Pengadaan Jasa Konstruksi Rekonstruksi Rumah Negara Pada Kantor Wilayah Djp Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2024

KEMENTERIAN  KEUANGAN                                
                        REPUBLIK I NDONESIA                                

                         SPESIFIKASI TEKNIS                                

   PENGADAAN  PEKERJAAN  KONSTRUKSI REKONSTRUKSI  RUMAH NEGARA             
   PADA KANTOR  WILAYAH DJP NUSA TENGGARA  TAHUN ANGGARAN  2024            

  PA/KPA             : KANTOR  WILAYAH DJP NUSA TENGGARA                   

  SATKER/SKPD        : KANTOR  WILAYAH DJP NUSA TENGGARA                   

  PPK                : KEPALA   SEKSI  BIMBINGAN   EKSTENSIFIKASI          
                       SELAKU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  BELANJA           
                       MODAL  GEDUNG  DAN BANGUNAN  PADA  KANTOR           

                       WILAYAH DJP NUSA TENGGARA                           

  PEKERJAAN          : PENGADAAN       PEKERJAAN      KONSTRUKSI           
                       REKONSTRUKSI  RUMAH  NEGARA  PADA  KANTOR           
                       WILAYAH    DJP  NUSA    TENGGARA    TAHUN           
                       ANGGARAN  2024                                      
                         SPESIFIKASI TEKNIS                                

   PENGADAAN  PEKERJAAN  KONSTRUKSI REKONSTRUKSI  RUMAH NEGARA             
   PADA KANTOR  WILAYAH DJP NUSA TENGGARA  TAHUN ANGGARAN  2024            

1  LATAR BELAKANG Dalam rangka peningkatan kinerja bagi pegawai pada Kantor Wilayah
                  Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara perlu ditunjang dengan sarana
                  dan prasarana yang salah satunya adalah penyediaan fasilitas Rumah
                  Negara bagi Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
                  Pajak.                                                   

                  Rumah Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara yang berfungsi
                  sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
                  menunjang pelaksanaan tugas pegawai Kantor Wilayah DJP Nusa
                  Tenggara, memerlukan upaya untuk meningkatkan wujud bangunan
                  melalui kegiatan rekonstruksi. Rumah Negara yang saat ini dirasa belum
                  terpenuhi secara jumlah sesuai dengan Standar Barang dan Standar
                  Kebutuhan (SBSK). Dengan pelaksanaan rekonstruksi tersebut,
                  diharapkan dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:       

                     1. Menyediakan hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
                       penunjang pelaksanaan tugas bagi pejabat dan/atau pegawai;

                     2. Memberikan rasa aman dan nyaman serta membentuk rasa
                       kekeluargaan antar sesama pegawai dalam komplek Rumah
                       Negara;                                             
                     3. Memberikan dukungan manajemen lain sehubungan dengan
                       tersedianya bangunan Rumah Negara.                  

                  Beberapa unit Rumah Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
                  saat ini dalam kondisi rusak berat, dan perlu dilakukan rekonstruksi agar
                  bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

                  Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan
                  dukungan manajemen terhadap penyediaan fasilitas berupa Rekonstruksi
                  Rumah Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara sejumlah 6
                  (enam) unit dengan total luas bangunan ±300m2.           

                  Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
                  Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018
                  tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pembangunan  
                  Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan
                  Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis,
                  pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan
                  pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan
                  bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan
                  bangunan gedung.                                         

                  Perancangan teknis oleh Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan telah
                  selesai dilaksanakan dan selanjutnya akan dilakukan Tender Penyedia
                  pekerjaan konstruksi untuk penetapan Pelaksana Pekerjaan Fisik
                  sehingga tercapai tujuan pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Rumah
                  Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2024.

2  MAKSUD DAN     A. Maksud                                                
   TUJUAN            Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Pekerjaan
                     Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan
                     proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan
                     ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan konstruksi.    

                  B. Tujuan                                                
                     Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
                     dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk
                     menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi teknis ini.

3  TARGET/SASARAN Target/Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pelaksanaan
                  pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah diperolehnya penyedia
                  pekerjaan konstruksi yang baik dan berkualitas yang dapat mewujudkan
                  pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Negara pada Kantor Wilayah DJP
                  Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2024.                       
4  NAMA           Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pengadaan
   ORGANISASI     Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Rumah Negara pada Kantor Wilayah
   PENGGUNA JASA  DJP Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2024:                   
   DAN KEGIATAN                                                            
                   a. K/L/PD    :  Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

                   b. Satker/SKPD : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
                                   Nusa Tenggara                           

                   c. PPK       :  Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi   
                                   selaku Pejabat Pembuat Komitmen Belanja 
                                   Modal Gedung dan Bangunan pada Kantor   
                                   Wilayah DJP Nusa Tenggara               
                   d. UKPBJ     :  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa        
                                   Kementerian Keuangan                    

5  LOKASI         Lokasi pelaksanaan Rekonstruksi Rumah Negara pada Kantor Wilayah
   PEKERJAAN      DJP Nusa Tenggara yaitu:                                 
                  Jalan Swadaya Gg. 2, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram – NTB.

6  SUMBER DANA     a. Sumber dana kegiatan ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan
   DAN PERKIRAAN     Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2024
   BIAYA             Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Nomor SP
                     DIPA-015.04.2.663470/2024 tanggal 28 November 2023.   
                   b. Total perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah maksimal sebesar
                     Rp1.634.604.000 (Satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam
                     ratus empat ribu rupiah) termasuk PPN.                

7  CARA           a. Tata cara pembayaran secara kontraktual setelah melalui tahapan
   PEMBAYARAN        proses pengadaan pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Rumah
                     Negara sesuai peraturan yang berlaku.                 

                  b. Pembayaran biaya Konstruksi Fisik didasarkan pada prestasi
                     kemajuan pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan rincian
                     sebagai berikut :                                     
                     1) Termin I sebesar 15% dari nilai kontrak setelah progress/
                        prestasi pekerjaan konstruksi fisik minimal 15%;   
                     2) Termin II sebesar 20% dari nilai kontrak setelah progress/
                        prestasi pekerjaan kosntruksi fisik minimal 40%;   

                     3) Termin III sebesar 30% dari nilai kontrak setelah progress/
                        prestasi pekerjaan kosntruksi fisik minimal 65%;   
                     4) Termin IV sebesar 35% dari nilai kontrak setelah progress/
                        prestasi pekerjaan konstruksi fisik selesai 100% dan setelah
                        penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari
                        nilai kontrak;                                     

                     5) Setiap tahapan pembayaran termin akan dikurangi dengan
                        pengembalian uang muka yang diterima secara proporsional
                        berdasarkan progress/prestasi pekerjaan konstruksi fisik
                        (apabila diberikan uang muka).                     
                  c. Pembayaran akan dilakukan secara LS langsung ke rekening
                     penyedia.                                             
                  d. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
                     pembayaran prestasi pekerjaan:                        

                     1) Surat Permintaan Pembayaran;                       
                     2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atau sejenisnya;
                     3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan atau sejenisnya;
                     4) Kuitansi;                                          
                     5) SSP;                                               

                     6) Faktur Pajak;                                      
                     7) Dokumen lainnya yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
                        pembayaran.                                        

8  UANG MUKA      Uang muka tidak diberikan untuk pekerjaan ini.           

9  DATA DASAR     Untuk melengkapi Spesifikasi Teknis ini data terlampir adalah sebagai
                  berikut :                                                
                  a. Rencana Kerja dan Syarat;                             
                  b. Gambar hasil dari Konsultan Perencana;                

                  c. Bill of Quantity;                                     
                  d. Detail lokasi pekerjaan.                              

10 JAMINAN        Tidak ada.                                               
   PENAWARAN                                                               

11 CATATAN        Bagi peserta tender yang menyampaikan penawaran harga dibawah 80%
   PENAWARAN      HPS,  maka untuk keperluan evaluasi kewajaran harga wajib
   HARGA          menyampaikan data dukung bahan/material dari supplier yang berlokasi
                  di wilayah Kota Mataram.0020                             

                  Apabila data dukung bahan/material yang disampaikan bukan berasal dari
                  wilayah Kota Mataram maka harus memperhitungkan biaya pengiriman.
                  Apabila tidak memperhitungkan biaya kirim, maka evaluasi kewajaran
                  harga akan dilakukan menggunakan data yang tercantum dalam HPS.
12 STANDAR TEKNIS/ a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
   REFERENSI                                                               
                  b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                     Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                     Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
                     14 Tahun 2021;                                        
                  c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
                     Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                     Barang/Jasa Pemerintah;                               
                  d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                     Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
                     Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

                  e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang
                     Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;           
                  f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
                     Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem  
                     Manajeman Keselamatan Konstruksi;                     
                  g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1
                     Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya 
                     Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
                     Rakyat;                                               

                  h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                     Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
                     Barang/Jasa Pemerintah;                               
                  i. Peraturan dan standar-standar teknis seperti : PBI, SNI, SKBI, dan
                     SKSNI.                                                

13 WAKTU          a. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi
   PELAKSANAAN       Rumah Negara pada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Tahun
                     Anggaran 2024 adalah selama ± 150 (seratus lima puluh) hari kalender
                     terhitung sejak ditandatanganinya SPMK oleh kedua belah pihak;
                  b. Jangka waktu masa Pemeliharaan Konstruksi adalah selama 6 (Enam)
                     bulan sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi fisik
                     (Provisional Hand Over/PHO).                          

14 JAMINAN        a. Jaminan Pelaksanaan sebesar :                         
   PELAKSANAAN                                                             
                     1) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh
                       persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS,
                       ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
                     2) Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh
                       persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari
                       nilai HPS;                                          

                  b. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan
                     Kontrak sebelum penandatanganan kontrak;              
                  c. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak
                     tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima
                     pertama pekerjaan konstruksi fisik (Provisional Hand Over/PHO);

                  d. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan
                     selesai (PHO) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak
                     dan setelah menyerahkan jaminan pemeliharaan, Berita Acara Serah
                     Terima Pertama, dan hal lain yang ditentukan dalam kontrak dan
                     SSKK;                                                 
                  e. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut
                     di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
                  f. Jaminan Pelaksanaan dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan
                     penjaminan, perusahaan asuransi yang telah ditetapkan/mendapatkan
                     rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).        

15 LINGKUP        a. Lingkup Kegiatan                                      
   KEGIATAN,        Lingkup kegiatan yang harus dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan
   KRITERIA,        Konstruksi Rekonstruksi Rumah Negara pada Kantor Wilayah DJP
   PROGRAM KERJA    Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2024 adalah berpedoman kepada
   DAN TANGGUNG     ketentuan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur di dalam
   JAWAB PENYEDIA   dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                    Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan
                    Gedung Negara terdiri dari:                            

                     1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk  
                       pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun
                       segi kebenarannya.                                  
                     2) Menyusun progam kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
                       jadwal pengadaan bahan, jadwal pengunaan tenaga kerja, dan
                       jadwal pengunaan peralatan berat.                   
                     3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
                       pelaksanaan.                                        

                     4) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-
                       pekerjaan yang memerlukannya.                       
                     5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai
                       dengan dokumen pelaksanaan.                         

                     6) Menghadirkan Personil Manajerial dalam Rapat Persiapan
                       Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah menyusun dan  
                       mempresentasikan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi
                       (RMPK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat
                       PCM. Dokumen RMPK dan RKK yang disusun dapat mengacu
                       pada dokumen yang telampir dalam SPESIFIKASI TEKNIS ini.
                     7) Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                       keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan
                       berdasarkakan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
                     8) Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi
                       penyedia jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan
                       dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang
                       bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam   
                       Pekerjaan Konstruksi                                

                     9) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik melalui
                       rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan
                       bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang
                       timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.           
                     10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
                       (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama,
                       setelah disetujui penyedia jasa pengawasan konstruksi dan
                       diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
                     11) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di
                       masa pemeliharaan konstruksi.                       

                  b. Kriteria                                              
                    Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah penyedia pekerjaan
                    konstruksi harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai
                    berikut:                                               

                    1) Persyaratan Umum Pekerjaan                          
                       Setiap bagian dari pekerjaan fisik konstruksi harus dilaksanakan
                       secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah
                       ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat
                       Komitmen;                                           
                    2) Persyaratan Obyektif                                
                       Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang
                       obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut
                       macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan;

                    3) Persyaratan Fungsional                              
                       Pekerjaan fisik konstruksi, baik yang menyangkut waktu, mutu dan
                       biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang
                       tinggi sebagai penyedia pekerjaan konstruksi;       
                    4) Persyaratan Prosedural                              
                       Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di
                       lapangan dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang
                       berlaku.                                            

                  c. Program Kerja                                         
                    Penyedia pekerjaan konstruksi harus segera menyusun program kerja
                    yang meliputi:                                         

                     1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci;
                     2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang
                       diusulkan penyedia Pekerjaan konstruksi harus mendapat
                       persetujuan dari Pemberi Tugas;                     

                     3) Uraian konsepsi penyedia Pekerjaan konstruksi atas pengawasan
                       proyek tersebut;                                    
                     4) Setelah ketiga hal  tersebut diatas  mendapat      
                       persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pernbuat Komitmen, maka
                       akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas bagi
                       penyedia pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya.
                  d. Tanggung Jawab                                        

                     1) Penyedia pekerjaan konstruksi bertanggung jawab secara
                       profesional atas konstruksi fisik yang dilaksanakan sesuai dengan
                       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                       dan peraturan tentang kode etik dan tata laku profesi yang berlaku;
                     2) Secara umum tanggung jawab penyedia pekerjaan konstruksi
                       adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut:

                        a) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu
                          berlakunya anggaran/waktu yang telah ditetapkan; 
                        b) Ketepatan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai batasan
                          anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan;

                        c) Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan
                          peraturan yang berlaku;                          
                        d) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan
                          fisik;                                           

                        e) Penanggung jawab profesional adalah tidak hanya sebagai
                          suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli
                          profesional yang terlibat.                       
16 PRODUK YANG    Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
   DIHASILKAN     adalah:                                                  

                   a. Tersedianya rumah negara beserta fasilitas-fasilitas yang telah
                     memadai sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan tersedianya
                     rumah negara yang nyaman dan kondusif dalam menunjang kinerja
                     pegawai.                                              
                   b. Dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi:             

                      1) semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
                        konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau
                        Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (apabila diperlukan);
                      2) gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built
                        drawings);                                         
                      3) kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan
                        pengawasan atau manajemen konstruksi beserta segala
                        perubahan atau addendumnya;                        

                      4) laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian,
                        laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan
                        teknis termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan
                        perencanaan;                                       
                      5) berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan
                        pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertarna
                        (Provisional Hand Over) dan serah terima akhir (Final Hand
                        Over) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan
                        pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara
                        lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;

                      6) hasil pemeriksaan kelaikan fungsi/commisioning test (apabila
                        diperlukan);                                       
                      7) foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
                        pelaksanaan konstruksi fisik;                      
                      8) dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan    
                        Konstruksi (SMKK);                                 

                      9) manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk
                        pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
                        mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing) (apabila
                        diperlukan);                                       
                      10) garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan
                        mekanikal, elektrikal, darı sistem pemipaan (plumbing) (apabila
                        diperlukan).                                       

17 PERSYARATAN     1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di
   KUALIFIKASI       bidang jasa konstruksi :                              
                     a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
                        terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020)
                        dengan kode KBLI 41011;                            
                     b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf
                        a belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat
                        belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang
                        mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu
                        verifikasi; atau                                   
                     c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
                        terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017)
                        dengan kode KBLI 41011.                            
                   2. Memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) denagn Kualifikasi Kecil,
                     serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan :    
                     a. BG001 (Konstruksi Gedung Hunian) sesuai Peraturan Menteri
                        Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2022;
                        atau                                               
                     b. BG001 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal
                        dan Kopel) sesuai peraturan LPJK Nomor 3 tahun 2017.
                   3. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak
                     berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.

18 PERSYARATAN     1. Menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan
   TEKNIS            pekerjaan diantaranya sebagai berikut:                

                      No        Nama         Jumlah Kapasitas Merk         
                                              Unit  (Minimal)              
                                            (Minimal)                      

                       1  Dump Truck          1       4 m3    -            

                       2  Pick Up             1       800 kg  -            

                       3  Molen/Concrete Mixer 1     500 liter -           

                                              1     5 HP – 6.5 -           
                       4  Stamper                                          
                                                      HP                   
                       5  Jack Hammer         1      900 bpm  -            

                       6  Circular Saw        2      4,5 Inchi -           
                          (Pemotong Kayu/Besi)                             
                     *Status kepemilikan apabila milik sendiri disertai bukti kepemilikan
                     peralatan (contoh: kuitansi pembelian dll) dan apabila sewa disertai
                     surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan
                     peralatan dari pemberi sewa.                          

                   2. Menyampaikan Personil Manajerial yang dibutuhkan dalam
                     pekerjaan ini dengan ketentuan sebagai berikut (minimal) :

                      No  Jabatan Dalam Pengalaman Sertifikat Kompetensi   
                           Pekerjaan     Kerja          Kerja              
                           Yang Akan    (Tahun)                            
                          Dilaksanakan                                     

                       1  Pelaksana     2 Tahun  SKT Pelaksana Bangunan    
                                                 Gedung /SKK Pelaksana     
                                                 Lapangan   Pekerjaan      
                                                 Gedung Jenjang 4/SKK      
                                                 Pelaksana  Lapangan       
                                                 Pekerjaan   Gedung        
                                                 Jenjang 5/SKK Manajer     
                                                 Lapangan Pelaksanaan      
                                                 Pekerjaan   Gedung        
                                                 Jenjang 6                 

                       2  Petugas       1 Tahun  Sertifikat Bimbingan      
                          Keselamatan            Teknis Petugas  K3        
                          Konstruksi             Konstruksi                

                     Personil yang ditawarkan harus dilengkapi dengan:     
                     a) Daftar Riwayat Pekerjaan / Referensi Kerja dari Pemberi Kerja

                     b) Surat Pernyataan Kesediaan Ditugaskan              
                     c) KTP dan NPWP                                       

                   3. Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel
                     jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini

                      No  Jenis pekerjaan    Identifikasi bahaya           
                       1   Pekerjaan atap Pekerja terkena alat/benda tajam,
                                        pekerja jatuh dari ketinggian      

19 STRUKTUR       Penyedia pekerjaan konstruksi akan membentuk suatu organisasi kerja
   ORGANISASI     sesuai dengan personil yang ditawarkan dalam dokumen penawaran
                  dan/atau yang disampaikan pada saat Pre Construction Meeting (PCM).

20 LAPORAN        Laporan pekerjaan ini terdiri dari:                      
                  a. Laporan Harian                                        
                  b. Laporan Mingguan                                      
                  c. Laporan Bulanan                                       
                  d. Laporan Penerapan SMKK                                

21 PRODUK DALAM   a. Penyedia pekerjaan konstruksi berkewajiban mengutamakan
   NEGERI           material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia
                    dilengakpi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN
                  b. Target Capaian TKDN paket pengadaan ini sebesar minimal sebesar
                    45%.                                                   

                                  Mataram, 24 Juli 2024                    

                                  Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi selaku
                                  Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal   
                                  Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJP
                                  Nusa Tenggara                            

                                  ttd.                                     

                                  Kompyang Gede Wirawan