Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Bakesbangpol Tahun 2025

1.  LATAR BELAKANG                                                      
    Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana
                                                                        
diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri
                                                                        
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
                                                                        
Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017, Pasal 1, Ayat 1 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menegaskan bahwa
                                                                        
penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.                           
                                                                        
    Selain itu, data Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan
Kesekretariatan Bakesbangpol Kab. Madiun Tahun 2025 akan dapat menjadi bahan penilaian
                                                                        
terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan
                                                                        
Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Kesekretariatan adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasaan Masyarakat/Aparatur yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ Aparatur dalam memperoleh pelayanan
                                                                        
dari Kesekretariatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks
Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Kesekretariatan bertujuan untuk
                                                                        
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan selanjutnya.
                                                                        
                                                                        
2.  MAKSUD / TUJUAN                                                     
                                                                        
a) Untuk mengetahui tingkat kinerja penyelenggara pelayanan Kesekretariatan Badan
  Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Madiun, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk
                                                                        
  menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan
  selanjutnya;                                                          
                                                                        
b) Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan terkait pelayanan
  keskretariatan melalui Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan yang diperoleh dari
  hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif;                   
                                                                        
c) Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari penyelenggaraan pelayanan
  kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Madiun;        
                                                                        
d) Untuk mengetahui kinerja aparatur atas penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan
  oleh Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Madiun;   
e) Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada
  waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara
                                                                        
  pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;                  
f) Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
  kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Madiun sebagai upaya
                                                                        
  pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan
  ketentuan peraturan perundang-undangan.