Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana Dan Sarana Mrt Jakarta Tahun 2023

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

 PENGADAAN JASA KONSULTANSI AUDIT KEUANGAN PEMBERIAN SUBSIDI PRASARANA DAN    
                      SARANA MRT JAKARTA TAHUN 2023                           

LATAR_BELAKANG                                                                
PT MRT  Jakarta (Perseroda) sebagai BUP Perkeretaapian yang mendapat penugasan untuk
penyelenggaraan prasarana dan sarana MRT Jakarta, memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan
penyelenggaraan dan laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana perkeretaapian setiap
bulannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Atas laporan yang disampaikan tersebut, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan
pemeriksaan kesesuaian penggunaan subsidi antara dokumen dengan realisasi pelaksanaan kegiatan
terkait pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana yang diajukan dalam laporan penggunaan

subsidi bulanan. Hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang akan menjadi dasar dalam
proses pencairan subsidi.                                                     

TUJUAN                                                                        
Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan
keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu proses verifikasi
terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana yang disampaikan oleh BUP.

HASIL KELUARAN                                                                
Hasil keluaran yang diharapkan dari pekerjaan kegiatan Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi
Prasarana dan Sarana MRT Jakarta Tahun 2023 adalah:                           

  1. Laporan Bulanan Pelaksanaan Verifikasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Subsidi Prasarana
     dan Sarana MRT Jakarta yang memuat:                                      
     a. Hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian penggunaan subsidi antara dokumen Rencana Kerja
        dan Anggaran (RKA) yang telah disepakati menjadi pembentuk nilai kontrak dengan realisasi
        pelaksanaan kegiatan terkait pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana yang
        diajukan dalam laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana;  
     b. Hasil pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen pendukung penggunaan subsidi prasarana
        dan sarana antara laporan dengan kondisi aktual, antara lain meliputi Surat Perjanjian atau

        Kontrak dengan pihak ketiga; Surat Pemesanan (Purchase Order); Berita acara serah terima
        pekerjaan atau berita acara pemeriksaan pekerjaan; Tagihan atau invoice; dan Bukti transfer
        atau pembayaran kepada pihak ketiga                                   
     c. Hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian pencatatan beban dan/atau biaya terkait
        pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana dalam laporan keuangan;
     d. Perhitungan nilai subsidi prasana dan sarana yang dapat dicairkan setiap bulannya mengacu
        pada Naskah Perjanjian Subsidi yang telah disepakati.                 
   2. Materi presentasi untuk setiap tahapan pelaporan pelaksanaan Verifikasi Laporan
      Penyelenggaraan Subsidi Prasarana dan Sarana MRT Jakarta.               

   3. Draft Berita Acara Verifikasi Laporan Penyelenggaraan Subsidi Prasarana dan Sarana MRT
      Jakarta.                                                                
   4. Rekapitulasi hasil verifikasi terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana MRT
      Jakarta Tahun Anggaran 2023.                                            
   5. Rekomendasi terkait perbaikan dan/atau peningkatan kualitas dan mekanisme pelaporan
      penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana perkeretaapian.            

                                                 Jakarta, Februari 2023       
                                               Kepala Bidang Perkeretaapian   
                                            Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
                                              selaku Kuasa Pengguna Anggaran  

                                                    Renny Dwi Astuti          
                                                NIP 196908071999032001