Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana Dan Sarana Lrt Jakarta Tahun 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
        PENGADAAN JASA KONSULTANSI VERIFIKASI LAPORAN                 
 PENYELENGGARAAN   SUBSIDI PRASARANA DAN SARANA LRT JAKARTA           

                    TAHUN ANGGARAN  2024                              

1. Penjelasan Rencana Kerja                                           
   Menyusun dan mengajukan rencana kerja yang akan dilakukan kepada PPK

   sebelum melakukan kegiatan.                                        
2. Pengumpulan Data Sekunder                                          

   Data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT
   Jakarta, Propertindo, PT LRT Jakarta, dan instansi/dinas terkait lainnya
   maupun dari pihak swasta yang dapat dijadikan referensi dalam studi ini.

3. Berkoordinasi dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT LRT Jakarta
   sebagai BUP LRT Jakarta sebelum dan selama melaksanakan pemeriksaan
   laporan penyelenggaraan subsidi sarana dan prasarana LRT Jakarta.  
4. Pelaksanaan verifikasi terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana
   dan sarana LRT Jakarta, meliputi:                                  
   a.  Melakukan pemeriksaan kesesuaian penggunaan subsidi antara dokumen

       Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disepakati menjadi 
       pembentuk nilai kontrak dengan realisasi pelaksanaan kegiatan terkait
       pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana yang diajukan dalam
       laporan penyelenggaraan penggunaan subsidi;                    

   b.  Melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung penggunaan   
       subsidi prasarana dan sarana antara laporan dengan kondisi aktual;
   c.  Memeriksa kesesuaian pencatatan dan/atau pengakuan biaya dengan
       prinsip akuntansi yang berlaku umum;                           
   d.  Menyiapkan dan  Menyusun  kertas kerja Verifikasi Laporan      

       penyelenggaraan Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta setiap
       bulannya;                                                      
   e.  Memberikan masukan dan saran atas ketidak sesuaian / kesalahan dalam
       kebijakan penggunaan dana dengan ketentuan dan standar akuntansi

       yang berlaku;                                                  
   f.  Membuat notulensi atas pelaksanaan verifikasi keuangan kepada Dinas
       Perhubungan sebagai dasar konfirmasi pada tahap berikutnya dan 
       pembuatan laporan;                                             
   g.  Melakukan Rekapitulasi atas biaya-biaya yang dapat dibebankan dalam

       subsidi setiap bulannya;                                       
   h.  Perhitungan nilai subsidi prasana dan sarana yang dapat dicairkan setiap
       bulannya mengacu pada Naskah Perjanjian Subsidi yang telah disepakati;
5. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud butir 4 (empat) dilaksanakan
   terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana periode
   Januari s.d. Desember 2024, dengan tahapan sebagai berikut:        
   a. Pelaksanaan Verifikasi terhadap laporan penyelenggaraan subsidi 

      prasarana dan sarana periode Januari s.d. Oktober dilaksanakan setiap
      bulan atau dapat menyesuaikan dengan waktu Penandatanganan Naskah
      Perjanjian Subsidi,                                             
      Contoh:                                                         

      Naskah Perjanjian Subsidi ditandatangani pada awal April 2024. Maka
      untuk verifikasi laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana
      periode Januari s.d. Maret 2024 dilaksanakan sekaligus, sedangkan untuk
      periode April s.d. Oktober 2024 dilaksanakan setiap bulan berikutnya.

   b. Pelaksanaan Verifikasi terhadap laporan penyelenggaraan subsidi 
      prasarana dan sarana periode November s.d. Desember 2024        

      dilaksanakan secara bersamaan pada bulan Desember 2024.         
6. Waktu  penyelesaian untuk pelaksanaan verifikasi sebagaimana yang  
   disebutkan pada butir 4 (empat) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
   kalender setelah laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana

   disampaikan oleh BUP kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
7. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pekerjaan verifikasi laporan 
   penggunaan subsidi prasarana dan sarana.                           
    .                                                                 

                                 Jakarta, 20 Desember 2024            
                                Kepala Bidang Perkeretaapian          
                            Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta    

                              selaku Pejabat Pembuat Komitmen         

                                     Rudy Saptari S.                  
                                 NIP 197209261995031001