Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

KERANGKA     ACUAN    KERJA   (KAK)                        

          PENYUSUNAN  RENCANA DETAIL TATA RUANG  (RDTR)                  
            KAWASAN  PERKOTAAN  KECAMATAN   SEKATAK                      

               DINAS PEKERJAAN  UMUM DAN PENATAAN  RUANG                 
               KABUPATEN  BULUNGAN                                       
               Jl. Jelarai Raya, Telp. (0552) 21020                      
               Tanjung Selor                                             
   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RTDR) KAWASAN PERKOTAAN         
   KECAMATAN SEKATAK                                                     

   I. LATAR BELAKANG                                                     

   Dalam tataran perangkat peraturan perundangan yang berkaitan dengan tata ruang, sejak tahun
   1992 telah terjadi perubahan kebijakan penataan ruang dengan ditetapkannya Undang-Undang
   No. 24 Tahun 1992, dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
   tentang Penataan Ruang yang merupakan payung hukum bagi kegiatan penataan ruang di
   Indonesia. Undang-Undang tersebut salah satunya ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor

   1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan sebagai pengganti
   Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota yang sudah tidak
   sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemudian secara
   teknis diterbitkan Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

   Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata
   Ruang (RDTR) Kabupaten dan Kota merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah
   (RTRW) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota ke dalam rencana distribusi
   pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun

   kawasan fungsional kabupaten dan kota. Dengan kata lain, RDTR Kabupaten mempunyai fungsi
   untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di
   atasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Muatan
   yang direncanakan dalam RDTR kegiatan berskala kecamatan/ kawasan/ lokal dan lingkungan,
   dan atau kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya.  

   Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
   Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari
   wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun
   RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. RDTR
   merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran

   kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan
   fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan
   penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.                          

   Salah satu fungsi RDTR adalah sebagai pedoman teknis yang merupakan arahan pembangunan

   daerah untuk perizinan pemanfaatan ruang, perizinan letak bangunan dan bukan bangunan,
   kapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunan, penyusunan zonasi, serta pelaksanaan
   program pembangunan. Fungsi tersebut dalam realisasinya sulit dilaksanakan karena dalam
   RDTR biasanya dalam satu hamparan lahan dengan luasan tertentu dianggap memiliki
   karakteristik yang sama sehingga dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya pun diperlakukan
   sama, padahal dalam satu area lahan dengan luasan tertentu dan peruntukan tertentu (zona

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   peruntukan) memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlakuan pengendalian
   pemanfaatan ruangnya pun sebaiknya disesuaikan dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu,
   pada tahapan selanjutnya agar RDTR dapat operasional di lapangan terutama sebagai perangkat
   pengendalian, maka untuk lebih menjabarkan RDTR diperlukan juga Peraturan Zonasinya.

   Peraturan zonasi tersebut, disusun untuk mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur
   pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RDTR. Peraturan zonasi
   berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada setiap zona pemanfaatan
   ruang yang dapat terdiri atas ketentuan amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien
   dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan, sungai, danau,

   pantai, SUTT), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
   mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.     

   Kawasan-kawasan di dalam wilayah kota yang akan disusun RDTR-nya antara lain: (a) kawasan
   berdasarkan wilayah administrasi (kecamatan); (b) kawasan fungsional yaitu Bagian Wilayah

   Kota atau Sub Pusat Pelayanan Kota; (c) bagian dari wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ciri
   perkotaan; (d) kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan; atau (e) bagian
   dari wilayah kabupaten/kota yang masih bercirikan perdesaan tapi direncanakan sebagai
   kawasan perkotaan.                                                    

   Salah satu wilayah administrasi yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pengembangan

   Perkotaan di Kabupaten Bulungan adalah Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak yang
   merupakan wilayah yang sedang berkembang dan perlu disusun rencana rincinya berupa RDTR.
   Hal ini sejalan dengan upaya untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan
   ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya kawasan
   perkotaan yang dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

   Dalam Konteks Penyelenggaraan Perencanaan Penataan Ruang di Daerah berdasarkan Rencana
   Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2041, Kecamatan Sekatak ditetapkan
   sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dengan fungsi utama sebagai pengembangan
   kawasan perkotaan. Dalam rangka mengembangkan wilayah Kabupaten Bulungan serta untuk

   mengantisipasi perkembangan yang akan datang, sehingga Kecamatan Sekatak harus
   mempersiapkan diri dalam menghadapi Perkembangan Pembangunan di masa yang akan
   datang.                                                               

   II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                 

   Maksud penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak adalah menyediakan
   perangkat peraturan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai penjabaran dari Rencana Tata
   Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 - 2041 serta Hasil dari Peninjauan Kembali (PK)
   RTRW Kabupaten Bulungan dan/ atau penjabaran Rencana Kawasan Strategis Kabupaten untuk

   mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan yang efisien, produktif, berkelanjutan dan

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   berdaya saing dan juga diharapkan dapat berfungsi sebagai perangkat operasional dalam
   pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bulungan.

   Adapun tujuan yang diharapkan adalah Dokumen RDTR yang berfungsi sebagai :
   1. Kendali mutu pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak berdasarkan

      RTRW Kabupaten Bulungan;                                           
   2. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang
      yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bulungan;                         
   3. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;                
   4. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan                  

   5. Acuan dalam penyusunan RTBL                                        

   III. SASARAN                                                          

   Sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan RDTR adalah :              
   1. Terkendalinya pembangunan sistem pusat kegiatan dan kawasan strategis di wilayah
      Kabupaten Bulungan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat dan
      dunia usaha ;                                                      

   2. Terciptanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kawasan lindung dan
      kawasan budidaya, terutama antar lingkungan permukiman dalam kawasan;
   3. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
      pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah
      daerah, swasta, dan/atau masyarakat;                               

   4. Tersusunnya rencana dan kebijakan, serta keterpaduan program-program pembangunan
      antar kawasan maupun dalam kawasan di wilayah Kabupaten Bulungan ; 
   5. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Bulungan;
   6. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

   IV. LOKASI PEKERJAAN                                                  
   Lokasi pekerjaan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
   Kecamatan Sekatak berada di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan

   Utara.                                                                

   V. PEMBIAYAAN                                                         

   Sumber pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran
   sebesar Rp. 1.462.500.000,- (Satu Milyar Empat ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu
   Rupiah) Termasuk PPN (11%)                                            

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   VI. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                 
   Pengguna Jasa dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

   Bulungan.                                                             

   VII. REFERENSI HUKUM                                                  

   Referensi Hukum yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR)
   Kawasan Perkotaan Kecamatan SekatakKabupaten Bulungan, adalah :       
   1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

      (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
   2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
      Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
      Republik Indonesia Nomor 3419);                                    

   3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
      Indonesia Nomor 3881);                                             

   4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik
      Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
      3888);                                                             
   5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

      Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
      Indonesia Nomor 4247);                                             
   6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

      Nomor 4377);                                                       
   7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
      Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
      132);                                                              

   8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
      Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
      Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);           

   9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
      Nomor 4725);                                                       
   10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik

      Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
      4956);                                                             
   11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
      Indonesia Nomor 5052);                                             

   13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
      Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
      Negara Republik Indonesia Nomor 5059);                             
   14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

      Republik Indonesia Nomor 5188);                                    
   15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
      Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
      5168);                                                             

   16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun
      2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);                
   17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

      Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
      Indonesia Nomor 5587);                                             
   18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
      Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik

      Indonesia Nomor 4453);                                             
   19. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);          

   20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
      Nomor 5285);                                                       
   21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
      Republik Indonesia Nomor 5393);                                    
   22. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
      Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

      Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan
      Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);                    
   23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

   24. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
      Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;           
   25. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman

      Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
   26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan
      Ruang Daerah;                                                      

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
      Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;           
   28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang

      Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2041.               

   VIII. RUANG LINGKUP                                                   

   VIII.1 LINGKUP PERENCANAAN                                            

   Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, muatan dari
   Rencana Detail Tata Ruang meliputi Rumusan Tujuan Penataan BWP (Bagian Wilayah
   Perkotaan), Rencana Pola Ruang, Rencana Jaringan Prasarana, Rencana Penetapan Sub BWP

   yang Diprioritaskan Penanganannya, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi yang
   dirinci sebagai berikut :                                             
   1. Tujuan Penataan BWP merupakan Nilai dan/ atau Kualitas Terukur yang akan dicapai sesuai
      dengan Arahan Pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan

      disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi Konsep Pencapaian.
      Tujuan Penataan BWP berisi Tema yang akan direncanakan di BWP.     
   2. Rencana Pola Ruang dalam RDTR merupakan Rencana Distribusi Sub Zona Peruntukan yang
      antara lain meliputi Hutan Lindung, Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap Zona di

      Bawahnya, Zona Perlindungan Setempat, Zona Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa,
      Zona Perkantoran, Zona Industri dan RTNH ke dalam Blok – blok. Rencana Pola Ruang
      dimuat dalam Peta yang juga berfungsi sebagai Zoning Map bagi Peraturan Zonasi.
   3. Rencana Jaringan Prasarana merupakan Pengembangan Hierarki Sistem Jaringan Prasarana

      yang ditetapkan dalam Rencana Struktur Ruang yang termuat dalam RTRW Kabupaten/
      Kota.                                                              
   4. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya merupakan Upaya dalam Rangka
      Operasionalisasi Rencana Tata Ruang yang diwujudkan ke dalam Rencana Penanganan Sub

      BWP yang diprioritaskan serta memuat sekurang – kurangnya Lokasi dan Tema
      Penanganan.                                                        
   5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR merupakan Upaya Mewujudkan RDTR dalam
      bentuk Program Pengembangan BWP dalam Jangka Waktu Perencanaan 4 (empat)
      Tahunan sampai Akhir Tahun Masa Perencanaan.                       

   6. Peraturan Zonasi merupakan Ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR
      Peraturan Zonasi berfungsi sebagai Perangkat Operasional Pengendalian Pemanfaatan
      Ruang; Acuan dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang; Acuan dalam Pemberian Insentif
      dan Disinsentif; Acuan dalam Pengenaan Sanksi dan Rujukan Teknis dalam Pengembangan

      atau Pemanfaatan Lahan dan Penetapan Lokasi Investasi.             

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   VIII.2 LINGKUP KEGIATAN                                               
   Lingkup pekerjaan ini meliputi substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR /

   Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
   dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Penyusunan RDTR mencakup kegiatan pra persiapan
   penyusunan, persiapan penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan
   konsepsi RDTR. Secara garis besar lingkup kegiatan dalam penyusunan RDTR, meliputi :
   1. Tahap pengumpulan data dan informasi, berupa :                     

      a. Data wilayah administrasi                                       
      b. Data fisiografi                                                 
      c. Data kependudukan                                               
      d. Data ekonomi dan keuangan                                       
      e. Data ketersediaan prasarana dan sarana                          

      f. Data peruntukan ruang                                           
      g. Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan               
      h. Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan)
      i. Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan,
         penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal
         1 : 5.000.                                                      

         1) Peta Dasar yang digunakan harus ada Rekomendasi dari Badan Informasi
           Geospasial (BIG) dan Instansi Pemerintah terkait;             
         2) Peta Tematik yang dibutuhkan pada skala peta minimal 1 : 5.000;
         3) Peta Citra Satelit dengan ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
           a) Resolusi Spasial ≤ 0,65 Meter                              

           b) Meliputi area BWP sekitar 100 km2                          
           c) Kemiringan sudut pengambilan citra kurang dari 250.        
           d) Bersumber dari tahun terbaru atau maksimal 2 tahun sebelumnya dari tahun
              pembuatan RDTR.                                            

   2. Tahap identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan serta perwujudan struktur
      ruang kawasan :                                                    
      a. Tinjauan terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan, diantaranya RTRW Provinsi
         Kalimantan Utara dan RTRW Kabupaten Bulungan;                   

      b. Tinjauan terhadap kemampuan fisik wilayah perencanaan;          
      c. Tinjauan terhadap isu-isu strategis di dalam wilayah perencanaan.
   3. Tahap analisis yang meliputi :                                     
      a. Analisis karakteristik wilayah, meliputi :                      
         1) Kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten dalam wilayah yang lebih
         2) luas (kabupaten)                                             

         3) Keterkaitan antar wilayah kabupaten dan antara bagian dari wilayah kabupaten
         4) Keterkaitan antar komponen ruang di BWP                      
         5) Karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten            
         6) Kerentanan terhadap potensi bencana, termasuk perubahan iklim
         7) Karakteristik sosial kependudukan                            

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

         8) Karakteristik perekonomian                                   
         9) Kemampuan keuangan daerah.                                   

      b. Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP, meliputi :       
         1) Analisis kebutuhan ruang                                     
         2) Analisis perubahan pemanfaatan ruang.                        
      c. Perumusan Konsepsi Rencana Detail Tata Ruang dengan mengacu dan 
         memperhatikan:                                                  
         1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Tata

           Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan;                      
         2) Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;      
         3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
           Menengah (RPJM) Kabupaten Bulungan;                           

         Konsep RDTR dirumuskan berdasarkan berdasarkan hasil analisis dengan
         menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah yang berisi :
         1) rumusan tentang tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah
           kabupaten;                                                    

         2) konsep pengembangan wilayah kabupaten.                       
         Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas :           
         1) tujuan penataan BWP;                                         

         2) rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana;           
         3) penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya;
         4) ketentuan pemanfaatan ruang;                                 
         5) Peraturan zonasi (zoning map, zoning teks, matrix ITBX).     

      d. Melakukan diskusi pembahasan dalam tahapan kegiatan penyusunan laporan
         pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir dengan melibatkan instansi terkait dan
         nara sumber lainnya demi mendapatkan rancangan yang komprehensif dan
         operasional untuk diterapkan.                                   

      e. Menyusun Draft/Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) RDTR Kawasan Perkotaan
         Kecamatan Sekatakdan menyusun materi teknisnya.                 

   4. Tahap Penyusunan Basis Data RDTR yang meliputi :                   
      a. Penamaan file peta RDTR, meliputi:                              
         1) Penamaan file peta rencana struktur ruang                    
           Nama klasifikasi unsur mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
           Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman

           Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota ,
           yang terdiri dari rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan
           transportasi dan rencana jaringan prasarana.                  
         2) Penamaan file peta rencana pola ruang                        
           Penamaan file peta rencana pola ruang disusun dengan format tertentu yang
           berisikan informasi tentang kode wilayah, jenis rencana, bentuk geometri, skala

           peta, nama RDTR dan tahun pembuatan.                          

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

         3) Penamaan file peta Sub Bagian Wilayah Perencanaan (Sub BWP) yang
           diprioritaskan Penanganannya.                                 
           Penamaan file peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya disusun dengan
           format tertentu yang berisikan informasi tentang jenis rencana, bentuk geometri,
           skala peta, nama zona, nama RDTR dan tahun pembuatan. Penetapan Sub BWP
           yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk mendelineasi lokasi di

           wilayah perencanaan yang diprioritaskan.                      
         Datum horizontal yang digunakan merupakan Sistem Referensi Geospasial Nasional.

      b. Struktur Folderisasi peta RDTR, meliputi :                      
         1) Peta Dasar                                                   
           Peta dasar berisi tentang informasi dasar yang terdiri atas peta batas wilayah,
           garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, transportasi dan utilitas,

           bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan.               
         2) Peta Tematik                                                 
           Peta tematik berisi tentang informasi tematik yang terdiri atas peta curah hujan,
           penggunaan lahan, geologi, daerah aliran sungai, jenis tanah, kawasan hutan,
           kemiringan lereng, kepadatan penduduk, kawasan pertanian, kesesuaian lahan,
           daya dukung lingkungan, kawasan rawan bencana, dan kawasan pariwisata, dan

           tema lainnya yang dibutuhkan dalam penyiapan peta rencana tata ruang.
         3) Peta Rencana Struktur Ruang                                  
           Peta Rencana Struktur Ruang berisikan mengenai rencana pengembangan pusat
           pelayanan, rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan
           transportasi, dan rencana jaringan prasarana yang meliputi rencana jaringan
           energi/kelistrikan, rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan air minum,
           rencana jaringan drainase, rencana jaringan air limbah, dan rencana jaringan

           prasarana lainnya.                                            
         4) Peta Rencana Pola Ruang                                      
           Peta Rencana Pola Ruang berisikan mengenai zona lindung dan zona budidaya
           berserta sub zonanya.                                         
         5) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, mengacu pada tema
           penanganan sebagai berikut :                                  
           a) Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan;             

           b) Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan;  
           c) Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;      
           d) Pelestarian/pelindungan blok/kawasan                       
         6) Album Peta                                                   
           Jenis peta yang dimuat dalam album peta mengacu pada sistematika album peta
           yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

           Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
           Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   IX. DATA DAN FASILITAS PENUNJANG                                      
   1. Penyediaan Oleh Pengguna Jasa                                      

      Pengguna Jasa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
      Bulungan akan mengangkat tim persiapan dan tim pengawas yang bertindak sebagai
      Project Officer dalam rangka pelaksanaan Jasa Konsultansi.         

   2. Penyediaan Oleh Penyedia Jasa Konsultasi                           
      Penyedia Jasa Konsultasi harus menyediakan Fasilitas dan Peralatan yang diperlukan untuk
      kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan seperti Sarana Komunikasi, Sarana Prasarana Terkait
      pekerjaan dan lain-lain.                                           

   X. KELUARAN                                                           

   Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan ini yaitu tersusunnya Dokumen RDTR, Basis Data RDTR,
   Peraturan Zonasi, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan tentang Rencana Detail

   Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak.                       

   XI. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                                  

   Menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan berkonsultasi
   terlebih dahulu dengan Pejabat Pembuat Komitmen.                      
   Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban antara lain :                  
   1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan
      perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan;                       

   2. Menyusun kajian tersebut berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam
      kerangka acuan kerja;                                              
   3. Melaksanakan pekerjaannya sampai batas waktu yang telah disepakati;
   4. Mempresentasikan pekerjaannya dalam forum terbuka.                 
      Dalam kesempatan ini, penyedia jasa konsultansi harus menghadirkan Tenaga Ahli sesuai
      dengan yang diusulkan dalam dokumen teknis, adapun Tahapan Presentasi adalah sebagai

      berikut :                                                          
      a. Laporan Pendahuluan                                             
      b. Laporan Antara (Data dan Analisa)                               
      c. Draft Laporan Akhir (Rencana) / Laporan Akhir (Rencana)         
   5. Penyedia jasa konsultansi dalam melaksanakan pekerjaannya dapat meminta bantuan

      teknis kepada instansi terkait untuk memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai
      hasil yang optimal;                                                
   6. Melaksanakan proses asistensi secara berkala yaitu pada saat :     
      a. Sebelum dilaksanakan ekspose laporan pendahuluan, ekspose laporan antara dan
        ekspose draft laporan akhir/ laporan akhir, penyedia jasa konsultansi wajib melakukan

        asistensi kepada instansi terkait;                               
      b. Melakukan Uji Publik di lokasi terkait yang dilengkapi dengan Berita Acara Uji Publik;
      c. Setelah pelaksanaan ekspose draft laporan akhir/ laporan akhir hingga laporan siap
        untuk dicetak.                                                   

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   7. Sebelum melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa konsultansi diwajibkan untuk menyusun
      usulan teknis dan biaya yang terdiri dari :                        
      a. Usulan teknik dengan penjelasan terinci tentang metode teknik tahapan kegiatan,
        waktu penyelesaian dan lain-lain;                                
      b. Usulan biaya dengan perincian biaya pada setiap kegiatan yang akan dilakukan; dan

      c. Program kerja, daftar tenaga ahli, dan lain-lain.               

   XII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN                              

   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 4 (Empat) bulan atau 120 (Seratus
   Duan Puluh) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan Kontrak Kerja. Jadwal pelaksanaan
   pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :                        

                          Jadwal Pelaksanaan                             
    Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak
     No             Uraian Pekerjaan              Bulan                  

                                              1  2   3   4               

     1. Persiapan                                                        
     2. Penyusunan Laporan Pendahuluan                                   

     3. Pembahasan Laporan Pendahuluan                                   

     4. Ground survey & Pemetaan                                         
     5. Digitasi gambar & peta                                           

     6. Kompilasi fakta dan analisa                                      
     7. Penyusunan Laporan Fakta dan Analisa                             

     8. Pembahasan Laporan Fakta dan Analisa                             

     9. Penyusunan Basis Data                                            
     10. Penyusunan Draft Laporan Akhir                                  

     11. Pembahasan Draft Laporan Akhir                                  

     12. Penyusunan Laporan Akhir                                        
     13. Penyusunan Naskah Raperbup                                      

     14. Penyelesaian Laporan Akhir                                      

   XIII. STANDAR TEKNIS                                                  
   1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

   2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
   3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
      Peta.                                                              

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
      Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
      Zonasi Kabupaten/Kota.                                             
   5. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
      Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta

      Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.                          
   6. Norma Standar Pedoman dan Ketentuan (NSPK) yang terkait lainnya.   

   XIV. PERSONIL                                                         

   Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksananan Pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata
   Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak, sebagai berikut :   
   1. Tenaga Ahli                                                        

      1) Team Leader/ Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota                  
         Team Leader disyaratkan sebagai berikut :                       
         Sarjana Strata Dua (S2) di Bidang Pembangunan Wilayah/Planologi/ Perencanaan
         Wilayah dan Kota, pekerjaan di Sub Bidang yang sama sekurang-kurangnya 4 (Empat)
         Tahun. Memiliki NPWP dan sertifikat keahlian konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK
         (SKA) Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota, bukti fotocopy KTP, Ijasah akademis

         yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku,
         dan surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja dari pemberi kerja.

      2) Ahli Sipil/Bangunan Gedung                                      
        Ahli Arsitektur yang diisyaratkan sebagai berikut :              

        Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Sipil, pekerjaan di Sub Bidang yang sama sekurang-
        kurangnya 3 (Tiga) Tahun. Memiliki NPWP dan sertifikat keahlian konsultansi bidang ke-
        PU-an dari LPJK (SKA) Ahli Madya Bangunan Gedung dan Kota, bukti fotocopy KTP, Ijasah
        akademis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang
        berlaku, dan surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja dari pemberi kerja.

      3) Ahli Ekonomi                                                    
        Ahli Ekonomi yang diisyaratkan sebagai berikut :                 
        Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Ekonomi Pembangunan, pekerjaan di Sub Bidang yang
        sama sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun. Memiliki NPWP , bukti fotocopy KTP, Ijasah
        akademis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang

        berlaku, dan surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja dari pemberi kerja.

     4) Ahli Arsitektur/ Urban Design                                    
        Ahli Arsitektur yang diisyaratkan sebagai berikut :              
        Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Arsitektur Kawasan, pekerjaan di Sub Bidang yang

        sama sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Tahun. Memiliki NPWP dan sertifikat keahlian
        konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK (SKA) Ahli Madya Arsitektur dan Kota, bukti
        fotocopy KTP, Ijasah akademis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

        dengan peraturan yang berlaku, dan surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja
        dari pemberi kerja.                                              

     5) Ahli Sistem Informasi Geografis (GIS)                            
        Ahli Sisitem Informasi Geografis (GIS) yang diisyaratkan sebagai berikut :

        Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Geodesi Kawasan, pekerjaan di Sub Bidang yang sama
        sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Tahun. Memiliki NPWP dan sertifikat keahlian konsultansi
        bidang ke-PU-an dari LPJK (SKA) Ahli Madya Geodesi, bukti fotocopy KTP, Ijasah
        akademis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang
        berlaku, dan surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja dari pemberi kerja.

     6) Ahli Hukum                                                       
        Ahli Hukum yang diisyaratkan sebagai berikut :                   
        Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum, pekerjaan di Sub Bidang yang sama sekurang-
        kurangnya 4 (empat) Tahun. Memiliki NPWP , bukti fotocopy KTP, Ijasah akademis yang

        dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
        surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja dari pemberi kerja.

     7) Ahli Lingkungan                                                  
        Ahli Lingkungan yang diisyaratkan sebagai berikut :              
        Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Teknik Lingkungan, pekerjaan di Sub Bidang yang

        sama sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Tahun. Memiliki NPWP dan sertifikat keahlian
        konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK (SKA) Ahli Madya Lingkungan, bukti fotocopy KTP,
        Ijasah akademis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
        yang berlaku, dan surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja dari pemberi
        kerja.                                                           

     8) Ahli K3                                                          
        Ahli K3 Konstruksi yang diisyaratkan sebagai berikut :           
        Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Sipil, pekerjaan di Sub Bidang yang sama sekurang-
        kurangnya 3 (Tiga) Tahun. Memiliki NPWP dan sertifikat keahlian konsultansi bidang ke-

        PU-an dari LPJK (SKA) Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bukti fotocopy
        KTP, Ijasah akademis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
        peraturan yang berlaku, dan surat keterangan pengalaman kerja/referensi kerja dari
        pemberi kerja.                                                   

   2. Asisten Tenaga Ahli                                                

      a. Asisten Tenaga Ahli                                             
        1) Asisten Ahli Pengembangan Wilayah/Planologi                   
          a) Sarjana Strata Satu (S1) Bidang Pembangunan Wilayah/ Teknik Perencanaan
             Wilayah dan Kota/Planologi;                                 
          b) Pengalaman di Sub Bidang yang sama sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun.

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

        2) Asisten Ahli Sipil                                            
          a) Sarjana Strata Satu (S1) Bidang bangunan Gedung;            
          b) Pengalaman di Sub Bidang yang sama sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun
        3) Asisten Ahli Lingkungan                                       
          Sarjana Strata Satu (S1) Bidang Teknik Lingkungani;            

          Pengalaman di Sub Bidang yang sama sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.
        4) Asisten Ahli GIS                                              
          Sarjana Strata Satu (S1) Bidang Arsitektur;                    
          Pengalaman di Sub Bidang yang sama sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.
        5) Asisten Ahli GIS                                              

          a) Sarjana Strata Satu (S1) Bidang Kartografi dan Penginderaan Jauh/Geodesi;
          b) Pengalaman di Sub Bidang yang sama sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.

   3. Tenaga Pendukung                                                   
      a. Tenaga Pendukung                                                

        1) Pelaksana Lapangan / Surveyor (4 Orang)                       
          a) Pendidikan terakhir minimal S1, D3 , SMK/SMA;               
          b) Berpengalaman minimal 2 tahun dalam bidang survey lapangan dan survey
             pemetaan.                                                   
        2) Operator CAD (2 Orang)                                        
          a) Pendidikan terakhir minimal S1, D# SMK/SMA;                 

          b) Berpengalaman minimal 2 tahun dalam bidang Pengoprasian CAD 
        3) Administrasi dan Keuangan                                     
          a) Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK administrasi;           
          b) Berpengalaman minimal 2 tahun.                              

         Daftar Personil Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak
No      Jabatan      Bidang Keahlian Jumlah     Kualifikasi   OB         
Tenaga Ahli                                                              
1.  Team Leader   Pembangunan      1 orang  S2 bidang Pembangunan 4     
                  Wilayah/Planologi/        Wilayah/Planologi/           
                  Perencanaan Wilayah dan   Perencanaan Wilayah dan      
                  Kota                      Kota;                        
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 5   
                                            (lima) tahun;                
2.  Ahli Sipil    Bangunan Gedung  1 orang  S1 bidang Sipil;  4         
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 3   
                                            (Tiga) tahun.                
3.  Ahli Arsitektur/Urban Teknik Arsitektur 1 orang  S1 bidang Teknik 4 
    Design                                  Arsitek/Urban Desain;        
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 3   
                                            (Tiga) tahun.                

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

No      Jabatan      Bidang Keahlian Jumlah     Kualifikasi   OB         
4.  Ahli Lingkungan Teknik Lingkungan 1 orang  S1 bidang Teknik Lingkungan 4
                                           Pengalamanprofesional di     
                                            bidangnya minimal selama 3   
                                            (Tiga) tahun.                
5.  Ahli Ekonomi  Geografi Ekonomi 1 orang  S1 bidang ekonomi; 4        
                  Pembangunan              Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 4   
                                            (empat) tahun.               
6   Ahli Hukum    Hukum Kelembagaan 1 orang  S1 bidang Hukum; 4         
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 4   
                                            (empat) tahun.               
7.  Ahli GIS      Kartografi dan   1 orang  S1 bidang Teknik  4         
                  Penginderaan Jauh/        Geodesi/Kartografi dan       
                  Geodesi                   Penginderaan Jauh;           
                                           Pengalamanprofesional di     
                                            bidangnya minimal selama 3   
                                            (Tiga) tahun.                
8.  Ahli K3       Manajamen Keselamatan 1 orang  S1 bidang Sipil ; 4    
                  dan Kesehatan Kerja      Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 3   
                                            (tiga) tahun.                
Asisten Tenaga Ahli                                                      
1.  Asisten Ahli Planologi Pembangunan 1 orang  S1 bidang Pembangunan 4 
                  Wilayah/Planologi/        Wilayah/Planologi/           
                  Perencanaan Wilayah dan   Perencanaan Wilayah dan      
                  Kota                      Kota;                        
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 2   
                                            (dua) tahun.                 
3.  Asisten Sipil Sipil/Bangunan Gedung 1 orang  S1 bidang bangunan Gedung; 4
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 2   
                                            (dua) tahun.                 
3.  Asisten Lingkungan Teknik Lingkungan 1 orang  S1 bidang Teknik Lingkungan; 4
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 2   
                                            (dua) tahun.                 
4.  Asisten Arsitektur Arsitektur Bangunan 1 orang  S1 bidang Arsitektur; 4
                                           Pengalaman profesional di    
                                            bidangnya minimal selama 2   
                                            (dua) tahun.                 
5.  Asisten Ahli  Penginderaan Jauh 1 orang  S1 bidang Geodesi; 4       
    Penginderaan                           Pengalaman profesional di    
    Jauh/GIS                                bidangnya minimal selama 2   
                                            (Dua) tahun.                 
Tenaga Pendukung                                                         
1.  Pelaksana Lapangan / SMK/SMA   4 orang  Pendidikan terakhir minimal 4
    Surveyor                                S1, D3, SMA/SMK;             
                                           Berpengalaman minimal 2      
                                            tahun dalam bidang survey    

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

No      Jabatan      Bidang Keahlian Jumlah     Kualifikasi   OB         
                                            lapangan dan survey          
                                            pemetaan                     
2.  Operator CAD  SMK/SMA          2 orang  Pendidikan terakhir minimal 4
                                            S1,D3, SMA/SMK;              
                                           Berpengalaman minimal 2      
                                            tahun dalam Operasional CAD  
3.  Administrasi dan SMA/SMK       1 orang  Pendidikan terakhir minimal 4
    Keuangan                                S1,D3, SMA/SMK               
                                            administrasi;                
                                           Berpengalaman minimal 2      
                                            tahun                        

   XV. PELAPORAN                                                         

   Pelaporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Jasa,meliputi :       
   1. Laporan Pendahuluan                                                
       Laporan Pendahuluan berisikan tentang Jadwal Rencana Kerja dan Tahapan
        Pelaksanaan Pekerjaan secara Lengkap dan Personil Pendukung Konsultan yang telah

        disetujui Aktif di Lapangan. Laporan tersebut berisikan data, gambar dan peta yang
        mendukung isi laporan;                                           
       Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sejak SPMK
        diterbitkan, sebanyak 4 (empat) buku dengan kertas format ukuran A4.

   2. Laporan Antara (Fakta Analisa)                                     
       Laporan Fakta Analisa berisi Realisasi dari Rencana Kerja, meliputi Hasil Pengumpulan
        Data dan Informasi Hasil Survey, Indentifikasi Permasalahan dan Arahan Kebijakan
        Pengembangan Perkotaan serta Hasil Analisis. Pada Tahap ini Tim Konsultan melakukan

        Pengkajian terhadap Kebijakan Kota mengenai Peran dan Fungsi Kota, Rencana
        Pembangunan, Indikator Kecenderungan Perkembangan Kota, Kajian terhadap Potensi
        Bencana Alam, Pengembangan Infrastruktur dan Permasalahannya serta Konsep
        Rencana sebagai Bahan Diskusi Pembahasan Laporan Fakta Analisa. Laporan tersebut
        berisikan data, gambar dan peta yang mendukung isi laporan.      

       Laporan harus diserahkan Selambat – lambatnya 3 (Tiga) Bulan setelah SPMK
        diterbitkan, sebanyak 4 (empat) buku dengan kertas format ukuran A3.
   3. Draft Laporan Akhir                                                

       Laporan Draf Akhir berisi materi draf yang merupakan penyempurnaan laporan antara
        yang telah mengakomodasi masukan-masukan pada saat pembahasan dilaporan antara.
       Laporan diserahkan kepada pemberi tugas masing-masing sebanyak 4 (empat)
        eksemplardengan ukuran A4 dan diserahkan 5(lima) bulan setelah tanda tangan kontrak
   4. Laporan Akhir                                                      

       Sistematika penyajian Draft laporan akhir (rencana) RDTR di wilayah perencanaan
        adalah sebagai berikut :                                         
        BAB I Pendahuluan                                                
             1.1 Dasar Hukum Penyusunan RDTR                             
             1.2 Tinjauan Terhadap RTRW Kabupaten                        

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

             1.3 Tinjauan Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten          
             1.4 Tujuan RDTR                                             
        BAB II Ketentuan Umum                                            
             2.1 Istilah dan Definisi                                    
             2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi                     
             2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi            

             2.4 Kriteria dan Lingkup wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi
             2.5 Masa Berlaku RDTR                                       
        BAB III Tujuan Penataan BWP                                      

        BAB IV Rencana Pola Ruang                                        
        BAB V Rencana Jaringan Prasarana                                 

        BAB VI Penetapan Sub BWP yang Diperioritaskan Penanganannya      
        BAB VII Ketentuan Pemanfaatan Ruang                              

        BAB VIII Peraturan Zonasi                                        
             8.1 Text Zonasi (Zoning Text)                               

                8.1.1 Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan             
                8.1.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang             
                8.1.3 Ketentuan Tata Bangunan                            
                8.1.4 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal             
                8.1.5 Ketentuan Pelaksanaan                              
                8.1.5.1 Variansi Pemanfaatan Ruang                       

                8.1.5.1 Insentif dan Disinsentif                         
                8.1.5.1 Penggunaan Lahan yang tidak sesuai               
             8.2 Materi Opsional                                         
                8.2.1 Ketentuan Tambahan                                 
                8.2.2 Ketentuan Khusus                                   
                8.2.3 Ketentuan Standar Teknis                           

                8.2.4 Ketentuan Pengaturan Zonasi                        

       Laporan Akhir (Rencana) harus diserahkan selambat-lambatnya 180 (Seratus Delapan
        Puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (empat) buku dengan kertas format
        ukuran A3.                                                       

   5. Album Peta                                                         
       Terdiri atas peta-peta rencana dalam berbagai tema sesuai dengan kedalaman rencana
        dan memuat Basis Data RDTR;                                      
       Diserahkan pada akhir masa kontrak pekerjaan;                    

       Diserahkan dalam format A3/A1                                    
   6. Soft Copy                                                          
      Semua Hasil Produk kegiatan dikumpulkan dalam penyimpanan berupa Hardisk External 1

      TB                                                                 

   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                                            
   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sekatak

   XVI. KETENTUAN LAIN                                                   
   Kerangka Acuan Kerja ini sudah diupayakan rinci. Namun demikian, demi sempurnanya hasil

   kegiatan maka dimungkinkan adanya perubahan-perubahan berdasarkan masukan dan hasil
   pembahasan pada saat proses pelaksanaannya. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan diharuskan
   mengikuti perkembangan dan keputusan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama
   dalam forum pembahasan.                                               

                                          Tanjung Selor, ……………2023       
                                           Pejabat Pembuat Komitmen      

                                                ……………….                  
                                             NIP. .........................