Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tumbang Empas - Sepang Simin

PEMERINTAH    KABUPATEN   GUNUNG   MAS               
                       DINAS   PEKERJAAN       UMUM                     

                  Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
                          Email : [email protected]                

               URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                         

PENGGUNA ANGGARAN   :  DINAS PEKERJAAN UMUM                             

SOPD                :  DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN  GUNUNG MAS       

NAMA PPK            :  SCYUF HERINI ADITYA, S.T.                        

PROGRAM             :  PENYELENGGARAAN  JALAN                           

KEGIATAN            :  PENYELENGGARAAN  JALAN KABUPATEN  / KOTA         

SUB KEGIATAN        :  REKONSTRUKSI JALAN                               

PEKERJAAN           :  PENGAWASAN  REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG           

                       EMPAS – SEPANG SIMIN                             

TAHUN ANGGARAN      :  2025                                             
  a. Latar Belakang                                                     

          Ruas Jalan Tumbang Empas – Sepang Simin merupakan jalan Kabupaten yang

    merupakan bagian dari akses jalan antara kecamatan Kurun, kecamatan Mihing Raya dan
    kecamatan Sepang yang menghubungkan dari kota Kuala Kurun ke beberapa desa dan ibukota

    kecamatan tersebut di atas. Kondisi ruas jalan tersebut Sebagian sudah berupa aspal dalam kondisi
    baik namun masih ada jalan tanah dalam kondisi rusak berat rusak berat. Dengan kondisi tersebut

    maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pekerjaan Umum akan mengadakan

    pekerjaan Rekonstruksi Jalan pada ruas jalan tersebut.              
          Untuk tercapainya pembangunan yang sesuai dengan perencanaan maka diperlukan

    adanya suatu pengontrolan/pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapannya di lapangan, agar
    sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.                        

          Untuk realisasi pada keinginan tersebut telah disiapkan program-program pokok oleh

    Bidang Bina Marga untuk pekerjaan peningkatan/rekonstruksi jalan yang ada ataupun penggantian
    jembatan yang dalam kondisi dan keadaan kritis, juga telah disiapkan program pembangunan untuk

    pekerjaan pembangunan untuk jalan yang telah mantap dan pembangunan secara berkala untuk
    jalan dan jembatan.                                                 

          Pembangunan/peningkatan jalan tersebut perlu diawasi dengan maksimal oleh Konsultan

    yang ahli di bidang pengawasan pekerjaan konstruksi jalan agar dapat menghasilkan mutu
    pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis.                    

  b. Maksud dan Tujuan                                                  

     Maksud:                                                            

     Maksud pekerjaan pengadaan pengawasan konstruksi:                  
     Untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan speksifikasi teknis.

     Tujuan:                                                            
     Tujuan pekerjaan pengadaan pengawasan konstruksi:                  

     Untuk menghasilkan ketepatan volume, waktu dan mutu dalam proses pengerjaannya.

  c. Target dan Sasaran                                                 

        Usaha-usaha tersebut di atas belum menjamin adanya sistem penanganan jalan untuk dapat
     berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga sistem penanganan jalan tersebut perlu ditindak lanjuti

     dengan suatu upaya pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi.  
        Dengan mengingat volume penanganan perencanaan jaringan yang sangat besar sehingga

     pihak interen Bina Marga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan sistem pengendalian

     pekerjaan konstruksi tersebut. Oleh sebab itu dalam pencapaian hasil pekerjaan yang baik yang
     sesuai dengan standar mutu, kuantitas (volume) dan waktu, perlu diadakan suatu sistem

     pengawasan yang akan melibatkan konsultan pengawas.                

        Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya kegiatan pengawasan pelaksanaan
     pembangunan jalan dan jembatan dan tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan

     jalan dan jembatan.                                                

  d. Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa                            

     Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi :

     a. K/L/D/I    : Pemerintah Kabupaten Gunung Mas                    
     b. SOPD       : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas          

     c. PPK        : Scyuf Herini Aditya, S.T.                          

  e. Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya                                    

    a. Sumber Dana: DPA Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.    

    b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar : Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh
       Lima Juta Rupiah).                                               

  f. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi dan Fasilitas Penunjang             

     a. Ruang lingkup pekerjaan yaitu Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi
       umum mengenai kondisi eksisting jalan maupun pedestriannya, melalui Gambar Kerja

       beserta Dokumen Teknisnya maupun perencanaan master plan wilayah pengawasan.
       Konsultan terdiri dari Tim Pengawas Konstruksi Lapangan yang bertanggung jawab untuk

       melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan

       dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Pengguna Jasa dan menggunakan
       standard design serta cara yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

       Gunung Mas.                                                      

       Oleh karena itu penyedia jasa konsultansi harus mempunyai SBU Jasa Pengawasan
       Konstruksi dengan Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

       Kode RK003, dan Subkualifikasi Usaha Kecil dan KBLI 71102.       
     b. Lokasi pengadaan pekerjaan di Kecamatan Mihing Raya – Kecamatan Sepang.

     c. Fasilitas penunjang, yaitu :                                    

       1. Data Dasar                                                    

          Adapun data – data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan adalah sebagai
          berikut :                                                     
          a. Data – data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk

            untuk melaksanakan kegiatan peningkatan jalan.              

          b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya.             

          c. Data mengenai bahan/material maupun peralatan yang digunakan sehingga dapat
            menentukan jenis konstruksi yang akan ditangani.            

          d. Usulan – usulan teknis lain dari sumber – sumber yang dapat dipercaya.

          e. Studi – studi terdahulu maupun data – data sekunder lainnya yang diperlukan dan
            dianggap penting.                                           

       2. Standar Teknis:                                               

          a. Standar Teknis No.019/BM/2009 tentang Pengawasan Teknis Pekerjaan Fisik.
          b. Manual Perkerasan Jalan (Revisi 2017) No. 04/SE/Db/2017.   

          c. Tata Cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992.  

          d. Spesifikasi Umum bidang Bina Marga yang berlaku dan digunakan sebagai acuan
            kerja.                                                      

       3. Studi – Studi Terdahulu:                                      

          Data – data kondisi jalan terakhir dan perencanaan terdahulu dengan berbagai
          penyesuaian.                                                  

       4. Referensi Hukum:                                              

         a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
            Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.                          

         b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.   

         c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
            Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

            Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.                 
         d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden

            Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

         e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan
            Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.         

         f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2020

            tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
         g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

            2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

            Penyedia.                                                   
         h. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/M/2022
            tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di

            Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.            

  i. Metode Pelaksanaan                                                 
     Pekerjaan Konsultan Pengawas ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu:

     a. Tahap Persiapan.                                                

     b. Tahap Pelaksanaan Pengawasan.                                   
     c. Tahap Penyerahan Laporan:                                       

        1. Laporan Bulanan                                              

        2. Laporan Akhir dan Dokumentasi                                

  j. Jangka Waktu Pelaksanaan                                           

     Kegiatan Pengawasan Konstruksi dilaksanakan sejak pelaksanaan konstruksi/ fisik dimulai
     sampai dengan diserahkannya pekerjaan tersebut kepada pengguna jasa (Pengguna Anggaran/

     Pejabat Pembuat Komitmen/ Pemilik Pekerjaan). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk

     melaksanakan tugas pengawasan konstruksi yang diberikan kepada Konsultan Pengawas
     Konstruksi adalah selama 6,5 bulan / 195 (seratus sembilan puluh lima) Hari Kalender.

  k. Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana Konstruksi                            

     Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:

                           Jumlah   Pendidikan Pengalaman  Sertifikat   
      No     Jabatan    Personil yang (Minimal) Minimal    Keahlian     
                         dibutuhkan                                     
      1 Site Engineer     1 orang S1 Teknik Sipil 1 thn SKA JAL AN/     

        (merangkap tugas                                Ahli Muda       
        Quantity/ Quality                                               
        Engineer)                                                       

      2 Inspector         2 orang  DIII Teknik  1 thn   Non SKA         
                                  Sipil / SMK/S1                        

      3 Petugas K3        1 orang  DIII Teknik  1 thn   Non SKA         
                                  Sipil / SMK/S1                        
  l. Keluaran/Produk yang Dihasilkan                                    

     Tugas Konsultan Pengawas Konstruksi secara umum adalah mengawasi kelancaran pekerjaan

     pembangunan yang dikerjakan oleh Rekanan/ Penyedia Jasa Konstruksi, yang menyangkut
     kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir

     pembangunan jalan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/

     Pemborongan, dan telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Pengguna Anggaran/Pejabat
     Pembuat Komitmen/Pejabat Pengendali Kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi

     yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan Dokumen
     Pembangunan lainnya.                                               

     Konsultan Pengawas Konstruksi diminta menghasilkan keluaran (output) yang lengkap sesuai

     dengan kebutuhan kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
     Kegiatan Pengawas Konstruksi menjadi tanggung-jawab Konsultan Pengawas Konstruksi.

     Keluaran yang diminta dari Konsultan Pengawas Konstruksi berdasarkan KAK ini diantaranya:

     1) Program mutu, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan Konsultan Pengawas Konstruksi.

     2) Buku harian (bila diperlukan), yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang
        penting dari Konsultan Pengawas Konstruksi / Direksi Kegiatan, yang dapat mempengaruhi

        pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan
        tidak terpenuhinya syarat teknis.                               

     3) Meneliti laporan harian yang dikerjakan bersama dengan kontraktor, berisi keterangan

        tentang :                                                       
        a. Tenaga kerja.                                                

        b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak.              
        c. Alat-alat.                                                   

        d. Pekerjaan yang diselenggarakan.                              

        e. Waktu pekerjaan.                                             
        f. Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian.             

     4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.     
     5) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan.

     6) Pekerjaan Tambah/ Kurang, jika ada tambah/kurang pekerjaaan.    

     7) Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan.                            
     8) Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.                   

     9) Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) yang dibuat oleh kontraktor
        dan diteliti oleh konsultan Pengawas Konstruksi.                

     10) Laporan Rapat di lapangan (Site Meeting) setiap minimal 2 (dua) kali sebulan.
     11) Gambar Perincian (shop drawing) bila perlu, dan Kurva S (S Curve) dari Rekanan/ Penyedia

        Jasa Konstruksi.                                                

     Secara umum/singkat, pekerjaan ini yaitu menyusun program kerja, alokasi tenaga dan

     konsepsi/metodologi pelaksanaan pekerjaan pengawas konstruksi, mengawasi kelancaran
     pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Rekanan/Penyedia Jasa Konstruksi, yang

     menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, melakukan

     konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas segala masalah dan persoalan
     yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan, penyiapan/pemeriksaan dokumen

     pekerjaan, dan tahap penyerahan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan akhir dan
     dokumentasi.