Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun Anggaran 2025

URAIAN SINGKAT                                  
                                                                          
 PENGADAAN  PEKERJAAN  KONSTRUKSI PEMBANGUNAN   LANJUTAN  GEDUNG          
            KANTOR PELAYANAN  PAJAK PRATAMA  SUMEDANG                     
                       TAHUN ANGGARAN  2025                               
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
    PA/KPA : KEPALA KANTOR PELAYANAN  PAJAK PRATAMA  SUMEDANG             
                                                                          
                      KEMENTERIAN  KEUANGAN                               
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
 SATKER/SKPD        : KANTOR     PELAYANAN    PAJAK    PRATAMA            
                                                                          
                      SUMEDANG                                            
                                                                          
 PPK                : PEJABAT  PEMBUAT  KOMITMEN   PADA  KANTOR           
                                                                          
                      PELAYANAN  PAJAK PRATAMA  SUMEDANG                  
                                                                          
 PEKERJAAN          : PENGADAAN       PEKERJAAN      KONSTRUKSI           
                                                                          
                      PEMBANGUNAN    LANJUTAN   GEDUNG   KANTOR           
                      PELAYANAN  PAJAK PRATAMA  SUMEDANG  TAHUN           
                                                                          
                      ANGGARAN  2025                                      
                          URAIAN SINGKAT                                  
                                                                          
        PENGADAAN  PEKERJAAN KONSTRUKSI  PEMBANGUNAN   LANJUTAN           
        GEDUNG  KANTOR PELAYANAN  PAJAK PRATAMA  SUMEDANG                 
                                                                          
                         TAHUN  ANGGARAN  2025                            
                                                                          
1   LATAR BELAKANG      Dalam rangka peningkatan kinerja dan pemenuhan kenyamanan
                     bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu ditunjang
                     dengan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah gedung
                     kantor bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
                        Gedung kantor pelayanan pajak merupakan kebutuhan pokok
                     dan fasilitas utama yang harus dipenuhi karena berfungsi sebagai
                     tempat pelaksanaan tugas bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak
                     sehingga memerlukan upaya untuk penyelesaian pembangunan
                     gedung kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan belum
                     selesai karena terjadi pemutusan kontrak. Progres yang dicapai
                                                                          
                     pada tahun 2024 adalah sebesar 85,393%.              
                        Lokasi pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
                     Sumedang berada di Jalan Mayor Abdurrahman No. 221, Kotakaler,
                     Sumedang Utara, Sumedang.                            
                        Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan
                     dukungan manajemen terhadap penyediaan fasilitas berupa gedung
                     kantor untuk menunjang kinerja pegawai DJP di kota Sumedang.
                     Dengan output kegiatan ini antara lain terdiri dari bangunan gedung
                     kantor baru dengan luas yang memadai untuk menunjang kinerja
                     bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
                        Tender Penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan untuk
                     penetapan Pelaksana Pekerjaan Fisik lanjutan sehingga tercapai
                     tujuan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
                     Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama
                     Sumedang Tahun Anggaran 2025.                        
                                                                          
2   MAKSUD DAN       A. Maksud                                            
    TUJUAN              Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia
                        Pekerjaan Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria,
                        keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
                        diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan
                        konstruksi.                                       
                                                                          
                                                                          
                     B. Tujuan                                            
                        Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan
                        Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik
                                                                          
                        untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi
                        teknis ini.                                       
                                                                          
                                                                          
3   TARGET/SASARAN   Target/Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pelaksanaan
                     pengadaan pekerjaan konstruksi lanjutan ini adalah diperolehnya
                     penyedia pekerjaan konstruksi yang baik dan berkualitas yang dapat
                     mewujudkan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang
                     Tahun Anggaran 2025.                                 
4   NAMA ORGANISASI  Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan
                                                                          
    PENGGUNA  JASA   Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung
    DAN KEGIATAN     Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun Anggaran 2025
                     ini adalah:                                          
                     a) K/L/PD    : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
                                                                          
                                                                          
                     b) Satker/SKPD : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang
                                                                          
                     c) PPK       : Pejabat Pembuat Komitmen              
                                                                          
                                                                          
                     d) UKPBJ/ULP : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa      
                                   Kementerian Keuangan                   
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
5   LOKASI           Jalan Mayor Abdurahman No. 221, Kotakaler, Sumedang Utara,
    PEKERJAAN        Sumedang                                             
                                                                          
6   SUMBER DANA      a. Sumber dana kegiatan ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan
    DAN PERKIRAAN                                                         
                       Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2025
    BIAYA                                                                 
                       Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.           
                     b. Total perkiraan biaya (pagu) yang dibutuhkan adalah maksimal
                       sebesar Rp4.504.798.000,00 (Empat milyar lima ratus empat juta
                       tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN.
7   STANDAR                                                               
                      1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
    TEKNIS/REFERENSI                                                      
                      2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
                        Gedung;                                           
                      3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
                        Perubahan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang  
                        Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
                        tentang Jasa Konstruksi;                          
                                                                          
                      4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan
                        Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
                        Bangunan Gedung;                                  
                      5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun  2011 tentang  
                        Pembangunan Bangunan Gedung Negara;               
                                                                          
                      6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                        Nomor  22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan 
                        Gedung Negara;                                    
                      7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                        Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
                                                                          
                        Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
                        Perumahan Rakyat;                                 
                      8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                        Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
                        Keselamatan Konstruksi;                           
                      9. Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 334/KMK.01/2021
                        tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
                        Kementerian Keuangan;                             
                      10. Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 453/KMK.01/2020
                        tentang Pedoman Pelaksanaan Activity Based Workplace di
                        Lingkungan Kementerian Keuangan;                  
                                                                          
                      11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor
                        30/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya
                        Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
                        Rakyat;                                           
                                                                          
                      12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2021
                        tentang Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak;
                      13. Peraturan dan standar-standar teknis seperti: PBI, SNI, SKBI,
                        dan SKSNI yang masih berlaku.                     
                                                                          
                                                                          
8   WAKTU            1. Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
    PELAKSANAAN                                                           
                       Pembangunan  Lanjutan Gedung Kantor Pelayanan Pajak
                       Pratama Sumedang Tahun Anggaran 2025 adalah diperkirakan
                       selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak
                       ditandatanganinya SPMK oleh kedua belah pihak;     
                     2. Jangka waktu masa Pemeliharaan Konstruksi adalah selama 180
                       (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama
                       pekerjaan konstruksi fisik (Provisional Hand Over/PHO).