| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0032360463009000 | Rp 258,602,250 | 96.8 | - | |
| 0015138076911000 | Rp 259,452,843 | 94.7 | - | |
| 0027786813423000 | Rp 261,086,208 | 95.93 | - | |
| 0018840942914000 | Rp 263,484,030 | 97.7 | - | |
CV Karya Bina Utama Consultan | 07*5**1****15**0 | - | - | Tidak mengupload Sertifikat Standar pada Menu Unggahan Lain di SPSE |
| 0755452232517000 | - | - | Tidak melampirkan Sertifikat Standar pada menu unggahan lain SPSE | |
| 0015148877331000 | - | - | KBLI pada NIB tidak sesuai dengan yg disyaratkan dan tidak mengupload sertifikat standar | |
| 0720031285822000 | - | - | Tidak mengupload sertifikat standar pada menu unggahan lain di spse | |
| 0314455320907000 | - | - | NIB belum berbasis resiko, KSWP tidak Valid dalam System spse, dan tidak melampirkan sertifikat standar | |
| 0419675616504000 | - | - | Tidak memenuhi ambang batas | |
| 0015345465731000 | - | - | - | |
| 0014134456901000 | - | - | - | |
| 0931067623804000 | - | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - |
| 0317980225428000 | - | - | - | |
CV Geoflash Engineering | 07*9**1****11**0 | - | - | - |
| 0856741509822000 | - | - | - | |
| 0013009923093000 | - | - | - | |
| 0634122147322000 | - | - | - | |
| 0031899875009000 | - | - | - |
K ERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM
JALAN HOS COKROAMINOTO NO. 5 MATARAM
e-mail : [email protected]
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PAKET PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG
DAN BANGUNAN LAPAS PEREMPUAN KELAS III MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2023
Uraian Pendahuluan
1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dinyatakan bahwa kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas
dan fungsi Kemenkumham dalam wilayah Provinsi berdasarkan
kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Adapun salah satu tugas Kantor Wilayah adalah melakukan
pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan
pelaporan.Untuk menunjang tugas dan fungsi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat diadakan beberapa
program kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2023.
Adapun rencana penyusunan anggaran dan kegiatan sebagaimana
yang akan dilakukan pada Kantor Wilayah adalah merupakan
pelaksanaan daripada Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan
Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Tahunan dan dituangkan ke dalam RKA-KL
(Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) setiap tahunnya.
Program yang diemban divisi administrasi pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat pada tahun
anggaran 2023 yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.
Untuk melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian Hukum dan HAM telah dijabarkan kedalam suatu
kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasyarakatan
dalam rangka Penanganan Over Kapasitas, kemudian dijabarkan lagi
kedalam output Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan. Output tersebut
dijabarkan lagi kedalam komponen Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan
dengan detail Rehabilitasi Gedung Kantor Lapas Perempuan Kelas III
Mataram.
Dalam pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 2 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, arti dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu Lembaga
atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan kepada narapidana.
Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah
jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence
(penjeraan), dan resosialisasi. Sekarang filosofi pemasyarakatan lebih
mengutamakan reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa kejahatan
adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat,
sehingga pembinaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau
menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).
2. Maksud dan A. Maksud kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Lapas Perempuan
Kelas III Mataram ini adalah untuk mewujudkan Lapas yang
Tujuan
memenuhi standar syarat bangunan gedung negara serta dapat
memaksimalkan bangunan untuk kegiatan dan pelayanan pegawai
dan masyarakat serta dapat memaksimalkan bangunan untuk
kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam
Penyelenggaraan Program Pemasyarakatan;
B. Tujuan kegiatan yang tercantum dalam KAK adalah petunjuk untuk
melakukan perencanaan Detail Engineering Design (DED)
meliputi tata letak bangunan (lay out plan), perencanaan/detail
desain Rehabilitasi Gedung Kantor Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Mataram yang garis besar dan
diinterprestasikan dengan penuh tanggung jawab agar terpenuhi
keluaran (output) yang sesuai yang diharapkan
3. Sasaran
Terpilihnya Perusahaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang akan
melaksanakan pengendalian terhadap proses pekerjaan konstruksi
yang terdiri dari :
1. Rehabilitasi Gedung Kantor
2. Pembangunan Saluran Lingkungan
3. Pagar Pembatas Area
4. Rehab Bangunan Blok Hunian
4. Lokasi Pekerjaan Lokasi tapak (site) Rehabilitasi Gedung Kantor Lapas Perempuan Kelas
III Mataram ini adalah di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5, Mataram,
Nusa Tenggara Barat.
5. Sumber Kegiatan Perencanaan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Pendanaan
Anggaran (DIPA) Kantor Lapas Perempuan Kelas III Mataram Tahun
Anggaran 2023.
Besar biaya pagu pekerjaan untuk Konsultan Perencanaan ini adalah
sebesar Rp. 272.115.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta
Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), termasuk didalamnya pajak yang
berlaku.
6. Nama & Organiasi 1. Nama PPK : LALU SYAMSUL, SH
PPK 2. Satuan Kerja : LAPAS PEREMPUAN KELAS III MATARAM
Data Penunjang
7. Data Dasar Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan
konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu untuk mendapatkan
konfirmasi mengenai konstruksi yang akan ditangani. Adapun data-data
yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
1. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa
yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Rehab.
2. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya.
3. Data mengenai bahan/material maupun peralatan yang digunakan
sehingga dapat menentukan jenis konstruksi yang akan ditangani.
4. Usulan- usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
5. Studi- studi terdahulu maupun data-data sekunder lainnya yang
diperlukan dan dianggap penting.
8. Standar Teknis Untuk memenuhi standar bangunan negara, berikut
ini adalah standar-standar teknis yang harus menjadi acuan bagi
konsultan dalam melaksanakan pengawasan konstruksi :
1. SNI Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan dibidang Sipil.
2. SNI DT-91-0009-2007 – Tata cara perhitungan harga satuan
pekerjaan dinding.
3. SNI DT-91-0010-2007 – Tata cara perhitungan harga satuan
pekerjaan plesteran
4. SNI DT-91-0011-2007 – Tata cara perhitungan harga
satuan pekerjaan kayu.
5. SNI DT-91-0012-2007 – Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan
penutup lantai dan dinding.
6. SNI DT-91-0013-2007 – Tata cara perhitungan harga satuan
pekerjaan langit-langit.
7. SNI DT-91-0014-2007 – Tata cara perhitungan harga satuan
pekerjaan besi dan aluminium.
8. SNI lainnya :
a. SNI 03-1735-2000 – Tentang tata cara perencanaan akses
bangunan dan akses lingkungan.
b. SNI 15-7064-2004 – Semen Portland Komposit.
c. SNI 03 -0675 -1989 spesifikasi ukuran kayu & kusen.
d. SNI 03 -1740 -1989 Cara uji bakar bahan bangunan untuk
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan
Gedung.
e. SNI 03 -1745 -2000 Pencegahan bahaya kebakaran.
f. SNI 03 -6481 -2000 Sistem Plumbing.
g. SNI 03 -6571 -2001 Sistem Pengendalian Asap Kebakaran
pada Bangunan Gedung.
h. SNI 03 -6575 -2001 Tata cara perancangan system
pencahayaan buatan.
9. Studi-studi Hasil Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Lembaga Pemasyarakatan
Terdahulu Perempuan Kelas III Mataram Tahun Anggaran 2022
10. Referensi Hukum 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, beserta aturan
turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola
Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri PUPR NOMOR 21/PRT/M/2019Tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi Melalui Penyedia, dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor
22/SE/M/2020;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga
Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi.
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Ruang Lingkup
11. Lingkup A. Ruang Lingkup Pekerjaan
Pekerjaan
Maksud kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor Lapas
Perempuan Kelas III Mataram di Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa
Tenggara Barat ini adalah untuk mewujudkan Lapas Kelas III yang
memenuhi standar syarat bangunan Gedung Negara serta dapat
memaksimalkan bangunan untuk kegiatan pegawai dan masyarakat
dalam rangka pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan maka lingkup
pekerjaan ini adalah Rehabilitasi Gedung dan Bang unan Kantor
Lapas Perempuan Kelas III Mataram yang berpedoman pada
peraturan yang berlaku di lingkungan Kemenkumham juga Permen
PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara. Merancang dan merencanakan Rehabilitasi Gedung dan
Bang unan Kantor Lapas Perempuan Kelas III Mataram, dengan
item pekerjaan :
1. Rehabilitasi Gedung Kantor
2. Pembangunan Saluran Lingkungan
3. Pagar Pembatas Area
4. Rehab Bangunan Blok Hunian
B. Kriteria
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan Perencanaan seperti
yang dimaksud pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini harus
menghasilkan produc dengan cakupan dibawah ini :
a. Dokumen Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design
(DED) kegiatan Rehabiltasi Lapas Perempuan Mataram di Kantor
Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat.
b. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Lampiran Analisa
serta Daftar Item Pekerjaan (Bill Of Quantity) dan perhitungan
teknis lainnya.
c. Gambar desain bangunan agar bisa menunjang dilaksanakan
secara tepat waktu dan sesuai yang dipersyaratkan.
d. Dokumen Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Lapas
Perempuan Mataram di Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa
Tenggara Barat
e. Lampiran data dan gambar serta dokumentasi lainnya yang
mendukung dan dipersyaratkan sesuai ketentuan.
f. Cetak Gambar 3D Pembangunan Lapas Perempuan Mataram.
g. Dokumen-dokumen Tender Pelaksanaan Konstruksi Fisik sesuai
yang diipersyaratkan
C. Tanggung Jawab
Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas
layanan manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan kodetatalaku profesi yang berlaku .
Secara umum tanggung jawab konsultan Perencanaan terdiri atas :
a. Lingkup Kegiatan :
1) Sebelum melaksanakan pekerjaan, konsultan harus
mampu mengenali permasalahan pekerjaan yang dihadapi
pada tahap perencanaan, termasuk diantaranya :
a) Mengenali dan memahami konsep bangunan Lapas
Perempuan Kelas III Mataram keseluruhan secara
lengkap.
b) Menganalisis perkembangan Lapas Perempuan Kelas III
Mataram, berkaitan dengan perubahan fungsi yang mungkin
terjadi karena penyesuaian pelayanan.
c) Mengenali perkembangan data-data sekunder dan
situasi lapangan actual yang berkaitan dengan pekerjaan
fisik yang telah dilaksanakan maupun studi perencanaan
terdahulu dan dokumen lain yang terkait.
d) Mengenali permasalahan sosial masyarakat sekitar lokasi.
e) Mempelajari kebijakan Pemda provinsi/Kota Mataram
yang berkaitan dengan Sistem Pembangunan Gedung
Pemerintah, khususnya Rehabilitasi Gedung Lapas
Perempuan Kelas III Mataram.
2) Survey topografi berupa pengukuran lahan, termasuk
kontur lahan tertimbun,ketinggian saluran buangan daerah
disekitarnya, pengukuran proses settlement (konsolidasi
lapisan tanah dalam) yang terjadi dan pemasangan benchmark
yang aman pada lokasi proyek;
3) Penetapan Site Plan/Lay Out Plan;
4) Pembuatan detail desain dari penataan bangunan;
5) Penetapan spesifikasi desain;
6) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya;
7) Pembuatan Estimate Cost Engineer atau EE;
8) Pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis;
9) Pembuatan laporan yang disertai photo-photo lokasi
pelaksanaan.
12. Keluaran Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencanaan berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat
perjanjian, yang minimal meliputi :
a. Dokumen Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design (DED)
kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTB.
b. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Lampiran Analisa
serta Daftar Item Pekerjaan (Bill Of Quantity) dan Perhitungan
Teknis Lainnya.
c. Gambar desain bangunan agar bisa menunjang dilaksanakan
secara tepat waktu dan sesuai yang dipersyaratkan.
d. Dokumen Spesifikasi Teknis kegiatan Rehabilitasi Gedung dan
Bangunan Kantor Lapas Perempuan Kelas III Mataram di Kantor
Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat.
e. Lampiran data dan gambar serta dokumentasi lainnya yang
mendukung dan dipersyaratkan sesuai ketentuan.
f. Cetak gambar 3D Rehabilitas Gedung dan Bangunan Kantor
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.
g. Dokumen-dokumen Tender Pelaksanaan Konstruksi Fisik sesuai
yang dipersyaratkan.
13. Peralatan,
Untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan, Pejabat Pembuat Komitmen
Material, Personil
(PPK) menyediakan :
& Fasilitas dari
PPK a. Laporan dan Data
Data hasil Survey baik yang bersifat Primer maupun Sekunder (bila
tersedia) tentang Lokasi dan Fisik Lingkungan maupun Kawasan
yang akan direncanakan yang mencakup data teknis hasil penelitian
tanah, data Standard dan Peraturan Teknis, serta data lain terkait
dengan pembangunan Sarana dan Prasarana.
b. Staf Perwakilan (Liaision Officer)
Pengguna jasa akan mengangkat staff petugas atau wakilnya yang
bertindak sebagai Liaison Officer atau project officer (PO) maupun
sebagai Personal In Charge (PIC) dalam rangka pelaksanaan jasa
konsultansi ini.
c. Tim Teknis
Pengguna Jasa akan menyediakan Tim Teknis sebagai pengarah
yang terdiri dari Instansi yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku,
yang akan mendampingi Konsultan Perencana dalam pekerjaannya
terutama dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah
dan perundang-undangan.
14. Peralatan & Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan harus menyediakan sumber
Material dari
daya seperti peralatan dan material guna mendukung kelancaran
Penyedia Jasa
pelaksanaan tugas. Konsultan harus menyediakan ruang dan peralatan
kerja yang dapat digunakan oleh timnya serta kendaraan
operasional.Peralatan minimal yang harus disediakan oleh konsultan
antara lain adalah :
1. Komputer dan perlengkapannya;
2. Kamera Digital;
3. Alat Pengukur sesuai kebutuhan kompleksitas pekerjaan;
4. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
15. Lingkup A. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara professional atas
Kewenangan
jasa DED yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang
Penyedia Jasa
berlaku.
B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai
berikut :
1) Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan kualitas dan
kuantitas berdasarkan rencana Desain/Gambar dan dokumen-
dokumen kontrak kegiatan yang bersangkutan, serta peraturan,
standard dan pedoman teknis yang berlaku;
2) Kinerja Perencanaan telah memenuhi standar hasil kerja manajemen
konstruksi yang berlaku;
3) Hasil evaluasi jasa konsultansi Perencanaan dan dampak yang
ditimbulkan.
C. Penanggung jawab professional Perencanaan adalah tidak hanya
konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli
professional Perencanaan yang terlibat dalam proses pekerjaan
tersebut.
D. Lingkup Kegiatan/Proyek adalah : Jasa Konsultansi Perencanaan
Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lapas Perempuan Kelas III
Mataram.
E. Lingkup Pekerjaan adalah: Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi
Gedung dan Bangunan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.
F. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan
adalah mengikuti ketentuan dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2023.
16. Jangka Waktu A. Waktu pelaksanaan kegiatan Perencanaan ini adalah selama 2
Penyelesaian
bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender dengan ketentuan
Pekerjaan
konsultan perencana harus melaksanakan pengawasan berkala
selama masa konstruksi hingga serah terima pekerjaan konstruksi.
17. Personel Dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan ini, penyedia harus
menyediakan tenaga- tenaga (personil) ahli,dan tenaga pendukung dengan
kuaifikasi sebagai berikut:
Posisi Kualifikasi
Jumlah
orang
Pendidikan Pengalama Sertifikat
bulan
n
Tenaga Ahli :
Team Leader S1 Arsitektur/ 5 Tahun SKA 1 x2 OB
Arsitektur/Tek
Sipil
nik Bangunan
Gedung-
Madya
Ahli K3 Konstruksi S1 Teknik Sipil 3 Tahun SKA Teknik 1x1 OB
Bangunan
Gedung-
Madya
Tenaga Ahli S1 Teknik Sipil 3 Tahun SKA Teknik 1x1 OB
Struktur
Bangunan
Gedung-
Madya
Tenaga Ahli M/E S1 Teknik 3 Tahun SKA Teknik 1x1 OB
Mesin/Elektro Mekanikal/Te
naga
Listrik-Madya
Tenaga Pendukung :
Surveyor D3/SMK Teknik 3 Tahun - 2x1 OB
Juru Gambar D3/SMK Teknik 3 Tahun - 2x2 OB
Estimator D3/SMK Teknik 3 Tahun - 2x2 OB
Operator D3/SLTA 3 Tahun - 2x1,5 OB
Komputer
18. Jadwal Waktu Pelaksanaan (Bulan)
Tahapan
Pelaksanaan
I II III IV V VI VII-XII Ket.
Pekerjaan
1. Konsepsi
Perancangan
2. Pra Rancangan
3. Pengembangan
Rancangan
4. Rancangan Detail
5. Pelelangan
Kontraktor
6. Pengawasan
Berkala
Laporan
19. Laporan Laporan ini berisi Pemahaman konsultan tentang kerangka acuan pembangunan
Pendahuluan Lapas Perempuan Mataram seperti :
1) Laporan survey sebanyak 3 eksemplar
2) Laporan penyidikan tanah sebanyak 3 eksemplar
20. Laporan Laporan Bulanan memuat : sebagai resume laporan harian, dilengkapi dengan
Bulanan (jika risalah rapat, dokumen-dokumen lain yang ada dalam satu periode laporan
dipersyaratkan) beserta kelengkapan laporan-laporan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari pada bulan
berikutnya diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.
21. Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan :
tidak diperlukan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : - hari kerja/bulan sejak SPMK
diterbitkan sebanyak : - buku laporan
22. Laporan Akhir Laporan ini diselesaikan harus diserahkan kepada pemberi tugas dengan
kelengkapan laporan antara lain :
1) Gambar DED format ukuran kertas A3 sebanyak 3 eksemplar.
2) Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS) sebanyak 3 eksemplar.
3) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) masing-
masing komponen bangunan dan rekapitulasinya sebanyak 3
eksemplar.
4) Bill of Quantity (BQ) sebanyak 3 eksemplar.
5) Cetak gambar 3D sebanyak 4 buah dibingkai.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) bulan sejak SPMK
diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan dan cakram padat (compact disc).
Hal-hal Lain
23. Produksi Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
Dalam Negeri wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK
dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Persyaratan Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
Kerjasama kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : Tidak boleh
ada kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain.
25. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
Pengumpulan 1) Mamatuhi protocol kesehatan Covid 19.
Data Lapangan 2) Atas izin tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
26. Alih Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan
Pengetahuan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan
kerja PPK seperti tersebut pada ruang lingkup pekerjaan.
Mataram, 05 Januari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
LALU SYAMSUL, SH
NIP. 198012312000031001