Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Bangunan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin - Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

KEMENTERIAN  HUKUM  DAN HAM RI KANTOR WILAYAH          
                KEMENTERIAN  HUKUM  DAN HAM KALIMANTAN SELATAN          
                   LEMBAGA PEMASYARAKATAN   KELAS III BATULICIN         

              Paket Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
               Gedung Dan Bangunan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
                            Batulicin – Kalimantan Selatan              
                               Tahun Anggaran 2023                      

                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

A. PAKET         Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 
   PENGADAAN     Gedung Dan Bangunan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
                 Batulicin – Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023     
B. PPK           Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin,
                                Kalimantan Selatan                      
                 Nama PPK     : Bambang Hari Widodo                     
                 NIP          : 198907182008011001                      
                 Jabatan      : Pejabat Pembuat Komitmen                

C. ID RUP        43869663                                               

D. DASAR HUKUM   a. Undang Undang RI No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan  
   DAN KETENTUAN   Gedung;                                              

                 b. Undang-Undang RI No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
                 c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun     
                   2022 Tentang Pemasyarakatan;                         
                 d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
                   Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga
                   Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;             
                 e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
                   05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

                   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
                 f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2005
                   Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun
                   2002 Tentang Bangunan Gedung;                        
                 g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 
                   2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;        
                 h. Permen PUPR No : 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan  
                   Bangunan Gedung Negara;                              
                 i. Kepmen PU  No  : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman      

                   Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                  
                 j. Kepmen Kehakiman Dan HAM RI No : M.01.Pl.01 01 Tahun 2003
                   Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan;            

                 k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-
                   syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan
                   Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;                    
                 l. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang    
                   Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan 
                   Warga Binaan Pemasyarakatan;                         

                 m. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
                   Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
                 n. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 Tahun 2018
                   tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. 
E. LATAR             Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah
   BELAKANG      dan batas serta cara pembinaan Warga Negara Binaan (WNB)
                 berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
                 pembina dan dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

                 WBP agar menyadari kesalahan, perbaikan diri dan tidak mengulangi
                 tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
                 masyarakat dan dapat secara aktif berperan dalam pembangunan
                 serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
                 bertanggung jawab, maka tugas pokok yang diemban oleh Lembaga
                 Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan narapidana /anak didik
                 dengan baik sesuai dengan system pemasyarakatan.       
                     Sehubungan dengan hal tersebut, Pembangunan Sarana 

                 Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin, Kalimantan
                 Selatan merupakan faktor utama penunjang keberhasilan program
                 pembinaan sebagaimana amanat                           
                 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
                 Kabupaten Batulicin saat ini baru memiliki Lapas dan pembangunan
                 ini merupakan Lapas baru sejak Tahun 2016 yang mana akan
                 menanggulangi dan over kapasitas Lapas Kotabaru sebagai lapas
                 terdekat, yang secara manusiawi tidak dapat dipenuhi. Permasalahan
                 over kapasitas yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru

                 membuat kondisi Lapas sangat tidak layak dan sebagian besar Warga
                 Binaan pada Lapas Kotabaru merupakan warga dari Kabupaten
                 Tanah Bumbu.                                           
                     Seiring dengan bertambahnya waktu, Pembangunan Sarana
                 dan Prasarana pada Lapas Kelas III Batulicin sangat diperlukan
                 mengingat sejak pembangunan pertama pada Tahun 2016 sampai
                 dengan saat ini Lapas Kelas III Batulicin masih memerlukan beberapa
                 bangunan dan sarpras sebagai pelengkap dalam pelaksanaan tugas

                 pembinaan. Dengan berlanjutnya Pembangunan Sarana dan  
                 Prasarana Lapas Kelas III Batulicin TA.2023 ini diharapkan dapat
                 menambah fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dari
                 para ASN yang ada di Lapas Kelas III Batulicin, meningkatkan kualitas
                 dan kuantitas pembinaan dan menjadi tempat yang lebih layak untuk
                 para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).                
F. SASARAN       Sasaran yang akan dicapai adalah menghasilkan Pembangunan
                 Sarana dan Prasarana yang layak huni untuk para Pelaksana Teknis
                 dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin,
                 Kalimantan Selatan dan pekerjaan tersebut di atas berupa :
                 1. Pembangunan Blok Hunian;                            
                 2. Pembangunan BLK;                                    

                 3. Pembangunan Gereja;                                 
                 4. Pembangunan Saluran Sisi Luar Tembok;               
                 5. Pembangunan Tembok Antar Bangunan;                  
                 6. Pembangunan Rumah Genset;                           
                 7. Pembangunan Rumah Pompa;                            
                 8. Perkerasan Jalan Brangang;                          
                 9. Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lingkungan;          
                 10. Pemasangan Atap Selasar.                           

G. LOKASI        Desa Saring, Sei. Bubu RT.004 Kecamatan Kusan, Kabupaten Tanah
   PEKERJAAN     Bumbu                                                  
H. SUMBER        Pekerjaan ini dibiayai dari Sumber Pendanaan APBN Kementerian
   PENDANAAN     Hukum dan HAM berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
                 (DIPA) Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin,
                 Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Pagu
                 anggaran Rp.14.581.500.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus
                 Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk Nilai

                 HPS adalah sebesar Rp.14.581.017.000,- (Empat Belas Milyar Lima
                 Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah).
I. WAKTU         Jangka waktu pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari
   PELAKSANAAN   kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK di tambah masa
                 pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
                                           Batulicin, 12 Juni 2023      
                                           Disusun oleh,                
                                           Pejabat Pembuat Komitmen     

                                           Bambang Hari Widodo          
                                           NIP. 198907182008011001