BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-
Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah
yang selanjutnya disingkat APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan utama yang pelaksanaannya
diserahkan kepada Penyedia lain
(Subkontraktor) dan disetujui terlebih
dahulu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
1.3 Tim Pendukung adalah tim atau
perorangan yang ditunjuk/ditetapkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
1.4 Harga Kontrak adalah total harga
pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.
1.5 Harga Perkiraan Sendiri yang
selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang
ditetapkan oleh PPK yang telah
memperhitungkan biaya tidak
langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai.
1.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah
jadwal yang menunjukkan kebutuhan
waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas
tahap pelaksanaan yang disusun
secara logis, realistis dan dapat
dilaksanakan dan dirincikan sampai ke
satuan hari kerja. Jadwal Pelaksanaan
digunakan untuk untuk menghitung
kesesuaian Rincian Komponen
Remunerasi Personel dan Biaya
Langsung Non Personel.
1.7 Kerangka Acuan Kerja yang
selanjutnya disebut KAK adalah yang
disusun oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk menjelaskan tujuan,
lingkup jasa konsultansi,
produk/output serta input/keahlian
yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan Kontrak ini
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
1.8 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak para
pihak dalam kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1.9 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha
antar Penyedia yang masing-masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis;
1.10 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya
disebut Kontrak adalah keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat Penandatangan
Kontrak dengan Penyedia dalam
pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.11 Kontrak Lumpsum adalah kontrak
pembayaran total berdasarkan jumlah
semua biaya tanpa terkecuali. Biaya
tersebut meliputi biaya bahan, biaya
manusia, biaya administrasi, sampai
biaya-biaya lain yang dikhawatirkan
akan muncul, misalnya biaya denda,
biaya kerusakan, dan sebagainya.
1.12 Kuasa Pengguna Anggaran pada
pelaksanaan APBN yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.
1.13 Kuasa Pengguna Anggaran pada
Pelaksanaan APBD yang selanjutnya
disebut KPA, adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi perangkat daerah;
1.14 Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan Kontrak
sampai dengan selesainya pekerjaan
dan terpenuhinya hak dan kewajiban
para pihak.
1.15 Masa Pelaksanaan Kontrak adalah
jangka waktu untuk melaksanakan
Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai
Kerja yang tercantum dalam SPMK
sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pekerjaan
1.16 Pelaku Usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.17 Kerangka Acuan Kerja yang
selanjutnya disebut KAK adalah yang
disusun oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk menjelaskan tujuan,
lingkup jasa konsultansi,
produk/output serta input/keahlian
yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
1.18 Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/perangkat daerah.
1.19 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.
1.20 Personel Inti adalah orang yang akan
ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan serta
posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan
untuk melaksanakan pekerjaan.
1.21 Personel Pendukung adalah orang
yang akan ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan
untuk melaksanakan pekerjaan,
namun tidak dievaluasi dalam proses
pemilihan.
1.22 Rincian Biaya Langsung Non Personel
adalah rincian biaya langsung yang
diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan Kontrak yang dibuat
dengan mempertimbangkan dan
berdasarkan harga pasar yang wajar
dan dapat dipertanggungjawabkan
serta sesuai dengan perkiraan
kegiatan. Biaya Non Personel dapat
dibayarkan secara Lumsum, Harga
Satuan dan/atau penggantian biaya
sesuai yang dikeluarkan (at cost).
1.23 Rincian Komponen Remunerasi
Personel adalah rincian biaya langsung
yang diperlukan untuk membayar
remunerasi personel berdasarkan
Kontrak. Komponen Remunerasi
Personel telah memperhitungkan gaji
dasar (basic salary), beban biaya sosial
(social charge), beban biaya umum
(overhead cost), dan keuntungan
(profit/fee). Biaya Langsung Personel
dapat dihitung menurut jumlah satuan
waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu
(SBOM), hari (SBOH), atau jam
(SBOJ))
1.24 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi
yang diberikan kepada Peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
seluruh Kementerian/Lembaga dalam
jangka waktu tertentu.
1.25 Subkontraktor adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis
dengan Penyedia penanggung jawab
kontrak, untuk melaksanakan sebagian
pekerjaan (subkontrak).
1.26 Surat Jaminan yang selanjutnya
disebut Jaminan adalah jaminan
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/ Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia/konsorsium Perusahaan
Asuransi Umum/konsorsium Lembaga
Penjaminan/konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-
undangan.
1.27 Surat Perintah Mulai Kerja yang
selanjutnya disingkat SPMK adalah
surat yang diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada
Penyedia untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.
1.28 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal
yang dinyatakan pada SPMK yang
diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
1.29 Tanggal Penyerahan Pekerjaan
adalah tanggal penyelesaian pekerjaan
Jasa Konsultansi ini oleh Penyedia dan
dinyatakan dalam Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan yang diterbitkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi
tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam
Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku
menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat
dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap
berlaku secara penuh.
4. Bahasa dan Hukum 4.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa
Indonesia
4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.
4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.
5. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan,
dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan
Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika
telah disampaikan secara langsung, disampaikan
melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak 6.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Penyedia hanya dapat
dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para
Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam
SSKK kecuali untuk melakukan perubahan
kontrak.
6.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.
7. Larangan Korupsi, 7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan/atau pemerintah, para pihak dilarang untuk :
Nepotisme,
a. menawarkan, menerima atau
Penyalahgunaan
menjanjikan untuk memberi atau
Wewenang serta
menerima hadiah atau imbalan berupa
Penipuan
apa saja atau melakukan tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan
secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.
7.2 Penyedia menjamin bahwa yang
bersangkutan (termasuk semua anggota KSO
apabila berbentuk KSO) dan
Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah
dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang di atas.
7.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat
Penandatangan Kontrak terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan
sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
a. pemutusan Kontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
c. pengenaan sanksi daftar hitam.
[catatan: pengenaan sanksi daftar hitam
ditetapkan oleh PA/KPA atas PPK]
PA/KPA menyampaikan dokumen
penetapan sanksi daftar hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan sanksi
daftar hitam; dan
2) Unit kerja yang melaksanakan
fungsi layanan pengadaan secara
elektronik, untuk ditayangkan
dalam Daftar Hitam Nasional]
7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada PA/KPA
7.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat
dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada) dan personel,
yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar
semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
Harga Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Subkontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger), konsolidasi, atau pemisahan.
10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan
penyedia lain dengan mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama
dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam
SSKK.
10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak
awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam
Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
10.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
pekerjaan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penyedia tetap bertanggungjawab atas
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka
Penyedia dikenakan sanksi yang diatur
dalam SSKK.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung
jawab penuh terhadap personel dan
Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
Pelaksanaan Pekerjaan mengangkat Tim Pendukung untuk
melakukan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak ini.
14.2 Tim Pendukung dapat menggunakan
wewenang yang diberikan kepadanya oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
bertindak sesuai ketentuan Kontrak.
14.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim
Pendukung selalu bertindak profesional. Jika
tercantum dalam klausul 6.1 SSKK, Tim
Pendukung dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
15. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
16. Penyerahan/Pemberian 16.1 Sebelum penyerahan/pemberian akses
Akses Lokasi Kerja lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan
(apabila diperlukan) bersama.
16.2 Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk
menyerahkan/memberi akses lokasi kerja
sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan
disepakati oleh para pihak dalam rapat
persiapan penandatanganan Kontrak, untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada
hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.
16.3 Hasil peninjauan dan penyerahan
dituangkan dalam berita acara penyerahan
lokasi kerja.
16.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam
Berita Acara yang selanjutkan dapat
dituangkan dalam adendum Kontrak.
16.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja
pada Tanggal Mulai Kerja untuk
melaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hambatan yang
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi.
17. Surat Perintah Mulai 17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak
Kerja (SPMK) menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak atau 14 (empat
belas) hari kerja sejak
penyerahan/pemberian akses lokasi kerja
(apabila ada).
17.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan
sebagai tanggal mulai berlaku efektif
Kontrak.
18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk
mempresentasikan dan menyerahkan
Program Mutu sebagai penjaminan mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
18.2 Program Mutu disusun paling sedikit berisi:
a. Informasi mengenai pekerjaan yang
akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
d. jadwal penugasan Personel Inti dan
Personel Pendukung;
e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
f. Prosedur instruksi kerja; dan
g. Pelaksana kerja.
18.3 Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan Program Mutu
secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.
18.4 Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan
kondisi pekerjaan
18.5 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan Program Mutu jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa
Kompensasi.
18.6 Pemutakhiran Program Mutu harus
menunjukkan perkembangan kemajuan
setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk
perubahan terhadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran Program Mutu harus
mendapatkan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
18.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
terhadap Program Mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.
19. Rapat Persiapan 19.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak, Tim Pendukung
(apabila ada), bersama dengan Penyedia dan
pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, harus sudah
menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak
19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:
a. Program Mutu;
b. organisasi kerja dan jadwal penugasan
personel;
c. kesesuaian personel dan peralatan
dengan persyaratan Kontrak;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan
pekerjaan;
e. Rencana Kerja/ Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan yang memperhatikan
Keselamatan Konstruksi;
f. jadwal mobilisasi peralatan dan
personel;
g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan
pembayaran; dan
h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
19.3 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila
mengakibatkan perubahan isi Kontrak,
maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak
20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang
disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan Personel Inti;
b. mendatangkan Personel Pendukung;
c. mendatangkan peralatan-peralatan
terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
d. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, dan sebagainya.
20.3 Mobilisasi peralatan dan personel dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan.
20.4 Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
waktu 7 (tujuh) hari kalender
B.2 Pengendalian Waktu
21. Waktu Penyelesaian 21.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,
Pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan Program Mutu, serta menyelesaikan
pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan Kontrak yang dinyatakan dalam
SSKK.
21.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan Kontrak karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah melaporkan
kejadian tersebut kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan disertai
bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat
Penandatangan Kontrak, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat
memberlakukan peristiwa kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.
21.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan Kontrak bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
maka Penyedia dikenakan denda
keterlambatan.
21.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam
klausul ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.
22. Peringatan Dini 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin Pejabat
Penandatangan Kontrak atas peristiwa atau
kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi
mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak
atau menunda penyelesaian pekerjaan.
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memerintahkan Penyedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di
atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin
disampaikan oleh Penyedia.
22.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk mencegah atau mengurangi dampak
peristiwa atau kondisi tersebut.
23. Keterlambatan 23.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal karena kesalahan
Penyedia, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak harus memberikan peringatan
secara tertulis dan dapat dilakukan
pengenaan denda keterlambatan.
23.2 Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak
mengakibatkan/akan mengakibatkan
keterlambatan pekerjaan sesuai jadwal,
maka Penyedia wajib mengingatkan Pejabat
Penandatangan Kontrak ketika Penyedia
menyadari atau seharusnya menyadari
timbulnya keterlambatan tersebut.
23.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pejabat Penandatangan Kontrak, maka
diberlakukan peristiwa Kompensasi.
24. Pemberian Kesempatan 24.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan.
24.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan
penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia; dan
c. sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran
Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
Berikutnya apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun
Anggaran.
24.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan, sejak Tanggal
Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.
24.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
25. Serah Terima Pekerjaan 25.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk serah terima pekerjaan.
25.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di
tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
25.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang
dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan
dan/atau tim teknis.
25.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian
hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.
25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk memeriksa kebenaran
hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan
pelaksanaan pekerjaan dan
membandingkan kesesuaiannya dengan
Kontrak.
25.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak
serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan
dan/atau dokumen laporan pelaksanaan
pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
25.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil
pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
yang ditandatangani bersama dengan
Penyedia.
25.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak
menolak serah terima pekerjaan maka
dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima
dan segera memerintahkan kepada Penyedia
untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.
25.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan
memerlukan keahlian khusus maka sebelum
pelaksanaan serah terima pekerjaan
Penyedia berkewajiban untuk melakukan
pelatihan (jika dicantumkan dalam
kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam
Nilai Kontrak.
25.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima
hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan yang diserahterimakan sesuai
dengan Kontrak.
25.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan
terlambat melewati batas waktu akhir
kontrak karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar
maka Penyedia dikenakan denda
keterlambatan.
B.4 Adendum
26. Perubahan Kontrak 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
Adendum Kontrak.
26.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan
b. perubahan harga Kontrak
c. perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan;
d. perubahan Personel Inti; dan/atau
e. perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi;
26.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta pertimbangan dari Tim Pendukung
dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
26.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meneliti kelayakan perubahan kontrak.
27. Perubahan Pekerjaan 27.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara
kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan
dengan Kerangka Acuan Kerja yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan pekerjaan,
yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume
waktu penugasan yang tercantum dalam
KAK/Kontrak;
b. mengubah lingkup yang tercantum
dalam KAK/ Kontrak;
c. mengurangi atau menambah jenis
pekerjaan yang tercantum dalam
KAK/Kontrak; dan/atau
d. perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan.
27.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada
klausul 27.1 namun ada perintah perubahan
dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama Penyedia
dapat menyepakati perubahan pekerjaan
yang meliputi:
a. mengubah lingkup yang tercantum
dalam KAK/ Kontrak
b. mengurangi atau menambah jenis
pekerjaan yang tercantum dalam
KAK/Kontrak; dan/atau
c. perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan.
27.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan
harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
awal.
27.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.
27.5 Dalam hal perubahan pekerjaan
mengakibatkan perubahan personel maka
perubahan tersebut harus mengikuti
ketentuan dalam klausul 30.
27.6 Dalam hal perubahan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1
dan 27.2 mengakibatkan penambahan
harga Kontrak, perubahan Kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan harga Kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
28. Perubahan Harga 28.1 Perubahan harga Kontrak dapat diakibatkan
oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
c. peristiwa kompensasi.
28.2 Setiap perubahan harga yang ditimbulkan
oleh perubahan pekerjaan harus terlebih
dahulu melalui pemeriksaan Tim
Pendukung dan dilengkapi dengan data-
data pendukung yang lengkap.
28.3 Perubahan harga diakibatkan
penambahan/pengurangan personel yang
tercantum dalam Kontrak diberlakukan
setelah disepakati para Pihak dan dapat
diberikan penyesuaian harga setelah bulan
ke-13 sejak personel tersebut mulai bekerja.
28.4 Ketentuan penggunaan rumusan
Penyesuaian Harga adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam kontrak
dapat berubah akibat adanya
penyesuaian harga sesuai dengan
peraturan yang berlaku apabila
diberlakukan dalam SSKK.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak dengan yang
Masa Pelaksanaan Kontraknya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan;
c) penyesuaian Komponen Remunerasi
Personel dan Biaya Langsung Non
Personel diberlakukan mulai bulan ke-
13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;
d) penyesuaian Komponen Remunerasi
Personel dan Biaya Langsung Non
Personel berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran yang
berjenis Harga Satuan, kecuali
komponen keuntungan dan biaya tidak
langsung (overhead cost) sebagaimana
tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian Komponen Remunerasi
Personel dan Biaya Langsung Non
Personel diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum
dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
f) jenis pekerjaan baru dengan Komponen
Remunerasi Personel dan Biaya
Langsung Non Personel baru sebagai
akibat adanya adendum Kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum
Kontrak tersebut ditandatangani;
g) indeks yang digunakan dalam
pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia
adalah indeks terendah antara jadwal
Kontrak dan realisasi pekerjaan;
h) jenis pekerjaan yang lebih cepat
pelaksanaannya diberlakukan
penyesuaian harga berdasarkan indeks
harga pada saat pelaksanaan.
i) Koefisien komponen kontrak
berdasarkan koefisien yang digunakan
dalam analisis harga satuan; dan
j) Hasil perhitungan Penyesuaian Harga
dituangkan dalam Adendum Kontrak
setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
28.5 Ketentuan Penyesuaian Harga lebih lanjut
sebagaimana diatur dalam SSKK.
28.6 Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa
kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
29. Perubahan Jadwal 29.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak; dan/atau
c. peristiwa kompensasi
29.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak
dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan
wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. peristiwa kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
29.3 Masa Pelaksanaan Kontrak dapat
diperpanjang paling kurang sama dengan
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan
Kahar atau waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari
ketentuan pada klausul 29.2 huruf a dan b.
29.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan.
Jika Penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau
tidak dapat bekerja sama untuk mencegah
keterlambatan sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat
dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan Kontrak.
29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan Tim Pendukung dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama.
29.6 Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa
Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Adendum Kontrak.
29.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan Kontrak maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan Kontrak berdasarkan data
penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung
memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak
secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan Kontrak harus dilakukan
melalui Adendum Kontrak.
30. Perubahan Personel Inti 30.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai
bahwa Personel inti :
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik;
c. tidak menerapkan prosedur SMKK;
dan/atau
d. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
Personel Inti tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
30.2 Dalam hal penggantian Personel Inti akibat
ketentuan pada klausul 30.1 perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi yang digantikan tanpa biaya
tambahan apapun.
30.3 Dalam hal penggantian/penambahan
Personel Inti diusulkan oleh Penyedia akibat
perubahan pekerjaan, Penyedia mengajukan
permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak disertai alasan
penambahan.
30.4 Penggantian dan/ atau penambahan Personel
Inti sebagaimana ketentuan klausul 30.3
diajukan dengan melampirkan riwayat
hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang
diusulkan.
30.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menyetujui penggantian dan/atau
penambahan Personel Inti berdasarkan
pemeriksaan terhadap kualifikasi yang
dibutuhkan dengan riwayat
hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang
diusulkan.
30.6 Perubahan Personel Inti berupa pengurangan,
penambahan, dan/atau penggantian harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Pejabat Penandatangan Kontrak dan
dituangkan dalam adendum kontrak.
30.7 Perubahan Personel Inti yang dilakukan tidak
memengaruhi mutu pelaksanaan Kontrak.
30.8 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul
akibat perubahan Personel Inti menjadi
tanggung jawab Penyedia.
B.5 Keadaan Kahar
31. Keadaan Kahar 31.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
31.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-
hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.
31.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pihak
secara tertulis dengan ketentuan :
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar;
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi
kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan terhambat
akibat Keadaan Kahar tersebut.
31.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
31.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila
ada).
31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta
Tim Pendukung untuk melakukan
penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
serta hasil identifikasi sebagaimana
dimaksud dalam klausul 31.4 dan klausul
31.5
31.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti,
kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai
pada klausul 31.3. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan
kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang
terdampak dan/atau akan terdampak akibat
dari Keadaan Kahar
31.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar terbukti,
pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan.
Penghentian Pekerjaan karena Keadaan
Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar
berakhir apabila akibat Keadaan Kahar
masih memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan ;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan;
dan/atau
d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaan;
31.9 Penghentian Pekerjaan sesuai klausul 31.8
akibat keadaan kahar dilakukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan
Rencana Kerja penyedia.
31.10 Dalam hal penghentian pekerjaan
mencakup seluruh pekerjaan (baik
sementara ataupun permanen) karena
Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga
keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila
akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan.
31.11 Penghentian kontrak sebagaimana klausul
31.10 dilakukan melalui perintah tertulis
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
disertai alasan penghentian kontrak dan
dituangkan dalam adendum kontrak.
31.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak. Masa Pelaksanaan Kontrak dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan waktu
untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati
Tahun Anggaran.
31.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk
sedapat mungkin meneruskan pekerjaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.
31.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan
pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran
Kontrak dan menyelesaikan hak dan
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena
terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada
klausul 31.
33. Pemutusan Kontrak 33.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Penyedia.
33.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan surat
peringatan dari salah satu pihak ke pihak
yang lain yang melakukan tindakan
wanprestasi kecuali telah ada putusan
pidana.
33.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali
kecuali pelanggaran tersebut berdampak
terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan dan ditindaklanjuti dengan
surat pernyataan wanprestasi dari pihak
yang dirugikan.
33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pejabat Penandatangan
Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
33.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
oleh salah satu pihak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar
kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dikurangi denda yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
menjadi hak milik Pejabat Penandatangan
Kontrak.
34. Pemutusan Kontrak oleh 34.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Pejabat Penandatangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang.
b. Pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit
yang diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi
Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;
g. berdasarkan penelitian Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak
Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula
untuk menyelesaikan pekerjaan;
h. setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan
semula, Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;
i. Penyedia menghentikan pekerjaan
selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan serta tanpa persetujuan Tim
Pendukung ; atau
j. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama.
34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Kontrak karena kesalahan
Penyedia, maka:
a. Sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
terlebih dahulu dicairkan (apabila
diberikan);
b. Penyedia membayar denda (apabila
ada); dan
c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar
Hitam
34.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada klausul 34.2 di atas, dicairkan senilai
uang muka yang belum dikembalikan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
34.4 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
klausul 34.2 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan kontrak; dan
b. dokumen pendukung.
35. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui
Tim Pendukung untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan
yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Penyedia, dan perintah penundaan tersebut
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari kalender;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK.
c. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dikurangi denda
keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan
semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
36. Pengakhiran Pekerjaan 36.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran
Pekerjaan dalam hal terjadi
a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
b. pelaksanaan kontrak tidak dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
36.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 36.1
dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari kontrak
37. Berakhirnya Kontrak 37.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak
dilakukan berdasarkan kesepakatan para
pihak
37.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam
Kontrak sudah terpenuhi.
37.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 37.2
adalah terkait dengan pembayaran yang
seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.
38. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut
oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
39. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan
menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan Pejabat Penandatangan
Kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai
dalam rangka memberi perlindungan kepada
setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan;
h. melaksanakan semua perintah Tim Pendukung
yang sesuai dengan kewenangan Tim
Pendukung dalam Kontrak ini; dan
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
40. Tanggung jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan
waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan
tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
41. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau
Informasi dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya
KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain
yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan
Intelektual Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh
Penyedia.
43. Penanggungan Risiko 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal
berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subkontraktor
(jika ada), dan personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian
personel; dan
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan
hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pejabat Penandatangan Kontrak.
43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal
pertanggungan asuransi tidak mencukupi
maka biaya yang timbul dan/atau selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan
harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan
atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.
44. Perlindungan Tenaga 44.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban
Kerja atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan
personelnya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan personelnya untuk
mematuhi peraturan keselamatan
konstruksi. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia beserta personelnya
dianggap telah membaca dan memahami
peraturan keselamatan konstruksi tersebut.
44.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap personelnya (termasuk
personelnya Subkontraktor, jika ada)
perlengkapan keselamatan konstruksi yang
sesuai dan memadai.
44.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia
untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan
hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh
empat) jam setelah kejadian.
45. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan
terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.
46. Asuransi 46.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan untuk semua barang
yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atas
segala risiko terhadap kecelakaan,
kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang
tidak dapat diduga.
46.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di
lokasi kerja.
46.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam
harga kontrak.
47. Tindakan Penyedia yang 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat
Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan
Penandatangan Kontrak tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang belum tercantum dalam Lampiran
SSKK (apabila ada);
b. menunjuk Personel Inti yang namanya
tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan
Program Mutu; atau
d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.
47.2 Tindakan lain dalam klausul 47.1 huruf d
dituangkan dalam SSKK
48. Laporan Hasil Pekerjaan 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK.
48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan personel dan pekerjaan di
lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan
rencana dan realisasi pekerjaan.
48.3 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh
Penyedia, diperiksa, dan disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak
Pejabat Penandatangan Kontrak, dan dapat
dibantu oleh Tim Pendukung .
49. Kepemilikan Dokumen 49.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi,
desain, laporan, dan/atau dokumen-
dokumen lain serta piranti lunak yang
dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan
Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak
milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.2 Penyedia paling lambat pada waktu
pemutusan atau penghentian atau akhir
Masa Pelaksanaan Kontrak berkewajiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan
piranti lunak tersebut beserta daftar
rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak.
49.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinan tiap dokumen dan piranti lunak
tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai
penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur
dalam SSKK.
50. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan
Kontrak mengenakan Denda dengan memotong
angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung
jawab kontraktual Penyedia.
51. Jaminan 51.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifat tidak
bersyarat, mudah dicairkan, dan harus
dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
surat perintah pencairan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak atau pihak yang
diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak diterima.
51.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
51.3 Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai
berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) Lembaga Keuangan Khusus yang
Menjalankan Usaha di Bidang
Pembiayaan, Penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum; atau
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/ Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
51.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
rangka pengambilan uang muka paling
kurang sama dengan besarnya uang muka.
51.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
51.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka
paling kurang sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBKONTRAKTOR
52. Persyaratan Personel 52.1 Personel Inti yang diperkerjakan harus
sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman
yang ditawarkan dalam Dokumen
Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak serta
dituliskan dalam Lampiran SSKK
52.2 Penyesuaian terhadap perkiraan Waktu
Penugasan Personel akan dibuat oleh
Penyedia melalui pemberitahuan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak dan dapat dituangkan dalam
perubahan Kontrak;
52.3 Jika terdapat pekerjaan tambah, maka
perkiraan Waktu Penugasan harus
ditentukan secara tertulis oleh para pihak
dan dituangkan dalam perubahan Kontrak.
53. Personel Inti 53.1 Nama Personel Inti, uraian pekerjaan,
kualifikasi, dan perkiraan Waktu Penugasan
dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
53.2 Personel Inti berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
Personel Inti dapat sewaktu-waktu
disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.
54. Jam Kerja dan Lembur 54.1 Orang hari standar atau satu hari orang
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas
7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam
istirahat.
54.2 Pelaksanaan pekerjaan diluar ketentuan
klausul 54.1 dapat diberikan lembur sesuai
dengan ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan setelah
mendapatkan izin Pejabat Penandatangan
Kontrak.
54.3 Personel yang bekerja melebihi batas waktu
lembur yang diizinkan wajib diganti oleh
personel lain dan personel penggantinya
harus mendapatkan izin dari Pejabat
Penandatangan Kontrak dan dapat dibantu
diperiksa oleh Tim Pendukung .
54.4 Waktu kerja tenaga kerja asing yang
dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak
kedatangannya di Indonesia sesuai dengan
surat perintah mobilisasi;
54.5 Personel tidak berhak untuk dibayar atas
sakit atau liburan, karena perhitungan upah
sudah mencakup hal tersebut.
55. Hari Kerja 55.1 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai
hari libur atau di luar jam kerja normal,
kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak
memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia harus
segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Tim
Pendukung dan/atau Pejabat
Penandatangan Kontrak.
55.2 Semua personel dibayar selama hari kerja
dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
55.3 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
55.4 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim
Pendukung .
56. Kerjasama Antara 56.1 Penyedia hanya boleh melakukan
Penyedia dan subkontrak sebagian pekerjaan utama
Subkontraktor kepada Penyedia Spesialis.
56.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
tersebut.
56.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
56.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan
Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan
tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh
Penyedia yang ditunjuk dan dilarang
dialihkan atau disubkontrakkan kepada
pihak lain.
56.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya
boleh melaksanakan sesuai dengan daftar
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
(apabila ada) yang dituangkan dalam
Lampiran SSKK.
56.6 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak
dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
56.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor dilaporkan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
diawasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
serta dapat dibantu oleh Tim Pendukung .
56.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada klausul 56.4 atau
56.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
E. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
57. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Pejabat Penandatangan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat
Kontrak Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan Biaya
Langsung Personel dan Biaya Langsung Non
Personel yang tercantum dalam Kontrak yang
telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
58. Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum
dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan ini.
59. Peristiwa Kompensasi 59.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan
kepada Penyedia yaitu:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak
mengubah Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan untuk mengatasi
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak; dan/atau
g. Ketentuan lain dalam SSKK.
59.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi
dan/atau memberikan perpanjangan Masa
Pelaksanaan Kontrak.
59.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata.
59.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak
hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan
perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
59.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
60. Nilai Kontrak 60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak.
60.2 Nilai Kontrak telah memperhitungkan
meliputi:
a. beban pajak,
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum); dan
c. biaya pelaksanaan pekerjaan.
60.3 Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam Rincian Komponen
Remunerasi Personel dan Rincian Biaya
Langsung Non Personel dan dicantumkan di
dalam Kontrak.
60.4 Besaran Nilai Kontrak sesuai dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kali sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
61. Rincian Komponen 61.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar
Remunerasi Personel kepada Penyedia Biaya Langsung Personel
dan Biaya Langsung berupa remunerasi sesuai Waktu Penugasan
Non Personel aktual Personel dan Biaya Langsung Non
Personel yang timbul akibat pelaksanaan
Kontrak.
61.2 Pembayaran berdasarkan Rincian
Komponen Remunerasi Personel harus
dilengkapi bukti pembayaran dari Penyedia
sebesar nominal yang diterima oleh
personelnya sesuai dengan Waktu
Penugasan.
61.3 Pembayaran berdasarkan Rincian Biaya
Langsung Non Personel harus dilengkapi
Penyedia dengan bukti pengeluaran yang
dapat dipertanggungjawabkan.
61.4 Pembayaran Biaya Langsung Non Personel
dapat dibayarkan secara lumsum, harga
satuan dan/atau penggantian biaya sesuai
yang dikeluarkan (at cost).
61.5 Rincian Komponen Remunerasi Personel dan
Biaya Langsung Non Personel dapat
diberikan Penyesuaian Harga apabila
ditentukan dalam SSKK;
62. Pembayaran 62.1 Uang Muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada
Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK
untuk:
1) Mobilisasi; dan/atau
2) pekerjaan teknis yang diperlukan
untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan
b. untuk kualifikasi usaha menengah dan
besar, uang muka dapat diberikan
paling tinggi 20% (dua puluh persen)
dari harga Kontrak;
c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang
muka dapat diberikan paling tinggi
15% (lima belas persen) dari harga
Kontrak;
d. Besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka
paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima;
e. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai
Kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus
mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima;
g. Pengembalian uang muka
diperhitungkan berangsur-angsur
secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus lunas pada saat
pekerjaan mencapai prestasi 100 %
(seratus persen).
62.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
b. Tagihan yang disampaikan Penyedia
dilampiri dengan Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan
KAK, bukti pembayaran, kuitansi, dan
bukti dukung pengeluaran lain sesuai
dengan SSKK
c. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam SSKK.
d. pembayaran harus memperhitungkan
angsuran uang muka, denda (apabila
ada), dan pajak;
e. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh Subkontraktor sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subkontraktor dilakukan sesuai
prestasi pekerjaan yang selesai
dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih
dahulu dari Pejabat Penandatangan
Kontrak.
f. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
g. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran
dari Penyedia diterima harus sudah
mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM); dan
h. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan tagihan, tidak akan
menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
62.3 Denda dan Ganti Rugi
a. denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara
lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
dan denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak;
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak maupun
Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian
yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari
harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari harga
Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap
hari keterlambatan;
Sesuai yang ditetapkan dalam SSKK
d. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai
ketentuan.
e. besarnya ganti rugi sebagai akibat
peristiwa kompensasi yang dibayar oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga dari nilai tagihan yang
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia;
f. pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran
prestasi pekerjaan;
g. ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak;
h. pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak,
apabila Penyedia telah mengajukan
tagihan disertai perhitungan dan data-
data.
63. Perhitungan Akhir 63.1 Perhitungan akhir nilai pekerjaan
berdasarkan jumlah waktu penugasan dan
ketentuan Kontrak, dilaksanakan setelah
selesai 100% (seratus persen) dan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
63.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus persen) dan berita acara
serah terima pekerjaan telah ditandatangani
oleh kedua belah Pihak.
63.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan
Kontrak berdasarkan hasil penelitian
tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan
SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan dokumen
penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
64. Penangguhan 64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
Pembayaran menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan dalam
KAK.
64.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis memberitahukan kepada Penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran,
disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
64.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
64.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedia.
G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
65. Penyelesaian 65.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.
65.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 65.1
tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau
sengketa antara para pihak ditempuh
melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase.
65.3 Selain ketentuan pada klausul 65.2 para
pihak dapat membentuk dewan sengketa
(untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi).
65.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi maka nama anggota dewan
sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh
para pihak sebelum penandatanganan
Kontrak.
66. Itikad Baik 66.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas
saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
66.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Klausul Ketentuan Data
5 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Penandatangan Kontrak
Nama : Gandhi Dananjaya Suarka, ST.MT
Alamat : Jalan Gatot Subroto VI/J No. 24
Denpasar
Website : http/pu.denpasarkota.go.id
E-mail : [email protected]
Faksimili : 0361-428425
Penyedia :
Nama :
Alamat :
E-mail :
Telepon :
Faksimili : -
6.1 Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak :
Nama : Gandhi Dananjaya Suarka, ST.MT
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk Penyedia :
Nama :
Jabatan :
7.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
34.3 Jaminan Kota Denpasar
10.6 Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan
dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : dilakukan
pemutusan kontrak
21.1 Waktu Masa Pelaksanaan Kontrak selama 15 (lima belas) hari
Penyelesaian kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang
Pekerjaan tercantum dalam SPMK.
35.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
Tagihan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
39.i Hak dan Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari
Kewajiban lingkup pekerjaan adalah :
Penyedia
1. Sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen
kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak
2. Jaminan Masa Pemeliharaan di tetapkan 5 % dari
nilai kontrak
47.2, Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
56.6 Penyedia yang persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah :
Mensyaratkan
Persetujuan 1. Addendum, CCO dan laporan-laporan
Pejabat 2. Jadwal Pelaksanaan
Penandatangan 3. Rencana Kerja
Kontrak 4. Pengesahan RK3K
49 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut :
1.Untuk penelitian/riset setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak
2.Untuk kepentingan pelaksanaan / masa
pemeliharaan pekerjaan
52.1 Persyaratan Persyaratan Personel:
Personel
53.1 Personel Inti Nama Personel Inti:
58 Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan
fasilitas berupa : Sesuai dengan yang tertuang dalam
SSUK
59.1.g Peristiwa Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan
Kompensasi kepada Penyedia adalah : Sesuai dengan yang tertuang
dalam SSUK
62.1.a & Besaran Uang -
62.1.e Muka
62.2.b & Pembayaran
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
62.2.c Prestasi
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
Pekerjaan
1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari
PPK
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari
PPK
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan
4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
5. Kwitansi
6. Faktur Penagihan
7. Faktur Pajak
8. Laporan kemajuan pekerjaan
9. Kontrak Kerja beserta perubahannya
(CCO,maupun Addendum, bila ada).
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
11. Laporan Awal, Bulanan dan Laporan Akhir
12. Dokumentasi foto
13. Surat Pernyataan Personil (yang menyatakan
akan bertanggung jawab penuh terhadap
kualitas dan kuantitas terhadap pelaksanaan
pekerjaan di lapangan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya).
62.3.c Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak /
Pejabat Pembuat Komitmen Sub
CV/PT…………………….
Kegiatan Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan
…………………………………. Gandhi Danajaya Suarka, ST. MT
Direktur NIP. 19821116 200803 1 001
Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Anak Agung Ngurah Bagus Airawata,ST,SP.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3