Manajemen Konstruksi Pembangunan/Renovasi Rsud Kab. Muna Barat Dalam Rangka Pemenuhan Phtc Bidang Kesehatan Tahap 3

RINGKASAN SINGKAT PENGADAAN                             

     Perubahan UUD 1945 Pasal 28 Bagian H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang
berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian Pasal 34 ayat (3), bahwa negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
pada Pasal 19 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan
segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. 

     Peningkatan usia harapan hidup bukan tidak menimbulkan dampak terhadap pola
pelayanan kesehatan. Meningkatnya populasi usia lansia serta pergeseran life style
masyarakat Indonesia secara umum berdampak pada pola kebutuhan pelayanan serta
epidemiologi penyakit tertentu yang menyerap sumber pembiayaan tinggi, di antaranya

jantung, kanker, dan stroke. Hal ini salah satunya tergambar bahwa kurun waktu 10
tahun, proporsi kematian penyakit infeksi menurun secara signifikan, namun proporsi
kematian karena penyakit degeneratif (jantung dan pembuluh darah, neoplasma,
endokrin) justru semakin meningkat.                                       

     Berdasarkan usulan dari Tim Pakar dan Tim Sinkronisasi Presiden Terpilih, antara
lain program yang diusung adalah Upaya meningkatkan standar pelayanan kesehatan
melalui pembangunan sarana prasarana Pembangunan Rumah Sakit Lengkap      

Berkualitas di Kabupaten/Kota.Terdapat 66 Rumah Sakit kelas D dan D Pratama yang
perlu peningkatan Kompetensi RS untuk mendukung Program KJSU. 66 RS tersebut
terletak di 24 provinsi termasuk dalam daerah remote area.                

     Atas latar belakang tersebut diatas, Kementerian Kesehatan merencanakan
pembangunan RS dengan program peningkatan kelas Rumah Sakit di daerah tersebut
dari kelas D/ D Pratama menjadi kelas C yang disebut Program Hasil Terbaik Cepat/
PHTC  (Quick Wins) yang bertujuan untuk penguatan layanan KJSU yang dapat 

memberikan layanan Kesehatan RS Kelas C startifikasi madya di remote area.
     Penguatan KJSU yang dimaksud adalah upaya pengembangan fasilitas sarana,

prasarana dan alat kesehatan yaitu ruang operasi, penambahan ruang rawat jalan, rawat
inap (penambahan jumlah tempat tidur sesuai standar RS Kelas C), ruang perawatan
intensif, ruang cathlab, ruang radiologi (CT-Scan, Mamografi), dan ruang-ruang
penunjang lain apabila diperlukan peningkatan. Batasan luasan yang akan dibangun
untuk peningkatan kelas ini adalah +6.900 m2 untuk penambahan fungsi-fungsi ruang di

atas.                                                                     
     Salah satu Lokasi fokus kegiatan peningkatan kelas RS adalah RSUD Muna Barat

Kab. Muna Barat Rumah Sakit yang akan ditingkatan kelasnya di RSUD Muna Barat ini
adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan Klasifikasi Kelas D yang akan ditingkatkan
menjadi Kelas C dengan persyaratannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 14  Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada       
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan serta Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan,
Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.                            
     Pembangunan fisik peningkatan kelas RSUD Muna Barat Kab. Muna Barat  
direncanakan dilakukan dengan skema kontrak rancang bangun Multi Years tahun
anggaran 2025 dan 2026. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan juga  

proses-proses dalam pengadaan jasa konstruksi maka diperlukan pengawasan dan
pengendalian di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu dan
biaya serta tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku/terkait. Dengan adanya
kebutuhan tersebut, maka kegiatan Pembangunan Rumah Sakit ini memerlukan peran

konsultan Manajemen Konstruksi untuk mengendalikan pelaksanaan Pembangunan di
lapangan agar berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.              

                                   Pejabat Pembuat Komitmen,              

                                      Hari Mukti