| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0031950884801000 | Rp 257,964,000 | 84.33 | - | |
| 0028629640807000 | Rp 260,272,800 | 90.5 | - | |
| 0032170243805000 | Rp 274,441,950 | 83.5 | - | |
| 0017677824429000 | - | - | Tidak masuk daftar pendek skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas | |
| 0425735651831000 | - | - | - | |
| 0845313600805000 | - | - | Tidak masuk daftar pendek | |
| 0750979155805000 | - | - | - | |
| 0856741509822000 | - | 4 | 1. Tidak Melampirkan Pengalaman pada Folder Pengalaman 2. Proposal Teknis tidak lengkap sehingga pokja tidak dapat melakukan penilaian secara menyeluruh 3. Tidak melampirkan dokumen tenaga ahli | |
| 0812236297805000 | - | - | - | |
| 0032785768722000 | - | - | Tidak masuk daftar pendek | |
| 0030515597801000 | - | - | - | |
| 0026430330804000 | - | - | - | |
CV Ruang Urban | 09*7**4****29**0 | - | - | - |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - |
| 0028467165803000 | - | - | - | |
| 0024633091801000 | - | - | - | |
| 0720544253805000 | - | - | - | |
| 0031259435609000 | - | - | - | |
| 0020561296801000 | - | - | - | |
PT Tujuh Puluh Kendali | 06*0**3****71**0 | - | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2024
1. Uraian Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan
Pendahuluan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan
bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
arsitektur di Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap pelaksanaan
konstruksi fisik yang dibiayai oleh negara yang dilakukan oleh
kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di
lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan
dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat
berlangsung operasional efektif. Pelaksanaan pengawasan
lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang
kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan
tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan
kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas bertujuan secara
umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan
waktu kegiatan pelaksanaan.
Pemberi jasa pengawasaan untuk bangunan gedung negara
perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu
menghasilkan karya pengawasan teknis bangunan yang memadai
dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku
profesional.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengawasan
dalam rangka mendukung program pembangunan Gedung Kantor
KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare maka diperlukan
pengawasan teknis untuk mengawasi pelaksanaan konstruksi fisik
tersebut, pelaksanaannya akan dilakukan oleh Penyedia Jasa
Konsultansi Pengawasan Konstruksi.
2. Latar Belakang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Parepare memiliki wilayah pengawasan yang
sangat luas, yaitu meliputi 12 kabupaten/kota yang tersebar di
Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
mengoptimalkan penerimaan dari sektor Bea Masuk, Bea Keluar,
PDRI dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Parepare memiliki potensi penerimaan yang
tinggi mengingat terdapat Kawasan Industri Hasil Tembakau dan
dua Kawasan Berikat.
Sesuai dengan kajian awal yang telah dilakukan, potensi
penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar serta Cukai pada TA 2022
adalah sebesar Rp 50 Miliar. Dengan dibangunnya KPPBC TMP C
Parepare, maka diperkirakan potensi perpajakan bisa ditingkatkan
sebesar 10% karena akan dibangun klinik ekspor, klinik impor, dan
klinik cukai, sehingga akan memudahkan pengguna jasa untuk
berkonsultasi mengenai peraturan dan teknis impor, ekspor maupun
cukai.
Selain dari sisi penerimaan, dari sisi Barang Milik Negara
(BMN) perlu ditingkatkan keamanannya mengingat saat ini Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Parepare tidak memiliki ruangan khusus penyimpanan Barang Milik
Negara salah satunya ruang penyimpanan persediaan pita cukai.
Kondisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Parepare saat ini belum memiliki Ruang Aula,
Ruang Rapat, Ruang Penyimpanan Pita Cukai, Ruang
Penyimpanan Senjata, Ruang Penyimpanan Persediaan (ATK dll),
Ruang Loker Pegawai, Toilet yang hanya 2 untuk Seluruh Pegawai
dan Pengguna Jasa, Ruang Khusus Interaksi Pegawai, Ruang
Tamu, Ruang Sekretaris, Ruang Arsip, Ruang Server, Ruang Klinik
Pemeriksaan, Ruang Olahraga/Gym, Ruang PKD dan Mushollah.
Mengingat kondisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe
Madya Pabean C Parepare saat ini sangat tidak representative,
dengan luas gedung/bangunan 305 m2 yang digunakan untuk 52
pegawai. Saat ini luas ruang kerja pegawai sebesar 168 m2
sedangkan luas ruang kerja idealnya adalah 382 m2 sehingga
sangat jauh dari SBSK yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hal tersebut, KPPBC TMP C Parepare telah
memiliki aset tanah kosong seluas 2.000 m2 yang siap bangun.
Sehingga sangat diperlukan untuk diajukan Pembangunan Gedung
KPPBC TMP C Parepare yang baru di tanah eksisting yang masih
kosong Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan
perencanaan untuk Gedung KPPBC TMP C Parepare.
Untuk mendukung program dimaksud dan pembangunan
Gedung KPPBC TMP C Parepare yang baru diperlukan penyedia
jasa konsultansi pengawas yang pengadaannya dilakukan melalui
proses seleksi jasa konsultansi badan usaha untuk Pengawasan
Pembangunan Gedung KPPBC TMP C Parepare Tahun Anggaran
2024.
3. Maksud dan Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi
Tujuan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung KPPBC Tipe Madya
Pabean C Parepare Tahun Anggaran 2024 yang berisi masukan,
kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan
serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan
mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesainya masa
pemeliharaan ,
3.1. Maksud
Maksud kegiatan adalah mendapatkan penyedia jasa
Konsultan Pengawas melalui mekanisme Pengadaan Jasa
Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung KPPBC Tipe
Madya Pabean C Parepare Tahun Anggaran 2024 untuk ;
a. Mengontrol proses pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana
konstruksi agar proses Pembangunan Gedung KPPBC Tipe
Madya Pabean C Parepare Tahun Anggaran 2024 dapat
berjalan lancar sesuai dengan hasil keluaran dari Konsultan
Perencana dengan mengutamakan keunggulan mutu,
ketepatan waktu dan kesesuaian biaya;
b. Mengontrol proses pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana
konstruksi agar sesuai dengan mutu, biaya dan waktu.
3.2. Tujuan
a. Memilih penyedia yang mampu menginisiasi dan
mengasistensi Pembangunan Gedung KPPBC Tipe Madya
Pabean C Parepare Tahun Anggaran 2024 sekaligus
mengawasi pelaksanaan pembangunannya;
b. Memilih penyedia yang akan bekerja sesuai dengan jadwal
proyek yang direncanakan;
c. Mendapatkan penyedia yang mampu dan berkualitas
dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang
lingkup pekerjaan;
d. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas
dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk
menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.
4. Sasaran 4.1. Mendapatkan penyedia jasa konsultansi pengawasan terbaik
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam bidang jasa
pengawasan konstruksi pada pekerjaan pembangunan
Gedung KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare Tahun
Anggaran 2024;
4.2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi
Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung KPPBC
Tipe Madya Pabean C Parepare Tahun Anggaran 2024;
4.3. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung KPPBC
Tipe Madya Pabean C Parepare Tahun Anggaran 2024 yang
tepat waktu dan tepat mutu;
4.4. Terarahnya pelaksanaan program Pembangunan Gedung
KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare Tahun Anggaran
2024.
5. Lokasi Pekerjaan Jl. Mangga Tengah dan Jl. Abdul Rasyid, Kelurahan Labukkang,
Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
6. Sumber 6.1. Sumber dana
Pendanaan dan Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan konsultan Pengawas
Perkiraan Biaya konstruksi dibebankan pada DIPA KPPBC TIPE MADYA
PABEAN C PAREPARE
6.2. Biaya Pengawasan
a. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan
Rp274.690.723,00 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta
Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua
Puluh Tiga Rupiah) termasuk PPN 11% dan mengikuti
pedoman dalam :
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2018 Tanggal 14 September 2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada
Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi; dan
- Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 yang
diterbitkan oleh INKINDO.
b. Biaya pekerjaan Konsultan Pengawas Konstruksi dan tata
cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui
tahapan proses pengadaan Konsultansi Pengawas
Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
i. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
ii. Materi dan penggandaan laporan;
iii. Pembelian bahan dan ATK;
iv. Pembelian dan atau sewa peralatan;
v. Biaya komunikasi;
vi. Penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
vii. Penyiapan dokumen pendaftaran;
viii. Asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance);
ix. Pajak dan iuran daerah lainnya;
x. Biaya lainnya.
c. Pembayaran biaya konsultan pengawas konstruksi di
didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan
pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Pembayaran biaya
pengawasan konstruksi dilakukan sebagai berikut :
i. Pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi
fisik sampai dengan Serah Terima Pertama (Provisional
Hand Over) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar
90% (Sembilan puluh per seratus); dan
ii. Pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai
dengan Serah Terima Akhir (Final Hand Over) pekerjaan
konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).
Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat
Perjanjian yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan
Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
Pembangunan Gedung KPPBC Tipe Madya Pabean C
Parepare Tahun Anggaran 2024.
7. Nama Organisasi 7.1. Satker : KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare
Pengguna Jasa 7.2. PPK : Firman
dan Kegiatan 7.3. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK
sebagai penanggungjawab akan membentuk Tim Teknis/Tim
Pendukung / Tim Pengelola Kegiatan Proyek
8. Data Dasar Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa untuk melakukan
kegiatan pengawasan, dapat disampaikan data sebagai berikut :
a. Pembangunan akan dilakukan di areal lahan kosong yang
masih terdapat beberapa bekas bangunan di atasnya,
beberapa pohon dan Semak belukar dengan luas lahan
sekitar 2000m2;
b. Disamping lokasi yang akan dibangun terdapat bekas
bangunan seperti dinding dan pondasi yang sudah hampir
roboh;| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 3 January 2020 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Universitas Politeknik Negri Ujungpandang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 1,060,000,000 |
| 24 May 2022 | Supervisi Pembangunan Rest Area Jeneponto Tahap II | Provinsi Sulawesi Selatan | Rp 607,006,000 |
| 23 February 2023 | Supervisi Rehabilitasi Dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 3 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 606,600,000 |
| 2 March 2023 | Supervisi Penataan Kawasan Rumah Adat Attakae, Kabupaten Wajo | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 500,000,000 |
| 17 May 2019 | 004. Manajemen Konstruksi Pembangunan Rusun Ponpes Nurul Jadid Bua Kab Luwu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 474,000,000 |
| 3 May 2020 | Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Dan Pematangan Lahan Serta Saluran Beton | Kementerian Ketenagakerjaan | Rp 412,500,000 |
| 14 March 2024 | Pengawasan Gedung Laboratorium Dan Perpustakaan Makn Bolmong | Kementerian Agama | Rp 307,336,000 |
| 9 November 2017 | Perencanaan Jembatan Asmiro Cs | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara | Rp 300,729,000 |
| 29 July 2025 | Supervisi Fungsionalisasi Islamic Center Mahalona | Kementerian Transmigrasi | Rp 272,800,000 |
| 13 May 2019 | Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor | Badan Pusat Statistik | Rp 244,420,000 |