Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pos Pengawasan Wilker Psdkp Derawan

URAIAN SINGKAT PEMBANGUNAN KONSTRUKSI POS                 
              PENGAWASAN WILKER PSDKP DERAWAN PADA SATUAN                
                      KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN                        

1.  Paket Pekerjaan  : Pengadaan Jasa                                    
    Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Konstruksi Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan

    Lingkup Pekerjaan : Uraian singkat pekerjaan                         
                         Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
                      diarahkan untuk mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan
                      kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk

                      mewujudkan hal tersebut, upaya yang ditempuh di samping peningkatan
                      pengawasan baik di darat maupun di laut, pengembangan kelembagaan,
                      pengembangan SDM Pengawasan, juga dilakukan penyiapan sarana
                      dan prasarana untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan
                      dan perikanan.                                     

                         Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu dari 14 (empat
                      belas) Unit Pelaksana Teknis Dirjen PSDKP yang dalam pelaksanaan
                      tugas pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan mempunyai wilayah
                      pengawasan yang sangat luas selain itu juga berada di wilayah
                      perbatasan sehingga rentan dengan tindak pidana perikanan seperti
                      illegal fishing dan Destructive Fishing. Karena itu maka sangat
                      dibutuhkan prasarana pendukung berupa pos Pengawasan SDKP Wilker
                      Derawan untuk meningkatkan pengawasan Kelautan dan Perikanan.

     Nilai Total HPS : Rp 605.600.000,00- (Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

     Sumber Pendanaan : DIPA Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan T.A. 2024

 2. Persyaratan Peserta                                                  

a.   Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:
     1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang
        memiliki SBU KBLI 2020);                                         
     2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta
        menyampaikan NIB, sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang
        mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau
     3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku   
        (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).                 
   b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Konstruksi Bangunan Perkantoran
     (BG002) (KBLI 2020);                                                
   c. Nomor NPWP harus dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
     Valid                                                               
   d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
   e. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan
     pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
     sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
     menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
     bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;               
   f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
     baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha
     yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;                       
   g. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan
     yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil)

 3. Pelaksanaan Pengadaan                                                
     Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem
     Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) pada alamat website LPSE : http:// lpselkpp.go.id

 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan                                         
     Dapat dilihat pada http:// lpselkpp.go.id                           

 5. Dokumen pemilihan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.
    Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.                        

 Tarakan, 17 Juni 2024                                                   
 Pejabat Pembuat Komitmen                                                

 Johanis J. Medea, S.St.Pi