Pengawasan Retrofitting Gedung Kantor Dinas Prkpck Provinsi Jawa Timur Menjadi Bangunan Gedung Hijau

PEKERJAAN  KONSTRUKSI                               
  PENGAWASAN  Retrofitting Gedung Kantor Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur 

                      menjadi Bangunan Gedung Hijau                       
                       TAHUN ANGGARAN  2024                               

                         Uraian Pendahuluan1                              

1. Latar Belakang        Perubahan Iklim dan Pemanasan Global telah menjadi isu
                    utama  di dunia. Proses perubahan iklim secara alami  

                    berlangsung dalam jangka panjang, yaitu mengacu pada  
                    perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca, seperti

                    melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an,

                    aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan
                    iklim. Badan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),  

                    Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mengatakan
                    bahwa pemanasan bumi yang sangat cepat dalam kurun waktu

                    satu abad ini bukan dikarenakan sesuatu yang alamiah. Menurut

                    IPCC, perubahan iklim jangka panjang ini disebabkan oleh
                    aktivitas manusia, terutama karena meluasnya penggunaan

                    bahan bakar fosil, berupa batu bara, minyak, dan gas di rumah-
                    rumah, pabrik-pabrik, dan transportasi. Pembakaran bahan bakar

                    fosil ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti

                    selimut yang melilit bumi, menghasilkan panas matahari dan
                    menaikkan suhu.                                       

                         Dalam perjanjian penting yang ditandatangani di Paris
                    pada Tahun 2015, hampir 200 negara berjanji untuk menjaga

                    pemanasan global di tingkat 1,50C. Dan untuk dapat meraih

                    target ini, maka target bebas emisi karbon (CO2¬) harus dicapai
                    pada Tahun 2050. Bebas emisi karbon berarti mengurangi emisi

                    gas rumah kaca sebanyak mungkin, dan menghilangkan emisi
                    yang tersisa dari atmosfer. Sebagian besar negara telah, atau

                    sedang mempertimbangkan, target bebas emisi karbon. Namun

                    menurut IPCC, tingkat gas rumah kaca masih meningkat dengan

1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
                    cepat, dan dunia "kemungkinan besar" akan memanas melebihi
                    1,50C.                                                

                         Bangunan, sebagaimana halnya sektor industri dan 
                    transportasi, menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah

                    kaca. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan pertanian
                    hingga hutan yang menyebabkan  kerusakan alam dan     

                    lingkungan, penggunaan desain dan bahan bangunan yang tidak

                    ramah lingkungan, dan boros energi. Menurut penelitian,
                    bangunan menggunakan 1/3 dari sumber daya alam dunia, 

                    menghabiskan 12% air dunia, bertanggung jawab atas 40% emisi
                    gas rumah kaca dunia dan 40% dari totalitas timbulan limbah

                    padat secara global.                                  

                         Isu perubahan iklim ini pada akhirnya melahirkan target
                    pembangunan berkelanjutan, sehingga muncul penilaian kinerja

                    terhadap sektor konstruksi dan bangunan di berbagai negara
                    pada Tahun 1990-an. Di Indonesia, pengaturan mengenai 

                    bangunan gedung hijau mulai muncul pada Tahun 2015 melalui

                    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
                    Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan

                    Gedung Hijau, yang kemudian dicabut dan diperbarui dengan
                    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

                    Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian

                    Kinerja Bangunan Gedung Hijau dan Surat Edaran Menteri
                    Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2022

                    Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung
                    Hijau. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah Republik

                    Indonesia Nomor 16  Tahun  2021  Tentang Peraturan    
                    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

                    Bangunan Gedung dijelaskan pada Pasal 107 Ayat 3 dan Pasal

                    124 Ayat 11 bahwa Bangunan Gedung Negara (BGN) dengan 
                    luas di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) wajib menerapkan

                    prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).          
                         Dengan mempertimbangkan isu perubahan iklim dan  

                    amanat dalam peraturan-peraturan yang mengatur mengenai

                    BGH, maka walaupun luas Bangunan Gedung Kantor Dinas  
                    Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
                    (PRKPCK) Provinsi Jawa Timur tidak sampai 5.000 m2 (lima ribu

                    meter persegi), namun dalam rangka mendukung target capaian
                    penurunan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon pada Tahun

                    2050, serta menjadi pilot project atau percontohan gedung
                    pemerintah yang menerapkan prinsip BGH, maka Dinas PRKPCK

                    Provinsi Jawa Timur bermaksud melakukan retrofitting (ubah

                    suai) terhadap bangunan gedung kantor eksisting menjadi BGH.
                         Oleh karena itu perlu adanya penerapan adaptasi BGH

                    pada Gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
                    dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan persyaratan

                    bangunan gedung hijau melalui pengubahsuaian (retrofitting)

                    berdasarkan standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri
                    PUPR  Nomor 21 Tahun 2021 dan SE Menteri PUPR Nomor 1 

                    Tahun 2022 tersebut. Dan untuk dapat merencanakan retrofitting
                    (ubah suai) menjadi BGH, diperlukan penyedia jasa konsultansi

                    perencanaan yang kompeten untuk menyusun  dokumen     

                    perencanaan teknis penilaian kinerja BGH. Kerangka Acuan
                    Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman bagi penyedia jasa

                    konsultansi pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan   
                    Pengawasan Retrofitting Gedung Kantor Dinas PRKPCK Provinsi

                    Jawa Timur menjadi Bangunan Gedung Hijau.