Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG                            

    DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  PERMUKIMAN   DAN CIPTA KARYA              
         Jalan Beringin II No. 34 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung     

                      URAIAN  PEKERJAAN                                 

 PENGGUNA  ANGGARAN  : Ir. THOMAS EDWIN ALI H., S.T., S.E., M.M.        

 SATKER/SKPD         : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  PERMUKIMAN,            
                      DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG                  

 NAMA PPK            : Ir. M. OKTA PURA NUGRAHA, S.T.                   

 KEGIATAN            : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH             
                      DAN RENCANA  RINCI TATA RUANG PROVINSI            

 SUB KEGIATAN        : PENETAPAN  KEBIJAKAN   DALAM   RANGKA            
                      PELAKSANAAN  PENATAAN RUANG                       

 NAMA PEKERJAAN      : PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN           
                      PEMBERDAYAAN      MASYARAKAT     DALAM            
                      PEMANFAATAN  RUANG                                

 SUMBER DANA         : APBDP                                            

 TAHUN ANGGARAN      : 2025                                             

                   APBD TAHUN  ANGGARAN  2025                           

                       URAIAN PEKERJAAN                                 
    KONSULTAN PEMBUATAN   PETA TEMATIK PERTANIAN WILAYAH  1             

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi seluruh tahapan yang diperlukan dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur Lampung, mulai dari persiapan hingga finalisasi dokumen.

Adapun ruang lingkup kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut:      
1. Inventarisasi dan Telaah Regulasi                                    
  Mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan di tingkat
  nasional dan daerah sebagai dasar hukum serta acuan substansi penyusunan Peraturan

  Gubernur.                                                             
2. Pengumpulan dan Analisis Data serta Informasi                        
  Melakukan pengumpulan data sekunder dan informasi terkait kondisi eksisting partisipasi

  masyarakat dalam penataan ruang, termasuk tantangan, kebutuhan, dan potensi
  penguatan peran masyarakat di Provinsi Lampung.                       
3. Penyusunan Naskah Akademik                                           

  Merumuskan naskah akademik yang memuat latar belakang, dasar hukum, filosofi,
  sosiologis, dan yuridis serta analisis kebutuhan regulasi sebagai dasar penyusunan
  rancangan Peraturan Gubernur.                                         
4. Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Gubernur                         

  Menyusun draf peraturan gubernur secara sistematis, sesuai ketentuan peraturan
  perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.           
5. Penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur       

  Melakukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil konsultasi publik dan
  masukan dari stakeholder serta pihak terkait.                         
6. Penyusunan Dokumen Final                                             
  Menyusun dokumen akhir yang terdiri atas:                             

     a. Naskah akademik final                                           
     b. Rancangan Peraturan Gubernur final                              

Tahapan pekerjaan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pemanfaatan Ruang:                                                
Tahap Persiapan                                                         

  •  Penetapan tim pelaksana dan pembagian peran/tugas.                 
  •  Penyusunan rencana kerja teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan.   

  •  Pengumpulan dokumen awal seperti RTRW, RPJMD, peraturan sektoral terkait, dan
     peraturan perundang-undangan relevan.                              
  •  Koordinasi awal dengan perangkat daerah terkait.                   

Inventarisasi dan Telaah Regulasi                                       
  •  Identifikasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat nasional

     dan daerah yang menjadi dasar hukum serta acuan substansi.         
  •  Penelusuran kebijakan sektoral terkait pemberdayaan masyarakat dan penataan
     ruang.                                                             
Penyusunan Naskah Akademik                                              

  •  Penyusunan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai landasan pembentukan
     Peraturan Gubernur.                                                

  •  Penyusunan rumusan urgensi regulasi, analisis dampak, dan arah pengaturan.
  •  Penyusunan matriks substansi pokok yang akan dimuat dalam draf peraturan.

Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Gubernur                            
  •  Penyusunan struktur dan batang tubuh rancangan peraturan.          
  •  Penjabaran pasal demi pasal sesuai dengan hasil kajian dan kebutuhan daerah.

  •  Penyesuaian dengan ketentuan teknis pembentukan produk hukum daerah
     (Permendagri 80/2015 jo. Permendagri 120/2018).                    

Pelaporan Akhir                                                         
Penyusunan laporan akhir kegiatan yang mencakup:                        
  •  Naskah akademik                                                    

  •  Draf Rancangan Peraturan Gubernur