| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0015676273723000 | Rp 583,825,000 | - | |
| 0011309440423000 | - | - | |
| 0022277073822000 | - | - | |
| 0619578727804000 | Rp 539,800,000 | Tidak menyampaikan sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi untuk kode KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran) | |
PT Construction Service Indonesia | 00*1**0****07**0 | - | - |
| 0945544971722000 | - | - | |
| 0413682998922000 | - | - | |
| 0659577985741000 | - | - | |
| 0017088659429000 | - | - | |
| 0022280366822000 | - | - | |
| 0026140533731000 | - | - | |
| 0605318674741000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEMBANGUNAN KONSTRUKSI POS
PENGAWASAN WILKER PSDKP DERAWAN PADA SATUAN
KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN
1. Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa
Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Konstruksi Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan
Lingkup Pekerjaan : Uraian singkat pekerjaan
Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
diarahkan untuk mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan
kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, upaya yang ditempuh di samping peningkatan
pengawasan baik di darat maupun di laut, pengembangan kelembagaan,
pengembangan SDM Pengawasan, juga dilakukan penyiapan sarana
dan prasarana untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan
dan perikanan.
Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu dari 14 (empat
belas) Unit Pelaksana Teknis Dirjen PSDKP yang dalam pelaksanaan
tugas pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan mempunyai wilayah
pengawasan yang sangat luas selain itu juga berada di wilayah
perbatasan sehingga rentan dengan tindak pidana perikanan seperti
illegal fishing dan Destructive Fishing. Karena itu maka sangat
dibutuhkan prasarana pendukung berupa pos Pengawasan SDKP Wilker
Derawan untuk meningkatkan pengawasan Kelautan dan Perikanan.
Nilai Total HPS : Rp 605.600.000,00- (Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan : DIPA Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan T.A. 2024
2. Persyaratan Peserta
a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:
1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang
memiliki SBU KBLI 2020);
2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta
menyampaikan NIB, sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang
mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku
(untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).
b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Konstruksi Bangunan Perkantoran
(BG002) (KBLI 2020);
c. Nomor NPWP harus dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
Valid
d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
e. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha
yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
g. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan
yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil)
3. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) pada alamat website LPSE : http:// lpselkpp.go.id
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
Dapat dilihat pada http:// lpselkpp.go.id
5. Dokumen pemilihan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Tarakan, 17 Juni 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Johanis J. Medea, S.St.Pi