KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
JASA KONSULTANSI
SURVEY RMS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KERANGKA ACUAN KERJA
SURVEY RMS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1. Latar Belakang Kalimantan Selatan (disingkat Kalsel) adalah salah satu provinsi yang
ada di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya
provinsi Kalimantan Selatan adalah kota Banjarmasin. Provinsi ini
merupakan rumah etnis Banjar dan memiliki luas 38.744,00 km²
dengan populasi ditahun 2020 berjumlah 4.087.894 jiwa, dan wilayah
administrasi terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota. Secara
astronomis, Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 19’ 13’’ –
116 33’ 28’’ Bujur Timur dan 1 21’ 49’’ – 4 10’ 14’’ Lintang Selatan.
Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran
rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan
berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber
keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi
sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh
pemerintah. Penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar
berupa hutan (29,56 persen). Sekitar 17,19 persen lahan digunakan
untuk lahan perkebunan serta kebun campuran dan 10,44 persen untuk
persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 2,33
persen dan untuk pertambangan sekitar 1,55 persen.
Hasil utama pertanian adalah padi, di samping jagung, ubi kayu dan ubi
jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari jeruk, pepaya, pisang,
durian, rambutan, kasturi dan langsat. Untuk perkebunan adalah kelapa
sawit. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak
menyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak
38,20 persen tenaga kerja diserap sektor pertanian. Sektor
perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga
kerja, yaitu sebesar 20,59 persen.
Panjang jalan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sekitar 13.611,88
kilometer. Tingkat Kewenangan Jalan Nasional sekitar 1.204,18 Km ;
Jalan Provinsi 927,41 Km ; Jalan Kabupaten/Kota 11.480,29 Km.
Berdasarkan kondisi jalan, sepanjang 2.754,14 kilometer dengan
kondisi jalan yang baik. Jika dilihat dari kualitas permukaan jalan, pada
umumnya jalan raya di Kalimantan Selatan berlapiskan aspal sepanjang
4.045,99 kilometer dan sisanya tidak aspal.
Pola pergerakan antar wilayah sangat dipengaruhi oleh system jaringan
jalan yang handal dan mantap. System jaringan jalan yang baik akan
mempermudah dan mempercepat sistem perpindahan dari suatu
tempat ke tempat lain dengan sarana dan prasarana pendukungnya
dengan membentuk jaringan dan pelayanan. Dalam hal ini system
jaringan jalan merupakan unsur yang sangat penting dalam
mempercepat berkembangnya suatu daerah. Hal ini berarti bahwa
kelemahan sektor transportasi akan mempengaruhi laju pertumbuhan
sektor lainnya. Pengembangan sarana dan prasarana jaringan
transportasi dapat meningkatkan aksesbilitas terhadap pertumbuhan
pada suatu wilayah.
Untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata dan pengembangan KSPP
(Kawasan Sentra Produksi Pangan) kawasan wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan, perlu merencanakan strategi pengembangan
system jaringan jalan mendukung sector pariwisata dan KSPP (Kawasan
Sentra Produksi Pangan) termasuk juga peningkatan kinerja program
Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan dan Jembatan dan rencana
pengusulan rencana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sehingga
mobilitas orang maupun barang dapat menunjang pertumbuhan
ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Kondisi
akses yang cukup jauh dan jaringan jalan yang sebagian besar
mengalami kerusakan mengakibatkan waktu tempuh serta tingkat
pelayanan jalan rendah, sehingga biaya transportasi menjadi
meningkat. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan
terutama dalam hal pemborosan biaya, waktu, bahan bakar, serta
rendahnya kinerja ruas jalan itu sendiri.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kinerja pelayanan
jaringan jalan secara optimal sehingga kualitas jaringan jalan daerah
dapat meningkat serta kemantapan jalan daerah dalam mendukung
sector pariwisata dan KSPP (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dapat
lebih optimal. Untuk itu diperlukan perencanaan, pemograman,
penganggaran system jaringan jalan secara rinci untuk menjamin
pelaksanaan program berjalan. Untuk mempermudah proses
perencanaan, pemrogaman, dan penganggaran, digunakan program
PKRMS dalam pelaksanaan survey jaringan jalan di Provinsi Kalimantan
Selatan
2. Maksud dan Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja perencanaan,
Tujuan pemograman, dan penganggaran jaringan jalan dengan metode survey
PKRMS di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun perencanaan, pemograman
dan penganggaran jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Selatan
menggunakan program PKRMS dalam mendukung program DAK dan
Rencana Program PHJD Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah:
• Teridentifikasinya data P/KRMS jaringan jalan di Provinsi
Kalimantan Selatan.
• Tersusunya data dan analisa kondisi dan permasalahan jaringan
jalan di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap, akurat dan
informatif yang dapat menjadi acuan dalam proses
penganggaran, perencanaan dan pemrograman yang obyektif
dengan menyusun proyeksi biaya berdasarkan norma standar
yang sudah ditetapkan.
• Tersusunnya konsep pengembangan dan penanganan jaringan
jalan di Provinsi Kalimantan Selatan.
• Tersusunya konsep rencana, program dan anggaran
pengembangan dan penanganan koridor jaringan jalan Provinsi
Kalimantan Selatan.
4. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan adalah di Provinsi Kalimantan Selatan Sesuai SK Jalan
Provinsi Kalsel.
5. Sumber Harga Satuan Pengadaan kegiatan ini adalah sebesar Rp
Pendanaan 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) termasuk PPN dengan sumber
pendanaan APBD Tahun Anggaran 2023. pabila dalam dokumen
anggaran yang telah disahkan (DPA-SKPD TA. 2023 – APBD, dananya
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut
maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi HUKUM dan
peserta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
6. Nama dan • Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT
Organisasi Pejabat • Proyek/Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembuat Prov. Kalimantan Selatan
Komitmen
Data Penunjang1
7. Data Dasar Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Jaringan Jalan dan Ruas-
ruas jalan di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
8. Standar Teknis Norma, Standar, Pedoman, Prosedur, dan Manual yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kementerian Umum dan Perumahan
rakyat
9. Studi – Studi
-
Terdahulu
10. Referensi Hukum • Undang - Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
• Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
• Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
• Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
• PMM PHJD Amandemen 3, November 2020.;
11. Lingkup Kegiatan Lingkup pekerjaan kegiatan ini meliputi:
• Membuat Rencana Mutu Kerja (RMK) sesuai Kerangka Acuan
Kerja;
• Mengumpulkan data dan informasi tentang kegiatan /
permasalahan teknik dan tata kelola pada penyelenggaraan
jaringan jalan;
• Mengidentifikasi data P/KRMS jaringan jalan di Provinsi
Kalimantan Selatan.
• Menyusun data dan analisa kondisi dan permasalahan jaringan
jalan di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap, akurat dan
informatif yang dapat menjadi acuan dalam proses
penganggaran yang obyektif dengan menyusun proyeksi biaya
berdasarkan norma standar yang sudah ditetapkan.
• Menyusun konsep pengembangan dan penanganan jaringan
jalan di Provinsi Kalimantan Selatan.
• Menyusun konsep rencana, program dan anggaran
pengembangan dan penanganan jaringan jalan di Provinsi
Kalimantan Selatan.
• Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu Dinas
Pekerjaan Umum/Bina Marga, Forum Lalu Lintas Jalan (FLLAJ)
dan dinas terkait lainnya (Sekda, Dinas Keuangan, Bappeda,
Unit Pengadaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan).
• Melakukan perjalanan dinas/survei di Provinsi/ Kabupaten yang
dibutuhkan/diperintahkan oleh pengguna jasa.
12. Keluaran2 Adapun keluaran dalam kegiatan adalah:
1. Dokumen laporan Pendahuluan dan Akhir ;dan
2. Dokumen Data P/KRMS.
13. Peralatan Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat
Material, Personil dipergunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :
dan Fasilitas dari • Laporan dan Data
PPK Penyedia jasa dapat memperoleh dan menggunakan data dan
informasi dari pengguna jasa, peta-peta serta informasi lain yang
tersedia untuk digunakan bagi kelancaran kegiatan ini dan tidak
boleh diperjual belikan maupun diinformasikan sebelum ada ijin
pengguna jasa.
• Staf Pengawas/Pendamping
Dalam rangka memperlancar, mengawasi, dan memberikan
jaminan agar penyedia jasa melakukan kegiatan sesuai dengan
KAK serta memenuhi standar dan tujuan kegiatan, maka
pengguna jasa akan mengangkat seorang Project Officer (PO).
Penyedia jasa harus melakukan koordinasi secara rutin dan
periodik agar kegiatan ini mendapatkan hasil yang optimum
14. Peralatan dan Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan
Material dari peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Penyedia Jasa Fasilitas dan peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa.
Konsultansi Peralatan yang dimaksud adalah
1. Deskcamp Blackvue GPS: Built-in (Dual Band: GPS, GLONASS) : 2 Bh
2. GPS khusus Tracking : 2 Bh
3. Kendaraan Roda 4 (double gardan) : 3 Bh
15. Lingkup • Penyedia jasa harus menyusun metodologi dan metoda kerja yang
Kewenangan sesuai dengan kaidah teknis dan lingkup kegiatan dalam rangka
penyedia Jasa mencapai tujuan dan sasaran sampai dengan selesai waktu
pelaksanaan.
• Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan tenaga ahli sesuai
kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal
setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh
sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.
• Disamping itu, Penyedia jasa harus membuat Rencana Kerja
Terperinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Rencana ini antara lain dipakai untuk memonitor dan
mengatur aktifitas kegiatan dikaitkan dengan pemanfaatan sumber-
sumber daya dan sebagai acuan pembayaran bagi konsultan serta
pemantauan kemajuan pekerjaan. Kemajuan pekerjaan dihitung
berdasarkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan menjadi
dasar untuk pembayaran bulanan.
16. Persyaratan Peserta badan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Penyedia Jasa dengan layanan/Bidang: Jasa Perencanaan Rekayasa RE 104 Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.