Review Ded Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Utara

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

   REVIEW   DED RUMAH   JABATAN   GUBERNUR    KALIMANTAN                
                            UTARA                                       

 I. LATAR BELAKANG                                                      

        Penyedia Jasa Perencanaan adalah perusahaan yang memenuhi       

    persyaratan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi di bidang
    Perencanaan . Penyedia Jasa Perencanaan bertugas sejak ditetapkan   

    berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai dari Tahap Persiapan
    sampai Serah Terima pekerjaan konstruksi fisik, dan berfungsi melaksanakan

    pengendalian pada tahap review perencanaan dan tahap konstruksi, baik di

    tingkat program maupun di tingkat operasional.                      
        Penyedia Jasa Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

    jawab kepada PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN  dan PPTK. Pengadaan         
    Penyedia Jasa Perencanaan harus berdasarkan ketentuan yang tercantum

    dalam Peraturan Presiden R.I. tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan 

    Barang dan Jasa Pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Penyedia
    Jasa Perencanaan tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa perencanaan

    untuk pekerjaan yang bersangkutan. Biaya Penyedia Jasa Perencanaan  
    dibebankan pada biaya untuk komponen Perencanaan kegiatan yang      

    bersangkutan ;                                                      

        Pekerjaan Perencanaan ini akan dilaksanakan oleh Perusahaan Konsultan
    yang penunjukannya dilakukan melalui Proses Seleksi Umum. Kerangka Acuan

    Kerja (selanjutnya disebut KAK) ini disusun sebagai acuan bagi para Konsultan
    dalam rangka mengikuti proses Seleksi Umum pekerjaan dimaksud.      

 II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

    ➢  Maksud dan tujuan kegiatan Perencanaan ini adalah untuk mendapatkan
       hasil Review DED Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Utara yang tepat

       sasaran, efektif, efisien, optimal dan reresentatif serta tertib administrasi dan
       berpedoman pada ketentuan dalam peraturan maupun perundangan yang

       berlaku dan terkait dalam kegiatan ini.                          
III. STANDAR TEKNIS                                                     
    ➢  Standar Tata cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan    

       Gedung, SNI 03 – 1726 – 2002.                                    
    ➢  Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SNI – 03

       – 1727 – 1989.                                                   
    ➢  Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung, SNI 02 – 1729 –

       2002.                                                            

    ➢  Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, SNI 03 –
       2847 – 2002.                                                     

    ➢  Spesifikasi Bahan Bangunan Indonesia, SNI 03 – 6861 – 2002.      
    ➢  Peraturan Umum Bahan Bahan Bangunan Indonesia Tahun 1982;        

    ➢  Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 1977               

    ➢  Standar Penerangan Buatan dalam Gedung Tahun 1978 Departemen     
       Pekerjaan Umum;                                                  

    ➢  Petunjuk Perencanaan Struktur Bangunan untuk pencegahan bahaya   
       kebakaran pada bangunan rumah dan gedung tahun 1987;             

    ➢  Panduan Pemasangan Sistem Hidran untuk pencegahan bahaya kebakaran

       pada rumah dan gedung tahun 1987;                                
    ➢  Pedoman Plumbing Indonesia tahun 1981;                           

    ➢  Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada       
       Bangunan Gedung dan Lingkungan Nomor 10/KPTS/2000 tanggal 1 Maret

       2000;                                                            

    ➢  Panduan Pemasangan Sistem Instalasi Alarm Kebakaran untuk pencegahan
       bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;                 

    ➢  Peraturan, Pedoman, Standar atau Ketentuan-ketentuan teknis yang lain
       yang berhubungan dengan rumah dan gedung.                        

    ➢  Standar SNI yang berlaku.                                        

IV.   KESIMPULAN                                                        

      Mengacu pada penjelasan definisi diatas, kita dapat menyimpulkan bawah
      dapat tersedianya dokumen Pekerjaan Pengawasan yang akan digunakan

      sebagai acuan pelaksanaan Pekerjaan Review DED Rumah Jabatan      

      Gubernur Kalimantan Utara.                                        
 Demikianlah penjelasan singkat mengenai kesimpulan Review DED Rumah    
 Jabatan Gubernur Kalimantan Utara, mulai dari Pengertian Umum, Latar   

 Belakang, Maksud dan Tujuan dilaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi ini.