Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan Imo

				Administrative Score (SA)	Reason
PT Penta Graphi Parama	0014557151429000	Rp 1,584,114,560	80.73	84.59	-
PT Putra Pertiwi Perkasa	0016754079518000	-	-	-	-
PT Angkasa Rabbani Panen	0986*150	-	-	-	1. Tidak menyampaikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (KL 404) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) dengan Kode KBLI 71102. 2. Total Nilai teknis kurang dari Nilai ambang batas yang di persyaratkan
PT Wiraciptamandiri Konsultan Teknik	0905263539301000	-	-	-	peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi
PT Surveyor Indonesia (Persero)	0010694743093000	-	-	-	Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disampaikan Kualifikasi Usaha Besar. Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (KL 404) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) dengan Kode KBLI 71102
Laksana Disain Daya Cipta PT.	0017234386445000	-	53.08	-	Nilai unsur tenaga ahli kurang dari nilai ambang batas yang dipersyaratkan
PT Sabith Teknologi Konsultan	0315741876543000	-	-	-	-
PT Bagus Darajat Konsultan	0813549656445000	-	-	-	total Nilai teknis sebesar 20,00 kurang dari ambang batas total Nilai teknis yang di persyaratkan yaitu 65,00
PT Purna Wira Indonesia	0363*450	-	-	-	total Nilai teknis sebesar 20,00 kurang dari ambang batas total Nilai teknis yang di persyaratkan yaitu 65,00
PT Saputra Maha Graha	0723393229444000	-	-	-	-
PT Massuka Pratama	0014362461429000	-	-	-	Peserta telah mendaftar sebagai anggota KSO dan sesuai dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf. A. UMUM Nomor 6.3. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama
PT Wanayasatama Trackindo	0021601463426000	-	51.08	-	Nilai unsur tenaga ahli kurang dari nilai ambang batas yang dipersyaratkan
PT Marga Graha Penta	0013943766017000	-	-	-	-
PT Prismaita Cipta Kreasi	0013719786061000	-	-	-	Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disampaikan Kualifikasi Usaha Kecil. Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (KL 404) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) dengan Kode KBLI 71102
PT Arphala Wiratama Consultant	0016910150805000	-	-	-	-
PT Nusa Karya Dupama	0028271005216000	-	-	-	-
PT Superintending Company Of Indonesia	0013009923093000	-	-	-	-
PT Manggala Karya Bangun Sarana	0807755970528000	-	-	-	-
PT Mitra Skala Utama	0973*130	-	-	-	-
PT Petra Penida Energi Indonesia	0719817025432000	-	-	-	-
PT Rayakonsult	0011310299441000	-	-	-	-
CV Lancar Jaya	0669709115002000	-	-	-	-
CV Karya Gemilang	0711862706602000	-	-	-	-
CV Poly Karya	0182*010	-	-	-	-
PT Triyasa Saputra Perkasa	0953398450444000	-	-	-	-
PT Cail Utama Konsultan	0018010751121000	-	-	-	-
PT Irbie Nusa Konsultan	0852248764122000	-	-	-	-
PT Karya Tri Paramesti	0828*230	-	-	-	-
PT Arsi Granada Muda	0015635691517000	-	-	-	-
PT Atlas International Indah	0011188893423000	-	-	-	-
PT Pola Teknik Konsultan	0831137294911000	-	-	-	-
Walang Konsultan Pembangunan	0201*410	-	-	-	-
CV Rajawali	0047*140	-	-	-	-
PT Restu Cipta Persada	0712946789416000	-	-	-	-
PT Prisma Karya Utama	0433778198422000	-	-	-	-
PT Scalarindo Utama Consult	0019998343013000	-	-	-	-
CV Dwina Berkah	0931229199405000	-	-	-	-

JASA KONSULTANSI                                   
                MANAJEMEN    PELAKSANAAN    IMO                           

   1. Gambaran Umum                                                       

     a. Umum                                                              

        Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana        
        Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2025 mengacu pada:     

        1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang
          Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang 

          Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik 

          Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
          Milik Negara dan perubahannya;                                  

        2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman
          Perhitungan Biaya Perawatan dan  Pengoperasian Prasarana        

          Perkeretaapian Milik Negara;                                    

        3) Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
          Nomor HK.207/SK/144/DJKA/7/15 tentang Standard Operating Procedure

          (SOP)/ Prosedur Operasi Baku (POB) Perawatan dan Pengoperasian  
          Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO), dimana dalam       

          perencanaan harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi

          Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Analisa Harga Satuan
          dan Spesifikasi Teknis;                                         

        4) Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 47 Tahun
          2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan 

          Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

          Pada Balai Teknik Perkeretaapian.                               
        Tahap perencanaan meliputi inventarisasi dan penilaian berkala atas kondisi

        prasarana perkeretaapian Barang Milik Negara (BMN), penetapan rencana
        kinerja perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian.     

        Pembiayaan kegiatan dihitung berdasarkan pada jenis kegiatan      
        pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan yang dilaksanakan pada aset
        dengan kodefikasi yang telah ditetapkan, berdasarkan Peraturan Menteri

        Perhubungan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya 
        Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

        Pelimpahan tugas pelaksanaan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian 

        Prasarana Perkeretaapian Milik Negara di wilayah Balai Teknik     
        Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipandang

        sebagai sebuah usaha dalam menciptakan pelaksanaan kegiatan perawatan
        dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang tepat biaya,

        tepat mutu dan tepat guna.                                        

        Pelaksanaan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana        

        Perkeretaapian Milik Negara di 7 (tujuh) Balai Teknik Perkeretaapian

        membutuhkan kesamaan dan keseragaman baik dalam pelaksanaan       
        maupun pengawasan. Maka dari itu, kerjasama dengan Konsultan      

        Manajemen IMO yang memiliki kompetensi manajemen proyek, keahlian 
        teknis, akuntabilitas keuangan, pembiayaan dan pendanaan, perencanaan

        dan pengendalian pada Perawatan dan Pengoperasian Prasarana       

        Perkeretaapian Milik Negara harus dilakukan.                      

        Tugas dan fungsi manajemen kegiatan Perawatan dan Pengoperasian   
        Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yaitu pendampingan dalam    

        perencanaan dan evaluasi seluruh proses dan/ atau tahapan untuk   

        menciptakan pelaksanaan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian      
        Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang tepat biaya, tepat mutu dan

        tepat sasaran.                                                    
        Lingkup pekerjaan kegiatan Konsultan Manajemen diantaranya sebagai
        berikut:                                                          

        1) Perencanaan                                                    
           Ketepatan perencanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian     

           Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang meliputi;           

           a) Menyusun rencana kinerja kegiatan Perawatan dan Pengoperasian
              Prasarana Perkeretaapian Milik Negara antara lain:          

              (1) Proyeksi kebutuhan angkutan dan kebutuhan prasarana     
                 perkeretaapan berdasarkan Gapeka;                        

              (2) Target kinerja perawatan;                               

              (3) Target pengoperasian; dan                               
              (4) Indikasi alokasi biaya serta sumber pembiayaan untuk    

                 perawatan dan pengoperasian.                             
           b) Penyusunan data dukung pembiayaan kegiatan Perawatan dan    

              Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2026

              meliputi:                                                   
              (1) Panduan Kerangka Acuan Kerja (KAK);                     

              (2) Evaluasi dan Pembaharuan Analisa Harga Satuan (AHS).    
           c) Melakukan evaluasi dan penyusunan dokumen pendukung berupa  

              Pedoman Teknis/ Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan 

              Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik  
              Negara meliputi:                                            

              (1) Pedoman tata laksana dalam pengelolaan aset termasuk    
                 material hasil bongkaran dan kapitalisasi kegiatan Perawatan

                 dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; 
              (2) Pedoman kriteria pengusulan kegiatan perbaikan untuk    

                 mengembalikan fungsi dan pelaksanaan pengujian (pertama dan

                 berkala);                                                
              (3) Pedoman pengawasan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian 

                 Prasarana Perkeretaapian Milik Negara bidang Jalur dan   
                 Bangunan Kereta Api;                                     
              (4) Pedoman pelaporan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian  
                 Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;                   

              (5) Dokumen hasil evaluasi terhadap:                        
                 (a) Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-223

                    Tahun 2024  tanggal 19 Desember  2024 Tentang         

                    Pengesahan Pedoman Pemeriksaan dan Perawatan Jalur    
                    Kereta Api PT Kereta Api Indonesia (Persero);         

                 (b) Standar Operasional Prosedur (SOP) Inventarisasi &   
                    Penilaian Berkala Atas Kondisi Prasarana (BMN);       

                 (c) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Rencana 

                    Kinerja Perawatan & Pengoperasian Prasarana;          
                 (d) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebutuhan         

                    Penganggaran Perawatan & Pengoperasian Prasarana;     
                 (e) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penugasan Kegiatan

                    Perawatan & Pengoperasian Prasarana;                  

                 (f) Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Laporan
                    Penyelenggaraan & Pencapaian Kinerja Perawatan &      

                    Pengoperasian Prasarana;                              
                 (g) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Verifikasi

                    Laporan Penyelenggaraan & Pencapaian Kinerja Perawatan

                    & Pengoperasian Prasarana Oleh Tim Verifikasi;        
                 (h) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Kegiatan

                    Perawatan & Pengoperasian Prasarana.                  
           d) Melakukan evaluasi dokumen perencanaan Kegiatan Perawatan dan

              Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang    
              diusulkan oleh Balai Teknik Perkeretaapian meliputi Kerangka Acuan

              Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).               

        2) Pelaksanaan                                                    
           a) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan    

              Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2025
              yang dilaksanakan oleh 7 Balai Teknik Perkeretaapian yaitu: 
              1) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;             
              2) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;             

              3) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;            
              4) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;            

              5) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;               

              6) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;             
              7) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.          

               Evaluasi meliputi paling sedikit berupa:                   
              (1) Evaluasi tata cara pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan   

                 Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;     

              (2) Evaluasi tata cara dan metode verifikasi Kegiatan Perawatan dan
                 Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;     

              (3) Evaluasi terkait dengan proses sertifikasi personil perawatan dan
                 pengoperasian;                                           

              (4) Evaluasi terkait dengan sertifikasi material Kegiatan Perawatan

                 dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; 
              (5) Evaluasi terkait harga personil Kegiatan Perawatan dan  

                 Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;     
              (6) Evaluasi kegiatan lain yang bersifat strategis pada Kegiatan

                 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik

                 Negara.                                                  
           b) Melaksanakan pendampingan evaluasi data dukung kekurangan   

              pembayaran atas Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian        
              Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2024 oleh Balai 

              Teknik Perkeretaapian meliputi:                             
              (1) Menyusun kriteria evaluasi data dukung kekurangan       

                 pembayaran atas Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian     

                 Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2024;        
              (2) Melakukan koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian 

                 dan/atau Konsultan Pengawas Kegiatan Perawatan dan       
                 Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;     
              (3) Melakukan pendampingan baik teknis maupun hukum dalam   
                 proses evaluasi dan audit data dukung kekurangan pembayaran

                 atas Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana      
                 Perkeretaapian Milik Negara;                             

           c) Menyusun, menelaah dan mengevaluasi peraturan, dokumen hukum

              (dokumen perjanjian atau dokumen kesepakatan) dan melaksanakan
              pendampingan serta menyusun pendapat hukum tertulis dalam   

              rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja. 

    Grafis Diagram Lingkup Pekerjaan pada Kegiatan Konsultansi Manajemen  

    Pelaksanaan IMO Tahun 2025                                            

Gambar 1.1 Grafis Diagram Lingkup Pekerjaan pada Kegiatan Konsultansi Manajemen
                     Pelaksanaan IMO Tahun 2025                           

     b. Maksud dan Tujuan                                                 

        1) Maksud Kegiatan ini adalah memberikan pendampingan (assistance)

           berupa jasa konsultansi manajemen dalam perencanaan dan evaluasi
           serta pemberian rekomendasi yang bersifat strategis pada Kegiatan

           Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
        2) Tujuan kegiatan adalah:                                        
           a) Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kegiatan perawatan dan

             pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang     
             terencana, terkelola, terkendali, tepat biaya, tepat mutu dan tepat

             sasaran;                                                     

           b) Tersusunnya dokumen pendukung Kegiatan Perawatan dan        
             Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;         

        3) Terlaksananya pendampingan evaluasi data dukung kekurangan     
           pembayaran atas Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 

           Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2024.                        

   2. Lingkup Kegiatan                                                    

     Lingkup pekerjaan konsultansi manajemen pelaksanaan Perawatan dan    
     Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara adalah sebagai berikut

     namun tidak terbatas pada:                                           

     1) Perencanaan                                                       
        a) Menyusun rencana kinerja kegiatan Perawatan dan Pengoperasian  

           Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.                         
        b) Melaksanakan tugas penyusunan data dukung pembiayaan kegiatan  

           Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

           Tahun 2026.                                                    
        c) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan dokumen pendukung berupa  

           Pedoman Teknis/ Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan    
           Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

        d) Melakukan evaluasi dokumen perencanaan Kegiatan Perawatan dan  
           Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang diusulkan

           oleh Balai Teknik Perkeretaapian meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK)

           dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).                              
     2) Pelaksanaan                                                       
        a) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan       

           Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara oleh Balai Teknik
           Perkeretaapian Tahun 2025;                                     

        b) Melaksanakan pendampingan evaluasi data dukung kekurangan      

           pembayaran atas Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 
           Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2024 oleh Balai Teknik       

           Perkeretaapian;                                                
        c) Menyusun, menelaah dan mengevaluasi peraturan, dokumen hukum   

           (dokumen perjanjian atau dokumen kesepakatan) dan melaksanakan 

           pendampingan serta menyusun pendapat hukum tertulis dalam rangka
           menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja.           

        Selama pelaksanaan pekerjaan, konsultan harus melakukan langkah‐  

        langkah yang diperlukan untuk memenuhi tugas kewajibannya sesuai ruang

        lingkup pekerjaan, setiap perubahan yang berdampak terhadap biaya, jadwal
        dan kualitas pekerjaan harus mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja dan

        Direktorat Prasarana Perkeretaapian.                              

   3. BIAYA                                                               

     Total biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar
     Rp2.430.411.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus

     Sebelas Ribu Rupiah) yang dibiayai dari sumber APBN DIPA Satuan Kerja
     Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Tahun

     Anggaran 2025.

		Authority
22 July 2024	Supervisi Peningkatan Sistem Telekomunikasi Segmen Kertosono - Talun Lintas Kertosono - Ketapang Tahap I (Lelang Tidak Mengikat)	Kementerian Perhubungan	Rp 3,725,300,000
8 November 2023	Pengawasan Peningkatan Jembatan Bh 95 Km. 42+249 Bentang 45 M, Bh 105 Km. 44+093 Bentang 50M Dan Bh 123 Km. 56+287 Bentang 32 M Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam	Kementerian Perhubungan	Rp 3,000,000,000
24 December 2017	Supervisi Lanjutan Pembangunan Jembatan Ka Bh 1425 Dan Bh 1458 Antara Purwokerto - Kroya Lintas Cirebon – Kroya	Kementerian Perhubungan	Rp 2,675,000,000
9 October 2019	Supervisi Pembangunan Jembatan Bh. 89, Bh. 107 Antara Maseng - Cigombong Lintas Bogor - Sukabumi	Kementerian Perhubungan	Rp 2,660,068,000
27 March 2024	Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan Imo	Kementerian Perhubungan	Rp 2,430,411,000
2 December 2020	Review Trase Jalur Kereta Api Lintas Nambo - Cikarang-Tanjung Priok (Lelang Tidak Mengikat)	Kementerian Perhubungan	Rp 2,300,000,000
13 November 2020	- Jasa Konsultansi Pelaksanaan Imo Di Wilayah Daop 5 Purwokerto	Kementerian Perhubungan	Rp 2,221,680,000
12 November 2021	Ded Penanganan Rob Pada Jalur Kereta Api Antara Labuan-Belawan Lintas Medan-Belawan (Lelang Tidak Mengikat)	Kementerian Perhubungan	Rp 2,203,695,000
12 March 2024	Pengawasan Peningkatan Jembatan Ka Bh 126 Km. 57+481 Bentang 25 M Dan Bh 134 Km. 59+586 Bentang 50 M Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam	Kementerian Perhubungan	Rp 2,200,000,000
11 November 2019	Jasa Konsultansi Pelaksanaan Imo Di Wilayah Daop 3 Cirebon	Kementerian Perhubungan	Rp 2,171,120,000