Pengaturan jumlah petugas Survey agar disesuaikan dengan masa kontrak
c. Proses dan Hasil Analisa Data.                                      
  Seluruh data lapangan yang masuk dilakukan analisa teknis dan hasil analisa selanjutnya
  disusun usulan desain dengan gambar rencana.                         

d. Kegiatan pendukung                                                  
  1) Kegiatan Operasional Kantor dan lapangan                          
  2) Dokumentasi foto kegiatan dilapangan dan kegiatan dikantor.       
  3) Pembuatan laporan-laporan sesuai ketentuan KAK.                   
e. Tanggung jawab                                                      

  1) Konsultan bertanggung jawab atas produk perencanaan sampai hasil perencanaan
     tersebut dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya dan berfungsi.     
  2) Konsultan yang tidak cermat sehingga hasil perencanaan tidak dapat digunakan,
     dikenakan sanksi berupa keharusan melakukan perencanaan kembali dengan beban biaya

     dari konsultan yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam
     daftar hitam atau sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.