Jasa Konsultansi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Ikm Pengolahan Gambir Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                          

      BELANJA JASA KONSULTANSI PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN         
             SENTRA IKM PENGOLAHAN GAMBIR TAHUN 2025                   

 Organisasi          :  Dinas Perdagangan dan Transmigrasi             

 Bagian / Bidang     :  Perindustrian                                  
 Program             :  Program Perencanaan dan Pembangunan Industri   
 Kegiatan            :  Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan    

                        Industri Kabupaten/Kota                        
 Sub Kegiatan        :  Jasa Konsultansi Penguatan Kapasitas Kelembagaan
                        Sentra IKM Pengolahan Gambir                   

 Sumber Dana         :  DAK Non Fisik-Bidang Penguatan Kapasitas       
                        Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM)               

 Jumlah dana         :  3.106.500.000,-                                
 Tahun Anggaran      :  2025                                           

1. Latar Belakang                                                      

     Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan sektor strategis yang memberikan
kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja,

dan pemerataan pembangunan. IKM juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi
masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah dengan potensi sumber daya lokal yang
melimpah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing IKM secara

berkelanjutan, penguatan kelembagaan Sentra IKM menjadi aspek krusial yang perlu
mendapatkan perhatian serius.                                          

     Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, pembangunan industri harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan

berkelanjutan, dengan mengikutsertakan pelaku industri kecil dan menengah melalui
penguatan struktur kelembagaan dan sumber daya manusia. Hal ini diperkuat melalui

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang
menetapkan pengembangan IKM sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun
struktur industri yang sehat dan inklusif.                             
     Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pengembangan sektor IKM, Sentra

IKM di berbagai daerah terus menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan kelembagaan,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta upaya memperluas akses terhadap
teknologi, informasi, dan pasar. Untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pusat

pengembangan industri kecil dan menengah, dibutuhkan penguatan berkelanjutan melalui
peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, pengembangan jejaring kerja yang lebih

luas, serta penerapan sistem manajemen yang adaptif dan profesional.   
     Menjawab tantangan tersebut, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan
Sentra Industri Kecil dan Menengah menegaskan pentingnya kegiatan penguatan

kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, organisasi, dan sistem manajemen yang
baik. Salah satu strategi utama dalam mendukung penguatan ini adalah dengan
melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas melalui pelatihan, workshop, diskusi

kelompok terfokus (FGD), dan forum koordinasi antar stakeholder.       

     Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, kegiatan ini
juga dilengkapi dengan pendampingan teknis dan manajerial kepada pengelola Sentra IKM.
Pendampingan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pengetahuan dan

keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diimplementasikan secara nyata dalam
operasional sentra. Hal ini mencakup asistensi dalam pengelolaan kelembagaan,

pengembangan rencana usaha, penyusunan SOP, serta penguatan jejaring kemitraan usaha.
     Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, yang

merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung pencapaian prioritas
pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas daerah, khususnya dalam bidang

industri. DAK Nonfisik memberikan fleksibilitas dalam mendukung program peningkatan
kapasitas kelembagaan secara langsung, melalui kegiatan yang berbasis kebutuhan lokal dan
responsif terhadap tantangan di lapangan.                              

     Dengan dukungan DAK Nonfisik, kegiatan Penyelenggaraan Acara Penguatan

Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM ini diharapkan mampu menciptakan kelembagaan yang
lebih adaptif, responsif, dan profesional. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan tidak hanya
meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan pengelola Sentra IKM, tetapi juga

mendorong terbentuknya ekosistem IKM yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan
2. Maksud dan Tujuan                                                   

  a. Maksud                                                            
     Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Acara Penguatan Kapasitas Kelembagaan
     Sentra IKM ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan

     keberlanjutan pengelolaan Sentra IKM melalui rangkaian kegiatan edukatif,
     partisipatif, serta pendampingan berkelanjutan yang bertujuan memperkuat struktur
     dan fungsi kelembagaan IKM                                        

  b. Tujuan                                                            
     1 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola Sentra IKM, khususnya

       dalam aspek manajerial, kelembagaan, dan perencanaan strategis. 
     2 Mendorong penguatan tata kelola kelembagaan Sentra IKM yang lebih
       transparan, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan industri.

     3 Membangun sinergi dan kolaborasi antar pelaku IKM, instansi pemerintah,
       akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.       
     4 Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik baik antar pengelola Sentra

       IKM sebagai bagian dari pembelajaran kolektif dan peningkatan mutu
       kelembagaan.                                                    

     5 Menyediakan pendampingan teknis dan manajerial bagi Sentra IKM untuk
       mendukung implementasi hasil pelatihan secara nyata dan berkelanjutan.

3. Manfaat                                                             

     Meningkatnya kemampuan kinerja, nilai tambah serta daya saing produk pada Sentra
IKM                                                                    

4. Dampak                                                              

  1  Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pelaku industri kecil dan industri

     menengahpada Sentra                                               
  2  Penguatan kelembagaan sentra dan sarana pembinaan yang dibangun serta
     memperkuat kerjasama kemitraan pada Sentra IKM                    

  3  Peningkatan kualitas dan daya saing produk pada Sentra IKM        

5. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan                                         

  a) Sentra IKM                                                        
  b) Painan, Kecamatan IV Jurai.                                       
6. Organisasi                                                          

     Nama Pejabat yang bertindak atas Nama Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

     Nama                : FEFRIANTO, S.Kom.,M.Si                      

     NIP                 : 198602122011011014                          
     Unit Kerja          : PPK Pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 
     Alamat              : Jl. H. Agus Salim Painan                    

     Selanjutnya disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)         

7. Sumber Pendanaan                                                    

     Sumber dana pekerjaan ini adalah DAK Non Fisik Bidang Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Sentra IKM (P2SIKM) APBD Tahun Anggaran 2025               

8. Data Dasar                                                          

  a) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan;                                  
  b) Profil Kabupaten Pesisir Selatan;                                 

  c) Profil IKM Kabupaten Pesisir Selatan;                             
  d) Bestpractice IKM kabupaten/kota lain;                             
  e) Dokumen Kajian IKM Pengolah Gambir di kecamatan Sutera dan/atau se-Kab. Pesisir

     Selatan.                                                          

9. Standar Teknis                                                      

  Metode pekerjaan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pelatihan partisipatif
dan pendampingan kelompok secara terpadu dengan model pemberdayaan yang dapat di
lihat pada aspek:                                                      

  a. Assesment awal yang dapat mengambarkan kesiapan masyarakat menerima program

     pendampingandan pelatihan;                                        
  b. Penyusunan grand desain pelatihan dan pendampingan;               
  c. Silabus materi pelatihan dan narasumber pelatihan;                

  d. Adanya pra dan post tes sebelum dan sesudah pelatihan;            
  e. Model dan pendekatan yang digunakan dalam pelatihan;              

  f. Laporan hasil kegiatan pelatihan dan pendampingan.                

10. Studi Terdahulu                                                    
  a) Kajian terkait dengan IKM di Kabupaten Pesisir Selatan            

  b) Database IKM di Kabupaten Pesisir Selatan;                        
  c) Program dan kegiatan pengembangan IKM di Kabupaten Pesisir Selatan; dsb.
11. Referensi Hukum                                                    

  a) Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945 Pasal17 ayat (3);

  b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4916);                                   

  c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
     Indonesia Nomor 5492);                                            

  d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
     Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

     Indoneisa Nomor 6573);                                            
  e) Peraturaran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan

     LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6220);                    
  f) Peraturaan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perindustrian
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);        

  g) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan
     dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia

     Tahun2023 Nomor 151);                                             
  h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana
     Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

     1319);                                                            
  i) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata
     Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

     Nomor 384);                                                       
  j) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis

     Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra
     Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024.         
  k) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang

     Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas
     Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2025.
  l) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga

     Satuan,-                                                          
  m) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-840-2024 tentang Upah Minimum

     Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;                               
  n) Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 953/305/Kpts/BPT-PS/2024 tentang

     Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
     2025;                                                             
  o) Pedoman Standar Minimal Tahun 2025 Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan

     Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badang Usaha Jasa Konsultansi; 

12. Lingkup Kegiatan                                                   

  Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) menu kegiatan, yang terbagi menjadi 11 (sebelas) rincian
sebagai berikut.                                                       

  A. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM                
     Menu ini merupakan fasilitasi pengoptimalan fungsi Sentra IKM sebagai wadah

     untuk pengembangan IKM di daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah, mutu,
     ragam dan kualitas produk IKM. Menu peningkatan sumber daya manusia dan daya
     saing IKM terdiri dari 5 (lima) rincian kegiatan, yaitu:          

       1) Pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha         
       2) Pelatihan teknis produksi                                    

       3) Pendampingan Pengembangan Diversifikasi Produk               
       4) Pendampingan penerapan standarisasi dan sertifikasi produk dan/atau sistem
         mutu; dan                                                     

       5) Fasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil

  B. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM          

     Menu ini merupakan fasilitasi untuk mendorong pengelola maupun pengurus Sentra
     IKM agar dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan potensi serta

     menyusun strategi pengembangan Sentra IKM baik dari segi bisnis maupun teknis
     produksi yang dapat diterapkan sehingga mampu melaksanakan fungsi pengelolaan
     Sentra IKM. Menu peningkatan kapasitas pengelolaan Sentra IKM terdiri dari 3 (tiga)

     rincian kegiatan, yaitu:                                          
       1) Workshop manajemen mutu dan pengelolaan Sentra IKM;          
       2) Pendampingan operator unit pelayanan teknis/rumah kemasan;   

       3) Penyusunan kajian layanan proses bisnis dan kelembagaan Sentra IKM
  C. Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM                        

     Menu ini merupakan fasilitasi untuk mendorong kemitraan usaha antara IKM
     dengan industri besar, usaha besar, dan/atau sektor ekonomi lainnya sehingga dapat
     meningkatkan produktivitas dan efisiensi para IKM. Menu pengembangan kemitraan

     IKM terdiri dari 3 (tiga) rincian kegiatan, yaitu:                
       1) Pengembangan akses pasar dan kemitraan Sentra IKM            

       2) Promosi dan temu bisnis                                      
       3) Penguatan akses bahan baku untuk memenuhi standar kemitraan  

13. Keluaran                                                           

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksanakannya kegiatan pelatihan, pendampingan dan
sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang di atur dan tertuang dalam laporan

pelaksanaan dari masing-masing kegiatan yang dibuat dalam bentuk buku laporan akhir
sejumlah 3 (buku) dari masing-masing kegiatan yang dilampiri dengan dokumentasi
kegiatan, materi kegiatan, daftar hadir, dsb.                          

                                     Painan, Juli 2025                 

                                   Pejabat Pembuat Komitmen            

                                           dto                         

                                    FEFRIANTO, S.Kom.,M.Si             
                                   NIP. 198602122011011014