Pengadaan Infrastruktur It Pada Pusdiklatwas Bpkp

URAIAN    SINGKAT   PEKERJAAN                             

  IT INFRASTRUCTURE      FOR   CAMPUS    II CIAWI BUILDING              

                   PUSDIKLATWAS      BPKP                               

                  TAHUN   ANGGARAN      2023                            

 KUASA PENGGUNA  ANGGARAN     : ERSI SOENARSIH                          
 SATKER /SKPD                 : PUSAT   PENDIDIKAN DAN   LATIHAN        
                                PENGAWASAN   BADAN  PENGAWASAN          

                                KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN               
 NAMA PPK                     : SISCA YULIDRASARI                       
 NAMA PEKERJAAN               : IT INFRASTRUCTURE  FOR CAMPUS  II       
                                CIAWI BUILDING PUSDIKLATWAS BPKP        
                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
         IT INFRASTRUCTURE FOR CAMPUS II CIAWI BUILDING                 

                      PUSDIKLATWAS  BPKP                                

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                              
  Ruang lingkup pekerjaan yang diusulkan dan keluaran yang diharapkan untuk

  pengadaan Pusdiklatwas TI Infrastruktur Kampus Belajar II adalah sebagai berikut:

  1. Peningkatan Switch dan Access Point yang akan terlibat dengan infrastruktur

     jaringan Pusat Data Pusdiklatwas yang ada ;                        
  2. Peningkatan Infrastruktur Jaringan dengan kapasitas dan cakupan yang

     memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan yang berkembang di      
     Pusdiklatwas Belajar Kampus II, dengan kaidah kerapian dan kemudahan

     perawatan yang sesuai ;                                            

  3. Peningkatan peralatan CCTV berbasis IP untuk memantau aspek keselamatan
     dan keamanan pembelajaran dan kegiatan operasional sehari-hari di  

     Pusdiklatwas;                                                      
  4. Peningkatan Perangkat UPS untuk cadangan daya cadangan pada saat listrik

     mati untuk meminimalkan gangguan pada proses pembelajaran;         

  5. Pembaruan dukungan untuk Firewall Fortigate 400E, Database MySQL   
     Enterprise Edition, APC Smart UPS 20KVA, Network Monitoring System 

     Solarwinds, dan CrowdStrike Endpoint Protection;                   
  6. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Hyper-Converged (HCI) – Nutanix;

  7. Pemasangan peralatan dan material sesuai dengan persyaratan yang   

     tercantum dalam Lampiran 2 bagian dokumen ini;                     
  8. Penyediaan Kabel UTP Cat 6 indoor dan Connector RJ45, Kabel FO dan OTB,

     termasuk material utama dan pendukung Instalasi Kabel, Instalasi Switch dan
     Wireless Access Point, IP CCTV dan (NVR) Network Video Recorder;   

  9. Pemasangan Kabel UTP Cat 6 ke Switch, Wireless Access Point, IP CCTV dan

     Network Video Recorder (NVR);                                      
  10. Instalasi dan konfigurasi seluruh perangkat sesuai dengan kebutuhan

     Pusdiklatwas;                                                      
  11. Konfigurasi semua sakelar dan titik akses untuk mengaktifkan pemantauan
     dalam satu dasbor/Pengontrol;                                      

  12. Pemberian lisensi pendukung dan garansi Infrastruktur Eksisting (NGFW,
     MySQL Enterprise Edition, Smart-UPS 20KVA, Network Monitoring System

     Solarwinds dan CrowdStrike Endpoint Protection) selama 3 tahun;    

  13. Persiapan dan penyediaan laporan dan dokumentasi pasca instalasi; 
  14. Pemasangan rak dinding (12 RU);                                   

  15. Pemasangan UPS (non-rackmount);                                   
  16. Memastikan kesesuaian seluruh instalasi (Kabel, Listrik, Saklar, Access Point,

     CCTV dan UPS) dengan desain dan spesifikasi yang disepakati;       

  17. Konfigurasi seluruh infrastruktur jaringan berdasarkan Best Practice Topology;
  18. Pelabelan seluruh peralatan dan dokumentasi pasca pemasangan; Dan 

  19. Memberikan transfer pengetahuan dan sertifikasi minimal 10 orang staf
     Infrastruktur TI. Kontraktor wajib memberikan transfer pengetahuan kepada

     Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (Pusdiklatwas BPKP) 

     mengenai penggunaan dan pengelolaan sistem terpasang.              

B. LOKASI PEKERJAAN                                                     

  Kampus II Pusdiklat Pengawasan BPKP, Jalan Labuan - Cianjur, Pandansari, Kec.
  Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720.                             

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             
   Usulan rencana pelaksanaan pengadaan Infrastruktur TI Pusdiklatwas Kampus II

   adalah sebagai berikut:                                              

   1. Jangka waktu pelaksanaan paling lama 6 bulan setelah Surat Perintah Kerja
      (SPK) atau Surat Perintah Pembelian (PO) dibuat atau pada saat seluruh

      peralatan telah tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan
      Jasa (SPPBJ ) .                                                   

   2. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 180 hari kalender. Rincian jadwal
      pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut:                  

                   Tabel 5 – Rencana Implementasi                       
D. SUMBER PENDANAAN                                                     
  Sumber Dana Loan STAR-AF Tahun Anggaran 2023. Dengan nilai Pagu Anggaran
  sebesar Rp5.052.215.432 (Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima

  Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Nilai tersebut sudah termasuk

  seluruh biaya perolehan, tanpa PPN 11% dan PPh sesuai dengan Sesuai PP
  nomor 42 TAHUN  1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak     

  Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak     
  Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai  

  Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, tanggal 1 April 1995 dan 

  Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.                 

E. HARGA PERKIRAAN SENDIRI                                              
  Rp4.893.100.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta

  Seratus Ribu Rupiah) Nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya perolehan,
  tanpa PPN 11% dan PPh sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 TAHUN

  1995 mengatur bahwa PPN dan PPnBM yang terutang sejak tanggal 1 April 1995
  atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek

  Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak

  dipungut. Serta Peraturan Pemerintah nomor 25 TAHUN 2001 mengatur bahwa
  PPh yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor,

  konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam
  rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah

  dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.       

                                            Bogor, 18 September 2023    
                                                Disusun Oleh            
                                           Pejabat Pembuat Komitmen     

                                               Sisca Yulindrasari       
                                             NIP 1975 199502 2 001