Penyusunan Pedoman Sinergitas Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Layanan Kedaruratan 112 (Emergency Single Number)

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                             

    PENYUSUNAN  PEDOMAN  SINERGITAS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH           
           DALAM  PELAKSANAAN LAYANAN KEDARURATAN  112                  

1  Maksud dan tujuan :     Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun sebuah
   pekerjaan          pedoman nasional yang komprehensif sebagai acuan operasional
                      dalam memperkuat sinergitas dan tata kelola antara pemerintah
                      pusat dan daerah dalam pelaksanaan layanan kedaruratan 112,
                      serta integrasinya dengan Pusat Pengendalian Operasi
                      (Pusdalops) daerah. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin
                      penyelenggaraan layanan kedaruratan yang terpadu, efisien, dan
                      adaptif terhadap berbagai jenis kedaruratan baik bencana
                      maupun non-bencana.                               
                           Adapun tujuannya dari Penyusunan Pedoman ini 
                      mencakup:                                         
                           1. Membangun kerangka tata kelola yang jelas antara
                              pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
                              pelaksanaan layanan 112, termasuk dalam hal
                              pembinaan, koordinasi, pelaporan, dan evaluasi.
                           2. Menetapkan posisi strategis Sekretaris Daerah
                              (Sekda) sebagai koordinator utama (leading sector)
                              dalam penyelenggaraan layanan kedaruratan di
                              daerah, untuk menjamin keselarasan lintas perangkat
                              daerah dan sektor.                        
                           3. Memastikan integrasi layanan 112 dengan sistem
                              Pusdalops yang dibangun melalui program IDRIP dan
                              inisiatif lainnya, sehingga tercipta satu sistem layanan
                              darurat daerah yang komprehensif.         
                           4. Mendorong standar operasional bersama dalam

                              pengelolaan informasi, eskalasi kasus, komunikasi
                              darurat, dan respons cepat terhadap kejadian darurat
                              melalui call center 112.                  
                           5. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber
                              daya daerah dalam menyelenggarakan layanan
                              kedaruratan melalui panduan implementasi dan
                              pengembangan infrastruktur layanan.       

2  Sasaran pekerjaan : Pedoman ini disusun untuk memberi manfaat strategis dan
                      teknis kepada berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat
                      pusat maupun daerah, dengan rincian sebagai berikut:

                         a. Sasaran Langsung:                           
                           1) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi/ Kabupaten/ Kota,
                              sebagai koordinator utama tata kelola layanan
                              kedaruratan di daerah.                    
                           2) Pemerintah Daerah (Pemda Provinsi dan Kabupaten/
                              Kota), khususnya perangkat daerah yang terkait
                              langsung dalam layanan darurat: BPBD, Dinas
                              Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas
                              Kominfo, dan Dinas Pemadam Kebakaran.     
                           3) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan 
                              Bencana (Pusdalops), sebagai simpul koordinasi dan
                              pusat kendali informasi kedaruratan yang akan
                              dikelola di bawah Sekda.                  
                           4) Operator dan manajemen layanan panggilan darurat
                              112, agar memiliki acuan teknis dalam respons,
                              pelaporan, serta integrasi sistem informasi.
                           5) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,
                              sebagai instansi pembina umum yang memiliki
                              kewenangan penguatan kapasitas layanan dasar di
                              bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan
                              masyarakat.                               
                           6) BNPB dan BPBD, untuk menjamin harmonisasi 
                              pembangunan Pusdalops dengan layanan      
                              kedaruratan lintas sektor.                
                         b. Sasaran Tidak Langsung:                     
                           1) Masyarakat umum sebagai pengguna akhir layanan
                              112.                                      
                           2) Instansi vertikal (TNI, Polri, Basarnas) yang menjadi
                              bagian dari sistem respons kedaruratan.   
                           3) Lembaga mitra swasta dan penyedia teknologi
                              informasi kedaruratan                     

3  Referensi hukum :       a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
                              Telekomunikasi                            
                           b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang   
                              Pemerintahan Daerah;                      
                           c) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang
                              Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik   
                           d) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang
                              Standar Pelayanan Minimal                 
                           e) Peraturan Presiden No 114 Tahun 2021 tentang
                              Kementerian Dalam Negeri:                 
                           f) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
                              tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
                              dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
                              Negeri dan Pemerintah Daerah;             
                           g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018
                              tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
                              Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/
                              Kota;                                     
                           h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018
                              tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
                              Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
                              Kabupaten/Kota                            
                           i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021
                              tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
                           j) Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika No. 1
                              Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jasa   
                              Telekomunikasi                            
                           k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
                              2022 tentang Tata Kelola Pemerintahan Umum;
                           l) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2025
                              tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
                              Negeri.                                   

4  Ruang lingkup   :     1. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data Awal   
                           a) Pembentukan tim pelaksana kegiatan penyusunan
                              pedoman                                   
                           b) Kick-off meeting internal Ditjen Bina Adwil serta
                              penyusunan rencana kerja rinci dan pemetaan isu
                           c) Identifikasi awal dokumen-dokumen regulasi,
                              laporan, dan referensi yang relevan       
                           d) Penyusunan kerangka metodologi penyusunan 
                              pedoman.                                  
                           e) Penentuan wilayah pengambilan data pada Prov Jawa
                              Barat, Prov Bali dan Prov Nusa Tenggara Timur
                           f) Identifikasi peraturan perundangan terkait layanan
                              kedaruratan 112, tata kelola pusat-daerah, dan
                              kewenangan Sekda.                         
                           g) Inventarisasi praktik layanan kedaruratan 112 yang
                              telah berjalan di daerah, termasuk integrasinya

                              dengan command center dan Pusdalops (khususnya
                              yang dinisiasi melalui IDRIP)             
                           h) Pemotretan isu strategis dan hambatan koordinasi
                              pusat–daerah, baik teknis maupun kelembagaan
                              melalui peran Sekda sebagai leading sector dan
                              penempatan Pusdalops di bawah Sekda.      
                           i) Analisis sinergitas pusat dan daerah dalam
                              penyelenggaraan layanan kedaruratan 112.  
                           j) Kajian integrasi Pusdalops dengan layanan 
                              kedaruratan 112 dan hubungannya dengan IDRIP.
                           k) Perumusan peran dan tanggung jawab Sekda sebagai
                              leading sector pengelola layanan kedaruratan di
                              daerah.                                   

                         2. Tahap Pengumpulan Data Primer dan sekunder  
                           a) Konsultasi dengan unit-unit teknis di lingkungan
                              Kementerian Dalam Negeri.                 
                           b) Kunjungan lapangan dan pengambilan data primer
                              dan sekunder pada pada 3 (tiga) wilayah   
                              representatif, yang mencakup i) Provinsi Jawa , ii)
                              Provinsi Bali, iii) Provinsi Nusa Tenggara Timur,
                              dengan beberapa focus :                   
                                      i. Studi lapangan terhadap kesiapan
                                        kelembagaan, infrastruktur, dan SDM
                                        di daerah.                      
                                     ii. Identifikasi praktik baik (best
                                        practices) maupun kendala daerah
                                        dalam implementasi layanan 112. 
                                     iii. identifikasi model tata kelola dengan
                                        Sekda sebagai pengendali layanan
                                        darurat, termasuk posisi Pusdalops di
                                        bawah koordinasi Sekda.         
                           c) Pembahasan internal tim teknis, validasi antar ahli,
                              penyelarasan substansi, serta konsolidasi hasil kajian
                              lapangan dan masukan stakeholder          

                         3. Tahap Analisis dan Perumusan Substansi Pedoman
                           a) Merumuskan prinsip-prinsip sinergitas pusat dan
                              daerah dalam layanan 112.                 
                           b) Menyusun tata kelola hubungan pusat–daerah
                              dengan pola pembinaan, supervisi, dan penguatan
                              kapasitas.                                
                           c) Menetapkan peran daerah melalui Sekda sebagai
                              pengendali Pusdalops dan integrator layanan
                              kedaruratan lintas OPD.                   
                           d) Menyelaraskan peran pusat (Kemendagri, BNPB, dan
                              K/L terkait) dalam fasilitasi, regulasi, serta monitoring
                              evaluasi.                                 
                           e) Mengintegrasikan pedoman dengan kerangka  
                              pembangunan Pusdalops melalui program IDRIP.
                         4. Tahap Pembahasan Draf Pedoman (Rapat Fullday)
                           a) Pembahasan draf pedoman secara partisipatif dengan
                              melibatkan Internal Kementerian Dalam Negeri,
                              Kementerian/ Lembaga terkait, perwakilan  

                              Pemerintah daerah (secara daring), dan pemangku
                              kepentingan strategis serta perwakilan personil
                              tenaga ahli pihak ketiga, dengan jumlah peserta
                              sebanyak 40 orang, bertempat di ruang meeting pada
                              hotel di Jakarta dengan spesifikasi minimal bintang 3
                              melalui mekanisme rapat fullday.          
                           b) Menyepakati penguatan peran Sekda dan integrasi
                              layanan kedaduratan melalui layanan 112.  
                         5. Tahap Finalisasi Pedoman dan Penyerahan laporan
                           a) Penyempurnaan draf pedoman berdasarkan hasil
                              masukin rapat dan uji petik daerah.       
                           b) Penyusunan naskah pedoman yang aplikatif dan
                              dapat digunakan sebagai acuan oleh daerah.
                           c) Penyerahan dokumen akhir berupa pedoman,  
                              laporan pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi
                              teknis terkait tata kelola layanan kedaruratan 112.