4.02.02.1.01.0004 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik I Tahun 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
        PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK             
         RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD DIY TENTANG            
         PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA              
                            TAHUN 2025                                    
                        Nomor :                                           

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
DIY tentang Perlindungan Konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta penyedia Jasa Konsultansi
wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :                             

                           PENDAHULUAN                                    

1. Latar Belakang                                                         
                   Konsumen adalah orang atau badan yang menggunakan barang atau
                   jasa. Dalam sistem pasar, konsumen memegang peranan penting
                   sebagai penjaga keseimbangan sebab keputusan pembelian yang
                   dilakukan oleh konsumen berpengaruh besar terhadap dinamika

                   pasar. Ketika konsumen memilih produk dengan mempertimbangkan
                   kualitas dan harga secara rasional, hal ini dapat mendorong pelaku
                   usaha untuk berinovasi dan menghasilkan produk yang lebih baik.

                   Sebaliknya, jika konsumen cenderung bersikap konsumtif atau
                   terpengaruh oleh promosi yang tidak informatif, keseimbangan pasar

                   dapat terganggu, sehingga menciptakan peluang bagi praktik
                   monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen secara luas.
                   Perkembangan ekonomi global yang mulai mengedepankan   

                   perdagangan digital tentu juga membutuhkan kesiapan pengetahuan
                   yang lebih bagi konsumen. Sistem perdagangan digital yang
                   bentuknya bervariasi mulai dari multi level marketing, dropship, dan

                   seterusnya seringkali memposisikan konsumen dalam kondisi rumit.
                   Beberapa gambaran kerumitan tersebut misalnya mengenai posisi

                   konsumen yang bisa bertransformasi sekaligus menjadi pelaku usaha
                   secara bersamaan dalam sistem multi level marketing karena bentuk
                   pemasarannya yang berjenjang. Bentuk perdagangan demikian selain

                   rumit memposisikan relasi pelaku usaha dan konsumen juga rumit
                   dalam menentukan bentuk perlindungannya karena orang-orang

                   yang terlibat didesain untuk saling bergantung sebagai sistem.
                   Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang terus
                   berkembang tentu menempatkan konsumen sebagai salah satu elemen

                   utama dalam sistem perdagangan. Menurut data statistik Badan Pusat
                   Statistika, Pengeluaran riil rata-rata per kapita masyarakat Indonesia
                   pada tahun 2024 adalah Rp12,34 juta per tahun. Angka ini

                   mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen dibandingkan tahun
                   2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat

                   terus mengalami peningkatan sehingga dalam hal ini tentunya
                   menempatkan konsumen dalam posisi penting.             

                   Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi nasional
                   perlindungan konsumen yang mengedepankan 3 (tiga) pilar yaitu (1)
                   peningkatan efektivitas peran Pemerintah; (2) peningkatan

                   keberdayaan konsumen; serta (3) peningkatan kepatuhan pelaku
                   usaha. Lebih lanjut dinyatakan, terdapat 9 (Sembilan) sektor prioritas

                   dalam strategi nasional perlindungan konsumen meliputi : (1) obat
                   dan makanan; (2) listrik dan gas rumah tangga; (3) e-commerce; (4)
                   keuangan; (5)jasa telekomunikasi; (6) perumahan; (7) jasa

                   transportasi; (8) jasa layanan kesehatan; dan (9) barang elektronik,
                   telematika, dan kendaraan bermotor. Dikarenakan luasnya sektor

                   yang dilindungi, maka membahas mengenai perlindungan konsumen
                   juga melibatkan pemangku kepentingan yang beragam.     
                   Berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen diatur

                   sebagai berikut:                                       
                     1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
                        Dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai peran

                        pemerintah daerah, namun yang diatur lebih menekankan hak
                        dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha serta   

                        pembentukan Badan Nasional Perlindungan Konsumen. 
                     2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
                        beserta perubahannya:                             

                            Diatur dalam lampiran yakni Sub Urusan Standardisasi
                             dan Perlindungan Konsumen dalam Urusan Bidang

                             Perdagangan, kewenangan provinsi berupa      
                             Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu
                             barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa

                             di seluruh Daerah kabupaten/kota.            
                     3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang  
                        Perdagangan Melalui Sistem Elektronik:            

                            Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang  
                             dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

                             bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
                             maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk    
                             diperdagangkan.                              

                            Pelaku Usaha wajib: a. melindungi hak-hak Konsumen
                             sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

                             undangan di bidang perlindungan Konsumen; dan b.
                             mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
                             di bidang persaingan usaha.                  

                            Pelaku Usaha wajib menyediakan layanan pengaduan
                             bagi Konsumen.                               

                            Kontrak Elektronik dilarang mencantumkan klausula
                             baku yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur

                             dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan    
                             Konsumen.                                    
                     4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang  

                        Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat beserta  
                        perubahannya:                                     

                            Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya       
                             Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah
                             Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui

                             oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
                             perlindungan konsumen.                       

                            Tugas LPKSM meliputi kegiatan : a. menyebarkan
                             informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas
                             hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen,

                             dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b.  
                             memberikan nasihat kepada konsumen yang      
                             memerlukan; c. melakukan kerja sama dengan instansi

                             terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan  
                             konsumen; d. membantu  konsumen  dalam       

                             memperjuangkan haknya, termasuk menerima     
                             keluhan atau pengaduan konsumen; e. melakukan
                             pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 

                             terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.  
                     5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi

                        Nasional Perlindungan Konsumen                    
                     6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 
                        tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:     

                            Pasal 3 mengantur bahwa Penyelesaian Sengketa
                             Konsumen dapat diajukan oleh Konsumen melalui
                             badan peradilan umum atau diluar badan peradilan

                             umum. Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar badan
                             peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                             dilaksanakan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan
                             peraturan perundang-undangan.                
                            Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa BPSK dibentuk

                             berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan 
                             wilayah kerja provinsi.                      

                     7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35
                        Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan
                        Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  

                     8. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga
                        Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan:

                        LAPS Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:
                          a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa

                             Konsumen;                                    
                          b. memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor
                             jasa keuangan;                               

                          c. melakukan penelitian dan pengembangan layanan
                             penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;

                          d. membuat peraturan dalam rangka penyelesaian  
                             Sengketa di sektor jasa keuangan;            
                          e. melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi 

                             perlindungan konsumen baik nasional maupun   
                             internasional; dan                           

                          f. melakukan pengembangan kompetensi mediator dan
                             arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.
                     9. Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan

                        Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan   
                     10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2024
                        tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen:

                            Diatur beberapa rencana aksi dalam lampiran misalnya
                             target provinsi yang membentuk Badan Penyelesaian

                             Sengketa Konsumen, Jumlah sosialisasi perlindungan
                             konsumen bidang perumahan, Kerjasama Fasilitasi
                             penanganan perlindungan konsumen di bidang   

                             perumahan (akumulasi), dan seterusnya.       

                     Konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai salah satu

                   pusat ekonomi dengan sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM
                   yang kuat, turut mengalami perkembangan pesat dalam aktivitas

                   konsumsi dan perdagangan. Namun, di tengah meningkatnya
                   transaksi, permasalahan dalam perlindungan konsumen juga semakin
                   kompleks. Kasus penipuan dalam jual beli online seperti, barang tidak

                   sesuai spesifikasi, serta lemahnya jaminan keamanan dan keselamatan
                   produk menjadi tantangan yang harus dihadapi.          

                      DIY memiliki banyak sektor usaha yang berkembang pesat,
                   terutama UMKM dan pariwisata, yang menjadi pilar utama 

                   perekonomian daerah. Keunikan DIY sebagai destinasi wisata
                   unggulan menjadikannya tempat berkembangnya berbagai usaha,

                   mulai dari penginapan, kuliner, hingga industri kreatif berbasis
                   budaya. Banyak usaha kecil dan menengah yang berkembang pesat di

                   DIY, terutama yang mengandalkan nilai budaya dan keunikan lokal
                   sebagai daya tarik utama. Industri kreatif seperti kerajinan batik,

                   perak, hingga seni pertunjukan turut memberikan kontribusi besar

                   terhadap perekonomian daerah dan menarik minat wisatawan
                   domestik maupun mancanegara. Selain itu, sektor pariwisata yang
                   kuat juga mendorong pertumbuhan industri pendukung lainnya,

                   seperti transportasi, jasa pemandu wisata, dan usaha penyediaan
                   suvenir khas DIY. Dengan ekosistem ekonomi yang semakin dinamis,

                   tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
                   ekonomi dan perlindungan hak konsumen semakin besar.   

                      Selain itu, banyak pelaku usaha kecil yang berkontribusi terhadap
                   pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan berbagai produk dan

                   layanan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Namun, di balik
                   pesatnya pertumbuhan ini, muncul berbagai permasalahan dalam

                   perlindungan konsumen yang memerlukan perhatian serius. Banyak
                   konsumen di DIY menghadapi risiko dalam transaksi perdagangan,

                   baik secara konvensional maupun digital. Beberapa kasus yang sering
                   terjadi antara lain penipuan dalam transaksi online, di mana
                   konsumen menerima produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau

                   bahkan tidak menerima barang sama sekali setelah melakukan
                   pembayaran. Fenomena ini semakin marak dengan meningkatnya

                   penggunaan e-commerce dan media sosial sebagai platform jual beli.
                   Selain itu, permasalahan dalam sektor makanan dan minuman juga

                   menjadi perhatian utama. Banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi
                   standar kesehatan dan keamanan pangan, sehingga berisiko

                   merugikan konsumen. Kasus produk makanan yang mengandung
                   bahan berbahaya, tidak memiliki izin edar, atau diproduksi dengan

                   standar kebersihan yang rendah masih sering ditemukan di DIY. Hal
                   ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan terhadap produk

                   yang beredar di pasaran. Tidak hanya itu, ketidaksesuaian harga
                   barang atau jasa dengan informasi yang diberikan juga menjadi salah
                   satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Banyak pelaku usaha

                   yang tidak transparan dalam memberikan informasi harga, sehingga
                   konsumen sering kali merasa dirugikan akibat perbedaan harga yang

                   signifikan antara promosi dan harga sebenarnya. Praktik ini sering
                   ditemui dalam sektor perhotelan, restoran, serta layanan transportasi

                   yang banyak digunakan oleh wisatawan.                  
                       Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah    

                   penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha. Dalam era
                   digital, data konsumen menjadi aset berharga yang sering kali

                   dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
                   Banyak konsumen yang mengeluhkan penyebaran informasi pribadi

                   mereka setelah bertransaksi dengan suatu perusahaan, baik dalam
                   bentuk pesan promosi yang berlebihan maupun kebocoran data yang

                   berujung pada penyalahgunaan informasi. Kasus semacam ini
                   menunjukkan lemahnya regulasi mengenai perlindungan data
                   konsumen di tingkat daerah, yang seharusnya dapat menjadi bagian

                   dari kebijakan perlindungan konsumen secara menyeluruh.
                       Berkaitan perlindungan konsumen, pemerintah pusat  

                   menerbitkan laporan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). IKK
                   digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja serta peningkatan

                   keberdayaan konsumen yang ada di Indonesia. Semakin tinggi nilai
                   IKK maka menunjukkan bahwa semakin berdaya konsumen Indonesia.

                   Pengukuran IKK ini merupakan langkah konkret praktik Undang-
                   Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

                   Perlindungan Konsumen. Upaya tersebut merupakan perwujudan dari
                   komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan konsumen

                   di Indonesia serta untuk membentuk kesadaran kritis dari setiap
                   individu konsumen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen
                   secara komunal.                                        

                       IKK diukur pada 9 sektor perdagangan, yaitu Obat dan
                   Makanan; Jasa Keuangan (Perbankan, Asuransi, Lembaga   

                   Pembiayaan); Jasa Transportasi; Listrik dan Gas Rumah Tangga; Jasa
                   Telekomunikasi (Telepon Dasar dan Akses Internet); Jasa Layanan

                   Kesehatan; Perumahan; Barang Elektronik, Telematika, dan Kendaraan
                   Bermotor; dan Jasa Pariwisata. Pada Tahun 2023, IKK Nasional

                   mencapai rerata nilai 57,04 (mampu) dengan pencapaian indeks
                   seluruh Provinsi juga berada pada kategori Mampu dengan rentang

                   nilai antara 40,1– 60. Khusus DIY, pada tahun 2023 nilai IKK
                   mencapai 58,86 (mampu). Dari nilai IKK tersebut, dirincikan

                   komponennya sebagai berikut:                           

                   Sumber : Laporan Indeks Keberdayaan Konsumen 2023, Kementerian

                   Perindustrian dan Perdagangan.                         

                   Berdasarkan data di atas, sejatinya DIY termasuk dalam daerah
                   dengan tingkat keberdayaan konsumen mumpuni. Komponen  
                   pencarian informasi, pengetahuan tentang UU dan lembaga

                   Perlindungan konsumen, pemilihan barang dan jasa sampai pada
                   perilaku komplain tergolong cukup baik. Namun demikian, indeks

                   keberdayaan konsumen DIY tersebut tidak lantas membuat 
                   perlindungan konsumen menjadi tidak penting lagi sebab secara

                   faktual DIY sampai saat ini belum memiliki regulasi khusus tentang
                   perlindungan konsumen sehingga berpotensi masalah konsumen akan

                   terjadi tanpa ada kejelasan tindaklanjut.              
                   Secara kelembagaan, di DIY terdapat Badan Penyelesaian Sengketa

                   Konsumen yang bertugas:                                
                     1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 

                        konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau
                        konsiliasi;                                       
                     2. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;      

                     3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
                     4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi   

                        pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 
                        Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;         

                     5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari
                        Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap  

                        Perlindungan Konsumen;                            
                     6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan

                        Konsumen;                                         
                     7. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan

                        pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;       
                     8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap
                        orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap

                        Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
                        Konsumen;                                         

                     9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha,
                        saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang tidak bersedia

                        memenuhi panggilan BPSK;                          
                     10. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen,

                        atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
                     11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian

                        di pihak Konsumen;                                
                     12. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha

                        yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan  
                        Konsumen; dan                                     

                     13. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang
                        melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
                        tentang Perlindungan Konsumen.                    

                   Berikut daftar penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota
                   Yogyakarta pada Tahun 2022, 2023 dan 2024              

                   Sumber : BPSK Kota Yogyakarta                          

                   Berdasarkan data di atas, terdapat kasus sengketa konsumen berkaitan

                   barang dan jasa dengan jumlah fluktuatif pada tahun 2022 sampai
                   2024.Untuk kasus sengketa konsumen berkaitan barang, pada tahun

                   2022 sampai 2024 terbanyak adalah berkaitan perumahan/property.
                   Sedangkan untuk kasus sengketa konsumen berkaitan jasa, didominasi
                   perbankan dan sengketa jasa lainnya. Penyelesaian sengketa

                   konsumen tersebut mayoritas diselesaikan melalui mediasi.

                   Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah
                   melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada

                   konsumen misalnya dalam ahenda operasi pasar dan pasar murah,
                   memberikan izin edar pada UKM, dan memberikan fasilitasi terhadap
                   sertifikasi halal.                                     

                   Pada tanggal 14 Februari 2025 juga telah dilaksanakan FGD untuk
                   menghimpun daftar inventarisasi masalah penyusunan raperda

                   tentang Perlindungan Konsumen di DIY dan menghasilkan berbagai
                   pemasalahan sebagai berikut:                           
                     1. Perlunya penguatan regulasi perlindungan konsumen juga

                        lembaga yang mengaturnya.                         
                     2. Perlu penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa

                        Konsumen Kota Yogyakarta yang selama ini ada misalnya
                        dalam hal pengawasan klausula baku.               
                     3. Definisi konsumen perlu diperluas agar mencakup berbagai

                        aspek perlindungan yang lebih komprehensif. Selain itu,
                        melihat pada beberapa perkembangan, definisi konsumen
                        perlu mempertimbangkan konsumen antara yang       

                        berkedudukan pada satu sisi sebagai konsumen dan di sisi itu
                        pula sebagai pelaku usaha.                        

                     4. Dalam kaitannya dengan sektor jasa keuangan, perlu merujuk
                        kembali pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan
                        Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023 serta

                        Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun
                        2023.                                             

                     5. Mengenai Pemberdayaan dan Pengetahuan Konsumen –  
                        Dalam konteks perdagangan di DIY, terdapat dua aspek utama:
                        pertama, tingkat pemahaman konsumen terhadap Undang-

                        Undang Perlindungan Konsumen; kedua, perilaku konsumen
                        dalam menyampaikan keluhan, yang perlu dikelola agar sesuai
                        dengan ketentuan yang berlaku.                    

                     6. Perlu dilakukan terobosan dalam hal kewenangan agar dapat
                        diterapkan di ranah yang relevan.                 

                   Oleh karena itu, DPRD DIY menyusun raperda perlindungan
                   konsumen dalam kerangka memberikan perlindungan kepada 

                   konsumen dari sisi regulasi.                           

2. Maksud dan Tujuan Maksud                                               
   serta Batasan   Maksud penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan

                   Kosumen di DIY adalah:                                 
                  1. Menghasilkan dokumen kajian (Naskah Akademik) Raperda
                     tentang Perlindungan Kosumen di DIY yang setidaknya dapat
                     menguraikan dan menjawab beberapa hal sebagai berikut:

                     a. Data program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh
                        Perangkat Daerah DIY dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
                        termasuk anggarannya paling tidak 3 (tiga) tahun terakhir
                     b. Peran kelembagaan konsumen secara nasional maupun di DIY:
                            Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Nasional
                            Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kota    

                             Yogyakarta                                   
                            Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat     
                            Otoritas Jasa Keuangan                       
                            Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
                             Keuangan                                     
                     c. Data jumlah dan kondisi kelembagaan konsumen di DIY
                     d. Data indeks keberdayaan konsumen dan analisisnya dalam 3

                        tahun terakhir                                    
                     e. Data aduan konsumen dan tindaklanjutnya dalam 3 tahun
                        terakhir                                          
                     f. Data tingkat konsumsi DIY dalam tiga tahun terakhir pada
                        sektor apa yang tertinggi dan bagaimana relevansinya dengan
                        perlindungan konsumen                             

                     g. Data penegakan hukum perlindungan konsumen pada   
                        peradilan di DIY.                                 

                   2. Menghasilkan Draf Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan
                     Kosumen di DIY yang telah dituangkan dalam Naskah Akademik:

                   Tujuan                                                 

                   Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan
                   Kosumen di DIY adalah:                                 
                     1) Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan
                       ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang 
                       Perlindungan Kosumen di DIY.                       
                     2) Menyusun konsep (draf) rancangan Peraturan Daerah tentang
                       Perlindungan Kosumen di DIY.                       

3. Sasaran         Tersusunnya sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah
                   tentang Perlindungan Kosumen di DIY mempunyai landasan yang
                   kuat baik secara teoritik, ilmiah, dan sesuai dengan peraturan
                   perundang-undangan yang ada yang didukung pula dengan  
                   penelitian empiris.                                    

4. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan adalah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran
                   2025      tertuang    pada      DPPA      Nomor:       
                   DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025               

6. Nama dan        Pejabat Pembuat Komitmen Sekretaris DPRD DIY           
   Organisasi Pejabat                                                     
   Pembuat Komitmen                                                       

                           RUANG LINGKUP                                  

1. Lingkup Kegiatan Serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat
                   mengakomodasikan tujuan, sasaran dan keluaran pekerjaan ini,
                   mencakup:                                              
                   a. Penyusunan Naskah Akademik tentang Perlindungan Kosumen di

                     DIY dengan melaksanakan setidaknya beberapa kegiatan sebagai
                     berikut:                                             
                       Studi kepustakaan.                                
                       Penyusunan rancangan pelaksanaan, meliputi: identifikasi
                        permasalahan, metodologi dan kerangka konsep analisis,
                        instrumen penelitian, serta rencana kerja.        
                       Survey (observasi lapangan, FGD/ interview)       

                       Pengambilan data primer ke  lapangan dengan       
                        mempertimbangkan kualitas sampel sesuai kaidah akademik.
                       Pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan serta
                        melakukan pengolahan data dan analisis serta perancangan
                        visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikasi
                        program.                                          

                       Pelibatan pemangku kepentingan terkait (Satuan Kerja
                        Perangkat Daerah, Organisasi/LSM, tokoh masyarakat, dll).
                       Naskah akademik setidaknya menjawab dan mencakup hal-
                        hal yang telah diminta dalam maksud dan tujuan yang
                        diuraikan di atas.                                
                   b. Penyusunan Draf Raperda tentang Perlindungan Kosumen di DIY

                     .