Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Addendum Amdal) Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

URAIAN   PEKERJAAN                                 

    STUDI  PENYUSUNAN      DOKUMEN     LINGKUNGAN      HIDUP            

                     (ADDENDUM     AMDAL)                               
                     PELABUHAN      LAMPIA                              

 KABUPATEN      LUWU   TIMUR  PROVINSI    SULAWESI    SELATAN           

                   TAHUN    ANGGARAN     2024                           

  SATKER    PENINGKATAN      FUNGSI   KEPELABUHAN      PUSAT            

       DIREKTORAT     JENDERAL     PERHUBUNGAN       LAUT               
                KEMENTERIAN     PERHUBUNGAN                             

                          TAHUN   2024                                  
 1. Gambaran Umum                                                       

        Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di
    dunia, yang memiliki ±17.508 pulau yang membentang sepanjang 5.120 km² dari timur
    ke barat sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km² dari utara ke selatan. Luas daratan

    Indonesia mencapai 1,9 juta km² dan luas perairan laut Indonesia sekitar 7,9 juta km².
    Potensi perairan dengan garis pantai sepanjang 81.791 km² harus bisa dioptimalkan

    untuk kesejahteraan bersama, baik di bidang ekonomi maupun perhubungan.
        Perkembangan wilayah suatu daerah sering kali membawa dampak pada

    peningkatan berbagai sektor kegiatan. Salah satu hal yang berkaitan dengan
    perkembangan wilayah adalah semakin meningkat nya kebutuhan pelayanan penduduk

    baik sektor ekonomi, maupun transportasi. Tingkat kemudahan pencapaian pada suatu
    wilayah akan memberikan dorongan pada semakin tingginya mobilisasi penduduk itu

    sendiri.                                                            
        Salah satu kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menunjang

    berkembang nya kegiatan perekonomian adalah transportasi laut. Transportasi laut
    memerlukan tempat pemberhentian yang disebut dengan pelabuhan. Pelabuhan
    merupakan salah satu pintu gerbang dan memperlancar hubungan antar daerah, pulau

    atau antar benua dan bangsa yang dapat memajukan daerah pengaruh nya. Dengan
    fungsinya tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan

    baik secara sosial ekonomis maupun teknis.                          
        Dalam rangka menunjang pembangunan pelabuhan di Indonesia guna mendukung

    aktivitas angkutan laut, transportasi penumpang, petikemas, general cargo, pelayaran
    perintis, pelayaran lokal maupun pelayaran rakyat, baik berupa pembangunan baru

    maupun peningkatan kapasitas yang telah ada, diperlukan studi yang mampu
    memberikan gambaran secara komprehensif tentang analisa dampak kegiatan

    pembangunan pelabuhan terhadap lingkungan.                          
        Potensi sumber daya alam wilayah perairan harus didukung dengan pengelolaan

    pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di kawasan perairan. Salah satu
    komponen yang diperlukan dalam pengembangan wilayah perairan adalah infrastruktur
    seperti pelabuhan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu daerah dengan

    daerah lainnya. Hal itu sejalan dengan visi pembangunan sesuai dengan Rencana Induk
    Pelabuhan Nasional (RIPN) yaitu sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan

    responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong
    pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.                        

        Pelabuhan Lampia merupakan Pelabuhan Pengumpul (PP) berlokasi di Kecamatan
    malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dan salah satu Wilayah Kerja

    dari Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili. Pelabuhan Lampia sudah memiliki
    Amdal dan Izin Lingkungan Nomor 660/05/KPPT/I/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati

    Luwu. Pelabuhan Lampia direncanakan melakukan pengembangan kegiatan sesuai
    perencanaan jangka Panjang yaitu pelruasan dermaga yang sebelumnya mempunyai

    luas 80m x 10,7m menjadi seluas 160m x 10,7m melalui penambahan 1 trestle dan 1
    causeway, dan penambahan luas bangunan Gudang dari seluas 370m2 menjadi seluas
    750m2, dimana masih berada dalam batas tapak proyek sebagaimana tercantum dalam

    dokumen lingkungan yang dimiliki.                                   
        Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Lingkungan Hidup dan

    Kehutanan melalui surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
    NOmor S.653/PDLUK/PAU/PLA.4/6/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Arahan

    Perubahan Persetujuan Lingkungan, menyampaikan bahwa terhadap rencana kegiatan
    pengembangan Pelabuhan Lampia dimaksud, diduga tidak akan menambah jenis

    dampak penting hipotetik baru sebagaimana yang telah dikaji dalam dokumen Amdal
    sebelumnya dan yang berubah hanya besaran dampaknya saja serta masih berada

    dalam batas proyek sebagaimana tercantum daam dokumen lingkungan yang sudah
    dimiliki, maka Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili wajib mengajukan

    permohonan perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban Menyusun
    Addendum Andal dan RKL-RPL Tipe A yang telah dilengkapi dengan persetujuan awal
    terkait recana usaha dan/atau kegiatan berupa persetujuan tekno ekonomi dan

    persetujuan teknis (dalam hal melakukan kegoatan pembuangan dan/atau pemanfaatan
    air limbah ke badan air, melakukan kegiatan pembuangan emisi dan/atau melakukan

    kegiatan pengelolaan B3).                                           

A.  MAKSUD DAN TUJUAN                                                   
        Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan studi penyusunan dokumen lingkungan

    yaitu Amdal Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan untuk
    memenuhi persyaratan ketersediaan dokumen lingkungan yang berkaitan dengan izin

    lingkungan hidup terkait pengembangan Pelabuhan Lampia.             
        Tujuan kegiatan penyusunan dokumen Amdal Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu
    Timur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:                    

    1. Mengindentifikasi dampak penting terhadap lingkungan akibat dari adanya aktifitas
       kegiatan dimaksud;                                               

    2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan
       akan terkena dampak penting pada dokumen lingkungan yang telah disahkan

       sebagai akibat dari penambahan aktifitas kegiatan dimaksud;      

    3. Memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting terhadap komponen-komponen
       lingkungan (fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan

       masyarakat) sebagai akibat dari penambahan aktifitas kegiatan dimaksud;
    Mengevaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan,

    sebagai akibat dari adanya aktifitas kegiatan dimaksud, agar dampak negatif dapat
    dihindari atau ditekan sekecil mungkin dan dampak positifnya dapat lebih ditingkatkan.

B.  PENERIMA MANFAAT                                                    

    Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
    lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan stakeholders lainnya.

C.  LINGKUP PEKERJAAN                                                   

    Lingkup kegiatan studi penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    (Addendum Amdal) Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

    meliputi:                                                           
    1. Kegiatan konsultasi masyarakat, meliputi antara lain:            
       a. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang rencana kegiatan

         Pembangunan Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi
         Selatan melalui pengumuman di media cetak;                     

       b. Melakukan dialog/public hearing/rapat kecil dengan masyarakat dan instansi
         terkait di kecamatan/desa untuk mendapatkan tanggapan, masukan dan usulan

         dari masyarakat terhadap rancana kegiatan pembangunan dan pengembangan
         pelabuhan dan isu-isu pokok yang perlu diperhatikan dalam studi Addendum

         Amdal dan prakiraan dampak yang mungkin ditimbulkan serta alternatif
         pengelolaan dampak lingkungan;                                 

       c. Melakukan koordinasi dan evaluasi sesuai jadwal kegiatan dengan Kementerian
         Perhubungan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili.

    2. Penyusunan KA untuk Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi
       Selatan, dan melaksanakan pembahasan atau asistensi KA tersebut kepada:
       a. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut

         untuk mendapatkan masukan sebelum pembahasan di Komisi Teknis dan/atau
         Komisi Penilai AMDAL Daerah dan/atau Pusat di Propinsi dan/atau Pusat.

       b. Komisi Teknis dan/atau Komisi Penilai AMDAL Daerah dan/atau Pusat di
         Propinsi dan/atau Pusat, pada pembangunan pelabuhan tersebut untuk

         mendapatkan/ memperoleh kesepakatan tentang lingkup Kerangka Acuan (KA).
    3. Penyusunan Dokumen ANDAL, RKL-RPL untuk rencana Pembangunan Pelabuhan

       Lampia Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan mempresentasikan
       dokumen-dokumen tersebut pada:                                   

       a. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut
         untuk mendapatkan masukan sebelum pembahasan di Komisi Teknis dan/atau

         Komisi Penilai AMDAL Daerah dan/atau Pusat di Propinsi dan/ atau Pusat.
       b. Komisi Teknis dan/atau Komisi Penilai AMDAL Daerah dan/atau Pusat di

         Propinsi dan/atau Pusat, pada pembangunan dan pengembangan pelabuhan
         tersebut untuk mendapatkan/memperoleh keputusan kelayakan atau 
         ketidaklayakan lingkungan hidup dari Instansi Yang Bertanggung Jawab.

       Lingkup pekerjaan adalah mencakup pelaksanaan Studi Penyusunan Dokumen
       Lingkungan Hidup (Addendum AMDAL) Pembangunan Pelabuhan Lampia   

       Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dibiayai dan dilaksanakan
       dari dana APBN Tahun Anggaran 2024                               

D.  STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN                                        

1.  Metode Pelaksanaan                                                  
    Pekerjaan dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/studi

    pustaka, survei lapangan, evaluasi dan analisis data, serta pelaporan kegiatan secara
    berkala.                                                            

 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan                                       
    a. Tahap Persiapan                                                  
       1) Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Konsultan harus mempelajari secara

         seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya
         menyusun Rencana Kerja yang mencakup:                          

          - Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara lebih detail. 
          - Penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan

            pekerjaan.                                                  
          - Pembuatan program kerja, meliputi: urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan

            pekerjaan, organisasi pelaksana pekerjaan, penyediaan tenaga ahli,
            penyediaan perlengkapan/peralatan kerja.                    

          - Studi literature/kepustakaan.                               
          - Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survey lapangan, dan formulir-
            formulir yang diperlukan;                                   

          - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
            Daerah setempat terkait rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan

            dokumen lingkungan.                                         
       2) Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan

         untuk penentuan lingkup wilayah studi;                         
       3) Penentuan lingkup komponen studi;                             

       4) Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang;
       5) Pengecekan (validasi) dan pengurusan permohonan kesesuaian lokasi rencana
         kegiatan dengan tata ruang dan RZWP3K pada instansi yang berwenang.

    b. Survei dan Pengumpulan Data                                      
        Dalam melakukan survey dan pengumpulan data primer dan sekunder, penyedia

        jasa konsultansi berkoordinasi dengan UPT Dirjen Perhubungan Laut setempat,
        Dinas ataupun instansi terkait di lokasi pelabuhan.             
        Pengambilan sampel dan analisis laboratorium kualitas air, kualitas udara ambien,

        getaran dan kebisingan, serta melakukan traffic counting dalam rangka pemenuhan
        kebutuhan penyusunan dokumen Andalalin.                         

        Pengambilan sampel untuk analisis kualitas udara ambien, analisis bising, analisis
        getaran, analisis kualitas air sungai dan kualitas air sumur dilakukan masing-masing

        pada 3 (dua) titik lokasi. Pengambilan sampel untuk analisis biologi meliputi
        plankton, bentos, flora, fauna dilakukan masing-masing sebanyak 3 (dua) lokasi

        sampel.                                                         
    c.  Penyusunan Dokumen AMDAL, tahapan nya sebagai berikut:          

        1) Proses penapisan (screening) wajib AMDAL;                    
        2) Proses pengumuman dan konsultasi publik;                     

        3) Proses pelingkupan (Scoping)                                 
          Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi,
          mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat

          kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang
          terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses

          pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat
          harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.    

          Muatan pelingkupan berisi tentang:                            
          -  Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji;

          -  Deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting);
          -  Hasil pelibatan masyarakat;                                

          -  Dampak penting hipotetik;                                  
          -  Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian.                
        4) Penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) yang bertujuan untuk  

          merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL, serta berfungsi sebagai
          rujukan bagi penilai ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

        5) Persetujuan Kerangka Acuan Andal;                            
        6) Penyusunan kajian teknis baku mutu lingkungan hidup (air limbah dan emisi),

          kajian teknis pengelolaan limbah B3, kajian Andalalin (Analisa Dampak Lalu
          Lintas), dan kajian kesesuaian tata ruang dalam rangka pemenuhan

          persyaratan pengajuan Amdal;                                  
        7) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL;                 
        8) Persetujuan Kelayakan Lingkungan.                            

    d.  Melakukan koordinasi/konsultasi dengan KLHK dan/atau Dinas Lingkungan Hidup
        Daerah setempat dalam rangka memproses persetujuan AMDAL.       

    e.  Metode Studi                                                    
        Kegiatan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut
        dilaksanakan dengan:                                            

       1) Metode Indentifikasi Dampak                                   
          Metode identifikasi dampak yang dapat digunakan untuk melaksanakan studi

          ini ada 3 (tiga) hal yaitu:                                   
          a) Metode Bagan Aliran (Flow Chart)                           

          b) Daftar Uji (Cheklist)                                      
          c) Metode Matrik Dua Dimensi                                  

       2) Metode Pengumpulan dan Analisis Data                          
          Metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain studi

          kepustakaan, studi lapangan, pengamatan dan pencatatan data, wawancara
          bebas maupun dengan penyebaran angket/kuesioner tersusun. Komponen

          lingkungan yang dikumpulkan berupa:                           
          a) Komponen Fisika – Kimia                                    
          b) Komponen Biologi                                           

          c) Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya                       
          d) Komponen Kesehatan Masyarakat                              

       3) Metode Prediksi dan Penentuan Dampak                          
          Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam Prediksi dan Evaluasi Dampak ini

          harus mencakup antara lain:                                   
          a) Hubungan sebab akibat antara kegiatan operasional pelabuhan dengan

             lingkungan hidup, dampak positif dan dampak negatif yang mungkin
             timbul, serta rekomendasi dan solusi pemecahan masalah lingkungan;

          b) Ciri dampak penting yang positif dan negatif, harus dikemukakan dengan
             jelas secara kwantitatif dan matematis dalam arti apakah dampak penting
             tersebut akan berlangsung terus menerus selama kegiatan berlangsung

             atau apakah dampak yang satu dengan dampak yang lainnya akan
             terdapat hubungan timbal balik;                            

          c) Selain dampak penting kegiatan terhadap lingkungan juga diduga dan
             dievaluasi dampak lingkungan terhadap kegiatan operasional pelabuhan;

          d) Seberapa luas dan dalam intensitas daerah yang akan terkena dampak
             penting dari kegiatan ini yang mungkin dapat dinyatakan di dalam peta.

     Dalam penyusunan dokumen lingkungan dengan skala Amdal / DELH wajib memiliki 1

     (satu) Sertifikat Ketua Tim Penyusun Amdal (SKTPA) dan 2 (dua) Sertifikat Anggota
     Tim Penyusun Amdal (SATPA).                                        

3.  Peralatan yang dibutuhkan                                           

    Jenis peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen
    lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disesuaikan dengan

    kebutuhan pekerjaan tersebut.                                       

4.  Keluaran                                                            
    Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen Addendum Amdal di lokasi

    Pembangunan Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
    sebagai panduan bagi pengambil kebijakan dalam mengelola lingkungan di pelabuhan dan

    sekitarnya.