Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bpkp Provinsi Banten Multiyears Tahun 2023-2024

JASA KONSULTANSI MANAJEMEN  KONSTRUKSI                    
                  PEMBANGUNAN   GEDUNG KANTOR                          
                PERWAKILAN  BPKP PROVINSI BANTEN                       
                  MULTY YEARS TAHUN  2023 – 2024                       

Uraian singkat pekerjaan:                                              
A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                             

   1. Lingkup Pekerjaan                                                
      Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan penyedia jasa konsultansi manajemen
      konstruksi adalah berpedoman pada peraturan yang berlaku, secara garis besar
      meliputi reviu desain, pengendalian dan pengawasan mengenai mutu, waktu dan biaya
      untuk pencapaian fisik (kualitas dan kuantitas) sesuai dengan yang direncanakan, alih
      pengetahuan dan tertib administrasi maupun keuangan di dalam penyelenggaraan
      Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten (Tahun Jamak).

   2. Uraian Pekerjaan                                                 
      Tahap Perencanaan : mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan;
      memberikan konsultansi kegiatan perencanaan; mengendalikan program perencanaan;
      melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan;
      menyusun laporan bulanan kegiatan konsultansi; meneliti kelengkapan dokumen
      perencanaan; membuat laporan reviu desain pada setiap tahapan penyusunan rencana
      teknis; meneliti dokumen pelelangan; menyusun program pelaksanaan pelelangan
      bersama penyedia jasa perencanaan konstruksi, dan ikut memberikan penjelasan
      pekerjaan pada waktu pelelangan, dan menyusun laporan dan berita acara dalam
      rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan; serta
      mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan
      hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen
      konstruksi.                                                      
      Tahap Pelaksanaan Pekerjaan : mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik
      yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; mengendalikan program
      pelaksanaan konstruksi fisik; melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan
      teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan,
      serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan; melakukan koordinasi antara
      pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik; dan menyusun laporan
      akhir pekerjaan manajemen konstruksi.                            

      Tahap Pemeliharaan Pekerjaan : menyusun daftar cacat/kerusakan akibat masa
      pemeliharaan dan mengawasai perbaikannya pada masa pemelihaaran sampai dengan
      serah terima akhir; menyusun Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Serah Terima
      Akhir Pekerjaan Konstruksi; dan membuat Laporan masa pemeliharaan dan dilaporkan
      kepada PPK.                                                      
   3. Tanggung Jawab Penyedia Jasa                                     
      ▪ Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas
        pekerjaan yang dilakukannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
      ▪ Secara umum tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi adalah menjaga
        agar pelaksanaan kegiatan memiliki kinerja, meliputi: ketepatan waktu
        pembangunan; ketepatan biaya pembangunan; dan ketetapan kualitas dan kuantitas
        pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak),
        sehingga mencapai hasil guna dan daya guna seoptimal mungkin memenuhi syarat
        teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.                       
      ▪ Tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi, meliputi: hasil karyanya harus
        mengikuti standar operasional dan prosedur yang berlaku; mengakomodasi batasan-
        batasan dalam KAK dan RKS; dan harus memenuhi peraturan, standar dan pedoman
        teknis bangunan gedung yang berlaku.                           

B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                            

   Jangka waktu pelaksanaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung
   Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten adalah selama 8 (delapan) bulan atau 240 (dua
   ratus empat puluh) hari kalender, terhitung sejak terbitnya SPMK.   
   Manajemen Konstruksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan pada masa
   pemeliharaan hasil pelaksanaan konstruksi selama 6 bulan (180 hari kalender).

C. PERSYARATAN PENYEDIA                                                
   Penyedia memenuhi persyaratan, diantaranya: klasifikasi konsultansi lainnya; memiliki
   sertifikat badan usaha jasa konsultansi yang masih berlaku, dengan sub bidang : jasa
   manajemen proyek terkait konstruksi bangunan (KL403)/jasa rekayasa konstruksi bangunan
   gedung hunian dan non hunian (RK001)/setara; kualifikasinya menengah; memiliki
   pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu
   3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan kementerian/lembaga/daerah; memiliki personil yang
   kompeten dan cukup dalam jumlah pada penugasan pekerjaan; dan peserta badan usaha
   harus memiliki surat izin /dokumen usaha, dokumen keuangan; serta persyaratan teknis
   kesamaan personil.                                                  
   Jenis kontrak yang dipakai untuk paket pekerjaan jasa konsultansi ini adalah kontrak waktu
   penugasan, dan dilaksanakan sesuai dengan KAK.                      

   Penyedia jasa harus menyediakan personil (tenaga ahli dan pendukung) dalam suatu
   struktur organisasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang
   tercantum dalam KAK, dan tenaga ahli dan pendukung ini berkewajiban melaksanakan
   tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Personil yang
   dimaksud, meliputi: team leader (ahli manajemen konstruksi); ahli struktur; ahli geoteknik;
   ahli arsitektur; ahli mekanikal; ahli elektrikal; ahli K3; dan tenaga sub profesional (tenaga
   pengawas sipil/struktur, tenaga pengawas arsitektur, tenaga pengawas mekanikal, tenaga
   pengawas elektrikal, administrasi proyek).                          
D. METODE PELAKSANAAN                                                  

   Manajemen Konstruksi harus membuat uraian kegiatan secara terinci sesuai dengan bagian
   pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang dalam garis besarnya
   meliputi: pekerjaan persiapan; pekerjaan teknis pengawasan lapangan; dan pelaporan.

E. KELUARAN DAN PELAPORAN                                              
   Keluaran (output) dan Laporan yang diharapkan dari pekerjaan Manajemen Konstruksi
   Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten, meliputi:
   ▪ Keluaran (program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan manajemen konstruksi;
     buku harian; laporan mingguan dan laporan bulanan; berita acara MC 0; berita acara
     kemajuan pekerjaan; notulensi rapat dan berita acara koordinasi di lapangan; surat
     perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah/kurang,
     apabila terdapat perubahan pekerjaan; berita acara penyerahan pertama pekerjaan;
     berita acara pernyataan selesainya pekerjaan; berita acara penyerahan kedua pekerjaan;
     dan laporan hasil pemeriksaan gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing); serta
     laporan rapat di lapangan (site meeting).                         
   ▪ Pelaporan (rencana mutu kontrak; laporan mingguan; laporan bulanan; laporan akhir;
     laporan executive summary; foto dokumentasi; dan dokumentasi digital).

F. PENUTUP                                                             
   KAK ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Penyedia
   Jasa (Konsultan) sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai
   dengan yang diharapkan.