Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 2 Sisi Utara Dan Lantai 3 Tahun Anggaran 2024

URAIAN SINGKAT                                 
             PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN                      
            RENOVASI GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA                    
                  LANTAI 2 SISI UTARA DAN LANTAI 3                      
                       TAHUN ANGGARAN 2024                              

I. Pendahuluan                                                          
  A. Umum                                                               
    1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga
       mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan

       dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi
       perkembangan arsitektur di Indonesia.                            
    2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
       dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang
       fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan
       lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan,
       kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.                            
    3. Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai Unit Setara Eselon I pada

       Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya saat ini
       menggunakan Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 1, 2, dan 3 sebagai gedung
       kantor utama.                                                    
    4. Dalam rangka implementasi kebijakan Activity Based Workplace (ABW), pada Tahun
       Anggaran 2023 telah dilaksanakan renovasi Lantai 1 dan 2 Sisi Selatan. Sehingga
       pada tahun anggaran 2024 LNSW berencana untuk melaksanakan renovasi interior
       ruang kerja Lantai 2 Sisi Utara dan Lantai 3.                    
    5. Dalam pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh

       kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar
       rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan
       konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib
       administrasinya.                                                 
    6. Dalam proses pengawasan pekerjaan konstruksi renovasi dimaksud, diperlukan
       tenaga-tenaga ahli yang akan membantu Pejabat Pembuat Komitmen melakukan
       pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.         
  B. Latar Belakang                                                     
            Lembaga National Single Window adalah unit organisasi Kementerian Keuangan

       berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
       214/PMK.012/2022 tentang Pengelolaan Indonesia Single Window dan Penyelenggara
       Sistem Indonesia National Single Window.                         
            Lembaga National Single Window mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
       Indonesia National Single Window dan penyelenggaraan Sistem Indonesia National
       Single Window dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan,
       dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain,
       yang terkait dengan ekspor, impor, dan/atau dokumen logistik nasional secara

       elektronik.                                                      
            Untuk dapat mencapai tugas pokok yang diberikan, Lembaga National Single
       Window membutuhkan gedung kantor serta fasilitas pendukung lainnya. Gedung kantor
       yang digunakan adalah Gedung Syafrudin Prawiranegara yaitu lantai 1 dan lantai 2 sisi
       sayap Selatan dengan jumlah pegawai 168 orang di tahun 2023 dan proyeksi
       penambahan pegawai tahun 2024 menjadi 227 orang (belum termasuk tenaga penyedia
       jasa operasional system / engineer on site yang harus stand by di kantor) sehingga

       masih diperlukan penambahan ruangan.                             
            Namun demikian dengan adanya ruang kerja lantai 2 (sisi sayap Utara) gedung
       Syafruddin Prawiranegara pada akhir tahun 2023 diserahterimakan oleh Pusintek ke
       LNSW maka dapat dimanfaatkan selain sebagai ruang kantor diperlukan pula ruang
       kerja serbaguna untuk mendukung kegiatan rapat LNSW dengan Kementerian
       Lembaga yang intensitasnya sangat tinggi. Dalam mengoptimalkan fungsi bangunan
       tersebut, sehingga Ruang kantor eks Data Center Pusintek yang akan digunakan perlu
       dilakukan renovasi interior serta mekanikal dan elektrikal.      

            Dalam pelaksanaan kegiatan renovasi Gedung Syafruddin Prawiranegara
       lantai 2 sisi utara dan lantai 3, perlu untuk melibatkan Konsultan Pengawas yang akan
       membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pengawasan pekerjaan
       sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya,
       dan kriteria administrasi dan teknis bagi bangunan gedung negara.

II. Lokasi Kegiatan                                                     
      Lantai 2 Sisi Utara dan Lantai 3 Gedung Syafruddin Prawinegara, Jalan Lapangan

  Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.                  

III. Lingkup Kegiatan                                                   
  A. Lingkup Pekerjaan: yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah
     berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan
     Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
     Gedung Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
     10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

  B. Lingkup Pekerjaan:                                                 
     Kegiatan Pengawasan Konstruksi terdiri atas:                       
  a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
     dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan             
  b. membuat RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan                      
  c. menyusun Program Mutu sebagai penjaminan mutu pekerjaan            
  d. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta 
     mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi          

  e. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
     pencapaian volume atau realisasi fisik                             
  f. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang
     terjadi selama pekerjaan konstruksi.                               
  g. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan
     dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat
     lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat
     oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                         
  h. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh

     penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                              
  i. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built
     Drawing) sebelum serah terima pertama (PHO).                       
  j. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi
     perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan
     pengawasan.                                                        
  k. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama,

     berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi,
     sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
  l. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan
     dan penggunaan bangunan gedung.                                    
  m. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
  n. membantu PPK dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
     dari Pemerintah setempat (apabila diperlukan).                     
  o. Membantu PPK dalam penyiapan dokumen, pemberian tanggapan atau keterangan

     lainnya yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan maupun temuan pemeriksaan oleh APIP.

IV. Keluaran                                                            
     Keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa adalah terselenggaranya
  pekerjaan konstruksi yang optimal dengan terlaksananya pengendalian waktu, biaya,
  pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi dalam pembangunan
  bangunan gedung negara, diantaranya meliputi :                        
  a.  Pelaksanaan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan

      baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.
  b.  Inventarisasi segala persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan
      menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK.
  c.  Laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan,
      laporan bulanan, dan laporan akhir pengawasan.                    
  d.  Laporan harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari
      Pejabat Pembuat Komitmen, Kontaktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
  e.  Laporan harian, berisi keterangan tentang :                       
      1)  Rencana kerja Harian/Metoda                                   

      2)  Tenaga Kerja                                                  
      3)  Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak                
      4)  Alat-alat                                                     
      5)  Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan                      
      6)  Waktu pelaksanaan pekerjaan                                   
  f.  Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.       
  g.  Berita acara pengawasan yang terdiri atas berita acara kemajuan pekerjaan untuk
      pembayaran termin, perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima

      pertama (provisional hand over) dan serah terima akhir (final hand over) dilampiri dengan
      berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan,
      dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
  h.  Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (as-built drawings) dan Manual Peralatan
      - peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.                
  i.  Laporan rapat di lapangan (site meeting) dan weekly instruction/weekly Request.
  j.  Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan realisasi Time Schedule yang dibuat
      oleh Kontraktor Pelaksana.                                        
  k.  Dokumentasi foto-foto pelaksanaan pekerjaan.                      

  l.  Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).           
  m.  Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal dan
      system perpipaan (plumbing).                                      
V. Persyaratan Kualifikasi Penyedia                                     

  Penyedia wajib memiliki :                                             
  a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa
     konstruksi                                                         
  b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau
     subklasifikasi baru dengan Klasifikasi dan subklasifikasi:         
     1) Memiliki SBU sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
        Rakyat nomor 19 Tahun 2014 disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan RE201
        (KBLI Tahun 2017 dengan kode 71101) Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

        Bangunan Gedung; atau                                           
     2) Memiliki SBU sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
        Rakyat nomor 6 Tahun 2021 disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan RK001
        (KBLI Tahun 2020 dengan kode 71102) Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan
        Hunian dan Nonhunian.                                           
  c. Peserta mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi
     Status Wajib Pajak;                                                
  d. Persyaratan lain yang ditentukan pada Dokumen Pemilihan.           

  e. Syarat Kualifikasi Teknis                                          
  a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam
     kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta
     termasuk pengalaman subkontrak;                                    
  b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan subkualifikasi.
     Pekerjaan sejenis adalah: pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Bangunan
     Gedung;                                                            
  f. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
     terakhir. Pekerjaan sejenis adalah: pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan

     Bangunan Gedung.