Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah Djbc Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                         

                       KPA : ERWIN SITUMORANG                          

              KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                  
                 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                     
             KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA                 

 SATUAN KERJA    :  KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA          
 NAMA PPK        :  AFIF ROCHIMI CHALIMI                               
 NAMA PEKERJAAN  :  PENGADAAN  PEKERJAAN   PELAKSANA  KONSTRUKSI       
                    RENOVASI MESS  KANTOR WILAYAH  DJBC SULAWESI       
                    BAGIAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024                   

                       TAHUN ANGGARAN  2024                            
                              - 2 -                                    

                   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                          
                PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI                         
                         RENOVASI MESS                                 
                      TAHUN ANGGARAN 2024                              

                        Uraian Pendahuluan                             

   Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga
mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat
sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur
di Indonesia.                                                          

   Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya
dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
dalam melaksanakan pembangunan gedung negara yaitu Renovasi Mess Kantor Wilayah
DJBC Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran 2024 perlu diarahkan secara baik dan
menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai dan layak
diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional berpedoman pada Detail
Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil

konsultan perencana.                                                   
   Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi perlu disiapkan
secara matang sehingga memang mampu mendorong terwujudnya bangunan gedung negara
khususnya Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran
2024.                                                                  

1. Latar Belakang  Mess adalah akomodasi yang dibangun dan disediakan sebagai
                tempat tinggal bagi Pejabat atau Pegawai untuk tinggal selama

                menjalankan tugas di suatu kantor yang bukan merupakan homebase
                atau kampung halamannya. Sehingga mess merupakan hal yang
                sangat penting yang harus dipunyai oleh kantor dalam menunjang
                kegiatan organisasi terutama memberi kenyamanan bagi Pejabat atau
                Pegawai. Dengan harapan bagi Pejabat atau Pegawai yang 
                dipindahtugaskan ke suatu kantor di daerah manapun tidak harus
                berpikir lagi untuk mencari tempat tinggal juga untuk menghilangkan
                pengeluaran biaya kost maupun kontrak rumah.           
                   Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara sudah mempunyai Aset

                berupa rumah dinas untuk ditempati untuk Kepala Kantor dan
                beberapa Pejabat. Namun belum menyediakan tempat tinggal bagi
                Pejabat lainnya dan Pegawai Pelaksana. Saat ini Kantor Wilayah DJBC
                Sulawesi Bagian Utara mempunyai satu aset berupa bangunan dengan
                kondisi bangunan laik.                                 
                   Saat ini, kondisi tanah dan bangunan yang beralamatkan di Jl.
                Bethesda Nomor 24, Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota
                Manado, Provinsi Sulawesi Utara terdapat bangunan eksisting bekas

                gedung perkantoran. Dengan luasan tanah 1229 m² dan berada pada
                posisi yang strategis sehingga sangat menguntungkan untuk dibangun
                ulang dan difungsikan sebagai mess bagi Pejabat atau Pegawai.
                Karena kebutuhan sarana dan prasarana berupa mess yang mendesak
                bagi Pejabat dan Pegawai maka tidak berlebihan jika menjadi prioritas
                utama untuk segera direalisasikan.                     
                              - 3 -                                    

                   Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya renovasi mess ini
                dapat memfasilitasi kepada sebagian Pejabat atau Pegawai untuk

                menempatinya sehingga tidak diperlukan lagi pengeluaran untuk biaya
                kost maupun kontrak tempat tinggal, dengan standar kenyamanan dan
                keamanan yang baik.                                    
                     Untuk merealisasikan renovasi mess tersebut diperlukan
                penyedia jasa pelaksana konstruksi yang pengadaannya dilakukan
                melalui proses tender untuk Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC
                Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran 2024.             
2. Maksud dan   Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Penyedia

  Tujuan        Pekerjaan Konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
                Bagian Utara Tahun Anggaran 2024, yang berisi masukan, kriteria,
                keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
                diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai dari tahap
                pelaksanaan sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.
                2.1. Maksud                                            
                   Maksud kegiatan adalah melaksanakan Pengadaan Pekerjaan
                   Konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian
                   Utara Tahun Anggaran 2024.                          

                2.2. Tujuan                                            
                   a. Memilih Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu 
                     melaksanakan Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
                     Bagian Utara Tahun Anggaran 2024;                 
                   b. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu dan
                     berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan
                     dalam ruang lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan
                     jadwal proyek yang telah direncanakan;            

                   c. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dapat
                     bekerja secara profesional yang berpedoman pada Detail
                     Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
                     yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana dengan
                     baik;                                             
                   d. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan
                     Konstruksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
                     dengan baik dan professional untuk menghasilkan keluaran
                     yang memenuhi standar bangunan gedung negara yang telah

                     ditetapkan.                                       
3. Sasaran      3.1. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan
                    Konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
                    Bagian Utara Tahun Anggaran 2024.                  
                3.2. Penyelesaian pekerjaan Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC
                    Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran 2024.         
                3.3. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;
                3.4. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Detail

                    Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
                    yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana (termasuk
                    spesifikasi teknis dan gambar).                    
4. Lokasi       Lokasi pekerjaan konstruksi di Manado, Sulawesi Utara. 
   Kegiatan                                                            
                              - 4 -                                    

                Objek pekerjaan adalah Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC
                Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran 2024, Direktorat Jenderal Bea

                dan Cukai yang berada di Manado – Provinsi Sulawesi Utara.

                Luas Tanah : 1229 m2                                   
                Luas Bangunan (2 Lantai) : 1229 m2                     

                Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran
                2024 akan menempati lahan dengan batas wilayah sebagai berikut :
                • Bagian utara berbatasan dengan bangunan rumah warga  

                • Bagian selatan berbatasan dengan Jl. Bethesda        
                • Bagian barat berbatasan dengan Mess TNI AURI         
                • Bagian timur berbatasan dengan Kantor BBD Prov. Sulut

                Lokasi perencanaan Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
                Bagian Utara Tahun Anggaran 2024.                      

                Foto kondisi lokasi pekerjaan                          
                              - 5 -                                    

5. Sumber       5.1. Sumber dana                                       
  Pendanaan dan     Sumber dana  dari keseluruhan pekerjaan konstruksi 

  Perkiraan Biaya   pembangunan gedung dibebankan pada APBN-DIPA       
                    Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara tahun anggaran
                    2024.                                              
                5.2. Biaya Pembangunan Konstruksi                      
                    Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp5.055.000.000 (Lima Miliar
                    Lima Puluh Lima Juta Rupiah) termasuk PPN 11% dan  
                    mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
                    Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan   
                    Gedung Negara.                                     
                5.3. Biaya pekerjaan konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC
                    Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran 2024 dan tata cara
                    pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan
                    proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai peraturan yang
                    berlaku.                                           
                5.4. Pembayaran biaya pekerjaan konstruksi didasarkan pada

                    prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik dilapangan dengan cara
                    angsuran /bertahap/termin.                         
                5.5. Pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sebagai
                    berikut:                                           
                     a. Uang Muka diberikan sebesar 20% (Dua Puluh per Seratus)
                        dari nilai Kontrak;                            
                     b. Pembayaran Termin I diberikan sebesar 20% (Dua Puluh
                        per Seratus) dari nilai Kontrak dikurangi cicilan uang muka

                        untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi sebesar 45%
                        (Empat Puluh Lima per Seratus);                
                     c. Pembayaran Termin II diberikan sebesar 20% (Dua Puluh
                        per Seratus) dari nilai Kontrak dikurangi cicilan uang muka
                        untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi sebesar 65%
                        (Enam Puluh Lima per Seratus);                 
                     d. Pembayaran Termin III diberikan sebesar 20% (Dua Puluh
                        per Seratus) dari nilai Kontrak dikurangi cicilan uang muka
                        untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi sebesar 85%

                        (Delapan Puluh Lima per Seratus);              
                     e. Pembayaran Termin IV diberikan sebesar 20% (Dua Puluh
                        per Seratus) dari nilai Kontrak dikurangi cicilan uang muka
                        untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi 100% (Seratus
                        per Seratus) setelah memberikan jaminan pemeliharaan.
                5.6. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian
                    yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia
                    Pekerjaan Konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC

                    Sulawesi Bagian Utara Tahun Anggaran 2024 .        
6. Pejabat      6.1 Satker : Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara 
  Pembuat          PPK    : Afif Rochimi Chalimi                       
  Komitmen (PPK) 6.2 Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai
                   penanggungjawab  akan membentuk Tim  Teknis/Tim     
                   Pendukung/Tim Pengelola Kegiatan Proyek             
7 Data Dasar    7.1 Sebagai bahan masukan bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi
                   dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, dapat disampaikan

                   data dasar sebagai berikut :                        
                              - 6 -                                    

                   7.1.1 Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian
                       Utara akan dilaksanakan diatas lahan seluas ± 1229 m2.

                   7.1.2 Mess yang akan dibangun merupakan bangunan 2 (dua)
                       lantai dengan luas 1229 m2.                     
                7.2 Dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, Penyedia Pekerjaan
                   Konstruksi mengacu pada hasil perencanaan.          
                7.3 Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus memeriksa      
                   validitas/kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
                   tugasnya. Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari
                   kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
                   Penyedia Pekerjaan Konstruksi.                      

                Untuk melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut:
                1. Detail Engineering Desain (DED);                    
                2. Rencana Kerja dan Syarat;                           
                3. Spesifikasi Teknis                                  
                4. Bill of Quantity;                                   
                5. Peta lokasi pekerjaan.                              
8 Standar Teknis/ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
  Referensi        Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

  Hukum            Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Nomor 4247) beserta perubahannya;                   
                2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
                   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
                   beserta perubahannya ;                              
                3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
                4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

                   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                   Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
                   Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
                   Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                   Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
                   Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Nomor 6626);                                        
                5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

                   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
                   Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                   2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
                6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
                   Bangunan Gedung Negara;                             
                7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                   Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
                   Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

                   Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
                   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                   
                8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
                   Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
                   Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
                   Nomor 9);                                           
                              - 7 -                                    

                9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

                   Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
                   1433);                                              
                10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
                   Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018
                   tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;     
                11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan  
                   Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

                   2021 Nomor 306);                                    
                12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen
                   Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
                   2021 Nomor 286);                                    
                13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                   Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi
                   Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi (Berita Negara Republik

                   Indonesia Tahun 2014 Nomor 1732);                   
                14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                   Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
                   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita
                   Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);    
                15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                   Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi
                   Kebiasaan Baru (New Normal) Dalam Penyelenggaraan Jasa
                   Konstruksi;                                         

                16. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                   Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
                   Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada
                   Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;
                17. Standar Teknis, Standar Profesi dan peraturan terkait lainnya yang
                   berlaku seperti SNI, SKBI dan SKSNI termasuk peraturan terkait
                   lainnya tentang pembangunan gedung negara.          
9 Waktu         9.1 Jangka waktu pelaksanaan konstruksi Renovasi Mess Kantor

  Pelaksanaan      Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara diperkirakan selama 180
                   (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
                   Mulai Kerja sebagaimana tercantum dalam SPMK;       
                9.2 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah
                   sejak tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai
                   dengan tanggal serah terima kedua pekerjaan / Final Hand Over
                   (FHO) dengan rincian sebagai berikut :              
                    9.2.1 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik 

                        Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai
                        rancangan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
                        kalender sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana 
                        tercantum dalam SPMK. Jika melebihi jangka waktu
                        tersebut maka Penyedia dianggap terlambat dan dikenakan
                        denda keterlambatan. Hal denda keterlambatan diatur
                        dalam kontrak.                                 
                              - 8 -                                    

                    9.2.2 Tahap Masa Pemeliharaan                      
                        Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan

                        puluh) hari kalender sejak serah terima pertama
                        (Provisional Hand Over / PHO). Penyedia wajib  
                        melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang
                        terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.       
10 Lingkup      10.1 Pekerjaan Konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC
   Kegiatan         Sulawesi Bagian Utara yang harus dilaksanakan oleh Penyedia
                    Pekerjaan Konstruksi meliputi:                     
                    10.1.1 Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima

                        pertama atau (Provisional Hand Over) pekerjaan; dan
                    10.1.2 Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai
                        dengan serah terima akhir atau (Final Hand Over)
                        pekerjaan.                                     
                10.2 Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
                    harus mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang berlaku
                    dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh
                    Kementerian Teknis terkait mapun peraturan, keputusan dan/atau
                    rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.       

                10.3 Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya
                    bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat pembuat
                    Komitmen.                                          
                10.4 Lingkup kegiatan pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi
                    fisik terdiri atas namun tidak terbatas pada :     
                    10.4.1 Pembangunan gedung.                         
                         Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian
                         Utara akan dilaksanakan diatas lahan seluas ± 1229 m2.

                         Bangunan Renovasi Mess yang akan dibangun     
                         merupakan bangunan 2 (dua) lantai dengan luas 1229
                         m2. Pekerjaan konstruksi fisik dilakukan sesuai dengan
                         spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan
                         dokumen lainnya sebagaimana dalam kontrak.    
                         Pembangunan gedung ini meliputi antara lain pekerjaan :
                        1. Pekerjaan Persiapan                         
                          1) Papan Nama Proyek;                        
                          2) Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank;  

                          3) Pembongkaran puing bangunan eksisting+    
                            Penebangan Pohon;                          
                          4) Pembersihan.                              
                        2. Pekerjaan Penerapan Sistem  Manajemen       
                          Keselamatan Konstruksi (SMKK) antara lain :  
                          1) Papan Informasi K3;                       
                          2) Topi Pelindung (Safety Helmet);           
                          3) Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);  

                          4) Sarung Tangan (Safety Gloves);            
                          5) Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);        
                          6) Rompi Keselamatan (Safety Vest);          
                          7) Ahli K3 Konstruksi;                       
                          8) Peralatan P3K;                            
                          9) Rambu peringatan;                         
                         10) Bendera K3.                               
                              - 9 -                                    

                        3. Pekerjaan Struktur                          
                          1) Pekerjaan lantai I                        

                             - Pek. Galian, Urugan Dan Pondasi Batu Kali
                             - Pek. Pasangan Dinding Dan Plesteran Dan Partisi
                             - Pekerjaan Beton                         
                             - Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi  
                             - Pekerjaan Plafond                       
                             - Pekerjaan Lantai                        
                             - Pekerjaan Instalasi Listrik             
                             - Pekerjaan Instalasi Air Bersih Dan Air Kotor
                             - Pekerjaan Pengecatan / Finishing        

                             - Pekerjaan Lain-Lain                     
                          2) Pekerjaan lantai II                       
                             - Pek. Pasangan Dinding Dan Partisi       
                             - Pekerjaan Beton                         
                             - Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi  
                             - Pekerjaan Atap                          
                             - Pekerjaan Plafond                       
                             - Pekerjaan Lantai                        

                             - Pekerjaan Instalasi Listrik             
                             - Pekerjaan Instalasi Air Bersih Dan Air Kotor
                             - Pekerjaan Pengecatan / Finishing        
                             - Pekerjaan Lain-Lain                     
                    10.4.2 Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk
                          pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan
                          maupun segi kebenarannya.                    
                    10.4.3 Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
                          pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal  

                          penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan
                          peralatan berat.                             
                    10.4.4 Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan
                          pedoman pelaksanaan.                         
                    10.4.5 Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga 
                          Teknis dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan     
                          Pekerjaan (PCM) dan telah Menyusun dan       
                          mempresentasikan dokumen Rencana  Mutu       

                          Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana      
                          Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM.  
                    10.4.6 Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu
                          secara keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang
                          dilakukan berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan 
                          Konstruksi (RMPK).                           
                    10.4.7 Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi
                          Penyedia Jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana

                          ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi
                          (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
                          SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.             
                    10.4.8 Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat
                          pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan
                          Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan Bangunan Gedung
                          (PBG).                                       
                             - 10 -                                    

                    10.4.9 Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk
                          pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.      

                    10.4.10 Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan
                          sesuai dengan pedoman pelaksanaan.           
                    10.4.11 Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik,
                          melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan
                          mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan  
                          pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan
                          surat-menyurat.                              
                    10.4.12 Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan   
                          pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang

                          selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui
                          oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia
                          jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh
                          penyedia jasa perencanaan konstruksi.        
                    10.4.13 Memberikan manual operasi dan pemeliharaan 
                          bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan  
                          pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan
                          dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem

                          pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa.    
                    10.4.14 Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang
                          terjadi dimasa pemeliharaan konstruksi.      
                    10.4.15 Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan
                          dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa
                          pengawasan teknis.                           
                    10.4.16 Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning
                          test).                                       
                    10.4.17 Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan

                          dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan
                          wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen
                          dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau
                          surat pernyataan TKDN.                       
                    dan berlaku untuk Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur,
                          Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan MEP, Pekerjaan Pagar
                          dan Halaman, dan lain-lain sesuai dokumen    
                          pelaksanaan.                                 

                10.5 Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan          
                     10.5.1 Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi
                          merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi
                          bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil    
                          pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima
                          pertama (Provisional Hand Over).             
                     10.5.2 Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut,
                          Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban   

                          memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi
                          selama masa konstruksi.                      
                     10.5.3 Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri
                          dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan
                          konstruksi yang dilampiri dengan berita acara
                          pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.
                             - 11 -                                    

11  Persyaratan 11.1 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha
    Kualifikasi     di bidang Jasa Konstruksi yang berlaku.            

    Penyedia    11.2 Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha
                    Kecil dengan sub bidang Klasifikasi Bangunan Gedung, dengan
                    Subklasifikasi Konstruksi Hunian BG001 berdasarkan KBLI
                    41011, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun
                    2021.                                              
                11.3 Keterangan Surat Domisili Perusahaan.             
                11.4 Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
                    Konfirmasi Status Wajib Pajak.                     
                11.5 Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan

                    Konstruksi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, baik
                    dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman
                    subkontrak dengan melampirkan:                     
                    11.5.1 Kontrak;                                    
                    11.5.2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;        
                    11.5.3 Faktur Pajak.                               
                11.6 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
                    perusahaan (apabila ada perubahan).                

                11.7 Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
                    menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak
                    dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
                    tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama
                    Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
                    dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur
                    Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
                    tanggungan Negara.                                 
                11.8 Perusahaan telah terdaftar sebagai Peserta Jamsostek dan/atau

                    BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dengan melampirkan
                    sertifikat keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan        
                11.9 Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).             
                11.10 Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
                    dikerjakan.                                        
12  Personel    12.1 Personel Manajerial                               
                    Penyedia pekerjaan konstruksi akan membentuk suatu 
                    organisasi kerja sesuai dengan personel yang disyaratkan di

                    dalam KAK ini, dengan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan
                    sebagai berikut :                                  

                 No Jabatan Dalam Sertifikat Pengalaman Jumlah Status  
                     Pekerjaan Kompetensi  Kerja  (orang) Pegawai      
                                 Kerja   Profesional                   
                                          Minimal                      
                                          (tahun)                      
                 1. Pelaksana  Pelaksana    2       1     Tetap        
                               Lapangan                                
                               Pekerjaan                               
                               Gedung                                  
                               Madya                                   
                               (SIP.01.002.5)                          
                               (Jenjang 5)                             
                             - 12 -                                    

                 2. Ahli K3    SKK Ahli     3       1   Tetap/Tidak    
                    Konstruksi Muda K3                    Tetap        
                               Konstruksi                              
                               (MPK.01.001.                            
                               7) (Jenjang 7)                          

                12.2 Sesuai dengan ketentuan, tenaga ahli harus memiliki sertifikat
                     tenaga ahli dari asosiasi yang masih berlaku, dilengkapi
                     dengan curriculum vitae, pengalaman dan referensi/surat
                     keterangan.                                       
                12.3 Memiliki KTP dan NPWP.                            
                12.4 Personil tenaga tetap perusahaan melampirkan bukti potong
                     pajak tahun terbaru Formulir 1721-A1/A2.          
                12.5 Pelaksana dan Ahli K3 Konstruksi adalah Tenaga Ahli yang

                     dapat diklarifikasi/dicek pada database LPJK atau aplikasi untuk
                     memastikan keabsahan sertifikat atau metode klarifikasi lainnya.
                12.6 Seluruh personel manajerial yang ditawarkan tidak wajib hadir
                     saat klarifikasi                                  
                12.7 Apabila dirasa perlu, maka personil pelaksana dan Ahli K3
                     Konstruksi dapat dihadirkan pada saat pembuktian kualifikasi.

13  Persyaratan 13.1 Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk
    Teknis          pelaksanaan pekerjaan, minimal:                    

                            Jenis   Jumlah                             
                     No.                   Kapasitas  Keterangan       
                           Peralatan (minimal)                         
                     1.  Excavator    1    Maksimal 68 Status Milik    
                                             HP      sendiri/sewa      
                                                     beli/sewa         
                     2.  Dump Truck   1    Minimal 3-4 Status Milik    
                                          M3 / Min 3900 sendiri/sewa   
                                             CC      beli/sewa         

                     3.  Jack Hammer  1    Minimal 45 Status Milik     
                                          Joule / 1400- sendiri/sewa   
                                           1600 Watt beli/sewa         

                     4.  Beton Molen/ 1    Minimal 350 Status Milik    
                         Concreate            Ltr    sendiri/sewa      
                         Mixer In site               beli/sewa         

                     5.  Concrete     1   Minimal 2 HP Status Milik    
                         Vibrator                    sendiri/sewa      
                                                     beli/sewa         
                     6.  Genset       1   Minimal 3000 Status Milik    
                                             Watt    sendiri/sewa      
                                                     beli/sewa         

                    Catatan :                                          

                    13.1.1 Peserta tender mengisi daftar peralatan utama yang akan
                         digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan     
                             - 13 -                                    

                         spesifikasinya meliputi jenis peralatan, kapasitas dan
                         jumlahnya.                                    

                    13.1.2 Daftar peralatan utama bukan sebagai pembatasan
                         kebutuhan riil peralatan di lapangan.         
                    13.1.3 Penyedia jasa harus memahami dan menyediakan
                         kebutuhan peralatan lainnya yang dibutuhkan agar
                         pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan lancar,
                         meski hal ini bukan sebagai unsur yang dinilai dalam
                         evaluasi teknis.                              
                Disampaikan pada saat pengajuan penawaran dan bukti    
                kepemilikan/perjanjian sewa alat ditunjukkan kembali pada saat

                sebelum SPPBJ.                                         
14  Rencana     14.1 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):             
    Keselamatan     Penyedia menyampaikan rencana keselamatan kerja berupa
    Konstruksi      elemen SMKK, pakta komitmen keselamatan konstruksi dan
    (RKK)           pemenuhan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan     
                    Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
                    Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan penjelasan
                    manajemen risiko serta penjelasan rencana Tindakan dalam

                    tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan
                    peluang dan tabel rencana Tindakan (sasaran program).

                    Adapun satu pekerjaan yang memiliki bahaya terbesar dengan
                    potensi membawa kerugian harta dan jiwa adalah :   
                     No  Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya Resiko   
                     1  Pekerjaan Atap Jatuh dari ketinggian Menengah  

                    Rencana Keselamatan Kerja (RKK) harus disampaikan pada
                    saat pengajuan penawaran dan harus melengkapi RKK sesuai
                    dengan lampiran pada SSKK draft kontrak.           
15  Penerapan   Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia Pekerjaan
    SMKK        Konstruksi harus berkomitmen melaksanakan konstruksi   
                berkeselamatan demi terciptanya zero accident, dengan memastikan
                bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:                  

                1. Penyiapan dokumen penerapan SMKK;                   
                2. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan;                
                3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;       
                4. Asuransi dan Perizinan;                             
                5. Personel Keselamatan Konstruksi;                    
                6. Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan;    
                7. Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan atau
                  Manajemen Lalu Lintas;                               

                8. Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi;
                9. Kegiatan dan Peralatan Terkait dengan Pengendalian Risiko
                  Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan
                  lingkungan.                                          

                Sebagai bagian dalam penerapan SMKK dilapangan, Penyedia
                Pekerjaan Konstruksi wajib :                           
                             - 14 -                                    

                1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan
                  mempresentasikannya saat rapat PCM.                  

                2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK
                  menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud
                  pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan  
                  penerapan SMKK kontraktor harus membuat Laporan Pelaksanaan
                  RKK yang memuat hasil kinerja SMKK.                  
                3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun RMPK   
                4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana
                  pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja   
                  Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL). 

                5. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana
                  manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu
                  Lintas Pekerjaan (RMLLP).                            
16  Keluaran    16.1 Mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan
                    menjadi wujud fisik bangunan gedung negara berupa gedung
                    laboratorium dan perkantoran yang siap dimanfaatkan dan
                    memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.         
                16.2 Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi, meliputi :  

                     16.2.1.1.1 Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat
                              pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Izin
                              Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan
                              Bangunan Gedung (PBG).                   
                     16.2.1.1.2 Gambar-gambar yang sesuai dengan       
                              pelaksanaan (as built drawings).         
                     16.2.1.1.3 As Built drawings dibuat sebanyak 5 (lima)
                              rangkap dengan kertas A3 diserahkan dalam

                              waktu 30 (tiga puluh) hari setelah serah terima
                              pertama (Provisional Hand Over/PHO)      
                     16.2.1.1.4 Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik,
                              pekerjaan pengawasan beserta segala      
                              perubahan/addendumnya.                   
                     16.2.1.1.5 Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas
                              laporan harian, laporan mingguan, laporan
                              bulanan, laporan akhir pengawasan teknis 
                              termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir

                              pekerjaan perencanaan.                   
                     16.2.1.1.6 Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri
                              atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah
                              atau kurang, serah terima pertama (Provisional
                              Hand Over) dan serah terima akhir (Final Hand
                              Over) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan
                              pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan
                              pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan

                              dengan pelaksanaan konstruksi fisik.     
                     16.2.1.1.7 Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi      
                              (commissioning test).                    
                     16.2.1.1.8 Foto dokumentasi yang diambil pada setiap
                              tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
                     16.2.1.1.9 Manual operasi dan pemeliharaan bangunan
                              gedung, termasuk  pengoperasian dan      
                             - 15 -                                    

                              pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan
                              peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal,

                              dan sistem pemipaan (plumbing) kepada    
                              pengguna jasa.                           
                      16.2.1.1.10 Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari
                              Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa
                              pengawasan teknis.                       
                      16.2.1.1.11 Laporan Pelaksanaan RKK              
17  Laporan     17.1 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
    Harian          pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan

                    dicatat di dalam Buku Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan
                    harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.
                    Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:                 
                    17.1.1 Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;
                    17.1.2 Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam
                         tugasnya;                                     
                    17.1.3 Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan;       
                    17.1.4 Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
                    17.1.5 Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam

                         lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran  
                         pekerjaan;                                    
                    17.1.6 Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja,
                         Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Supervisi;
                    17.1.7 Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan  
                         pelaksanaan.                                  
                17.2 Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1 (satu)
                     hari kalender berikutnya, sebanyak 3 (tiga) laporan dan soft

                     copy.                                             

18  Laporan     18.1 Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari
    Mingguan        rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik
                    pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang
                    perlu dilaporkan.                                  
                18.2 Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy
                    dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan

                    selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan rapat rutin
                    mingguan.                                          

19  Laporan     19.1 Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman
    Bulanan         laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam
                    periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan,
                    termasuk laporan bulanan BIM.                      
                19.2 Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy

                    dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan
                    selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pada bulan berikutnya.

20  Persyaratan 20.1 Penyedia wajib menyerahkan kelengkapan dokumen berikut
    Sebelum         pada saat rapat persiapan SPPBJ yaitu Hasil pemindaian
    SPPBJ           rekening koran perusahaan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan
                    keuangan 2 (dua) tahun terakhir dan surat dukungan teknis atas
                    jaminan ketersediaan bahan/material;               
                             - 16 -                                    

                20.2 Penyedia menghadirkan personel manajerial sebagaimana
                    dipersyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

                20.3 Penyedia wajib menyerahkan kelengkapan dokumen (tersebut
                    diatas) yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada saat
                    rapat persiapan SPPBJ;                             
                20.4 Dalam hal Penyedia tidak mampu melengkapi dokumen 
                    sebagaimana tercantum dalam poin 20.1 dan 20.2 dalam
                    batas waktu  tertentu, maka penyedia dianggap      
                    mengundurkan diri.                                 
21  Kerahasiaan 21.1 Seluruh data dan soft copy file pekerjaan (Microsoft Word,

    Data            Microsoft Exel dan lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan
                    analisa selama pekerjaan ini wajib disampaikan kepada Pejabat
                    Pembuat Komitmen.                                  
                21.2 Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen
                    bersifat rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat
                    Komitmen dan sifat rahasia tersebut tetap melekat meskipun
                    perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.           
                21.3 Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap
                    sebagai pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat

                    komitmen.                                          
22  Produksi    22.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Pekerjaan
    Dalam Negeri    Konstruksi berkewajiban mengutamakan material/ bahan
                    produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk
                    pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang
                    disampaikan pada saat penawaran.                   
                22.2 Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan penggunaan bahan
                    material dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan

                    gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat
                    komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau
                    surat pernyataan TKDN.                             
23  Program Anti Kementerian Keuangan menjadi tolak ukur lembaga birokrasi yang
    Kolusi,     berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan
    Korupsi, dan Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan alam
    Nepotisme   perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.           
    (KKN)                                                              

                Atas dasar itu Penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia
                barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya
                berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai
                integritas dan profesionalisme dan turut serta mendukung dalam
                rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan  
                Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan
                dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :       
                1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk

                  memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
                2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga
                  penawaran;                                           
                3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ;
                4. Mengirimkan penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan
                  volume dan kualitas;                                 
                5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak
                  sehat;                                               
                             - 17 -                                    

                6. Korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
                7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;

                8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan
                  dalam Kontrak.                                       

                Bagi penyedia yang melakukan praktik sebagaimana disebutkan diatas
                akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses PBJ
                di Kementerian Keuangan.                               
24 Ketentuan Lain- 24.1 Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan bahan
   lain             tanggapan bagi calon Penyedia untuk melaksanakan penawaran

                    biaya/nilai pekerjaan kepada pemberi tugas dan sekaligus
                    sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan
                    sebagai Penyedia untuk Kegiatan Pengadaan Jasa Pelaksana
                    konstruksi Renovasi Mess Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
                    Bagian Utara Tahun Anggaran 2024.                  
                24.2 Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, calon Penyedia
                    hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan
                    mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.        
                24.3 Apabila terdapat dokumen addendum, maka yang digunakan

                    atau yang berlaku ialah dokumen addendum.          
                24.4 Penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS sudah 
                    mempertimbangkan :                                 
                     - Komponen TKDN dalam hal spesifikasi teknis yang 
                      dipersyaratkan/digunakan.                        
                     - Pengurusan perijinan pada saat pelaksanaan konstruksi
                      fisik, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat
                      Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan untuk

                      lingkup pekerjaan yang membutuhkan perizinan dari instansi
                      terkait.                                         
                     - Pengujian-pengujian yang dibutuhkan selama pelaksanaan
                      konstruksi.                                      
     Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap setiap
praktik kongkalilong, negosiasi negatif, cincay, ataupun praktik-praktik sebagaimana
disebutkan di atas serta siap memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap
penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.

                                      Ditetapkan di Manado             

                                      Pejabat Pembuat Komitmen         
                                      Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
                                      Bagian Utara,                    

                                      ttd                              

                                      Afif Rochimi Chalimi