Penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Kantor P2tp2a Provinsi DKI Jakarta

PAKET PEKERJAAN:                                 

                JASA KONSULTANSI  PENGAWASAN                            
                  PELAKSANAAN   REHAB BERAT                             
                    GEDUNG  KANTOR  P2TP2A                              

ORGANISASI   : 2.08.2.14.0.00.01.0007 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
              PEREMPUAN DAN ANAK                                        
PROGRAM      : 2.14.01 / PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN     : 2.14.01.1.09/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
              Daerah                                                    
PAKET PEKERJAAN : Penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Rehab Berat Gedung
              Kantor P2TP2A Provinsi DKI Jakarta                        
KODE REKENING : 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor  
TAHUN ANGGARAN : 2023                                                   
LOKASI       : PROVINSI DKI JAKARTA                                     
RUANG LINGKUP                                                           
   a. Uraian Umum                                                       
      Ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan jasa konsultansi pengawasan

      ini meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
      pekerjaan rehabilitasi Gedung kantor P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, yang
      secara umum meliputi:                                             
      1) Pekerjaan Pendahuluan;                                         

      2) Pekerjaan Pembongkaran;                                        
      3) Pekerjaan Sipil dan Arsitektur;                                
      4) Pekerjaan Atap Utama dan Tritisan                              
      5) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal;                            
      6) Pekerjaan Lain-lain dan Interior                               

   b. Tahap Persiapan                                                   
      1) Menyusun struktur organisasi lapangan;                         
      2) Menyiapkan form-form pengawasan;                               

      3) Menyiapkan alat kerja dan alat ukur yang diperlukan;           
      4) Menyiapkan lokasi kerja dilapangan;                            
      5) Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan  
         pengawasan;                                                    
      6) Memeriksa dan mempelajari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan

         konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di
         lapangan; dan                                                  
      7) Memeriksa dan menyetujui Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Net
         Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana.         
   c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan                                        

      1) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, agar pelaksanaan
         konstruksi yang dilakukan dapat selesai sesuai target waktu, mutu dan
         biaya yang tertuang dalam kontrak;                             
      2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau
         komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan 

         pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya;            
      3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat
         dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal
         yang ditetapkan;                                               
      4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau     

         pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu  
         pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk      
         mendapatkan persetujuan dari PPK;                              
      5) Memberi petunjuk dan perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan
         penambahan biaya dan waktu pekerjaan, serta tidak menyimpang dari

         kontrak, dapat langsung disampaikan kepada kontraktor, dengan  
         pemberitahuan tertulis kepada PPK;                             
      6) Memberikan teguran dan peringatan kepada kontraktor sesuai ketentuan
         ketika terjadi ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan pekerjaan; 
      7) Memastikan program K3 dilaksanakan sesuai ketentuan oleh kontraktor;

      8) Memastikan kontraktor menjalankan protokol kesehatan dalam     
         pelaksanaan konstruksi terkait pencegahan penularan virus Covid-19;
      9) Memeriksa dan membuat justifikasi teknis terhadap shop drawing yang
         diajukan oleh kontraktor;                                      
      10) Melakukan pengawasan pada saat dilakukan test commissioning;  

      11) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perbaikan selama masa 
         pemeliharaan;                                                  
      12) Melakukan konsultasi kepada PPK untuk membahas segala masalah 
         dan persoalan yang timbul selama masa konstruksi;              
      13) Mengadakan rapat lapangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

         seminggu bersama PPK, Perencana dan kontraktor untuk membahas  
         kemajuan pekerjaan dan permasalahan teknis lapangan;           
      14) Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap
         mendesak;                                                      
      15) Memberikan laporan dan masukan kepada PPK terkait progress dan

         kinerja kontraktor;                                            
      16) Membuat dan menyerahkan laporan pengawasan harian, mingguan dan
         technical report yang dirangkum dalam laporan bulanan dan laporan
         akhir kepada PPK;                                              
      17) Membuat dan mengajukan dokumen berkas tagihan pembayaran      

         kepada PPK.                                                    
      18) Memeriksa kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen    
         pelelangan/ pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan,
         standard dan pedoman teknis yang berlaku;                      
      19) Mengawasi pemakaian bahan/material, peralatan dan metode      

         pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu berdasarkan kurva S,
         dan biaya pekerjaan konstruksi;                                
      20) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
         kuantitas, dan laju pencapaiaan volume/realisasi fisik;        
      21) Memeriksa dan meneliti kesesuaian bahan material yang akan diajukan

         oleh kontraktor pelaksana dengan spesifikasi teknis dalam dokumen
         kontrak;                                                       
      22) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan  
         persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;          

      23) Menyelenggarakan rapat di lokasi proyek dan atau lokasi lain yang
         ditentukan pemberi tugas secara periodik/berkala;              
      24) Menyusun dan membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan
         bulanan pekerjaan konstruksi dengan masukan hasil-hasil rapat dan
         laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat kontraktor pelaksana.

      25) Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan pekerjaan,
         serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;           
      26) Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan
         oleh kontraktor;                                               

      27) Meneliti dan memeriksa gambar-gambar yang telah sesuai dengan 
         pelaksanaan (as-built drawings) sebelum Serah Terima Pertama;  
      28) Menyusun daftar cacat/kekurangan sebelum Serah Terima Pertama,
         mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan Laporan Akhir
         Pekerjaan Pengawasan;                                          

      29) Bersama konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan
         penggunaan bangunan Gedung;                                    
      30) Memberikan saran, penilaian dan perhitungan untuk pekerjaan tambah-
         kurang (CCO);                                                  

      31) Melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi secara periodik sampai
         dengan masa pemeliharaan berakhir (FHO) dan membuat laporan akhir;
      32) Mengawasi dan memastikan pelaksanaan kontruksi sesuai kaidah- 
         kaidah/aturan bangunan gedung kantor.                          
      33) Dengan adanya pandemik Covid-19 yang sedang terjadi, maka seluruh

         jajaran konsultan pengawas Penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan
         Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Kantor P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
         wajib menerapkan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah

         dan gugus tugas Covid-19 serta mengawasi penyedia jasa konstruksi
         dalam penerapan protokol kesehatan yang berlaku dalam pelaksanaan
         kegiatan konstruksi.                                           
      34) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya    

         konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli
         professional pengawas yang terlibat. Oleh karena itu harus diperhatikan
         Kinerja pengawas telah memenuhi standar hasil pengawasan yang  
         berlaku dan hasil evaluasi pengawasan, serta dampak yang ditimbulkan.

   d. Tahap Serah Terima dan Pemeliharaan                               
      1) Memeriksa kelengkapan kerja dan memberikan rekomendasi terhadap
         usulan PHO (Provisional Hand Over) dan FHO (Final Hand Over) kepada
         Pejabat Pembuat Komitmen.                                      
      2) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses serah terima    
         pekerjaan PHO dan FHO, serta mempersiapkan daftar kekurangan dan

         kerusakan pekerjaan (checklist) yang harus diperbaiki.         
      3) Menyusun daftar kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa
         pemeliharaan.                                                  
      4) Bersedia sepenuhnya untuk menjelaskan segala sesuatu mengenai  
         pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir, bilamana diperlukan oleh

         pihak-pihak yang berwenang, berkaitan dengan pemeriksaan.      

                                  Kepala Pusat Pelayanan Terpadu        
                                 Pemberdayaan Perempuan dan Anak        
                                       Provinsi DKI Jakarta,            

                                     Tri Palupi Diah Handayati          
                                     NIP. 196612081992032005