Penyusunan Tata Kelola Infrastruktur Dan Keamanan Teknologi Informasi Ta. 2025

SUMMARY                                       
               KAJIAN TATA KELOLA INFRASTRUKTUR DAN                       
              KEAMANAN  TEKNOLOGI INFORMASI T.A. 2025                     

A. LATAR BELAKANG                                                         

     Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah diterbitkan

Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 175 Tahun 2024
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Arsitektur
dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2024 – 2028.                             
     Sesuai dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 176 Tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2024-
2028, telah dilakukan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan
untuk 6 (enam) domain dalam SPBE termasuk untuk area infrastruktur, keamanan dan tata kelola.
Analisis kesenjangan ini menghasilkan inisiatif kegiatan dan linimasa pelaksanaan kegiatan. Pada

analisis kesenjangan kebutuhan tata kelola terkait infrastruktur, terdapat gap berupa belum
adanya kebijakan internal terkait infrastruktur SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra,
dan layanan sistem penghubung layanan. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi tata kelola
target perlu dilakukan evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan internal sehingga
penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terdiri dari pusat data, jaringan intra dan sistem
penghubung layanan serta pendukung lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku.                                                                  
     Selain itu pada tahun 2024, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) telah melakukan penilaian

terhadap Cyber Security Maturity (CSM) di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan
tingkat kematangan level 3. Dengan demikian, secara kualitatif digambarkan bahwa penerapan
keamanan siber yang prosesnya sudah terorganisir dengan jelas, bersifat formal, dilakukan secara
berulang, dilakukan reviu berkala, dan konsisten. Namun penerapan perubahan belum dilakukan
secara berkelanjutan. Aspek penilaian CSM terdiri dari 6 aspek yaitu aspek tata kelola, aspek

identifikasi, proteksi, deteksi dan respon. Berdasarkan hasil penilaian, untuk aspek tata kelola
mendapatkan tingkat kematangan paling rendah. Dalam salah satu rekomendasi BSSN pada
aspek tata kelola, disarankan agar BKPM perlu mempertimbangkan untuk membuat atau
menyusun kebijakan/dokumen/prosedur yang mengakomodir terkait keamanan informasi yang
telah disetujui manajemen.                                                

     Tata kelola infrastruktur dan keamanan teknologi informasi diperlukan untuk menerapkan
best practice dalam mengelola infrastruktur dan keamanan teknologi informasi untuk

mendapatkan hasil yang diharapkan.                                        
B. RUANG LINGKUP                                                          
Ruang lingkup dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut :                 

    1. Melakukan studi analisis terhadap kondisi tata kelola teknologi informasi khususnya
       terkait infrastruktur dan keamanan informasi di Deputi Bidang Teknologi Informasi
       Penanaman Modal saat ini                                           
    2. Cakupan kajian tata kelola infrastruktur dan keamanan teknologi informasi meliputi
       penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terdiri dari pusat data, jaringan intra dan
       sistem penghubung layanan serta pendukung lainnya                  

    3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) terkait
       infrastruktur dan keamanan teknologi informasi yang telah dimiliki oleh SINI,
       melakukan pemutakhiran SOP yang ada jika dibutuhkan, membuat dokumen SOP baru
    4. Menganalisa data pendukung yang dibutuhkan dari pengguna. Data pendukung ini
       dituangkan dalam bentuk formulir untuk mendukung SOP               
    5. Menyusun kerangka kerja tata kelola infrastruktur dan keamanan teknologi informasi

       menggunakan standar COBIT, ITIL, SPBE, atau standar/best practices lainnya yang
       bersifat relevan dengan maksud dan tujuan kegiatan ini             

C. OUTPUT                                                                 

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya :                             

  -  Dokumen Kajian Tata Kelola Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi,
  -  Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur,dan Keamanan Teknologi Informasi,
  -  Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) terkait Infrastruktur dan Keamanan
     Teknologi Informasi                                                  

  -  Formulir pendukung SOP,                                              
  -  tools pendukung.