Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bengkalis - Riau Tahun Anggaran 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA       

                    URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

                            Kegiatan:                                   

     Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga        
       Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis - Riau Tahun Anggaran 2024    

                           Pekerjaan :                                  

     Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga        
       Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis - Riau Tahun Anggaran 2024    

                      TAHUN ANGGARAN 2024                               
1. UMUM                                                                 

    Unit Kerja/Organisasi : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA     

    Unit Eselon I     Direktorat Jenderal Pemasyarakatan                
    Satker            Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis        
    Nama Program    : Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
    Nama Kegiatan   : Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah         
    Nama Pekerjaan  : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada
                      Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis – Riau Tahun Anggaran
                      2024                                              
    Lokasi Pekerjaan : Jl. Pertanian No.219 Bengkalis                   

    Nilai Pagu Anggaran : Rp. 12.912.480.000,- (Dua belas milyar sembilan ratus dua belas juta
                      empat ratus delapan puluh ribu rupiah)            
    Nilai HPS       : Rp. 12.877.080.786,- (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta
                      delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)

    Jenis Kontrak   : Harga Satuan                                      
    Sumber Pendanaan : APBN 2024                                        
    Nomor DIPA      : Tahun Anggaran 2024                               

2. PENDAHULUAN                                                          
  a. bahwa pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusian yang mendasar, karena
     makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan
     melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;                             
  b. bahwa terpenuhinya Standar Angka Kecukupan Gizi orang Indonesia tak terkecuali Tahanan, Anak, dan
     Narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan,
     Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara,
     dan Cabang Rumah Tahanan Negara di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan;
  c. bahwa pelayanan makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga
     Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara harus
     memenuhi syarat kecukupan gizi, kebersihan, sanitasi, dan cita rasa sehingga diharapkan angka
     kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan Tahanan, Anak, dan Narapidana meningkat;

3. DASAR HUKUM                                                          
   Penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Bengkalis mengacu pada:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945          
   2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;              
   3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;         
   4) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak          
   5) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM); 
   6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;      
   7) Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP;
   8) Peraturan Pemerintah RI nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pelaksanaan,
     Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;              
   9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Persiden
     Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
      2023                                                              
   11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman
      Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana;       
   12) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
      Nomor PAS-02.OT.02.02 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Buku Standar Menu Makanan
      Bagi Tahanan/Narapidana;                                          

                 1 | URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAMA WBP LAPAS KELAS IIA BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024
   13) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1505.PK.01.06.07 Tahun 2021 tanggal 08
      November 2021 tentang Persiapan Pengadaan Bahan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana
      Tahun Anggaran 2022;                                              
   14) Surat Kepala Kantor Wilayah kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Nomor : W4.PB.02.10-
      7448 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Bama dan Belanja Modal
      Konstruksi di Lingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau Tahun Anggaran 2023.

4. LATAR BELAKANG                                                       

   Kegiatan pengadaan bahan makanan warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan
   dalam rangka memenuhi kebutuhan makan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari
   Narapidana/Tahanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh penyedia yang berkompeten dan mampu melaksanakan
   dengan baik. Untuk itu diperlukan proses pemilihan yang selektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
   Penyedia yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang tender harus melaksanakan pekerjaan
   dengan penuh tanggung jawab, dimana penyedia wajib melaksanakan pengiriman bahan makanan sesuai

   dengan daftar permintaan dari petugas dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis yang
   disesuaikan dengan daftar menu, jumlah narapidana/ Tahanan pada hari tersebut dan jumlah porsi per
   orangnya. Kuantitas dan kualitas bahan makanan yang dikirimkan setiap harinya harus sesuai dengan
   spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak/ Surat perjanjian.    

5. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
   1. Terselenggaranya sistem penyelenggaraan makanan di Lapas/ LPKA, LAPAS, Rutan dan Cabang
     Rutan bagi Tahanan, Anak dan narapidana yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat
     menunjang tugas pokok Lapas/ LPKA, LAPAS, Rutan dan Cabang Rutan dibidang pembinaan, pelayanan
     dan keamanan.                                                      
   2. Menyediakan Makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu
   3. Menyediakan makanan yang memenuhi citra rasa                      
   4. Tujuan pekerjaan/pengadaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan yang sesuai dengan
     peraturan yang berlaku                                             

6. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                    
   Pengguna jasa adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tim pelaksana, sebagai berikut
   :                                                                    
   a. Pengguna Anggaran adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
   b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis;
   c. Pejabat Pembuat Komitmen adalah PPK Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis;
   d. Bendahara adalah Bendahara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis;

   e. Panitia Pemeriksa Barang/ Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah PPHP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
      Bengkalis.                                                        

7. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
   1. Target/ sasaran yang ingin dicapai adalah dalam dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan
      dan minum warga binaan pemasyarakatan yang berkualitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

      Bengkalis untuk 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh ) orang WBP yang terdiri dari 1627 (seribu
      ebam ratus dua puluh tujuh) orang WBP Dewasa Laki-Laki, 48 (empat puluh tiga) orang WBP Dewasa
      Perempuan dan 9 (sembilan) orang WBP Anak-anak selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari
      sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.     
   2. Lingkup Pelaksanaan pekerjaan meliputi pembelian bahan, penyimpanan, pemilihan/ sortir barang,
      penimbangan, pengepakan, pengantaran/ pengangkutan barang sampai ke lokasi pekerjaan, penyerahan
      barang dan pelaporan dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak yang telah
      disusun serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.

                 2 | URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAMA WBP LAPAS KELAS IIA BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024
   3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan kerangka menu per 10 hari , daftar menu makan siklus
      10 hari, daftar kebutuhan volume barang harian, serta kualitas dan kuantitas bahan makanan

      sebagaimana dalam spesifikasi teknis yang telah ditentukan.       
   4. Pelaksanaan pekerjaan juga harus memperhatikan jadwal pentahapan pekerjaan dari mulai persiapan
      sampai dengan serah terima barang/ pekerjaan dalam setiap hari, frekuensi penggunaan bahan makanan,
      komposisi menu dan bumbunya, jadwal pengiriman sayuran per 10 hari, jadwal kebutuhan bahan makanan
      setiap bulan, dan perhitungan pemakaian bahan makanan dalam satu tahun, serta metode pelaksanaan
      yang menggambarkan penguasaan pekerjaan yang memperhatikan aspek-aspek yang berperan dalam
      penyelesaian pekerjaan antara lain keterlibatan tenaga teknis serta penggunaan peralatan yang
      dibutuhkan.                                                       

   5. Penggantian bahan makanan/ konversi bahan makanan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu
     oleh PPK/KPA serta mendapatkan pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
   6. Keluaran akhir yang harus dihasilkan adalah:                      

      a. Penyediaan Bahan Makanan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan peraturan yang
       telah ditetapkan.                                                
      b. Pengelolaan menu makanan yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
       nomor 40 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan
       Narapidana, serta peraturan terkait lainnya.                     
      c. Penyediaan makanan olahan yang sesuai dengan angka kebutuhan gizi, bercitra rasa, dan pengolahan
       yang baik sesuai dengan peraturan menteri tersebut;              

      d. Dokumen laporan hasil Pelaksanaan pekerjaan.                   

8. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN                                   
   Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk
   dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan
   pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat pembuat komitmen adalah :
   a. Laporan Manage Bon Harian                                         

   b. Laporan serah terima barang setiap hari dilengkapi dengan dokumentasi
   c. Laporan mingguan                                                  
   d. Laporan bulanan                                                   
   e. Laporan serah terima akhir pekerjaan                              

9. PRODUK DALAM NEGERI                                                  
   Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Produksi luar
   negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

10. SPESIFIKASI TEKNIS                                                  
   Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, penyedia diwajibkan
   mempelajari secara seksama seluruh peraturan yang berlaku terkait pengadaan bahan makanan ini yaitu
   Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2017 dan petunjuk teknis dari Direktur

   Jenderal Pemasyarakatan yang masih berlaku, serta spesifikasi teknis (terlampir) yang telah ditentukan.

                 3 | URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAMA WBP LAPAS KELAS IIA BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024
   1. JAMINAN KUALITAS                                                  
      ▪ Penyedia harus menjamin bahwa kualitas bahan makanan yang dikirimkan terjamin kualitasnya

        sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan                
      ▪ Apabila terdapat kualitas bahan makanan yang tidak sesuai, maka penyedia berkewajiban
        mengganti bahan makanan tersebut dan mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian penyedia
        .                                                               
   2. JAMINAN KUALITAS                                                  
      ▪ Penyedia harus mengirimkan bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari
        Lapas Kelas IIA Bengkalis sesuai dengan volume kebutuhan yang sesuai dengan ketentuan.
11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                            

     Jangka Waktu pelaksanaan selama 366 hari sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan
     31 Desember 2024.                                                  
12. PERSYARATAN PENYEDIA                                                
    A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

    1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang
      diadakan.                                                         
      a. Surat Izin: SIUP                                               
      b. Bidang pekerjaan:                                              
      c. penyedia harus memiliki bidang usaha sesuai dengan bidang usaha yang ditenderkan, yakni 1.
         KBLI 46311 Perdagangan Besar Beras 2. KBLI 46312 Perdagangan Besar Buah Buahan 3. KBLI
         46313 Perdagangan Besar Sayuran 4. KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
         5. KBLI 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya 6. KBLI
         46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan 7. KBLI 46322 Perdagangan
         Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan 8. KBLI 46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil
         Olahan Telur 9. KBLI 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula 10. KBLI 46334
         Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu               
      d. Kualifikasi usaha: Usaha Kecil                                 
    2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                          
    3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) tahun
      2021 dan tahun 2022                                               
    4) Memiliki Sertifikat kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku
    5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa
      milik sendiri atau sewa (melampirkan SITU atau Surat Keterangan Domisili dan foto dokumentasi tempat
      usaha/ kantor ).                                                  
    6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
       a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;              
       b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);                             
       c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
       d. Kartu Tanda Penduduk .                                        
    7) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:                            
       a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;  
       b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan
         Nepotisme dalam proses pengadaan ini;                          
       c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan
         hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
       d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan
         sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan
         secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.      
    8) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:              
       a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
         kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;                     
       b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
       c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

                 4 | URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAMA WBP LAPAS KELAS IIA BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024
       d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
         Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai  
         Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan
         Negara;                                                        
       e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
       f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan
         benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar
         dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala
         cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
         pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
         kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
    9) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

    B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia                               
    1) Memiliki pengalaman:                                             
      a. Penyediaan barang pada  divisi yang sama   paling kurang       
         1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
         maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan             
      b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling kurang 1
         (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
         swasta, termasuk pengalaman subkontrak.                        
    2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam
      proses penyediaan termasuk layanan purnajual.                     

  a. Memiliki tenaga :1 (satu) orang tenaga Administrasi minimal tamatan SMA/ sederajat
    teknis/terampil di                                                  
                     (melampirkan ijazah dan KTP), 2 (dua) orang Tenaga lapangan/ juru beli
    bidang                                                              
                     minimal tamatan SMA/ sederajat (melampirkan ijazah dan KTP) dan 1 (satu)
                     orang tenaga pengantar/ supir minimal tamatan SMA/ sederajat
                     (melampirkan Ijazah, SIM A dan KTP)                
                     Tenaga Ahli Gizi untuk memastikan makan yang akan diolah sesuai dengan
  b. Memiliki tenaga ahli di rancangan menu, serta memastikan bahan makanan yang akan dikirimkan
     bidang          layak dan berkualitas baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan
                     (minimal DIII Gizi, dengan melampirkan Ijazah, KTP, dan NPWP)
  c. Memiliki kemampuan                                                 
                      No      Jenis Alat    Kapasitas   Jumlah          
    untuk menyediakan                                                   
    fasilitas/ peralatan /                                              
                           Gudang Penyimpanan                           
                       1                  Luas minimal 20 m2 1 Unit     
    perlengkapan                                                        
                             bahan makanan                              
                          Alat Angkutan bermotor                        
                                          Kapasitas angkutan            
                       2  Roda empat sejenis Pick       2 Unit          
                                           minimal 900 kg               
                                Up                                      
                       3    Timbangan duduk Minimal 100 Kg 1 Unit       
                          Gerobak Angkut/ Gerobak Kapasitas angkutan    
                       4                                3 Unit          
                               Sorong      minimal 100 kg               
                       5       Freezer     Minimal 100 Kg 2 Unit        
                       6      Tabung Gas      12 Kg     25 Unit         
                       7  Tempat air minum (galon) 12 liter/ galon 200 galon
                     Keterangan :                                       
                     1). Semua peralatan dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa kwitansi/
                     faktur pembelian/ surat perjanjian sewa dan foto dokumentasi peralatan.
                 5 | URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAMA WBP LAPAS KELAS IIA BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024
                     2). Untuk kendaraan Roda empat dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta
                     surat uji KIR yang masih berlaku.                  

                     3). Untuk timbangan duduk kapasitas 100 kg dilengkapi dengan surat
                     keterangan memenuhi persyaratan tera yang masih berlaku dari Dinas terkait.

 C. Persyaratan Administrasi Teknis                                     
   1. Menyampaikan Spesifikasi teknis bahan makanan dilengkapi dengan gambar masing-masing bahan
      makanan;                                                          
   2. Menyampaikan Metode pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan penguasaan pekerjaan, meliputi
      penjelasan lingkup pekerjaan dan tahap pekerjaan dengan memperhatikan aspek yang berperan untuk
      penyelesaian pekerjaan antara lain keterlibatan personil serta penggunaan peralatan yang dibutuhkan
      untuk penyediaan bahan makanan dan air;                           
   3. Jadwal pentahapan pekerjaan dari mulai persiapan sampai dengan serah terima barang/ pekerjaan
      dalam setiap hari;                                                
   4. Kerangka menu per 10 hari;                                        
   5. Daftar Menu Makan siklus 10 hari untuk wilayah Indonesia bagian barat.
   6. Daftar menu makan siklus 10 hari;                                 
   7. Daftar kebutuhan volume barang harian selama 366 hari;            
   8. Frekuensi penggunaan bahan makanan dalam siklus menu 10 hari;     
   9. Perhitungan pemakaian bahan makanan, bahan bakar dan air per setiap bulan dalam satu tahun;
   10. Rencana Daftar dan Volume Kebutuhan Makanan Dalam 1 Tahun;       
   11. Tabel Daftar kebutuhan bahan makanan orang/hari dalam siklus 10 hari;
   12. Surat dukungan bermaterai untuk penyediaan bahan makanan (beras, sayuran, lauk pauk, bumbu-
      bumbu, buah dll) dari distributor/ perusahaan/ toko/ pemilik usaha untuk wilayah Kota Bengkalis yang
      menyatakan kesanggupan untuk mendukung dan menyediakan bahan makanan tersebut selama tahun
      2024, yang dilengkapi dengan alamat, no Handphone penanggung jawab/ pemilik usaha, melampirkan
      Surat ijin usaha/ KTP pemilik usaha, dan foto dokumentasi tempat usaha;
   13. Surat dukungan bermaterai untuk penyediaan bahan bakar gas dari distributor/ perusahaan/ toko/ pemilik
      usaha untuk wilayah Kota Bengkalis yang menyatakan kesanggupan untuk mendukung dan menyediakan
      gas elpiji tersebut selama tahun 2024, yang dilengkapi dengan alamat, no Handphone penanggung jawab/
      pemilik usaha, melampirkan Surat ijin usaha/ KTP pemilik usaha, kontrak/ surat penunjukkan sebagai
      agen resmi dari Pertamina dan foto dokumentasi tempat usaha;      
   14. Surat dukungan bermaterai untuk penyediaan Air minum dari distributor/ perusahaan/ toko/ pemilik usaha
      untuk wilayah Kota Bengkalis yang menyatakan kesanggupan untuk mendukung dan menyediakan Air

      minum tersebut selama tahun 2024, yang dilengkapi dengan alamat, no Handphone penanggung jawab/
      pemilik usaha, melampirkan Surat ijin usaha/ KTP pemilik usaha, disertai dengan sertifikat laik hygine/
      surat yang menyatakan air tersebut dapat diminum dan memenuhi standar kesehatan dari instansi
      yang berwenang serta foto dokumentasi tempat usaha.               
   15. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan penyediaan bahan makanan selama 366
      hari apabila anggaran tidak mencukupi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Anggaran Biaya

      Tambahan penyediaan bahan makanan (ABT) belum turun.              
   16. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan pengadaan bahan makanan sesuai spesifikasi
      teknis dan kualitas bahan makanan yang ditawarkan sampai akhir tahun 2024

                 6 | URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAMA WBP LAPAS KELAS IIA BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024
   17. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi apabila DIPA yang ditetapkan kurang dari nilai yang
      tenderkan.                                                        

   18. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang di keluarkan oleh instansi berwenang yang dilengkapi
      dengan foto tempat usaha, plang nama perusahaan, pegawai yang bekerja dan peralatan kantor.
   19. Menyampaikan Struktur Organisasi                                 

13. PENUTUP                                                             
   A. Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen Uraian Singkat Pekerjaan ini, tidak
      boleh dilakukan secara sepihak tanpa seijin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
   B. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam Dokumen Uraian Singkat Pekerjaan ini, maka tidak
      tertutup kemungkinan dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya     

   Demikian Dokumen Uraian Singkat Pekerjaan ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam
   melaksanakan pekerjaan sehingga dicapai hasil pengadaan barang yang sesuai dengan rencana.

                                      Bengkalis, 19 Oktober 2023        
                                      PE J A B A T P E M B U AT KOMITMEN

                                      RO S D E A N A P U R BA           
                                      N I P . 1 9 8 0 0 9 0 1 2 0 0 9 1 22001

                             Mengetahui                                 
             KEPALA LEMB A G A P E M A S Y A R A K A T A N K E L A S I I A BENGKALIS

                          MUHAMMAD LUKMAN                               
                         NIP. 197705061999021001                        

                 7 | URAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BAMA WBP LAPAS KELAS IIA BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024