Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus-Penyusunan Standar Bmd Dan Standar Kebutuhan Bmd

Uraian Singkat Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Khusus
      Jasa Konsultansi Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD   

A. Latar Belakang                                                         

  Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan bagian
  dari Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

  Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 20

  ayat 2 Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
  (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan.

B. Referensi Hukum                                                        

   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4247);                                                
   Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;

   Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
    Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
    Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Kerja Pemerintah Daerah;

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

    Barang Milik Daerah;                                                  
   Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan

    Kodefikasi Barang Milik Daerah;                                       

   Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
    Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kinerja Dinas Tenaga Kerja;       

C. Lingkup Pekerjaan                                                      
   Melaksanakan pendataan terkait struktur organisasi dan kepegawaian pemerintahan Kota

    Batu;                                                                 

   Mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan;                
   Membuat kuisioner terkait kebutuhan atau standar peralatan dan mesin; 

   Membuat laporan kajian terkait kebutuhan peralatan dan mesin sesuai dengan kategori atau

    jenjang kepangkatan Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Kota Batu;  
   Menyusun draft Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai

    dengan kategori atau jenjang kepangkatan Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Kota Batu.
D. Keluaran Pekerjaan                                                     

  Keluaran dari hasil pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Khusus

  Jasa Konsultansi Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang
  Milik Daerah di dalamnya wajib memuat:                                  

   Laporan kajian terkait standar barang dan standar kebutuhan barang sesuai dengan
    kategori atau jenjang kepangkatan pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Batu;

   Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

    sesuai dengan kategori atau jenjang kepangkatan Aparatur Sipil Negara di pemerintahan
    Kota Batu.