Pembangunan 1 (Satu) Unit Rumah Negara Golongan II Tipe D

URAIAN SINGKAT                                 

    PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SATU UNIT RUMAH NEGARA             
             GOLONGAN II TIPE D 50 m2 KPKNL BALIKPAPAN                  
                      TAHUN ANGGARAN 2024                               

   Setiap bangunan rumah negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga
dapat memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan, dan dapat

sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur
di Indonesia.                                                           

   Setiap bangunan rumah negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya,

sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi kualitas, biaya, dan
kriteria administrasi bagi bangunan rumah negara.                       

   Penyedia dan pelaksana jasa konstruksi untuk bangunan rumah negara perlu diarahkan
secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis

bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta, tata laku
profesional.                                                            

   Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan pelaksana konstruksi perlu disiapkan secara matang

sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan kepentingan
kegiatan.                                                               

   Kegiatan Pembangunan rumah negara ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian yang

menyimpulkan bahwa kebutuhan KPKNL Balikpapan dalam hal penyediaan rumah negara
yang memadai bagi para pejabat / pegawai saat ini secara jumlah belum terpenuhi Standar

Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).                                    

  Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, diharapkan dapat terwujud hal-hal sebagai
berikut:                                                                

a. Terciptanya suasana kerja yang aman dan nyaman bagi para pegawai dalam
  melayani stakeholder;                                                 

b. Meningkatnya pelayanan kepada stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara dan
  lelang, serta mengoptimalkan inventarisasi Barang Milik Negara dan penilaian kekayaan

  negara.                                                               
c. Menyediakan hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas

  pejabat dan/atau pegawai.                                             
d. Memberikan dukungan manajemen lain sehubungan dengan tersedianya bangunan
  gedung negara.                                                        

e. Terjaganya Barang Milik Negara dengan baik.