| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0021996699124000 | Rp 399,378,000 | 86.5 | 90.55 | - | |
| 0764010682121000 | - | - | - | - | |
| 0839101987124000 | - | - | - | - | |
| 0011281458121000 | - | - | - | Sertifikat Standar KBLI 71102 belum terverifikasi tidak mengunggah (upload) tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE | |
| 0015364920121000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
CV Harmoni Three Stars | 03*4**2****27**0 | - | - | - | - |
CV Biel Raya Octube | 05*7**0****13**0 | - | - | - | - |
| 0837636984201000 | - | - | - | - | |
| 0022598130127000 | - | - | - | - | |
PT Tridi Analis Konsultan | 04*3**8****17**0 | - | - | - | - |
| 0026842757125000 | - | - | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
_
URAIANSINGKAT PEKERJAAN
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH
KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : DED PEMBANGUNAN IPLT (INSTALASI PENGOLAHAN
LUMPUR TINJA) KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN
LOKASI : KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Humbang Hasundutan
Tahun 2024
UARAIAN SINGKAT PEKERJAAN
DED INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
Uraian Pendahuluan
1. Latar Belakang Pengelolaan air limbah domestik secara berkelanjutan merupakan
tuntutan bagi pemerintah daerah sebagai salah satu upaya memenuhi
hak masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Di sisi
lain pengelolaan air limbah domestik bagi wilayah perkotaan sering
dihadapkan pada tantangan besar yaitu keterbatasan lahan untuk
membangun sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.
Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebuah kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara yang dibentuk pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini
mempunyai luas sebesar 2.335,33 km² dengan ibukota Kabupaten
adalah Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada
ketinggian 330-2.075 meter dpl. Hampir semua penduduk Kabupaten
Humbang Hasundutan saat ini menggantungkan pengelolaan air
limbah domestiknya melalui sistem on-site dengan menggunakan
tangki septik yang menghasilkan jumlah lumpur yang perlu diolah.
Menyadari perlunya pengelolaan lumpur tinja secara berkelanjutan
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik maka Pemerintah Kabupaten
HUmbang Haundutan berupaya untuk membangun Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu
disusun Dokumen Detailed Engineering Design (DED) IPLT.
2. Maksud dan Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersusunnya suatu
Tujuan dokumen perencanaan detail dalam rangka mengatasi permasalahan
sanitasi dalam Kabupaten Humbang Hasundutan dan membantu
pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyusun perencanaan
teknis terhadap peningkatan sarana dan prasarana IPLT serta
sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya dokumen
DED IPLT Kabupaten Humbang Hasundutan yang komprehensif, efektif,
dan telah disesuaikan dengan arah pengembangan kawasan serta telah
mempertimbangkan berbagai aspek, baik teknis, non teknis,
sosial/ekonomi, dan finansial.
3. Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan adalah Perencanaan Teknis Detail
Engineering Design (Ded) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
sehingga hasil pekerjaan sesuai yang direncanakan dan memiliki
kualitas serta mutu sesuai dengan standart bangunan.
4. Lokasi Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pekerjaan
5. Sumber Sumber dana yang diperlukan berasal dari anggaran Anggaran Pemerintah
Pendanaan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Harga
Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 399.988.500,00 (tiga ratus sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus
rupiah)
6. Nama dan Nama PPK :
Organisasi Satuan Kerja : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pejabat KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.
Pembuat
Komitmen
Data Penunjang 2
7. Data Dasar 1. RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Dokumen SSK Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Outline Plan Air Limbah Kabupaten Humbang Hasundutan
8. Standar Teknis - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Referensi a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan dan
i) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga
Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi
Ruang Lingkup
10. Lingkup Lingkup kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
Pekerjaan a. Mempelajari studi-studi yang ada mengenai Air Limbah Kabupaten
Humbang Hasundutan (SSK, dan dokumen lainnya).
b. Mengkaji kondisi kota/kawasan untuk mengetahui karakteristik dan
arah pengembangan kota sesuai RTRW termasuk penentuan daerah
prioritas pengembangan IPLT;
c. Mengidentifikasi data kependudukan saat ini dan proyeksi penduduk
sampai 10 tahun mendatang juga identifikasi mengenai data kepadatan
penduduk, tata guna lahan, dan kesehatan ;
d. Mengidentifikasi kebutuhan air minum dan volume buangan limbah
rumah tangga baik berasal dari WC (black water) maupun dari kamar
mandi, tempat cuci dan dapur (grey water),baik di wilayah
permukiman maupun kawasan komersil yang termasuk dalam daerah
pelayanan IPLT Kabupaten Humbang Hasundutan;
e. Melakukan pengambilan dan uji contoh lumpur tinja (3 sampel) untuk
mengetahui konsentrasi parameter ; suhu, BOD5, COD, pH, Total
Solid (TS), Total Suspended Solid (TSS), Ammonia (N), Total
Nitrogen, Total Fosfat, minyak dan lemak, Total Koliform.
f. Pengambilan sampel lumpur tinja dilakukan dari sarana pengangkutan
yang beroperasi di Kabupaten atau sarana pengangkutan pada
Kabupaten/Kota terdekat.
g. Apabila tidak terdapat saran pengangkutan di Kabupaten maka
pengambilan sampel blackwater dilakukan pada tangki septik/IPAL.
Pengambilan uji contoh Air Limbah masijng-masing pada Inlet dan
Outlet Septik Tank/IPAL. Apabila dibutuhkan pembongkaran saluran/
pipa/tangki septik maka harus dilakukan penutupan kembali seperti
kondisi awal;
h. Mengumpulkan informasi hidrogeologis dan geoteknis yanbg akurat dan
mewakili secara baik seluruh lokasi terpilih tersebut,meliputi :
1. Tanah : kedalaman, tekstur, struktur, porositas, permeabilitas,
kelembaban.
2. Air tanah di daerah lokasi : kedalaman rata-rata, kemiringan hidrolis,
arah aliran, kualitas dan penggunaan.
3. Badan Air yang berbatasan langsung dengan lokasi : sifat,
pemanfaatan dan kualitas.
a. Mengumpulkan data klimatologi, meliputi data harian curah hujan, suhu,
kelembaban, tekanan, cahaya matahari, data kondisi kerawanan banjir dsb
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, bisa diperoleh data dari BMG
setempat.
b. Informasi tanah berupa survey sondir. Hasil sondir harus telah
dikumpulkan untuk mengetahui keadaan lahan IPLT yang paling akurat.
i. Menyusun Dokumen Tender dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) IPLT
yang akan digunakan untuk dokumen lelang pekerjaan fisik;
j. Menyusun Detail Engineering Design (DED) IPLT;
11. Keluaran Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka
Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian,
yang minimal meliputi :
1. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sejak SPMK diterbitkan, sebanyak5 (lima) buku laporan. Laporan
Pendahuluan memuat:
- Gambaran umum dan permasalahan umum
- Struktur Organisasi tim kerja dan pelaksanaan masing- masing
pekerjaan.
- Rancangan perangkat survey dan pelaksanaannya.
- Pengaturan dan penjadualan tenaga ahli yang dilibatkan.
- Rencana Kerja termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
dengan pembahasan-pembahasan.
2. Laporan Antara
Laporan ntara diserahkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPMK
diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku laporan.
3. Laporan Akhir
Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPMK
diterbitkan, disertai Laporan Nota Desain, Gambar Perencanaan (A3),
Rencana Anggaran Biaya, dan Spesifikasi Teknis masing-masing
sebanyak 5 (lima) buku laporan disertai soft file dalam Hardisk
Internal 1 TB
12. Peralatan, a) Data
Material, Pengguna jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang
Personel dan diperlukan untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini
Fasilitas dari b) Tim Teknis
Pengguna Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengawas dan
Anggaran pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa
konsultansi.
13. Peralatan dan Peralatan minimal yang disyaratkan untuk kegiatan ini antara lain :
Material dari 1 Unit kamera digital,
Penyedia Jasa 1 Unit Komputer/ Laptop
Konsultansi 1 Unit Printer
14. Lingkup a) Penyedia Jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap
Kewenangan paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup
Penyedia Jasa pekerjaan.
b) Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan Tenaga Ahli sesuai
kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap
tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber
daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.
c) Penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja Terinci mengenai
semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Rencana kerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa
untuk melakukan pemantauan kemajuan pekerjaan.
15. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan pendataan diperkirakan selama 90 (Sembilan
Penyelesaian Puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
Pekerjaan
16. Personel
Juml. Personel
Posisi Kualifikasi TUGAS
Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Team leader (S1 Teknik Sipil, SKA Ahli Sumber Bertugas melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan, tenaga ahli 1 Orang
Daya Air Madya, Pengalaman 4 Tahun) maupun dengan pihak instansi terkait dan masyarakat.
Team Leader
Bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan 1 Orang
Tenaga Ahli Struktur Tenaga Ahli (S1 Ahli Teknik Lingkungan, SKA kegiatan serta perencanaan teknis dan manajemen pengelolaan lumpur
Teknik Lingkungan Madya, Pengalaman 2 Tahun) tinja serta desain teknis IPLT
Tenaga Ahli (S1 Teknik Sipil, SKA Ahli Sumber Bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan Rencana Anggaran Biaya 1 Orang
Cost Estimator
Daya Air SKA Ahli Sumber Daya Air, Pengalaman 2
Tahun)
Tenaga Ahli (S1 Teknik , SKA Ahli Muda K3 Bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan K3 1 Orang
Ahli K3 Konstruksi
Konstruksi, Pengalaman 3 Tahun)
Tenaga Penunjang
1. Drafter Minimal D3 Teknik atau sederajat. Bertugas menggambar desain teknis IPLT 1 Orang
2. Surveyor Minimal D3 Teknik atau sederajat. Bertugas melakukan survey dan pengukuran 1 Orang
3. Administrasi Minimal SMK/SMA atau sederajat. Bertanggung jawab dalam administrasi konsultan perencana. 1 Orang
Laporan
17. Laporan Laporan pendahuluan memuat rencana awal pelaksanaan pekerjaan
Pendahuluan readiness criteria IPLT dari perencanaan sebanyak 5 (Lima) buku kertas
F4.
18. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat hasil identifikasi dan pengumpulan data sebagai
bentuk olah data kesiapan pelaksanaan IPLT sebanyak 5 (Lima) buku
Hal-Hal Lain
19. Produksi dalam Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di
Negeri dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain.
20. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:.
Pengumpulan a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
Data Lapangan b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
c. Menghormati kearifan lokal.
d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
e. Menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi
21. Alih Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
Pengetahuan menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
berikut:
Dibuat di : Doloksanggul
Tanggal : Juli 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BOIMA TAMBUNAN, S.T.M.AP
NIP.198107032009041004