Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kppbc Tmp C Labuan Bajo Tahun Anggaran 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         

                  KPA : JOKO PRI SUKMONO DWI WIDODO                    

              KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                  

                 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                     
                  KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB, NTT                   
                      KPPBC TMP C LABUAN BAJO                          

 SATUAN KERJA        : KPPBC TMP C LABUAN BAJO                         
 NAMA PPK            : BASAR OLI HAKIM/ 197710191999031001             
 NAMA PEKERJAAN      : PENGADAAN    PEKERJAAN    KONSTRUKSI            
                       PEMBANGUNAN GEDUNG KPPBC TMP C LABUAN           
                       BAJO TAHUN ANGGARAN 2024                        

                        TAHUN ANGGARAN 2024                            
                 PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI                        

           PEMBANGUNAN  GEDUNG KPPBC TMP C LABUAN BAJO                 
                       TAHUN ANGGARAN 2024                             

1. PEKERJAAN                                                           
  1. Pembangunan Gedung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo

     berlokasi di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

  2. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan lainnya), bahan
     bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.

  3. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam Spesifikasi Teknis, Gambar-Gambar Rencana,
     Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.

1.1 BATASAN/PERATURAN                                                  

   Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada:     

   1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
   2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

   3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.

      16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.          
   5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman

      Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem

      Manajemen Keselamatan Konstruksi                                 
   7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018

      Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara                       
   8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
      Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia    

   9) Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
      86/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

   10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 07/PRT/M/2014 tentang Standar dan Pedoman
      Pengadaan Jasa Konstruksi                                        

   11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 29/PRT/M/2007 tentang Pedoman Persyaratan
      Teknis Pembangunan Gedung                                        

   12) Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat No. 14/PRT/M/2009 tentang persyaratan
      Kemudahan Bangunan Gedung                                        

   13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis
      Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.   
   14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis

      Manjemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan                         
   15) Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
                           Halaman 3 dari 5                            

   16) Peraturan-Peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)

   17) Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)                             
   18) Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung SNI
      1726:2019                                                        

   19) Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SNI 2847:2019
   20) Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 1729:2020

   21) Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung SNI 1727:2020
   22) Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

      No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan
      Gedung.                                                          

   23) Algemenee Voorwarden (AV)                                       

1.2 DOKUMEN KONTRAK                                                    

   1) Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :

      a. Surat Perjanjian Pekerjaan                                    
      b. Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran                 

      c. Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan                               
      d. Spesifikasi Teknis                                            

      e. Addendum Kontrak                                              

   2) Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, Spesifikasi Teknis dan dokumen kontrak lainnya yang
      berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara Spesifikasi Teknis dan gambar-gambar
      pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk

      memberitahukan/melaporkannya kepada Direksi/ Konsultan Pengawas Lapangan.

      a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
      b. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali

         bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan
         ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas

         lebih dahulu.                                                 
      c. Bila terdapat perbedaan antara Spesifikasi Teknis dan gambar, maka spekteknis yang diikuti kecuali

         bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan
         konstruksi, harus mendapatkan keputusan dari Direksi/Konsultan Pengawas.

      d. Spesifikasi Teknis dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang
         Spesifikasi Teknis tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.

      e. Yang dimaksud dengan Spesifikasi Teknis dan gambar di atas adalah Spesifikasi Teknis dan gambar
         setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

   3) Bila akibat kekurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanan pekerjaan, terjadi ketidak

      sempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan
      pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya
                           Halaman 4 dari 5                            

      kembali setelah memperoleh keputusan Direksi/Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-

      pihak lain.                                                      

                        1. LINGKUP PEKERJAAN                           
2.1 KETERANGAN UMUM                                                    
   1) Pekerjaan ini adalah meliputi Pembangunan Gedung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe

      Madya Pabean C Labuan Bajo di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
      Nusa Tenggara Timur, tersebut secara umum meliputi pekerjaan standar maupun non standar.

   2) Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan dari persiapan sampai dengan
      pembersihan halaman, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup :

      a. Pekerjaan Persiapan                                           

      b. Pekerjaan Tanah                                               
      c. Pekerjaan Pondasi                                             

      d. Pekerjaan Struktur                                            
      e. Pekerjaan Arsitektur                                          

      f. Pekerjaan Atap                                                
      g. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing                     

      h. Pekerjaan Penataan Halaman                                    
      i. Pekerjaan K3                                                  
      j. Pekerjaan lain sesuai Gambar Kerja dan pekerjaan yang jelas – jelas terkait dengan penyelesaian

         pekerjaan tersebut di atas                                    

2.2 SARANA DAN CARA KERJA                                              

   1) Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjauan tempat pekerjaan, melakukan
      pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk

      penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.                        
   2) Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis

      pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak
      terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin

      dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.               
   3) Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja, peralatan dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air,

      timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan
      perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.                       
   4) Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan

      kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik,
      urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

   5) Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi
      dilaksanakan.                                                    

   6) Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan dari Direksi/ Konsultan Pengawas sebelum elemen
      konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.                       
                           Halaman 5 dari 5                            

   7) Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai

      pelaksanaan yang terdiri atas :                                  

      a. Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
      b. Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.

   8) Penyelesaian yang dimaksud pada ayat b harus diartikan telah memperoleh persetujuan Konsultan

      Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.            
   9) Gambar sesuai pelaksanaan dan buku penggunaan dan pemeliharaan bangunan merupakan bagian

      pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu, kekurangan dalam hal ini berakibat
      penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat dilakukan.               
   10) Pembenahan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :

      a. Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami

         kerusakan atau dijumpai kekurangsempurnaan pelaksanaan.       
      b. Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan pokoknya yang

         mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya jalan, halaman, dan lain sebagainya).

   11) Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk
      bouwkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan

      kembali pada tahap selanjutnya.                                  
   12) Didalam setiap melaksanakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan kontraktor lain, dan setiap keputusan

      di lapangan harus didasari pada kesepakatan Direksi/ Konsultan Pengawas.
   13) Dalam proses konstruksi, kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Edaran Nomor

      86/SE/DC/2016                                                    
   14) Dalam proses konstruksi kontraktor harus memakai peralatan yang telah lulus uji emisi (jika menggunakan

      genset), memasang KWh meter pada panel induk dan panel distribusi

                                      Jakarta,  Desember 2023          

                                      Pejabat Pembuat Komitmen,        

                                      TTD                              

                                      Basar Oli Hakim