Supervisi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Mandalika

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
 Dalam rangka untuk mendapatkan terminal baru yang aman serta nyaman yang
 memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku di

 Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas diperlukan pengawasan terhadap
 kegiatan pembangunan pada saat tahap konstruksi. Sehingga diharapkan dapat
 mengakomodir kebutuhan masyarakat selaku pengguna angkutan umum di Terminal
 Penumpang Tipe A Mandalika serta meningkatkan dan mempermudah perpindahan
 orang maupun barang di kawasan terminal.                             

Pada prinsipnya bangunan yang ada di Terminal Mandalika harus direncanakan dan
dirancang serta diawasi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria
teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi

bangunan negara. Lebih lanjut pada saat proses pelaksanaan pembangunan fisik
diperlukan jasa pengawasan oleh profesional sehingga pelaksanaan konstruksi terminal
oleh kontraktor sesuai dengan rencana teknis yang dibuat oleh konsultan perencana.

Pengawas Konstruksi diberikan tugas untuk melakukan proses pengawasan terhadap
seluruh rangkaian pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh penyedia jasa
konstruksi (kontraktor) yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Di samping
itu, konsultan pengawasan juga turut bertanggungjawab atas semua kegiatan

pengawasan teknik yang dikerjakan oleh kontraktor selama pelaksanaan. Dalam
pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan terminal tersebut, dalam waktu yang
bersamaan, dibutuhkan jasa konsultansi pengawasan dari penyedia jasa profesional
(perusahaan) yang berbadan hukum.                                     

Penunjukan jasa pengawasan (supervisi) untuk Bangunan Negara dan prasarana
lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh serta harus melalui
mekanisme dan prosedur seleksi yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan yang

berlaku sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang
memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) bulan atau 240 (dua
ratus empat puluh) hari kalender, dengan lokasi pekerjaan di Kota Mataram, Provinsi
NTB.