Pengawasan Pembangunan Jalan Gedung Kantor Dprd Provinsi Kalimantan Utara

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

    PENGAWASAN     REHABILITASI  RUMAH  JABATAN   KAJARI               
                          NUNUKAN                                      

 • LATAR BELAKANG                                                      
      Penyedia Jasa Pengawasan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan
      yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi di bidang Pengawasan
      . Penyedia Jasa Pengawasan bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat
      Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai dari Tahap Persiapan sampai Serah Terima
      pekerjaan konstruksi fisik, dan berfungsi melaksanakan pengendalian pada tahap
      review perencanaan dan tahap konstruksi, baik di tingkat program maupun di
      tingkat operasional.                                             

      Penyedia Jasa Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
      kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan PPTK. Pengadaan Penyedia Jasa
      Pengawasan harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
      Presiden R.I. tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
      Pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Penyedia Jasa Pengawasan
      tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa perencanaan untuk pekerjaan yang
      bersangkutan. Biaya Penyedia Jasa Pengawasan dibebankan pada biaya untuk
      komponen Pengawasan kegiatan yang bersangkutan ;                 

      Kegiatan Pengawasan meliputi pengendalian waktu, mutu, biaya pencapaian
      sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dan tertib
      pembangunan dalam pembangunan bangunan gedung negara / daerah, mulai dari
      tahap persiapan, tahap review perencanaan, tahap konstruksi fisik tahap I
      (pekerjaan persiapan, pekerjaan persiapan struktur, pekerjaan struktur lantai 1,
      pekerjaan struktur lantai 2 dan pekerjaan struktur lantai 3 ), serah terima pekerjaan
      tahap I sampai dengan masa pemeliharaan ;                        

      Pekerjaan Pengawasan ini akan dilaksanakan oleh Perusahaan Konsultan yang
      penunjukannya dilakukan melalui Proses Seleksi Umum. Kerangka Acuan Kerja
      (selanjutnya disebut KAK) ini disusun sebagai acuan bagi para Konsultan dalam
      rangka mengikuti proses Seleksi Umum pekerjaan dimaksud.         
 • MAKSUD  DAN TUJUAN                                                  
   1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawasan
     yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
     diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas.     
   2) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawasan dapat melaksanakan
     tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai
     kak ini.                                                          
   3) Maksud dan tujuan kegiatan Pengawasan ini adalah agar pelaksanaan pencapaian
     target mutu, waktu dan pembiayaan pembangunan bisa berjalan dengan baik, tepat
     sasaran, sesuai dengan yang telah ditentukan pada awal pemprograman pekerjaan
     sehingga hasil pembangunan yang dihasilkan nanti bermutu baik serta memiliki
     kinerja, performance dan fungsi yang baik, dengan hasil produk pekerjaan
     pelaksanaan yang efektif, hemat, efisien, berhasil guna dan berdaya guna secara
     optimal.                                                          
 • STANDAR TEKNIS                                                      

   • Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan          
     Kawasan Permukiman;                                               

   • Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Jalan;                

   • Peraturan Beton Indonesia NI.2/ 1971;                             
   • Standar Nasional Indonesia 03-2847-2002 tentang Tata Cara         

     Perhitungan Struktur Beton;                                       

   • Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dirjen Prasarana     
     Wilayah, metode, spesifikasi dan tata cara bagian 3 : beton, semen,

     perkerasan jalan beton semen;                                     
   • Referensi peraturan dan buku pedoman yang sesuai dengan bidang    

     perencanaan.                                                      

 •   KESIMPULAN                                                        

     Mengacu pada penjelasan definisi diatas, kita dapat menyimpulkan bawah
     dapat tersedianya Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan 

     Kajari Nunukan.                                                   

Demikianlah penjelasan singkat mengenai kesimpulan Pengawasan          

Pembangunan Jalan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mulai dari
Pengertian Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dilaksanakan Pekerjaan

Pembangunan ini.