4.02.02.1.01.0004 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik II Tahun 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
       PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK            
        RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD DIY TENTANG           
 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (4.02.02.1.01.0004 PENGADAAN    
           JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK II)              

                          TAHUN 2025                                    

                        Nomor :                                         

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

DPRD DIY tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana penyedia Jasa Konsultansi
wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :                           

                           PENDAHULUAN                                  

   Latar                                                                
             Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan   
   Belakang                                                             
             Bencana mencantumkan definisi bencana merupakan peristiwa atau
             rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
             penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam,
             dan/atau faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga    

             mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
             kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun bencana yang
             dikategorikan dalam undang-undang tersebut adalah bencana alam,

             bencana nonalam dan bencana sosial.                        
             Indonesia memiliki kondisi geografis, demografis, dan sosiologis yang
             menjadikannya sebagai negara dengan kerentanan bencana tinggi.

             Secara geografis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng
             utama yaitu Eurasia, Indo - Australia, Filipina, dan Pasifik serta berada

             di daerah tropis dan pertemuan dua samudera dua benua yang 
             menjadikan Indonesia rawan bencana alam. Secara demografis,
             Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan jumlah

             penduduk rentan (lansia, disabilitas, perempuan, dan anak) yang besar
             juga menjadi faktor tingginya potensi bencana. Secara sosiologis, kondisi

             budaya masyarakat Indonesia yang sangat multikultural, menjunjung
             pluralisme dan heterogen menjadi faktor pula tingginya potensi bencana
             sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

             meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana
             nonalam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan

             wabah penyakit. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan
             konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.       

             Membahas mengenai bencana, maka tidak dapat dilepaskan dari
             pembahasan mengenai penanggulangan bencana. Penanggulangan 
             bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi,

             dan mengatasi bencana. Upaya ini dilakukan sebelum, saat, dan setelah
             bencana terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

             Tentang Penanggulangan Bencana, terdapat kelembagaan       
             penanggulangan bencana yang dibentuk oleh Pemerintah dan   
             Pemerintah Daerah yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan

             Badan Penanggulangan Bencana Daerah.                       
             Selain mengenai kelembagaan, pemerintah juga telah menyusun

             Rencana Induk Penanggulangan Bencana dan Rencana Nasional  
             Penanggulangan Bencana. Rencana Induk Penanggulangan Bencana
             ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang

             Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang  
             memuat:                                                    
               a. visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana;

               b. kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; dan    
               c. peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana

                  Tahun 2O2O-2O44.                                      
             Rencana Nasional Penanggulangan Bencana merupakan penjabaran
             pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditetapkan

             melalui peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
             setiap 5 (lima) tahun sekali. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

             Tahun 2024-2029 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional
             Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025.                 
             Fokus Capaian 2025-2029 pada Rencana Induk Penanggulangan  

             Bencana Tahun 2020-2044 terdiri atas:                      
               a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di
                  bidang penanggulangan bencana;                        

               b. terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi 
                  kebencanaan;                                          

               c. terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu
                  multi ancaman;                                        
               d. terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko

                  bencana untuk ketangguhan;                            

               e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara
                  pusat dan daerah;                                     

               f. terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang
                  alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan
                  ketahanan kesehatan masyarakat                        

               g. terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif,
                  dan terkoordinasi;                                    

               h. terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta       
                  perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan 
                  bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial,

                  dan ketahanan kesehatan masyarakat;                   
               i. terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang

                  berisiko bencana;                                     
               j. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan
                  profesional di bidang kebencanaan;                    

               k. terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih
                  baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan    
                  pengurangan risiko bencana; dan                       

               l. terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta
                  berkelanjutan dan tangguh bencana.                    

               Sedangkan untuk fokus Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
               Tahun 2024-2029 meliputi:                                
                  a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;         

                  b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;           
                  c. analisis kemungkinan dampak bencana;               

                  d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;       
                  e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan    
                    dampak bencana; dan                                 

                  f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
             Selain itu, Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor
             308 Tahun 2024 telah menetapkan Klaster Penanggulangan Bencana

             untuk mendukung kolaborasi antar sektor. Klaster tersebut meliputi
             klaster pencarian dan pertolongan; klaster pengungsian dan 

             perlindungan; klaster logistik; klaster kesehatan; klaster pendidikan; dan
             klaster pemulihan.                                         
             Dalam penanggulangan bencana, terdapat beberapa tanggungjawab

             pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan perundang-
             undangan sebagai berikut:                                  

             1.  Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
                 Penanggulangan Bencana:                                

                     Pada Pasal 8, kewenangan pemerintah provinsi diberikan
                      tanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana, yang

                      meiliputi penjaminan pemenuhan hak dan perlindungan
                      untuk masyarakat yang terkena dampak bencana,     
                      pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan

                      risiko bencana dengan program Pembangunan, dan    
                      pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam   

                      anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.  
                     Pada pasal 9, wewenang pemerintah daerah dalam    
                      penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:  

                         a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana  

                           pada wilayahnya selaras dengan kebijakan     
                           pembangunan daerah;                          

                         b. pembuatan perencanaan pembangunan yang      
                           memasukkan    unsur-unsur   kebijakan        

                           penanggulangan bencana;                      
                         c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam      

                           penanggulangan bencana dengan provinsi       
                           dan/atau kabupaten/kota lain;                

                         d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi
                           sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana   
                           pada wilayahnya;                             

                         e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan
                           pengurasan sumber daya alam yang melebihi    

                           kemampuan alam pada wilayahnya; dan          
                         f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang  

                           atau barang pada wilayahnya.                 

                   •  Pada pasal 36, pemerintah daerah dapat membuat    
                      perencanaan penanggulangan bencana sesuai dengan  
                      kewenangannya, meninjau dokumen perencanaan       

                      penanggulangan bencana dalam waktu tertentu.      

                     Pasal 60, pemerintah daerah berkolaborasi dengan  
                      pemerintah pusat menjadi penanggung jawab terkait 

                      kedanaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam
                      penyediaan dana                                   

                     Pasal 66, pemerintah daerah bersama dengan pemerintah
                      pusat, badan nasional penanggulangan bencna, dab badan
                      penanggulangan bencana darah dalam melakukan      

                      pengelolaan sumber daya bencana.                  
                     Pasal 69, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
                      menyediakan bantuan santunan duka dan kecacatan bagi

                      korban bencana.                                   
                     Pasal 71, pemerintah pusat dan pemerintah darah   

                      melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap    
                      penanggulangan bencana.                           
                     Pasal 72, pemerintah pusat dan pemerintah daerah  

                      melaksanakan pengawasan terhadap laporan terhadap 
                      hasil pengumpulan sumbangan agar diaudit.         

                 2. Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014 tentang         
                   Pemerintahan Daerah beserta perubahannya:            
                      Pada bagian lampiran, kewenangan provinsi meliputi:

                         a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban    
                            bencana provinsi.                           

                         b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang
                            terkena relokasi program Pemerintah Daerah  
                            provinsi.                                   

                         c. Penanggulangan bencana provinsi             
                         d. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan    
                            trauma bagi korban bencana provinsi.        

               2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang      
                  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:               

                      Pada Pasal 6 ayat (4), perencanaan penanggulangan
                       bencana yang  merupakan dari  perencanaan        

                       pembangunan dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah
                       sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 
                       (lima) tahun                                     

                      Pada Pasal 9 ayat (4), kegiatan pencegahan termasuk
                       tanggung jawab dari pemerintah daerah            

                      Pada pasal 10 ayat (1), Pemaduan penanggulangan  
                       bencana dalam perencanaan Pembangunan dapat      
                       dilakukan oleh pemerintah daerah                 

                      Pada pasal 13, melaksanakan pemantauan dan evaluasi
                       terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan

                       pemenuhan standar keselamatan dilakukan oleh     
                       pemerintah pusat serta pemerintah daerah         
                      Pada pasal 14, pendidikan dan pelatihan dalam bentuk

                       pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa
                       pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi

                       untuk peningkatan kesadaran, kepedulian, kemampuan
                       dan kesiapsiagaan masyarkat dalam menghadapi bencana
                       diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

                       daerah.                                          
                      Pasal 16,   kegiatan kesiapsiagaan seperti       
                       pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem

                       peringatan dini termasuk menjadi tanggung jawab dari
                       pemerintah daerah                                

                      Pasal 17, rencana penanggulangan kedaruratan disusun
                       secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta
                       pemerintah daerah.                               

                      Pasal 23, Penentuan status keadaan darurat bencana
                       dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

                       sesuai dengan tingkatan bencana                  
                      Pasal 52, pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana  
                       meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan

                       sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; e.
                       pelayanan psikososial; dan penampungan serta tempat
                       hunian dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

                       masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional 
                       dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan

                       standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan
                       peraturan perundang-undangan.                    
                      Pasal 56, percepatan pemulihan kehidupan masyarakat

                       pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah    
                       menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi  

                      Pasal 57, kegiatan rehabilitasi pasca bencana merupakan
                       tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

                       yang terkena bencana dengan menyusun rencana     
                       rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan
                       kerugian akibat bencana                          

                      Pasal 59, pemerintah daerah mengusulkan permintaan
                       bantuan dalam hal APBD tidak memadai dalam       

                       melakukan rehabilitasi pasca bencana.            
                      Pasal 60, kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh satuan
                       kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait

                       yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD            
                      Pasal 66, pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana

                       umum dalam rehabilitasi pasca bencana dilakukan secara
                       gotong royong dengan bimbingan dan/atau bantuan  
                       teknis dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah 

                       daerah                                           
                      Pasal 75, untuk percepatan pembangunan prasarana dan
                       sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana,

                       pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah      
                       menetapkan prioritas dari kegiatan rekrontruksi pada

                       wilayah pasca bencana.                           
                      Pasal 76 ayat (1), kegiatan rekrontruksi merupakan
                       tanggung jawab pemerintah daerah kecuali prasarana

                       dan sarana yang merupakan tanggungjawab pemerintah
                       pusat                                            

                      Pasal 76 ayat (2), pemerintah daerah menyusun rencana
                       rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana
                       rehabilitasi                                     

                      Pasal 77 ayat (1), dalam melakukan rekrontruksi wilayah
                       pascabencana, pemerintah daerah wajib menggunakan
                       dana penanggulangan bencana yang bersumber dari  

                       APBD                                             
                      Pasal 79, kegiatan rekrontruksi pasca bencana    

                       dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah,
                       berserta instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan
                       oleh BPBD                                        

                      Pasal 80, pembangunan kembali prasarana dan sarana
                       harus berdasarkan perencanaan teknis dengan      

                       memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait,
                       pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat

                       daerah bencana                                   
                      Pasal 81 ayat (3) huruf g, dalam perencanaan teknis
                       pembangunan kembali prasarana dan sarana, ketentuan

                       pelaksanaan pembangunan kembali dilakukan oleh   
                       Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain yang

                       terkait                                          
                      Pasal 84, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
                       dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 

                       daerah sesuai dengan tingkatan bencana           

               3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana

                  Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044:         
                  Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044  
                  memuat:                                               

                   a. visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana;
                   b. kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; dan

                   c. peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan
                     Bencana Tahun 2O2O-2O44.                           

             Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luasan wilayah sebesar 
             3.170,645 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 
             4.179.333 jiwa. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah

             yang terdiri dari pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera
             Hindia, pegunungan, perbukitan, gunung merapi yang merupakan

             salah satu gunung berapi dengan aktivitas vulkanik aktif di Indonesia,
             dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada diantara lempengan bumi
             Indo-Australia dan juga lempengan bumi Eurasia. Dengan melihat

             luasan dan kondisi wilayah, serta jumlah penduduk yang berada di
             Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki

             potensi kerawanan dan ancaman bencana alam, nonalam dan sosial
             yang tinggi.                                               
             Letak dan kondisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi

             atas potensi bencana alam yang tinggi seperti gempa, tsunami, erupsi
             gunung berapi, gelombang ekstrim dan abrasi, tanah longsor, banjir dan
             banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan

             lahan, serta perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Sejarah mencatat pada

             tahun 2006 Daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengalami gempa
             bumi yang menyebabkan banyak korban jiwa, kehilangan rumah, dan

             kerugian yang dialami oleh warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang
             terdapat baik secara fisik maupun materi.                  
             Membahas mengenai letak dan kondisi wilayah Daerah Istimewa

             Yogyakarta dengan kerentanan akan potensi bencana alam yang tinggi,
             namun tidak juga terlepas atas potensi bencana nonalam serta bencana

             sosial di dalamnya apabila melihat kondisi demografi di wilayah Daerah
             Istimewa Yogyakarta. Bencana nonalam dan sosial yang berpotensi
             terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah epidemi dan wabah

             penyakit yang dapat dipercepat penyebarannya oleh faktor kepadatan
             penduduk yang berada disuatu populasi serta suatu waktu tertentu

             melalui paparan orang ke orang serta dipengaruhi oleh faktor biologis,
             kemudian terdapat kegagalan teknologi yang dapat dipengaruhi oleh
             kelalaian atau kesengajaan dalam penggunaannya oleh manusia, serta

             terdapat konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat
             hingga potensi terjadinya teror apabila melihat Daerah Istimewa
             Yogyakarta terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dari berbagai

             daerah hingga dapat membentuk kelompok hingga komunitas yang
             rentan akan konflik kepentingan hingga politik.            

             Pemerintah Daerah DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8
             Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah
             diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

             Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan 
             Bencana. Namun demikian, dalam perkembangannya perda tersebut

             perlu dicabut dan diganti dengan perda yang lebih baru. Selain itu, telah
             ada pula Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140
             Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Tingkat Provinsi untuk

             Ancaman Gempa Bumi dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023
             tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027.
             Namun demikian, perda yang ada perlu disesuaikan dengan beberapa

             isu strategis yang akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru yaitu:
                1. Perlindungan Cagar Budaya                            

                2. Keterlibatan Dunia Usaha (khususnya pariwisata)      
                3. Aksesabilitas permukiman, pelayanan public dan perlindungan
                  disabilitas.                                          

                4. Kalurahan atau kelurahan Tangguh Bencana             
                5. Standar Gizi Bencana                                 

                6. Akomodasi Konsep Pentahelix                          
                7. Akomodasi Bentuk dan Kejadian Bencana                

                8. Penggunaan Belanja Tak Terduga                       
                9. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi                
                10. Pelaksanaan Aksi Merespon Peringatan Dini           

             Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah melakukan studi

             pendahuluan mengenai pemetaan materi muatan yang perlu     
             disesuaikan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
             Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Perda

             Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
             Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana

             terlampir:                                                 

              Peraturan Daerah Nomor 8 Raperda                          

              Tahun  2010  tentang                                      
              Penanggulangan Bencana                                    
              sebagaimana telah diubah                                  

              dengan Perda Nomor 13                                     
              Tahun  2015  tentang                                      

              Perubahan Atas Peraturan                                  
              Daerah Nomor 8 Tahun                                      
              2010         tentang                                      

              Penanggulangan Bencana                                    
              Pasal 1             Diusulkan agar diganti                
                                  menjadi Penanganan Darurat            
              Tanggap Darurat Bencana Bencana:                          
              adalah ….                                                 
                                  Penanganan    Darurat                 
                                  Bencana adalah Penanganan             
                                  Darurat Bencana adalah                
                                  serangkaian kegiatan yang             
                                  dilakukan dengan segera               
                                  pada  keadaan  darurat                
                                  bencana         untuk                 
                                  mengendalikan                         
                                  ancaman/penyebab bencana              
                                  dan menanggulangi dampak              
                                  yang ditimbulkan.                     

              Pasal 2                                                   
                                  Menambahkan      asas                 
              Penanggulangan bencana keistimewaan nilai luhur           
              berasaskan:                                               
                                  budaya                                
              a. ….                                                     
              Pasal 5                                                   

                                  Tanggung Jawab Pemerintah             
              Tanggung      Jawab                                       
                                  Daerah          dalam                 
              Pemerintah Daerah dalam                                   
                                  penyelenggaraan                       
              penyelenggaraan                                           
                                  penanggulangan bencana                
              penanggulangan bencana                                    
                                  meliputi:                             
              meliputi:                                                 
                                  a. …                                  
              a. …                                                      
                                  b. …                                  
              b. …                                                      
                                  c. …                                  
              c. …                                                      
                                  d. …                                  
              d. …                                                      
                                  e. ..                                 
              e. ..                                                     
              f. Pengalokasian dana f. pengalokasian dana               
                                     penyelenggaraan                    
                penyelenggaraan                                         
                                     penanggulangan                     
                penanggulangan       bencana   termasuk                 
                                     Belanja Tidak Terduga              
                bencana     dalam                                       
                                     untuk   penanganan                 
                Anggaran Pendapatan                                     
                                     darurat bencana dalam              
                                     Anggaran Pendapatan                
                dan  Belanja Daerah                                     
                                     dan  Belanja Daerah                
                sesuai     dengan                                       
                                     sesuai      dengan                 
                kemampuan keuangan   kemampuan keuangan                 
                                     daerah                             
                daerah                                                  
                                  Perlu disusun ulang sesuai            
              Wewenang   Pemerintah                                     
                                  dengan kondisi DIY                    
              Daerah        dalam                                       
              penyelenggaraan                                           
              penanggulangan bencana                                    
              Penyelenggaraan                                           
              penanggulangan bencana (1) Dalam pelaksanaan              
              oleh Pemerintah Daerah penyelenggaraan                    
                                     tanggung jawab dan                 
              dilakukan BPBD                                            
                                     wewenang sebagai                   
                                     dimaksud pada pasal 5              
                                     dan pasal 6, Pemerintah            
                                     menugaskan BPBD                    
                                  (2) BPBD berada di bawah              
                                     dan bertanggungjawab               
                                     kepada Gubernur                    
                                  (3) BPBD dalam                        
                                     melaksanakan tugas dan             
                                     fungsinya melibatkan:              
                                     a. Perangkat daerah                
                                        lingkup                         
                                        pemerintah daerah               
                                     b. Masyarakat                      
                                     c. Organisasi                      
                                        kemasyarakatan                  
                                     d. Lembaga                         
                                        Pendidikan                      
                                     e. Lembaga kesehatan               
                                     f. Organisasi                      
                                        keagamaan                       
                                     g. Lembaga usaha,                  
                                        dan                             
                                     h. Media; dan                      
                                     i. Lembaga                         
                                        Internasional dan               
                                        Lembaga Asing Non               
                                        Pemerintah                      
                                 (4) Ketentuan lebih lanjut             
                                    mengenai pembentukan,               
                                    tugas, fungsi organisasi            
                                    dan tatakerja BPBD diatur           
                                    dengan     Peraturan                
                                    Gubernur                            

              BAB VI              Digeser dalam BAB terakhir,           
                                  dan juga agar diatur dalam            
              Peran Lembaga Usaha,                                      
                                  peraturan gubernur                    
              Satuan    Pendidikan,                                     
              Organisasi                                                
              Kemasyarakatan, Lembaga                                   

              Swadaya Masyrakat, Media                                  
              Massa,      Lembaga                                       
              Internasional Dan Lembaga                                 

              Asing Non  Pemerintah                                     
              Dalam  Penanggulangan                                     

              Bencana                                                   
              BAB VII             (isi berubah menjadi atau             
                                  Tambahan pasal …)                     

              PENYELENGGARAAN     (1) Penyelenggaraan                   
              PENANGGULANGAN         penanggulangan                     

              BENCANA                bencana dilaksanakan               
                                     dengan memperhatiakn               
              Bagian Kesatu                                             
                                     aspek, meliputi:                   

              Umum                                                      
                                    a. Sosial, ekonomi dan              
                                       budaya masyarakat                
              Pasal 26                                                  
                                    b. Kelestarian                      
                                       lingkungan hidup                 
                                    c. kemanfaatan dan                  
                                       efektivitas; dan                 
                                    d. lingkup luas wilayah             

                                  (2) Pelaksanaan                       
                                     penyelenggaraan                    
                                     penanggulangan                     

                                     bencana   dilakukan                
                                     secara berjenjang mulai            

                                     dari       provinsi,               
                                     kabupaten/kota,                    
                                     kecamatan/kepanewon,               

                                     kelurahan/kalurahan.               
              Pasal 28                                                  
                                  Nomenklatur Saat tanggap              
              Penyelenggaraan     darurat diganti keadaan               
              penanggulangan bencana                                    
                                  darurat bencana                       
              terdiri atas 3 (tiga) tahap                               
              meliputi:                                                 
                a. Pra bencana                                          
                b. Saat tanggap                                         
                   darurat; dan                                         
                c. Pasca bencana                                        

              BAB VII                                                   
                                  Bagian Kedua (digeser ke              
              PENYELENGGARAAN     belakang)                             
              PENANGGULANGAN                                            
              BENCANA                                                   
                                  Bagian Ketiga (digeser ke             
                                  belakang)                             

              Bagian Kedua                                              
                                  Bagian Keempat (digeser ke            
              Penetapan Daerah Rawan belakang) diubah menjadi           
              Bencana                                                   
              Pasal 29, pasal 30      Penentuan  Status                
                                       penanganan darurat               

                                       bencana                          
              Bagian Ketiga                                             
                                      penambahan status                
              Penentuan Status Potensi                                  
                                       siaga    darurat,                
              Bencana                                                   
                                       tanggap  darurat,                
              Pasal 31, pasal 32, pasal 33                              
                                       transisi darurat ke              
                                       pemulihan.                       
              Bagian Keempat                                            
              Penentuan Status Bencana                                  
              Pasal 34                                                  

              Pasal 38            Pasal 38                              
                (2) Perencanaan                                         
                   penanggulangan (2)        Perencanaan                
                   bencana                                              
                                  penanggulangan bencana                
                   sebagaimana                                          
                                  sebagaimana dimaksud ayat             
                   dimaksud ayat (1)                                    
                   merupkan bagian                                      
                                  (1) merupakan bagian dari             
                   dari perencanaan                                     
                                  perencanaan pembangunan               
                   pembangunan yang                                     
                   disusun        yang disusun berdasarkan              
                   berdasarkan hasil                                    
                                  hasil kajian risiko bencana           
                   analisis risiko                                      
                   bencana                                              
              Pasal 50            Pasal 50                              
                (3) Kegiatan        (3) Kegiatan                        
                   kesiapsiagaan       kesiapsiagaan                    
                   dilaksanakan dalam  dilaksanakan dalam               
                   bentuk:             bentuk:                          
                   a. Penyusunan dan   a. Penyusunan dan                
                     ujicoba rencana     ujicoba rencana                
                     penanggulangan      kontingensi                    
                     kedaruratan         bencana                        
                     bencana                                            
              Pasal 50            Pasal 50                              
                (1) Rencana                                             
                   penanggulangan                                       
                   kedaruratan    Rencana     kontingensi               
                   bencana        bencana    sebagaimana                
                   sebagaimana                                          
                                  dimaksud dalam pasal 49               
                   dimaksud dalam                                       
                                  ayat 3 huruf a merupakan              
                   pasal 49 ayat 3                                      
                                  acuan bagi pelaksanaan                
                   huruf a merupakan                                    
                                  penanggulangan bencana                
                   acuan bagi                                           
                                  dalam keadaan darurat                 
                   pelaksanaan                                          
                   penanggulangan                                       
                   bencana dalam                                        
                   keadaan darurat                                      
              Pasal 53              (2) Dalam       hal                 
                                       memperkuat sistem                
                (2) Peringatan dini                                     
                                       peringatan  dini                 
                   sebagaimana                                          
                                       disusun rekomendasi              
                   dimaksud ….                                          
                                       Aksi    Merespon                 
                                       Peringatan Dini.                 
                                    (3) Aksi   Merespon                 
                                       Peringatan  Dini                 
                                       dilakukan  dalam                 
                                       mengambil Tindakan               
                                       yang  dilaksanakan               
                                       oleh   Pemerintah                
                                       dan/atau masyarakat              
                                       untuk mengantisipasi             
                                       dampak,                          
                                       menyelamatkan                    
                                       nyawa,      dan                  
                                       mengurangi kerugian              
                                       serta kerusakan yang             
                                       ditimbulkan akibat               
                                       Bencana   dengan                 
                                       berbasis   pada                  
                                       prakiraan dan deteksi            
                                       dini potensi Bencana.            
                                    (4) Aksi   Merespon                 
                                       Peringatan  Dini                 
                                       sebagaimana                      
                                       dimaksud pada ayat               
                                       (2) dilakukan dengan             
                                       tahapan:                         
                                       a. Mengamati dan                 
                                         menganalisis                   
                                         gejala bencana                 
                                       b. Menganalisis                  
                                         kebutuhan                      
                                         rencana                        
                                         pengurangan                    
                                         dampak                         
                                       c. Mengambil                     
                                         keputusan                      
                                         berdasarkan hasil              
                                         analisis                       
                                       d. Menyebarluaskan               
                                         hasil keputusan                
                                       e. Mengambil                     
                                         Tindakan aksi dini             
                                         oleh pihak terkait             
                                         dan masyarakat                 
                                    (5) Ketentuan lebih lanjut          
                                       tentang     Aksi                 
                                       Merespon Peringatan              
                                       Dini    ditetapkan               
                                       dengan  Peraturan                
                                       Gubernur                         

              Bagian Keenam       Bagian Keenam                         

              Tanggap Darurat Bencana Keadaan Darurat Bencana           
              Pasal 56            Pasal 56                              

              Penyelenggaraan     Penyelenggaraan                       
              penanggulangan bencana penanggulangan bencana             
              pada saat tanggap darurat pada saat keadaan darurat       
              bencana meliputi:   bencana meliputi:                     

              a. Pengkajian secara cepat a. Pengkajian secara           
                terhadap    lokasi,    cepat terhadap lokasi,           
                                       kerusakan   dan                  
                kerusakan     dan                                       
                                       sumberdaya                       
                sumberdaya                                              
                                    b. Penentuan  status                
              b. Penentuan   status    keadaan darurat                  
                keadaan darurat     c. Pembentukan pos                  
              c.   …                   komando                          
                                       penanganan darurat               
              d.   …                                                    
                                       bencana                          
                                    d. Klaster penanganan               
              dst                                                       
                                       darurat bencana                  
                                    dst                                 
              Bagian Keenam       Penambahan pasal untuk                
                                  menjelaskan:                          
              Tanggap Darurat Bencana                                   
                                  Pembentukan pos komando               
                                  penanganan darurat                    
                                  bencana                               
                                  Penambahan BAB tentang                
                                  Tata Kerja                            
                                    (1) Dalam rangka                    
                                       penanggulangan                   
                                       bencana pemerintah               
                                       daerah dapat                     
                                       menyelenggarakan                 
                                       kerjasama dengan                 
                                       pihak lain                       
                                    (2) Kerjasama dilakukan             
                                       dengan                           
                                       memperhatikan                    
                                       kepentingan dan                  
                                       kebutuhan                        
                                       masyarakat dengan                
                                       prinsip Kerjasama                
                                       saling                           
                                       menguntungkan                    
                                    (3) Kerjasama                       
                                       sebagaimana                      
                                       dimaksud pada ayat               
                                       (1) terdiri dari:                
                                       a. Kerjasama antar               
                                         pemerintah                     
                                         daerah dengan                  
                                         pemerintah                     
                                         kanupaten/kota,                
                                         dan/atau                       
                                       b. Kerjasama                     
                                         dengan pihak                   
                                         ketiga                         

              Perda DIY No 8 tahun Belum disebut                        
              2010                bantuan/santunan                      
                                  masyarakat terdampak                  
              Paragraf 5                                                
                                  kejadian bencana dengan               
                                  skala kecil termasuk bantuan          
              Pasal 60                                                  
                                  apabila ada korban                    
              Pemenuhan Kebutuhan                                       
                                  kebakaran                             
              Dasar                                                     
              BAB VIII            Pasal 76                              
              PENDANAAN,          Alokasi anggaran pada saat            
              PENGGUNAAN DANA     keadaan darurat bencana               
              PENANGGULANGAN      adalah Belanja Tidak                  
              BENCANA DAN         Terduga APBD                          
              PENGELOLAAN BANTUAN                                       

              Pada pasal 76 Alokasi                                     

              anggaran pada saat                                        
              tanggap darurat bencana                                   
              adalah dana siap pakai                                    

              Dalam Perda No 13 Tahun                                   
              2015 Dihapus                                              

              Pemadam Kebakaran   belum masuk                           

              Pembentukan         belum masuk                           
              Kalurahan/Kelurahan                                       
              Tangguh Bencana;                                          

              Perlindungan cagar budaya belum masuk                     
              dari ancaman bencana                                      

             Selain itu, pada tanggal 12 Februari tahun 2025 juga telah dilaksanakan

             FGD untuk menghimpun daftar inventarisasi masalah penyusunan
             raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan

             menghasilkan berbagai pemasalahan sebagai berikut:         
               1. Diperlukan penguatan aturan terhadap pendanaan        
                  penyelenggaraan penanggulangan bencana;               

               2. Diperlukan pengaturan secara terperinci mengenai bantuan
                  terhadap korban yang terkena dampak bencana, dari dampak

                  yang minimum hingga berdampak serius;                 
               3. Perlu meluaskan spesifikasi bencana nonalam dengan melihat
                  kasus yang berada di wilahyah Daerah Istimewa Yogyakarta;

               4. Meluaskan fokus perlindungan penanggulangan bencana   
                  dengan melihat kondisi geografi, dan demografi yang berada di
                  wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;                   

               5. Melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan dan      
                  pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana,   

                  termasuk dalam penyusunan perencanaan perda tentang   
                  penyelenggaraan penanggulangan bencana;               
               6. Perlu mengakomodir aturan terhadap keberadaan relawan 

                  dalam memfasilitasi pelatihan, dan sertifikasi khusus dengan
                  harapan saat terjadi mitigasi penanggulangan bencana memiliki

                  kecakapan individu dan koordinasi;                    

               7. Perlu penguatan pengintegrasian semua lini terkait    
                  penyelenggaraan penanggulangan bencana, dari tingkat  

                  pemerintah daerah hingga tingkat pemerintah desa.     
               8. Terkait penetapan status bencana perlu ditentukan kapan status
                  bencana ditetapkan provinsi, kapan ditetapkan kabupaten/kota

                  dan kapan ditetapkan kalurahan/kelurahan.             
               9. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang

                  Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, disebutkan 
                  bahwa terdapat beberapa status yaitu status keadaan darurat
                  bencana, status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status

                  Transisi Darurat ke Pemulihan. Hal ini belum diakomodir dalam
                  Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang         

                  Penanggulangan Bencana beserta perubahannya.          
               10. Berkaitan pendanaan, dalam Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun
                  2010 tentang Penanggulangan Bencana beserta perubahannya

                  disebutkan “Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana siap
                  pakai”, padahal hal ini merupakan kewenangan pemerintah
                  pusat. Pendanaan pemerintah daerah berkaitan bencana adalah

                  belanja tidak terduga.                                
               11. Belanja tidak terduga sebenarnya tidak dapat digunakan di luar

                  keadaan darurat, namun melalui Pergub DIY Nomor 43 Tahun
                  2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
                  Daerah, Belanja tidak terduga di luar keadaan darurat dapat

                  dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran.  
               12. Belum ada pedoman mengenai bangunan tahan bencana. Lebih

                  jelas juga harus diatur teknis apa yang dimaksud dengan tahan
                  bencana tersebut misalnya tahan gempa berapa skala richter.
               13. Perlu pengaturan rencana kontijensi juga rencana aksi antisipatif

                  yang memuat aksi dini dan tanggap darurat.            
               14. Pada saat terjadi covid, dulu sempat kebingungan dasar
                  hukumnya sehingga diharapkan raperda ini menjadi solusi.

               15. Potensi bencana megatrust perlu diedukasi dengan baik namun
                  juga tidak menimbulkan kepanikan.                     

2. Maksud dan Maksud                                                    
   Tujuan    Maksud  penyusunan Naskah Akademik Raperda  tentang        
             Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah:             

             1. Menghasilkan dokumen kajian (Naskah Akademik) Raperda tentang
               Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang setidaknya dapat
               menguraikan dan menjawab beberapa hal sebagai berikut:   
               a. Data program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Perangkat
                  Daerah DIY dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota termasuk
                  anggarannya paling tidak 3 (tiga) tahun terakhir      

               b. Data implementasi Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010
                  tentang Penanggulangan Bencana beserta perubahannya beserta
                  analisisnya, antara lain:                             
                      Ketepatan penggunaan nomenklatur disesuaikan     
                       peraturan perundang-undangan yang berlaku        
                      Pelaksanaaan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam
                       penyelenggaraan penanggulangan bencana           

                      Inklusifitas kelompok rentan                     
                      Koordinasi lintas sektor                         
                      Pelaksanaan hak, kewajiban dan peran masyarakat  
                      Peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi
                       kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, media
                       massa, lembaga internasional dan Lembaga asing non-

                       pemerintah dalam penanggulangan bencana          
                      Pendanaan                                        
               c. Potensi Bencana di DIY baik alam, nonalam, dan sosial 
               d. Peran kelembagaan Penanggulangan Bencana di DIY       
               e. Data pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
                  DIY dan kabupaten/kota                                

             2. Menghasilkan Draf Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan
               Penanggulangan Bencana yang telah dituangkan dalam Naskah
               Akademik:                                                

             Tujuan                                                     
             Tujuan penyusunan Naskah  Akademik Raperda tentang         
             Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah:             

               1) Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan
                 ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang     
                 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.                
               2) Menyusun konsep (draf) rancangan Peraturan Daerah tentang
                 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.                

3. Sasaran   Tersusunnya sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang
             Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mempunyai landasan yang
             kuat baik secara teoritik, ilmiah, dan sesuai dengan peraturan
             perundang-undangan yang ada yang didukung pula dengan penelitian
             empiris.                                                   

4. Lokasi    Lokasi pekerjaan adalah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
   Kegiatan                                                             

5. Sumber    Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD          
   Pendanaan Tahun Anggaran 2025 tertuang pada DPPA                     
             Nomor:                                                     
             DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025                   

6. Nama dan  Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD DIY              
   Organisasi                                                           
   Pejabat                                                              
   Pembuat                                                              
   Komitmen                                                             

                            RUANG LINGKUP                               

1. Lingkup Kegiatan Serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat
                   mengakomodasikan tujuan, sasaran dan keluaran pekerjaan ini,
                   mencakup:                                            

                   a. Penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan
                     Penanggulangan Bencana dengan melaksanakan setidaknya
                     beberapa kegiatan sebagai berikut:                 
                       Studi kepustakaan.                              
                       Penyusunan rancangan pelaksanaan, meliputi: identifikasi
                        permasalahan, metodologi dan kerangka konsep analisis,

                        instrumen penelitian, serta rencana kerja.      
                       Survey (observasi lapangan, FGD/ interview)     
                       Pengambilan data primer  ke  lapangan dengan    
                        mempertimbangkan kualitas sampel sesuai kaidah akademik.
                       Pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan serta
                        melakukan pengolahan data dan analisis serta perancangan visi,
                        misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikasi program.

                       Pelibatan pemangku kepentingan terkait (Satuan Kerja
                        Perangkat Daerah, Organisasi/LSM, tokoh masyarakat, dll).
                       Naskah akademik setidaknya menjawab dan mencakup hal-hal
                        yang telah diminta dalam maksud dan tujuan yang diuraikan di
                        atas.                                           
                   b. Penyusunan Draf  Raperda  tentang Penyelenggaraan 

                     Penanggulangan Bencana .