| Administrative Score (SA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0012200085911000 | Rp 345,218,880 | 66.6 | 73.28 | |
CV Karya Bina Utama Consultan | 07*5**1****15**0 | Rp 360,528,000 | 61.6 | 68.43 |
| 0722072659911000 | Rp 425,773,800 | 91 | 89.02 | |
| 0945200160914000 | - | 69.1 | - | |
| 0018840942914000 | - | - | - | |
| 0739620565722000 | - | - | - | |
| 0809626393911000 | - | - | - | |
| 0029245081915000 | - | - | - | |
| 0018904896915000 | - | - | - | |
| 0026240754061000 | - | - | - | |
| 0012260683911000 | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN
LANDSCAPE KANTOR OPD KOMPLEKS PUSAT PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PENDAHULUAN
1. U M U M
a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan
dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi
secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah
lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi
lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi
perkembangan arsitektur di Indonesia.
b. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan,
dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat
memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi
mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan
gedung negara.
c. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan
Gedung Dan Landscape untuk bangunan negara perlu
diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga
mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai
dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata
laku profesional.
d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Jasa Konsultansi
Pengawasan Pembangunan Gedung Dan Landscape perlu
disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong
perwujudan karya yang sesuai dengan kepentingan
kegiatan.
2. LATAR BELAKANG
a. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang dimuat
adala Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22
Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 20l7 Tentang Jasa Konstruksi dan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan
bagian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Utara.
Dilaksanakannya kegiatan ini adalah karena
Pembangunan Kantor dan Landscape Bupati harus
diawasi karena memiliki item pekerjaan yang komplek
seperti dari struktur sampe arsitektural.
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi
konsultan Pengawasan yang memuat masukan, asas,
kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam
pelaksanaan tugas Pengawasan Konstruksi.
b. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Pengawasan
dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik
sehingga menghasilkan keluaran yang memadai sesuai
KAK ini.
4. SASARAN
a. Tersusunnya dokumen laporan Pembangunan Gedung
Dan Landscape Kantor OPD Kompleks Pusat
Pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara yang
memenuhi persyaratan dan peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan pembangunan gedung negara melalui
proses review gambar rencana, review rencana
pembiayaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
konstruksi yang akan dilakukan oleh Konsultan
Pengawasan. Dokumen hasil perencanan (gambar rencana
dan pembiayaan) yang direview oleh Konsultan
Pengawasan diharapkan dapat memberikan pedoman
secara utuh dan menyeluruh untuk Fisik Pembangunan
Gedung Dan Landscape Kantor OPD Kompleks Pusat
Pemerintahan.
b. Terawasinya pelaksanaan pembangunan Fisik
Pembangunan Gedung Dan Landscape Kantor OPD
Kompleks Pusat Pemerintahan di Kabupaten Lombok
Utara.
5. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
a Nama : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
b Pengguna : Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
Jasa
c Nama PA : Kahar Rijal, ST,MT
d Nama PPK Rangga Wijaya, ST
e Alamat : Jalan Gangga-Selelos, KM 43,2
6. SUMBER PENDANAAN
a. Biaya Jasa Konsultani Pengawasan.
1) Untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi Pengawasan
ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 430.000.000,-
(Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
2) Biaya tersebut mengacu dan mengikuti pedoman dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September
2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
yaitu :
a) Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya
paling banyak yang digunakan untuk membiayai
kegiatan pengawasan konstruksi
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
b) Besarnya biaya pengawasan konstruksi dihitung
secara orang per bulan dan biaya langsung yang
bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya
langsung personel (billing rate).
c) Biaya Pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil
seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang
bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam
kontrak, termasuk biaya untuk :
honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
materi dan penggandaan laporan;
pembelian dan atau sewa peralatan;
sewa kendaraan;
biaya rapat;
perjalanan lokal dan luar kota;
biaya komunikasi;
penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
penyiapan dokumen pendaftaran;
asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);
pajak dan iuran daerah lainnya.
d) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi
dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu
yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan
pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di
lapangan.
e) Tahapan pembayaran lebih lanjut akan diatur
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-
Syarat Khusus Kontrak.
b. Sumber Dana
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Jasa
Konsultan Pengawasan Konstruksi dibebankan kepada
: DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS
PENUNJANG
a. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan adalah : Jasa Konsultansi
Pengawasan Pembangunan Gedung Dan Landscape
Kantor OPD Kompleks Pusat Pemerintahan, dengan
perkiraan biaya sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat
Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
b. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan : Kompleks Kantor Bupati Lombok
Utara, Lapangan Tioq Tata Tunaq, Desa Tanjung, Kec.
Tanjung, Kab. Lombok Utara
c. Data Lokasi
1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan
Pengawasan harus mencari informasi yang
dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan
oleh Dinas termasuk melalui Kerangka Acuan
Kerja ini.
2) Konsultan Pengawasan harus memeriksa
kebenaran informasi yang digunakan dalam
pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari
Dinas, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan
kelalaian pekerjaan pengawasan sebagai akibat
dari kesalahan informasi menjadi tanggung
jawab konsultan Pengawasan.
d. Fasilitas Penunjang
1) Selama masa kontrak, Penyedia harus
memiliki kantor di Kecamatan Tanjung
dibuktikan dengan surat pernyataan
kesanggupan menyediakan kantor.
2) Sarana transportasi disiapkan sendiri dalam
kontrak wajib disediakan oleh Penyedia atas
biaya sendiri.
3) Fasilitas penunjang dan biaya operasional
kantor yang tidak dibiayai dalam kontrak wajib
disediakan oleh Penyedia atas biaya sendiri.
4) Peralatan yang dibutuhkan untuk
melaksanakan pekerjaan ini dengan baik wajib
tidak dibiayai dalam kontrak wajib disediakan
oleh Penyedia atas biaya sendiri.
8. LINGKUP TUGAS PENGAWASAN KONSTRUKSI
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan
Pengawasan adalah berpedoman pada ketentuan yang
berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor
22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 20l7 Tentang Jasa Konstruksi dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang
terdiri dari :
a. Tahap Pelaksanaan
1) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan
konstruksi fisik yang disusun oleh
pemborong yang meliputi program -program
pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan
dan penggunaan tenaga kerja, peralatan
dan perlengkapan bahan bangunan, informasi,
dana, program Quality Assurance/Quality
Control dan program kesehatan dan
keselamatan kerja (K3).
2) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi
fisik, yang meliputi program pengendalian
sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian
waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas
dan kualitas) hasil konstruksi,pengendalian
perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
administrasi, pengendalian kesehatan dan
keselamatan kerja.
3) Melakukan evaluasi program terhadap
penyimpangan teknis dan manajerial yang
timbul, usulan koreksi program dan tindakan
turun tangan, serta melakukan koreksi teknis
bila terjadi penyimpangan.
4) Melakukan koordinasi antarapihak-pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
5) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri
atas :
Memeriksa dan mempelajari dokumen
untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
dijadikan dasar dalam pengawasan
pekerjaan di lapangan.
Mengawasi pemakaian bahan, peralatan
dan metode pelaksanaan, serta
mengawasi ketepatan waktu dan biaya
pekerjaan konstruksi.
Mengawasi pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dari segi kualitas, kuantitas
dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
Mengumpulkan data dan informasi di
lapangan untuk memecahkan persoalan
yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan
secara berkala, membuat laporan
mingguan dan bulanan pekerjaan
pengawasan, dengan masukan hasil rapat-
rapat lapangan, laporan harian, mingguan
dan bulanan pekerjaan konstruksi yang
dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi.
Meneliti gambar-gambar untuk
pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan
oleh penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi.
Meneliti gambar-gambar yang sesuai
dengan pelaksanaan di lapangan (As Built
Drawing) sebelum serah terima pertama.
Menyusun daftar cacat atau kerusakan
sebelum serah terima pertama, mengawasi
perbaikannya pada masa pemeliharaan,
dan menyusun laporan akhir pekerjaan
pengawasan.
Menyusun berita acara persetujuan
kemajuan pekerjaan, berita acara
pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima
pertama dan akhir pelaksanaan
konstruksi sebagai kelengkapan untuk
pembayaran angsuran pekerjaan
konstruksi.
Menyusun berita acara persetujuan
kemajuan pekerjaan, berita acara
pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima
pertama dan akhir pelaksanaan
konstruksi sebagai kelengkapan untuk
pembayaran angsuran pekerjaan
konstruksi.
Membantu pengelola kegiatan dalam
menyusun Dokumen Pendaftaran.
Membantu pengelola kegiatan dalam
menyusun Dokumen Pendaftaran.
MEMBANTU pengelola kegiatan dalam
penyiapan kelengkapan dokumen
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari
Pemerintah Kabupaten atau Kota
setempat.
9. KRITERIA, PROGRAM KERJA DAN TANGGUNG JAWAB
a. Kriteria
Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah
Konsultan Pengawasan Konstruksi harus
memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai
berikut :
1) Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari pekerjaan Pengawasan
Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan
tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah
ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat
Pembuat Komitmen.
2) Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan
pengamanan yang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan, baik yang menyangkut macam,
kualitas dan kuantitas dari setiap bagian
pekerjaan.
3) Persyaratan Fungsional
Pekerjaan Pengawasan Konstruksi pada tahap
pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang
menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan
harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang
tinggi sebagai Konsultan Pengawasan Konstruksi.
4) Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administratif sehubungan dengan
pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
b. Program Kerja
Konsultan Pengawasan Konstruksi harus segera
menyusun program kerja yang meliputi :
1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara
terperinci.
2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan
jumlahnya), tenaga yang diusulkan konsultan
Pengawasan Konstruksi harus mendapat
persetujuan dari Pemberi Tugas atas
rekomendasi Tim Teknis.
3) Uraian konsepsi konsultan Pengawasan
Konstruksi atas pekerjaan pengawasan proyek
tersebut.
4) Setelah ketiga hal tersebut di atas mendapat
persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pembuat
Komitmen, maka akan menjadi pedoman
penugasan dalam pelaksanaan tugas
pengawasan bagi konsultan Pengawasan
Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya.
c. Tanggung Jawab
1) Konsultan Pengawasan Konstruksi bertanggung
jawab secara professional atas jasa Pengawasan
konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan
dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.
2) Secara umum tanggung jawab Konsultan
adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja
sebagai berikut :
Ketepatan waktu pembangunan proyek
sesuai batas waktu berlakunya anggaran /
waktu yang telah ditetapkan.
Ketepatan biaya pembangunan sesuai
batasan anggaran yang tersedia atau yang
telah ditetapkan.
Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai
standard/spesifikasi teknis dan peraturan
yang berlaku.
Ketertiban administrasi kontrak dan
pelaksanaan pembangunan.
3) Tanggung jawab professional Pengawasan
konstruksi tidak hanya konsultan sebagai
suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga
ahli professional Pengawasan konstruksi yang
terlibat.
10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Konstruksi
diperkirakan selama 6 (Enam) bulan, terhitung sejak terbit
SPMK sampai dengan Serah Terima Pertama, dengan
perincian sebagai berikut :
a. Tahap Konstruksi Fisik = 6 Bulan
b. Tahap Pemeliharaan = 6 Bulan
Konsultan Pengawasan Konstruksi tetap bertanggung
jawab selama masa pemeliharaan, yaitu selama 6 (enam)
bulan sampai dengan Serah Terima Kedua.
11. KUALIFIKASI PERUSAHAAN
a. Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa
Konsultansi
b. Memiliki klasifikasi bidang usaha konsultansi lainnya
dengan sub kualifikasi Jasa Pengawasan Proyek
Terkait Konstruksi Bangunan (KL403), Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201), Jasa
Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan
Non Hunian (RK001), yang masih berlaku
c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih
berlaku
d. Memiliki NPWP
e. Memiliki Pengalaman Perusahaan untuk pekerjaan
Pengawasan Konstruksi dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir.
f. Mempunyai pengalaman pekerjaan Pengawasan
Konstruksi dengan nilai pekerjaan tertinggi dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir paling kurang sama
dengan 50% dari nilai total HPS/Pagu Anggaran
12. PERSONIL
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan
harus menyediakan Personil dalam suatu struktur
organisasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan
lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini, yang
bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas.
NO TENAGA KUALIFIKASI PENGALAMA JUMLAH
N
A. TENAGA AHLI
1. Team SKA : Ahli Madya 3 Tahun 1 orang
Leader/Ahli Teknik Bangunan
Bangunan Gedung. Pendidikan :
Gedung S1 T. Sipil
2. Ahli Teknik Jalan SKA : Ahli Muda 2 Tahun 1 orang
Teknik Jalan.
Pendidikan : S1 T.
Sipil
3. Ahli Elektrikal SKA : Ahli Muda 2 Tahun 1 orang
Teknik Elektrikal.
Pendidikan : S1 S1 T.
Elektro
4. Ahli K3 SKA : Ahli Muda K3 2 Tahun 1 orang
B. TENAGA PENDUKUNG
1. Inspektor SMK Terapan/D4 3 Tahun 2 orang
Terapan/S1. Teknik
Sipil
2. Operator D3 3 Tahun 1 orang
Komputer Komputer/Informatika
No Tenaga Ahli Uraian Tugas Keterangan
1. Team Leader Sebagai penanggung jawab tertinggi
pelaksanaan pekerjaan Pengawasan
Konstruksi secara keseluruhan, Sebagai
koordinator semua kegiatan
administrasi maupun teknis dan
organisasi Tim Pengawasan Konstruksi,
Sebagai pimpinan unsur pengarah,
pengawas dan pengendali mutu
pekerjaan pada setiap tahap kegiatan
pelaksanaan pembangunan, Menyusun
Organisasi Kerja Tim Pengawasan
Konstruksi secara keseluruhan,
Mengkoordinasikan pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan terhadap
semua hal yang berhubungan dengan
kelancaran pekerjaan
pelaksanaanfisikoleh pihak kontraktor
pelaksana, Mengkoordinasikan
hubungan kerja antar organisasi
kerja sesuai tugas masing-masing
dengan semua unsur proyek dan instansi
terkait, Memimpin rapat koordinasi
bulanan yang melibatkan pihak-pihak
lain yang terkait (Pemberi Tugas maupun
Konsultan Perencana). Mempelajari
gambar dan spesifikasi teknik daftar
kuantitas, memastikan kelengkapan
teknik, gambar dan daftar kuantitas.
Membandingkan spesifikasi Teknik
dengan gambard an daftar kuantitas.
Memperkirakan biaya awal berdasarkan
gambar untuk tender, menghitung biaya
berdasarkan pekerjaan sejenis,
membandingkan antara pagu dengan
hasil perhitungan Mengevaluasi biaya-
biaya pekerjaan secara rinci
berdasarkan gambar dan spesifikasi
teknis, mencari data harga satuan
bahan, upah kerja, dan subkontrak
untuk pekerjaan khusus, menghitung
volume setiap item pekerjaan.
Mengevaluasi jadwal pelaksanaan
pekerjaan, membuat metode kerja,
membuat network planningdan bar
Chart.
2 Ahli Teknik Jalan Bertanggung jawab kepada Team Leader,
Sebagai penanggung jawab Mengawasi
semua tenaga / personil yang terlibat
dalam pekerjaan pengumpulan data
leger jalan dimaksud tepat waktu,
Memeriksa hasil olahan semua data
survei sekunder dan data primer yang
berada di bawah tanggung jawabnya,
Bertanggung jawab atas kualitas
pengumpulan data mencakup
kebenaran, ketelitian, kemutakhiran dan
kelengkapan hasil survei yang
dilaksanakan sesuai waktu yang telah
ditetapkan dan Bertanggung jawab atas
kualitas hasil pengolahan data leger
jalan dalam witayah pekerjaan yang
menjadi tanggung
jawabnya.Bertanggung jawab kepada
Team Leader, Sebagai penanggung jawab
teknis tertinggi pelaksanaan
Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan
jalan di lapangan, Mewakili Team Leader
dalam rapat-rapat koordinasi
mingguan bidang jalan di lapangan,
Melakukan koordinasi antar
bidang/disiplin secara internal dalam
organisasi tim konsultan Pengawasan
Bertanggung jawab atas perhitungan
(kualitas & kuantitas) hasil kemajuan
pekerjaan di lapangan untuk bidang
Elektrikal jalan
3 Ahli Elektrikal Bertanggung jawab kepada Team Leader,
Sebagai penanggung jawab teknis
tertinggi pelaksanaan Pengendalian dan
Pengawasan Pekerjaan Elektrikal di
lapangan, Mewakili Team Leader dalam
rapat-rapat koordinasi mingguan
bidang Elektrikal di lapangan,
Melakukan koordinasi antar
bidang/disiplin secara internal dalam
organisasi tim konsultan Pengawasan
Bertanggung jawab atas perhitungan
(kualitas & kuantitas) hasil kemajuan
pekerjaan di lapangan untuk bidang
Elektrikal Bangunan
4 Ahli K3 ( Health Melakukan pengawasan terhadap
pemenuhan persyaratan aspek
Safety
keselamatan konstruksi dalam
Environment
pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
(HSE) Engineer)
untuk mendukung terwujudnya tertib
penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
Melakukan pengawasan terhadap
penerapan Dokumen SMKK, Memeriksa
dan membuat rekomendasi terhadap
penyusunan dan pemutakhiran
dokumen penerapan Keselamatan
Konstruksi, Berkoordinasi dengan HSE
Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi dalam mengidentifikasi dan
memetakan potensi bahaya yang
mungkin terjadi di lingkungan kerja,
termasuk membuat tingkatan dampak
dari bahaya (impact) dan kemungkinan
terjadinya bahaya tersebut (probability),
Berkoordinasi dengan HSE Engineer
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dalam menyusun rencana program
keselamatan dan kesehatan kerja yang
meliputi upaya preventif dan upaya
korektif, untuk mengurangi terjadinya
bahaya/kecelakaan dan menanggulangi
kecelakaan yang terjadi di lingkungan
kerja, Memonitoring implementasi
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dengan berkoordinasi bersama HSE
Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi dalam memastikan dampak
lingkungan akibat pembangunan proyek
dapat diminimalisir, Berkoordinasi
dengan HSE Engineer Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi atau pejabat lain
dalam penyiapan pengendalian dan
keselamatan lalu lintas yang terlibat di
area proyek atau proyek lain yang
berkaitan, Membuat dan memelihara
dokumen terkait kesehatan dan
keselamatan kerja, termasuk merancang
prosedur baku dan memelihara borang
atau catatan terkait kesehatan dan
keselamatan kerja; dan, Mengevaluasi
insiden kecelakaan yang mungkin terjadi,
serta menganalisis akar masalah
termasuk tindakan preventif dan korektif
yang diambil
5 Inspektur Membantu atas perintah Supervision
Engineer (Se)/ Quality Engineer/Quantity
Engineer dalam melaksanakan kegiatan
pengawasan dari awal pelaksanakan
pekerjaan sampai dengan serah terima
6 Administrasi/ Bertanggung jawab kepada Team Leader,
Operator Komputer Membantu Team Leader
menyiapkan surat keluar,
mengarsipkan surat masuk, dan
berkas-berkas lain yang diperlukan
Membuat dan mengurus penagihan
termin ke pemberi kerja Melaksanakan
hubungan kerja antar organisasi kerja
sesuai tugas masing- masing dengan
semua unsur proyek, Bertanggung jawab
kepada Team Leader, Membuat laporan-
laporan kegiatan Pengawasan Konstruksi
di bawah arahan Team Leader,
Melaksanakan hubungan kerja antar
organisasi kerja sesuai tugas masing-
masing dengan semua unsur proyek
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli dan Tenaga
Pengawas di atas harus memiliki Sertifikat Tenaga Ahli SKA
dari Asosiasi dan dilengkapi dengan : ijazah asli/copy yang
dilegalisir, KTP, NPWP, CV, dan Referensi dari pemberi kerja.
Untuk Tenaga Pendukung dilengkapi dengan : ijazah
asli/copy yang dilegalisir, KTP, dan CV.
13. KELUARAN
Keluaran yang diminta dari konsultan Pengawasan
Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah :
a. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap
pekerjaan Pembangunan Gedung Dan Landscape
Kantor OPD Kompleks Pusat Pemerintahan, yang
akan dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi, yang
menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta
kelengkapan dan kelancaran administrasi, ketepatan
pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir
bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan
baik oleh Pemberi Tugas. Dokumen yang dihasilkan
selama proses Pengawasan Konstruksi adalah :
1) Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi
pekerjaan Pengawasan Konstruksi.
2) Buku harian yang memuat semua kejadian,
perintah atau petunjuk penting dari Konsultan
Pengawasan Konstruksi, yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,
konsekuensi keuangan, kelambatan
penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat
teknis.
3) Laporan Bulanan dari resume kemajuan
pekerjaan, tenaga, dan hari kerja.
4) Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk
pembayaran angsuran.
5) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang,
bilamana terdapat perubahan pekerjaan.
6) Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan.
7) Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.
8) Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan
9) Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan
pelaksanaan (as built drawing).
10) Laporan rapat di lapangan (site meeting).
11) Memeriksa gambar kerja terperinci (shop
drawings), Bar chart dan S curve serta Net Work
Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
b. Konsultan Pengawasan Konstruksi diminta
menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan
kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran
pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan
dengan pekerjaan Konsultan Pengawasan Konstruksi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan
Pengawasan Konstruksi.
14. PELAPORAN
a. Laporan Bulanan;
b. Laporan Akhir Pengawasan;
c. Backup Laporan Dalam Bentuk Softcopy (External
Harddisk)
15. PENUTUP
a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima,
maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan
masukan yang diterima dan mencari bahan masukan
lain yang dibutuhkan.
b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar
segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan
Pemberi Kerja.
Ditetapkan Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rangga Wijaya, ST
Nip. 198407152011011013