Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Rsud Kelas B Di Wilayah Barat Prov. Kalteng (Lanjutan)

PROGRAM                                     
             PROGRAM   PENATAAN  BANGUNAN   GEDUNG                      

                            KEGIATAN                                    
    PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN    BANGUNAN  GEDUNG   UNTUK           

              KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI                     

                           PEKERJAAN                                    

 PEMBANGUNAN   SARANA  DAN PRASARANA   PENUNJANG  RSUD KELAS B DI       
             WILAYAH BARAT PROV. KALTENG (LANJUTAN)                     

                             LOKASI                                     
                       KABUPATEN  SERUYAN                               

                        TAHUN ANGGARAN                                  
                              2025                                      

                        BIDANG CIPTA KARYA                              
            DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                     
                    PROVINSI KALIMANTAN TENGAH                          
                   URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                            

 PROGRAM              : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                
 KEGIATAN             : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN  BANGUNAN         
                        GEDUNG  UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH      
                        PROVINSI                                        
 LOKASI               : KABUPATEN SERUYAN                               
 TAHUN ANGGARAN       : 2025                                            

1. PENDAHULUAN                                                          
   a. Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  

      pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang- Undang Nomor
      44, 2009 tentang Rumah Sakit).                                    

      Meskipun perkembangan fasilitas kesehatan tersebut sejak tahun 2014 sampai

      sekarang sudah cukup banyak, tetapi kenyataannya dengan adanya wabah
      Pandemi Covid 19 ini, kapasitas Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan

      primer tidak mampu menampung seluruh lonjakan pasien Covid 19 di Indonesia,
      terutama kebutuhan akan Ruang Perawatan Isolasi Pasien Infeksi Emerging dan

      Ruang Perawatan Intensif lainnya, sehingga perlu dilakukan “Surge Capacity”
      peningkatan kapasitas ruang perawatan isolasi di rumah sakit maupun upaya

      membangun/ alih fungsi bangunan menjadi Rumah Sakit Darurat Covid 19.
      Seandainya di Indonesia tidak diberlakukan BPJS tahun 2014, maka bisa

      dibayangkan kekurangan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan akan semakin

      buruk lagi.                                                       
      Dengan kekurangan kapasitas Rumah Sakit, khususnya kekurangan ruang

      perawatan Isolasi Covid 19, serta rekayasa tata ruang dan tata udara rumah
      sakit agar aman bagi penularan melalui penyebaran airborne Covid 19 di era

      kebiasaan baru, maka seluruh wilayah di Indonesia sebaiknya meningkatkan
      kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, sesuai dengan

      perkembangan kebutuhan ke depan.                                  
      Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan tentunya diharapkan dapat

      memberikan pelayanannya di bidang kesehatan yang bermutu dengan   

      senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanannya secara intensif dan
      berkesinambungan, serta ditunjang oleh kelengkapan prasarana dan sarana

      yang memadai. Rumah sakit juga merupakan institusi pelayanan kesehatan
      yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

      yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
      Untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

      pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimatan Tengah serta sesuai dengan
      Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 tahun 2015 perihal  

      Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjukan Rumah Sakit

      Rujukan Provinsi Kalimatan Tengah maka sangat diperlukan sistem rujukan dalam
      rangka optimalisasi sumber daya yang ada untuk menjaga mutu pelayanan
      secara merata dan berkeadilan. Hal ini dilakukan guna mendukung sistem

      rujukan kesehatan perseorangan yang efektif, efisien dan berkesinambungan.
      Guna mendukung sistem rujukan kesehatan perseorangan yang efektif, efisien

      dan berkesinambungan maka Regionalisasi Sistem Rujukan Kesehatan di Provinsi
      Kalimantan Tengah sudah terbagi dalam empat (4) wilayah regional dan ini

      masih dianggap sangat kurang karena luasnya Provisi Kalimantan Tengah Yang

      1,5 Kali Pulau Jawa, Sehinga Perlu diadakan lagi RS Rujukan Regioanal Bagian
      Barat. Pertimbangan utama karena alasan kedekatan dari aspek geografis, jarak

      tempuh dan waktu tempuh disamping aspek kemampuan fasilitas kesehatan
      sehingga kepentingan keselamatan pasien menjadi pertimbangan utama.

      Rencana pembangunan rumah sakit ini ditujukan untuk rujukan wilayah Barat
      Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi sebagian Dearah Kabupaten Kota

      Waringin Barat, Sebagian Kabupaten Kota waringi Timur, Sebagian Kabupaten

      Lamandau Dan Kabupaten Seruyan Bagian Hulu. Dengan dilakukannya   
      Pembangunan Rumah Sakit Kelas B di wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah

      Tahun Anggaran 2022, diharapkan rumah sakit kelas B di wilayah Barat Provinsi
      Kalimantan Tengah bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

      persyaratan yang aman era Adaptasi Kebiasaan Baru.                
   b. pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana penunjang RSUD kelas b di

      wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan) berupa bangunan kesehatan yang dalam
      pelaksanaan harus memenuhi azas dan prinsip kemanfaatan, keselamatan,

      keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan, efektif, efisien, terarah dan

      terkendali sesuai program dan fungsi. Klasifikasi bangunan Rumah Sakit adalah
      bangunan gedung tidak sederhana dengan memiliki kompleksitas bangunan

      yang harus diwujudkan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara
      optimal fungsi bangunan tersebut.                                 

   c. Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik
      dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan 

      ketentuan teknis pembangunan/renovasi bangunan sehingga prosesnya dapat
      berlangsung dengan arah yang benar.                               

   d. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada

      pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan.               
   e. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang

      menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu
      juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan      

      berlangsung.                                                      
   f. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala

      Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
      Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Namun dalam kegiatan
      operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk

      menentukan arah pekerjaan pelaksanaan fisik dari Pejabat Pelaksana Teknis
      Kegiatan dan Konsultan Manajemen Konstruksi serta Konsultan Perencanaan.

   g. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan lanjutan dari Pekerjaan Pembangunan RSUD
      Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah dimana pekerjaan ini

      melanjutkan pekerjaan pembangunan bangunan autopsi forensik, bangunan

      Tempat pembuangan sampah B3, penambahan genset, dan pekerjaan     
      infrastruktur.                                                    

2. LATAR BELAKANG                                                       

   Pembangunan sarana dan prasarana penunjang RSUD kelas b di wilayah barat prov.
   Kalteng (lanjutan) merupakan pembangunan fasilitas pelayanan di bidang

   kesehatan yang diperuntukkan masyarakat khususnya yang berada di wilayah barat
   yang terletak di Kabupaten Seruyan. Sehingga pada tahun 2025 ini Pemerintah

   Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan

   Penataan Ruang melaksanakan kegiatan lanjutan pada Pembangunan RSUD Kelas
   B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk perhatian pemerintah

   agar masyarakat yang ada di wilayah barat dapat terlayani dalam hal pelayanan
   di bidang Kesehatan dimana pekerjaan lanjutan ini akan melanjutkan pekerjaan

   pada bangunan utama RSUD Kelas B di Wilayah Barat.                   

3. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
   Maksud dari kegiatan ini adalah:                                     

   a. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana
      penunjang RSUD kelas b di wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan) ini untuk

      mewujudkan bangunan sesuai dengan hasil perencanaan yang memenuhi 

      standar kriteria/spesifikasi teknis yang layak dari segi kualitas, volume, biaya dan
      ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir

      bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Uraian dan kelancaran
      penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan

      serta penyelesaian kelengkapan pembangunan yang layak diterima menurut
      kaidah, normal serta tata laku profesional.                       

   b. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana
      penunjang RSUD kelas b di wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan) ini adalah untuk

      memenuhi kebutuhan akan bangunan dan fasilitas pendukungnya yang  

      memadai sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan
      lagi.                                                             
4. TARGET/SASARAN                                                       
   Tercapainya Pembangunan sarana dan prasarana penunjang RSUD kelas b di

   wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan) sesuai dengan jadwal kegiatan yang
   direncanakan dan dapat selesai tepat mutu, waktu dan biaya.          

5. LINGKUP KEGIATAN                                                     

   Ruang lingkup Pembangunan sarana dan prasarana penunjang RSUD kelas B di

   wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan) meliputi:                     
   1. Pekerjaan Infrastruktur                                           

   2. Pekerjaan Bangunan Tempat Pembuangan Sampah B3                    
   3. Penambahan Genset                                                 

6. LOKASI PEKERJAAN                                                     

   Lokasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana penunjang
   RSUD kelas b di wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan) berada di Kabupaten Seruyan.

7. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA                                 

   a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pembangunan sarana dan
      prasarana penunjang RSUD kelas b di wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan) dari

      APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan

      melalui DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 
      Kalimantan Tengah.                                                

   b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Pembangunan sarana
      dan prasarana penunjang RSUD kelas b di wilayah barat prov. Kalteng (lanjutan)

      dengan pagu sebesar Rp.13.850.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima
      Puluh Juta Rupiah).                                               

   c. Skema pembayaran dilakukan secara regular ditahun 2025.           

8. nama organisasi pengguna barang/jasa                                 
   a. Penanggungjawab Anggaran Kegiatan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada

      Satuan Kerja adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

      Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya penanggung jawab pelaksanaannya
      dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.                        

   b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat struktural Bidang Cipta Karya,
      Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang

      bertanggung jawab terhadap kegiatan yaitu:                        
      Pemerintah   : Provinsi Kalimantan Tengah                         

      SOPD         : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi   
                     Kalimantan Tengah                                  

      Nama KPA     : Ir. YOSUA, MT                                      

      Jabatan      : Kepala Bidang Cipta Karya                          
9. DASAR HUKUM                                                          
   Secara umum persyaratan teknis bangunan gedung mengikuti ketentuan sebagai

   berikut :                                                            
   a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang

      Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
      134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);     

   b. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang

      Penataan Ruang;                                                   
   c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa

      Konstruksi;                                                       
   d. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;         

   e. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
      Perpajakan;                                                       

   f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

      Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        
   g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang

      Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 146 tahun 2000 tentang Impor
      dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa

      Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
   h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2015 tanggal 2 November 2015

      tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
      Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                          

   i. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang

      Pembangunan Bangunan Negara;                                      
   j. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang

      Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
      Barang/Jasa Pemerintah;                                           

   k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
      Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Pedoman

      Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;    
   l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 1 Tahun

      2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya

      Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
   m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

      Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pedoman Sistem  
      Manajemen Keselamatan Konstruksi;                                 

   n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14   
      September 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung 

      Negara;                                                           
   o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tanggal 9 September
      2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan

      Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi;                           
   p. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang

      terkait.                                                          

10. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                             

   Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
   pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata

   laku profesi yang berlaku.                                           
   Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

   a. Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.  
   b. Hasil pekerjaan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah di

      berikan oleh pemberi jasa, termasuk melalui Uraian ini, seperti dari segi
      pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan.                 

11. WAKTU PELAKSANAAN                                                   

   Waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana penunjang

   RSUD kelas b di Wilayah Barat Prov. Kalteng (lanjutan) selama 180 (seratus delapan
   sepuluh) hari kalender atau 6 bulan.