Biaya Konsultansi Pengawasan Konstruksi Untuk Bangunan Sederhana (Konsultan Pengawas) - Di Atas 1 M

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                           
  JASA KONSULTAN  PENGAWASAN   PEKERJAAN  KONSTRUKSI   BANGUNAN         
              GEDUNG  KANTOR  KECAMATAN   NGARINGAN                     

Uraian singkat dan ruang  lingkup kegiatan pekerjaan jasa konsultansi   
pengawasan antara lain :                                                

URAIAN SINGKAT                                                          
   Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas  adalah     
   berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis     

   Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan 
   Umum  dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/PRT/M/2018  

   tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
   Secara garis besar Konsultan Pengawas bertugas membantu Pemberi Tugas
   dalam melaksanakan  pengendalian, pengawasan dan kontrol terhadap    

   penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi fisik sesuai dengan tugas dan 
   tanggung jawabnya.                                                   

   Kegiatan yang dilakukan dalam Pengawasan Konstruksi antara lain :    
   a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang
      akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.      

   b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta
      mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.        

   c. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
      pencapaian volume atau realisasi fisik.                           
   d. mengumpulkan  data dan informasi di lapangan untuk memecahkan     

      persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.             
   e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan

      mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil   
      rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan
      konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.   

   f. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan
      oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.                          

   g. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As
      Built Drawing) sebelum serah terima pertama.                      

   h. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama,
      mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan
      akhir pekerjaan pengawasan.                                       
   i. menyusun/menandatangai berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan,
      berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir
      pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran

      pekerjaan konstruksi.                                             
   j. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk

      pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.                      

RUANG LINGKUP  PEKERJAAN                                                

  a. Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawasan (Supervisi Teknis) adalah evaluasi,
     koordinasi, pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan keseluruhan 

     pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi/pemborong
     sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborong, yang merupakan 
     keseluruhan kegiatan pengawasan   Pembangunan   Gedung  Kantor     

     Kecamatan  Ngaringan. Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas     
     kesesuaian pelaksanaan dengan desain dan kebenaran kuantitas pekerjaan

     yang dilaksanakan penyedia jasa konstruksi, yang digunakan sebagai dasar
     pembayaran oleh pengguna jasa.                                     
  b. Dalam penugasannya Konsultan Pengawas mempunyai  ruang lingkup     

     sebagai berikut:                                                   
     1. PELAKSANAAN KONSTRUKSI  FISIK                                   

        ➢ Mengendalikan dan mengawasi kualitas dan kuantitas pekerjaan, 
         biaya, waktu maupun produk selama pelaksanaan pekerjaan fisik  

         konstruksi.                                                    
        ➢ Menyelenggarakan koordinasi antara Pemberi Tugas, Kontraktor dan
         Instansi lainnya yang terkait demi tercapainya sasaran pelaksanaan

         pekerjaan.                                                     
        ➢ Mengendalikan dan mengarahkan  pekerjaan guna menghindari     

         adanya pekerjaan tambah kurang.                                
        ➢ Dalam Pekerjaan Pengawasan terhadap pelaksanaan didasarkan pada
         peraturan-peraturan dinyatakan dalam Berita Acara yang telah   

         disepakati bersama, serta ketentuan-ketentuan lain dari Pemerintah
         yang berlaku.                                                  

     2. PENGAWASAN  TERHADAP  KUALITAS BAHAN DAN  PEKERJAAN             
        ➢ Kriteria dari kualitas bahan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan

         Bangunan  Indonesia (PUBBI-1992) dan peraturan-peraturan yang  
         dinyatakan mengikat dalam buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat.
         Kualitas pekerjaan sangat tergantung pada prosedur pelaksanaan 
         pekerjaan tersebut. Pengawasan mutu pekerjaan didasarkan atas  
         peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Bila ada yang belum

         tercantum, pengawasan dilaksanakan berdasarkan atas prosedur   
         yang sudah umum dilakukan secara praktis dan secara ilmiah sudah

         diakui keberhasilannya.                                        
        ➢ Bahan yang kualitasnya tidak dapat diterima, tidak diperkenankan
         dimasukkan  kedalam lokasi pekerjaan, sedangkan hasil pekerjaan

         yang kualitas dan kuantitasnya tidak dapat diterima atau dianggap
         kurang sempurna  harus dikerjakan ulang atau diperbaiki sesuai 

         dengan apa yang telah ditentukan.                              

     3. RAPAT KOORDINASI                                                

        ➢ Penyelenggaraan rapat koordinasi lapangan yang diadakan secara
         berkala dengan pihak yang terkait terhadap pelaksanaan pekerjaan

         sangat diperlukan untuk mengadakan evaluasi terhadap sistem atau
         cara kerja yang akan atau telah dilaksanakan agar dapat diketahui
         segera hambatan yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan.      

     4. PENGAWASAN  TERHADAP  KEMAJUAN  PEKERJAAN                       

        ➢ Konsultan Pengawas harus mengawasi perkembangan  kuantitas    
         pekerjaan, maka terhadap semua penyusunan jadwal pelaksanaan,  

         Konsultan Pengawas memberikan saran terhadap jadwal yang disusun
         oleh Kontraktor. Pelaksanaan dijadwalkan dengan kapasitas kerja dan
         peralatan kerja yang wajar. Disamping itu juga diperhatikan agar

         jadwal dibuat sesuai dengan alokasi sumber tenaga kerja, peralatan,
         dan biaya secara wajar mampu disediakan oleh Kontraktor / Penyedia.

        ➢ Pada penerapannya  dalam  pelaksanaan, Konsultan Pengawas     
         memberikan  saran-saran dalam mengatur pelaksanaan dan ikut    
         memecahkan  permasalahan yang timbul. Bila ternyata kemajuan   

         pelaksanaan  menyimpang  dari apa yang  telah direncanakan,    
         Konsultan  Pengawas mempelajari kondisi kerja apakah masih     

         mungkin dipacu untuk mengejar keterlambatan atau memang jadwal 
         kerja tidak sesuai lagi dengan kondisi sehingga harus direvisi.
         Konsultan Pengawas harus cepat tanggap terhadap masalah sesuai 

         waktu yang disediakan.                                         
     5. PENANGANAN  PEKERJAAN                                           
        ➢ Untuk dapat mencapai sasaran yang lebih baik, anggota staf dari
         konsultan pengawas harus bekerja sama sebagai sebuah team dengan

         anggota staf dari kontraktor. Keputusan-keputusan harus sesuai 
         dengan dokumen  kontrak dan harus tegas serta jujur. Setiap saran

         yang  diberikan kepada kontraktor dalam tugasnya, hendaknya    
         diberikan secara bijaksana dan tidak saling merugikan.         
        ➢ Tugas Pengawas dalam Penanganan pekerjaan ini diantaranya :   

         1) Mengadakan Pengukuran (Uitzet).                             
         2) Mengadakan   Pengujian bahan  bangunan  bersama  dengan     

            kontraktor pelaksana.                                       
         3) Mengusulkan alternatif teknik pelaksanaan.                  
         4) Memeriksa bagian-bagian bangunan.                           

         5) Menilai kualitas dan kuantitas                              
         6) Memberikan saran pemecahan permasalahan                     

         7) Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan pengawasan             
         8) Mengoreksi, mengkaji dan menyetujui dokumen – dokumen yang  
            diajukan oleh Kontraktor Pelaksana.                         

        ➢ Konsultan Pengawasan akan melibatkan tenaga ahlinya sesuai dengan
         bidangnya masing-masing mulai dari pengumpulan data yang didapat

         dari referensi yang ada di lapangan. Mengadakan analisa dan evaluasi
         data sehingga apabila terjadi hal yang tidak sesuai atau tidak 

         dibenarkan secara teknis, teoritis, maupun teknis pelaksanaannya
         dapat  diambil langkah penanganannya baik dari segi kualitas,  
         kuantitas dan biaya.                                           

     6. PEMBUATAN  RENCANA  JADWAL PELAKSANAAN  PENGAWASAN              

        ➢ Konsultan Pengawas berkewajiban menyusun dan membuat jadwal   
         pelaksanaan  pengawasan   pekerjaan berdasarkan  butir-butir   
         komponen  pekerjaan sesuai dengan penawarannya.                

        ➢ Pembuatan rencana jadwal pengawasan ini harus diselesaikan oleh
         konsultan pengawas  selambat-lambatnya sepuluh hari setelah    

         dimulainya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Penyelesaian yang
         dimaksud  ini sudah harus selesai dalam arti telah mendapatkan 
         persetujuan pemberi tugas.