Studi Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault Dan Pelabuhan Wunlah Provinsi Maluku

URAIAN         PEKERJAAN                                   

                          STUDI  PENYUSUNAN                                  

   RENCANA     INDUK,  DAERAH    LINGKUNGAN     KERJA,  DAN  DAERAH          
        LINGKUNGAN     KEPENTINGAN      PELABUHAN     SAUMLAKI,              

           PELABUHAN     ADAULT   DAN  PELABUHAN     WUNLAH                  

                           PROVINSI   MALUKU                                 
                        TAHUN   ANGGARAN     2025                            

                   DIREKTORAT     KEPELABUHANAN                              

          DIREKTORAT      JENDERAL     PERHUBUNGAN        LAUT               

                KEMENTERIAN          PERHUBUNGAN                             
     STUDI PENYUSUNAN RENCANA INDUK, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH     

      LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN SAUMLAKI, PELABUHAN ADAULT DAN        
                     PELABUHAN WUNLAH PROVINSI MALUKU                        

                            TAHUN ANGGARAN 2025                              

 I.  PENDAHULUAN                                                             

    a. LATAR BELAKANG                                                        

      Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan
      angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda

      transportasi. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi, mengharuskan setiap
      pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan.

      Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang kemudian
      dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan

      panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan
      pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan berkesinambungan.

      Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,
      bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang merupakan pengaturan

      ruang pelabuhan berupa peruntukan tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
      Lingkungan Kepentingan. Untuk menjamin adanya sinkronisasi antara rencana pengembangan

      pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah, maka dalam penyusunan Rencana Induk,
      Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus memperhatikan

      rencana tata ruang dan wilayah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

    b. MAKSUD DAN TUJUAN                                                     

       1) Maksud dari penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan

         Pelabuhan Wunlah Provinsi Maluku ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan pedoman
         perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan

         Pelabuhan Wunlah sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara
         terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan

         pemeliharaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan
         pelabuhan yang sudah terbentuk. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan

         penanganan Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah sehingga

         kegiatan pembangunan yang ada dapat optimal dalam pengoperasian pelabuhan serta

         menjamin keselamatan pelayaran.                                     

       2) Adapun maksud dari penyusunan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah
         Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan
         Pelabuhan Wunlah adalah guna memberikan arahan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan

         pemanfaatan ruang di pelabuhan baik di sisi darat maupun di sisi perairan. Serta tujuan dari
         kegiatan ini antara lain adalah:                                    

         a) Memberikan batas-batas penyelenggaran pelabuhan laut sesuai rencana induk pelabuhan

           berdasarkan kebutuhan operasional pelabuhan.                      

         b) Memberikan jaminan keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam
           penyelenggaraan pelabuhan.                                        

         c) Memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pihak penyelenggara pelabuhan

           laut maupun pengguna jasa pelabuhan laut serta pihak terkait lainnya

II.  GAMBARAN PEKERJAAN                                                      

     Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan

     Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah merupakan suatu pekerjaan yang
     terintegrasi dengan berbagai bidang pekerjaan dan disiplin ilmu dikarenakan keterkaitannya dengan

     pedoman, standar dan aturan teknis yang diberlakukan dan terkait dengan keterpaduan intra dan
     antar moda transportasi dalam cakupan wilayah yang akan dilayani. Oleh karenanya di dalam

     perencanaan suatu pelabuhan diperlukan pendekatan dan metodologi dengan mempertimbangkan
     berbagai aspek, meliputi strategi pengembangan wilayah, teknis, ekonomis, keselamatan pelayaran
     dan lingkungan agar investasi yang ditanamkan dapat berdaya guna (efisien) dan berhasil guna

     (efektif). Metodologi yang akan digunakan dalam Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan
     Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan

     Wunlah adalah sebagai berikut:                                          

     1) Tim konsultan menyusun rencana kerja dan metode pendekatan studi format-format yang
       diperlukan dalam hal pengumpulan data dan analisa.                    

     2) Tim konsultan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder meliputi data fisik dasar,

       kepelabuhanan, kependudukan, kelembagaan, dan perwilayahan.           

     3) Tim konsultan melakukan telaah dan analisis fakta di lapangan dan data pendukung, diantaranya
       namun tidak terbatas pada data sebagai berikut:                       

       a) Data potensi wilayah, jaringan transportasi serta rencana pengembangan wilayah dan

          hinterland.                                                        

       b) Hasil studi terkait, rencana-rencana Pemerintah Daerah dan/atau swasta terhadap area
          tertentu di kawasan pelabuhan;                                     

       c) Hasil studi atau perencanaan sektor-sektor lain yang terkait dengan rencana pembangunan
          pelabuhan;                                                         

       d) Data status tanah daratan pelabuhan sesuai data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),

          data pengaturan tata ruang wilayah dan kawasan terkait lainnya;    

     4) Tim konsultan melakukan proyeksi data-data operasional kepelabuhanan sesuai dengan jangka
       waktu perencanaan yang ditetapkan.                                    

     5) Tim konsultan menyusun rancangan Rencana Induk Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan

       Pelabuhan Wunlah yang meliputi analisis rencana pengembangan pelabuhan untuk jangka
       pendek, menengah dan panjang berdasarkan hasil telaah dan analisis yang telah dilakukan.

     6) Tim konsultan menyusun rancangan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan
       Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah,

       yang meliputi kegiatan:                                               

       a) Pengamatan lapangan secara visual;                                 

       b) Dokumentasi keadaan lapangan melalui foto-foto;                    

       c) Wawancara kondisi lapangan dengan pejabat setempat, penduduk setempat, dan para
          pengguna jasa pelabuhan;                                           

       d) Pengukuran batas-batas wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
          Kepentingan Pelabuhan.                                             

     7) Tim Konsultan melakukan focus group discussion (FGD) di daerah berkoordinasi dengan

       Penyelenggara Pelabuhan serta mengundang instansi terkait di daerah untuk menjaring masukan
       serta evaluasi atas hasil analisa awal dan rancangan rencana pengembangan pelabuhan dan

       rancangan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
       (DLKp) Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah. FGD ini berfungsi juga

       sebagai sosialisasi awal atas penyusunan hasil studi sehingga diharapkan bisa memudahkan
       bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian rekomendasi / penetapan Rencana Induk Pelabuhan

       serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp)
       Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah.            

     8) Tim konsultan melakukan presentasi untuk progress laporan pendahuluan (inception report),

       laporan antara (interim report) dan laporan akhir sementara (draft final report) dan melakukan
       diskusi dengan Tim Pendamping (counter part) secara berkala.          

     9) Tim konsultan melakukan perbaikan hasil studi yang berisi penyempurnaan dari pembahasan
       setiap tahapannya sampai dengan terselesaikannya hasil studi dengan sempurna.

III. KELUARAN/OUTPUT                                                         

     a. Laporan dari setiap tahapan yang dilakukan oleh konsultan berupa laporan pendahuluan

       (inception report), laporan antara (interim report), laporan akhir sementara (draft final report) dan
       laporan akhir (final report).                                         

     b. Keluaran akhir yang harus disusun oleh konsultan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah

       Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan Dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan
       Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan
       Pelabuhan Wunlah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang masing-masing meliputi sebagai

       berikut:                                                              

        ➢ Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah;

          1) Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi;                   

          2) Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan;                   

          3) Ringkasan Eksekutif (Executive Summary).                        
        ➢ Dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

          (DLKp) Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah:  

          1) Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang meliputi ringkasan hasil survey
             pemetaan DLKr-DLKp, peta-peta dan rancangan peraturan penetapan Batas-batas

             DLKr-DLKp pelabuhan berdasarkan hierarki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

          2) Gambar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
             Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Wunlah.      

                                        PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN             
                                        SATKER PENINGKATAN FUNGSI            
                                           KEPELABUHAN PUSAT                 

                                                  TTD                        

                                           ANISYAH KUMALA DEVI               
                                          NIP. 19881206 201503 2 004