Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kecamatan Poncokusumo

			Reason
CV Sugio Langgeng	0851463687609000	Rp 556,252,998	Setelah harga satuan dasar hasil klarifikasi dimasukkan dalam Daftar Evaluasi Kewajaran Harga, diperoleh hasil dengan jumlah harga klarifikasi (MPU + Non MPU) tanpa keuntungan/profit Lebih Besar dari total penawaran (MPU + Non MPU) tanpa keuntungan/profit, dengan demikian Harga Penawaran Tidak Wajar.
CV Sekawan Makmur	0768276081657000	Rp 556,849,803	Setelah harga satuan dasar hasil klarifikasi dimasukkan dalam Daftar Evaluasi Kewajaran Harga, diperoleh hasil dengan jumlah harga klarifikasi (MPU + Non MPU) tanpa keuntungan/profit Lebih Besar dari total penawaran (MPU + Non MPU) tanpa keuntungan/profit, dengan demikian Harga Penawaran Tidak Wajar.
CV Indocon Utama	0022130587651000	Rp 568,004,476	Setelah harga satuan dasar hasil klarifikasi dimasukkan dalam Daftar Evaluasi Kewajaran Harga, diperoleh hasil dengan jumlah harga klarifikasi (MPU + Non MPU) tanpa keuntungan/profit Lebih Besar dari total penawaran (MPU + Non MPU) tanpa keuntungan/profit, dengan demikian Harga Penawaran Tidak Wajar.
CV Endra Adhinatha	0617610415657000	Rp 574,523,944	-
CV Cipta Global Indonesia	0750140584657000	Rp 577,523,947	Setelah harga satuan dasar hasil klarifikasi dimasukkan dalam Daftar Evaluasi Kewajaran Harga (EKH), diperoleh hasil dengan jumlah harga klarifikasi (MPU + Non MPU) tanpa keuntungan/profit Lebih Besar dari total penawaran (MPU + Non MPU) , dengan demikian Harga Penawaran Tidak Wajar dan dinyatakan tidak lulus
CV Jasmine	0023478530623000	Rp 594,366,688	-
CV Farrasindo Konstruksi	0960212447629000	Rp 594,367,249	-
CV Satu	0842573065652000	Rp 621,149,250	-
Ben Kokoh Tamma	0435163183657000	-	-
CV Barokah	0314891029652000	Rp 628,745,244	-
CV Sapta Gemilang Mandiri	0731844494608000	Rp 669,624,708	-
Ama Construction	0909102154654000	-	-
CV Acacia	0024807349654000	-	-
Nirwana Sentraco	0210053047654000	-	-
Surya Nebula	0044*540	Rp 594,367,249	Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga tanpa ada konformasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan
Kertasari	0837691807657000	Rp 589,939,061	Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga (EKH) sampai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa ada konfirmasi/pemberitahuan
CV Nabil Audiya	0029693363609000	Rp 595,113,768	-
CV Ratu Anom	0604754275623000	Rp 594,367,249	-
CV Guntur Karya Perkasa	0906863105623000	Rp 594,367,249	-
CV Nanik Wijaya	0025334541657000	Rp 590,417,155	Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sampai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi
CV Tirtoyoso	0314594672623000	Rp 595,109,519	-
Anugerah Mandiri Perkasa	0748506706654000	Rp 638,507,499	-
CV Sari Sukma Jaya	0913013652623000	Rp 574,600,396	Tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga (EKH) sampai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa ada konfirmasi/pemberitahuan
CV Karya Pandawa Lima	0408*520	Rp 594,379,072	-
CV Elang Cakrawala	0824769897652000	Rp 594,367,249	-
CV Kabul Jayad	0610*220	Rp 625,043,987	-
CV Prima Vista	0210865093654000	-	-
CV Elfa	0849*440	-	-
CV Akurasi Bangun Negeri	0807378054657000	-	-
CV Bina Persada	0717763064514000	-	-
CV Ngadek Dw	0755690948657000	-	-
CV Bumi Putra Perkasa	0955989421623000	-	-
CV Miranda	0337*540	-	-
CV Didi Putra Jaya	0850799594602000	-	-
CV Jaya Kencana Nusantara	0863299376652000	-	-
Arka Yasa	0535484687654000	-	-
CV Abadi Bangun Sentosa	0817660756657000	-	-
CV Dwi Putra Mandiri	0210951653654000	-	-
CV Aprillio Konstruksi Indonesia	0412111494604000	-	-
CV Selo Aji	0025335274657000	-	-
Tiga Pilar Berkarya	0637995135654000	-	-
CV Arke Putra	0660*230	-	-
CV Aryaguna	0959003542627000	-	-
Sagyo Gawe Usra	0954331658652000	-	-
CV Jaya Wardhana	0025335092654000	-	-
CV Purnama	0024579435604000	-	-
Mahesa Cipta Creative	0320*520	-	-
CV Menang	0014563175651000	-	-
CV Arman Jaya	0958285645608000	-	-
CV Andika Perkasa	0018408666652000	-	-
CV Vanda Jaya	0737705814623000	-	-
CV Konstruksi Alam Mandiri Utama	0607138708657000	-	-
Atput Nusantara Jaya	0402905152654000	-	-
Adhikarya Pratama	0941*520	-	-
Saliro Utomo	0940253834646000	-	-
CV Rizki Putra Mandiri	0842274888657000	-	-
CV Eka Jaya	0710321126652000	-	-
CV Pusaka Timur Nusantara	0404824948623000	-	-
CV Air Giri Saba	0900290941652000	-	-
Mahakarsa Konstruksi	0678*570	-	-
Langgeng Jaya Mandiri	0803286988654000	-	-
Setyo Joyo	0858867682623000	-	-
Gading Adinata	0414*570	-	-
CV Marangga Tadewa	0968383158657000	-	-
CV Sagara Guna Utama	0610265332649000	-	-
CV Nrz Assahra	0950227876657000	-	-
CV Azka Bangun Karya	0025707605657000	-	-
CV Nyiur Utama Raya	0024805517654000	-	-
CV Saudara Konstruksi	0955416250653000	-	-
CV Jaya Yudha Nusantara	0914066758652000	-	-
CV Tata Anugrah Sejati	0314828849653000	-	-
Fama Construction	0728108614603000	-	-

BAB I
SYARAT – SYARAT UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kabupaten Malang yang meliputi:

a. Pekerjaan Persiapan
b. Pekerjaan Jalan Beton

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis,

Gambar Perencanaan, Berita Acara Penjelasan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengikuti
petunjuk dan keputusan Pengawas lapangan dan Tim Teknis Kegiatan.

2. DASAR – DASAR PELAKSANAAN KERJA
a. Pekerjaan ini harus dilaksanakan berdasarkan:

a) Kontrak Kerja

b) Syarat – Syarat Teknis
c) Gambar perencanaan

d) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
e) Petunjuk dan Perintah Direksi/Pengawas Lapangan selama berlangsungnya pelaksanaan

pekerjaan.

b. Menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
a) Peraturan

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor

12 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen) No. 14 Tahun

2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia.
4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018

Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5) Menurut peraturan Pemerintah Daerah setempat yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pembangunan Gedung Negara.

b) Standar Konstruksi
1) SNI 15-7064-2004 Standar Nasional Indonesia Semen portland

2) SNI 3976 1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton

3) Petunjuk / Tata Cara Standard lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini
c) Peraturan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Jaminan Perlindungan

dan Keselamatan Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh kementerian Ketenagakerjaan
RI.

3. RENCANA DAN PELAKSANAAN KERJA

a. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal penunjukan dan perintah kerja

pelaksanaan pekerjaan (SPMK), pihak Kontraktor harus sudah memulai melaksanakan
pembangunan fisik secara nyata di lapangan. Apabila setelah 1 (satu) minggu Kontraktor yang

ditetapkan belum melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan
diberlakukan ketentuan yang telah dibuat oleh PPK.

b. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan Kontrak, syarat‐

syarat teknis, gambar perencanaan, berita acara penjelasan, Kerangka Acuan Kerja (KAK)
serta mengikuti petunjuk dan keputusan Pengawas lapangan dan Tim Teknis Kegiatan.

c. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Kontraktor wajib membuat Rencana
Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa S-curve. Rencana Kerja tersebut

harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas, paling lambat

dalam waktu 8 (delapan) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterima oleh
Kontraktor. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas akan disahkan oleh

Pemberi Tugas / PPK.
d. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan harus sesuai dengan Rencana Kerja

tersebut.

e. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan Rencana Kerja
tersebut.

f. Dalam pekerjaan ini perhitungan Upah Pekerja mengacu pada UMK Kabupaten Malang
dengan pembanginya adalah 26 Hari Kalender Kerja

4. TENAGA DAN SARANA KERJA

Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja ahli, bahan material, peralatan berikut alat bantu
lainnya untuk melaksanakan pekerjaan serta pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan

terhadap bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan
berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan diserah-

terimakannya pekerjaan tersebut kepada pemberi kerja.

a. Pekerjaan Utama.

No Jenis Pekerjaan Utama

1. Pekerjaan Jalan Beton Tebal 15 cm

b. Bahan dan Material

Menyediakan bahan-bahan bangunan sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri

dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya.

5. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

a. Kontraktor harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja.
b. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil pemberi tugas untuk melihat, mengawasi,

menegur atau memberi nasehat tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas.
c. Kontraktor bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan

pekerjaan. Kontraktor berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya

Kontraktor sendiri.
d. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka

Kontraktor berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada Pemberi Tugas melalui
Konsultan Pengawas. Apabila hal ini tidak dilakukan, Kontraktor bertanggung jawab atas

segala kerusakan yang timbul.

e. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

f. Kontraktor berkewajiban memenuhi segala hal yang menyangkut jaminan sosial
dan keselamatan bagi petugas/pekerja di lapangan sesuai dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku.

g. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan menjadi
tanggung jawab Kontraktor.

h. Selama pembangunan belangsung, Kontraktor harus menjaga keamanan bahan/ material,
barang milik proyek, milik Konsultan Pengawas dan milik Pihak Ketiga yang ada di

lapangan, maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Bila terjadi

kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun
yang belum, adalah tanggung jawab Kontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya

Pekerjaan Tambah.
i. Apabila terjadi kebakaran, Kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya, baik yang berupa

barang-barang maupun keselamatan jiwa.
j. Apabila pekerjaan telah selesai, Kontraktor harus segera mengangkut bahan bongkaran dan

sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala

pembiayaannya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

6. KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN
a. Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa disebut Manager Pelaksana

yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh

dari Kontraktor,
b. Dengan adanya Pelaksana proyek, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab

sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.

c. Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Direksi/Pengawas Lapangan/Tim

Pengelola Teknis Kegiatan, nama dan jabatan Manager Pelaksana untuk mendapatkan

persetujuan.
d. Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi/ PengawasLapangan/ Tim Pengelola Teknis

Kegiatan, Manager Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka
akan diberitahu kepada kontraktor secara tertulis untuk menggantinya dengan personil yang

memenuhi syarat.

e. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, kontraktor harus sudah
menunjuk Manager Pelaksana baru atau kontraktor sendiri (penanggung jawab/ Direktur

Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.

7. DIREKSI KEET, PAGAR PROYEK DAN GUDANG MATERIAL,

a. Direksi Keet
Kontraktor harus menyediakan Direksi Keet untuk keperluan Pengawas Lapangan dan

Personalia Proyek dengan bahan semi permanen.

b. Kantor Pemborong, Los Kerja dan Gudang Material.

Kontraktor atas biaya sendiri berkewajiban membuat kantor Pemborong di lapangan, los
kerja untuk para pekerja dan gudang bahan yang dapat dikunci untuk menyimpan barang-

barang, yang mana tempatnya/ lokasinya akan ditentukan oleh Konsultan

Pengawas/Personalia Proyek.
c. Kontraktor berkewajiban menjaga keamanan dan kebersihan los Pemborong, los Pengawas

beserta inventarisnya.
d. Pagar Pengaman Proyek.

Untuk keamanan lapangan kerja, bila dianggap perlu Direksi/Pemilik dapat memerintahkan

kepada Kontraktor untuk memagari sekelilingnya sehingga aman.

e. Kantor Pemborong, gudang bahan, los-los kerja dan los lainnya yang dibuat dan dibiayai
oleh Kontraktor, setelah selesai pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan tersebut, harus segera

dibongkar/dibersihkan oleh Kontraktor, dan bahan-bahan bekasnya menjadi milik
Kontraktor/ Pemborong.

8. PENJELASAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

a. Bila gambar yang menyangkut spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka yang
mengikat/berlaku adalah spesifikasi teknis.

b. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignemen, lokasi seksi (bagian) dan detail
gambar mungkin akan dilakukan didalam waktu pelaksanaan kerja. Kontraktor harus

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh

mencari keuntungan dari kesalahan atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidak-sesuaian
antara gambar dan spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam

gambar dan spesifikasi atau gambar kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat

konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara

tertulis.

c. Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang
semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya. Permukaan-permukaan

pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang
tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari Konsultan Pengawas.

d. Bila ada keraguan mengenai ukuran, kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada

Konsultan Pengawas yang selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan
dipakai dan dijadikan pegangan.

e. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran skala tidak

boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Setiap deviasi dari
gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas

dan disahkan secara tertulis. Kontraktor tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran-
ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan

Pengawas/Direksi, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor/

Pemborong baik dari segi biaya maupun waktu.
f. Perbedaan Gambar.

1) Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka
gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat (berlaku).

2) Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak-telitian di dalam pelaksanaan satu bagian

pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka didalam hal
terdapat ketidak-jelasan, kesimpang-siuran, perbedaan- perbedaan dan ataupun ketidak-

sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Kontraktor diwajibkan
melaporkan kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan selanjutnya diadakan

pertemuan dengan Konsultan Pengawas/Direksi dan Konsultan Perencana, untuk
mendapat keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan.

3) Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor/ Pemborong untuk

memperpanjang/meng-“klaim” biaya maupun waktu pelaksanaan.
g. Shop Drawing.

1) Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat oleh

Kontraktor berdasarkan gambar dokumen kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan
lapangan.

2) Kontraktor wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup
lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan

Pengawas.

3) Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang
diperlukan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus

sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar
Kerja/Dokumen Kontrak maupun di dalam Spesifikasi Teknis.

4) Kontraktor wajib mengajukan shop drawing tersebut kepada Konsultan Pengawas untuk
mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/Direksi.

5) Semua gambar yang dipersiapkan oleh Kontraktor dan diajukan kepada Konsultan
Pengawas untuk diminta persetujuannya harus sesuai dengan format standar dari proyek.

h. Perubahan, Penambahan, Pengurangan Pekerjaan dan Pembuatan “As Built Drawing“.

1) Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan
disesuaikan dengan Dokumen Kontrak.

2) Setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Kontraktor berkewajiban membuat
gambar-gambar yang memuat seluruh perubahan, dan sesuai dengan kenyataan yang

telah dikerjakan/dibangun oleh Kontraktor ( As Built Drawing ).

3) Biaya untuk penggambaran “As Built Drawing”, sepenuhnya menjadi tanggungan
Kontraktor.

9. PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

a. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan dengan tertulis dalam
buku harian oleh Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan

serta persetujuan Pemberi Tugas.
b. Pekerjaan tambah/kurang hanya berlaku bila memang nyata‐nyata ada perintah

tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan/TimPengelola Teknis Kegiatan atas
persetujuan Pemberi Tugas.

c. Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga

satuan pekerjaan, yang dimaksudkan oleh Kontraktor yang pembayarannya
diperhitungkan bersama‐sama angsuran terakhir.

d. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang
dimasukkan dalam penawaran, harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh

Direksi/Pengawas Lapangan/Tim PengelolaTeknis Kegiatan bersama‐sama Kontraktor

dengan persetujuan Pemberi Tugas.
e. Adanya Pekerjaan Tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan

penyerahan pekerjaan, tetapi Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan
dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan tambah tersebut

10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Penerapan prinsip K3 di proyek sangat perlu diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi. Pelaksana
konstruksi harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip kerja sesuai ketentuan K3 di

lingkungan proyek.

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memuat:
a. Elemen SMKK, meliputi :

1) Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi:

a) Uraian pekerjaan;

b) Manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi:

- penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat
risiko, dan mengendalikan risiko;

- penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;
3) Dukungan Keselamatan konstruksi;

4) Operasi Keselamatan Konstruksi;

5) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.
b. Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan

7. Memenuhi 9 ( Sembilan ) komponen biaya penerapan SMKK.

11. LAPORAN

a. Pelaksana lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan/pekerjaan, baik bersifat teknis maupun

administratif.

b. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Kontraktor harus memberikan data-data yang
diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.

c. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan secara rutin dibuat oleh Kontraktor/ Pemborong
d. Laporan-laporan tersebut di atas setiap minggu dan bulannya, harus diserahkan kepada

Pemimpin Proyek untuk bahan monitoring pekerjaan.

12. PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN

a. Bahan-bahan yang didatangkan/ dipakai harus sesuai dengan contoh-contoh yang telah
disetujui Konsultan Pengawas/Direksi

b. Bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan

afkir/ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari lokasi bangunan/proyek
selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam dan tidak boleh dipergunakan.

c. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas dan
ternyata masih dipergunakan oleh Pelaksana, maka Konsultan Pengawas/berhak

memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor, yang mana segala kerugian yang

diakibatkan oleh pembongkaran tersebut menjadi tanggungan Kontraktor sepenuhnya.

d. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan-bahan

tersebut, maka Kontraktor harus menguji dan memeriksakannya ke laboratorium Balai

Penelitian Bahan pemerintah untuk diuji dan hasil pengujian tersebut disampaikan secara
tertulis kepada Konsultan Pengawas/Direksi. Segala biaya pemeriksaan ditanggung oleh

Kontraktor.
e. Sebelum ada kepastian dari laboratorium di atas tentang baik atau tidaknya kualitas dari

bahan-bahan tersebut, Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan - pekerjaan

yang menggunakan bahan-bahan tersebut di atas.
f. Bila diminta oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor harus memberikan penjelasan lengkap

tertulis mengenai tempat asal diperolehnya material dan tempat pekerjaan yang akan
dilaksanakan.

13. PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

a. Ijin Memasuki Tempat Kerja.
1) Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor, tetapi karena

bahan/material ataupun komponen jadi maupun mutu pekerjaannya sendiri ditolak oleh
Konsultan Pengawas/ Direksi, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas

biaya Kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas /Direksi.

2) Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat sebelum
mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas, dan Kontraktor harus memberikan

kesempatan sepenuhnya kepada Petugas/ Ahli dari Konsultan Pengawas untuk
memeriksa dan mengukur pekerjaan yang akan ditutup dan tidak terlihat.

3) Kontraktor harus melaporkan kepada Konsultan Pengawas kapan setiap pekerjaan sudah

siap atau diperkirakan akan siap diperiksa dan Konsultan Pengawas tidak boleh menunda
waktu pemeriksaan, kecuali apabila Konsultan Pengawas memberikan petunjuk tertulis

kepada Kontraktor apa yang harus dilakukan.
4) Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari waktu

diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak terhitung hari libur/hari raya) tidak

dipenuhi/ditanggapi oleh Konsultan Pengawas, maka Kontraktor dapat meneruskan
pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui oleh

Konsultan Pengawas/Direksi.
5) Bila Kontraktor melalaikan perintah, Konsultan Pengawas/ Direksi berhak menyuruh

membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki.

6) Biaya pembongkaran dan pemasangan/perbaikan kembali menjadi tanggungan
Kontraktor, tidak dapat di-klaim sebagai biaya pekerjaan tambah maupun alasan untuk

perpanjangan waktu pelaksanaan.

b. Kemajuan Pekerjaan

1) Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh

Kontraktor demikian pula metode /cara pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan
sedemikian rupa, sehingga diterima oleh Konsultan Pengawas.

2) Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu menurut

penilaian Konsultan Pengawas telah terlambat, untuk menjamin penyelesaian pada
waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang diperpanjang, maka Konsultan

Pengawas harus memberikan petunjuk secara tertulis langkah-langkah yang perlu
diambil guna melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada

waktu yang telah ditentukan.
c. Perintah Untuk Pelaksanaan.

Bila Kontraktor atau petugas lapangannya tidak berada di tempat kerja dimana Konsultan

Pengawas bermaksud untu memberikan petunjuk atau perintah, maka petunjuk atau perintah
itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua petugas pelaksana atau petugas yang

ditunjuk oleh Kontraktor untuk menangani pekerjaan itu.

BAB II
SYARAT - SYARAT TEKNIS

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan persiapan merupakan persiapan awal yang wajib dilakukan dalam melaksanakan suatu

proyek. Pada tahap ini, segala izin yang dibutuhkan untuk proses pembangunan telah diurus serta
segala sesuatu yang menyangkut kelancaran pekerjaan pelaksanaan harus telah disiapkan di lokasi

sebelum melaksanakan pekerjaan. Penyusunan jadwal terinci, mobilisasi peralatan dan tenaga
kerja, hingga kelengkapan administrasi lapangan harus sudah disiapkan sebelum memulai

pekerjaan.

Kontraktor juga harus mempertimbangkan situasi lapangan sebagai berikut:
- Volume pekerjaan yang merujuk pada batasan minimal yang wajib terpenuhi, hal ini agar

proyek tidak menyimpang dari perencanaan.
Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proyek, kontraktor juga wajib melakukan

pengukuran yang sesuai dengan target dan estimasi waktu serta biaya proyek.

Pada tahap ini, kontraktor bertanggung jawab atas ketepatan ukuran dan mutu bangunan yang
sesuai dengan syarat dan rencana kerja. Akan tetapi, jika terjadi ketidakcocokan, kontraktor tidak

diperkenankan untuk melakukan tindakan pembetulan sebelum mendapatkan persetujuan dari
manajemen konstruksi.

Selanjutnya,

a. Lingkup Pekerjaan
1) Pengukuran / Uitzet

2) Pasang Papan Nama
b. Syarat – Syarat Pekerjaan

1) Sebelum pekerjaan pengukuran dilakukan perlu diambil langkah pembersihan yang mana

kontraktor wajib membersihkan lokasi proyek dari hal-hal yang dapat menghambat proses
pembangunan. Contohnya, lokasi harus bersih dari pepohonan sampai ke akarnya agar

tidak merusak struktur tanah pada bangunan.

2) Pekerjaan uitzet dilaksanakan bersama – sama antara direksi, Perencana dan Penyedia
Barang/Jasa, Pengelola Teknik Kegiatan serta Pengawas Lapangan.

3) Kontraktor bertanggung jawab atas ketepatan pengukuran, apabila terjadi ketidakcocokan,

kontraktor tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pembetulan sebelum
mendapatkan persetujuan dari manajemen konstruksi.

4) Pasang Papan nama kegiatan.

2. PEKERJAAN URUGAN PASIR

Tahap ini meliputi pengurugan pasir bawah jalan beton. Dalam tahap ini, terdapat beberapa

ketentuan yang wajib di penuhi kontraktor seperti:
- Dilakukan pengurugan yang meliputi urugan pasir dan disesuaikan dengan gambar rencana.

- Ketebalan urugan pasir dalam gambar rencana adalah urugan yang sudah padat.

a. Lingkup Pekerjaan
1) Pekerjaan Urugan meliputi:

- Urugan pasir bawah jalan beton, dengan jenis pasir sesuai dengan gambar kerja
- Dan lain– lain yang tercantum dalam Gambar Kerja.

b. Syarat – Syarat Pekerjaan

1) Pek. Urugan pasir
- Ketebalan urugan pasir dibuat sesuai gambar dan disetujui Direksi Lapangan atau

Pengawas Lapangan.
- Untuk mencapai kepadatan, urugan pasir harus disiram dengan air secukupnya

3. PEKERJAAN PASANG PLASTIK ALAS BETON

Pekerjaan pasang plastik beton merupakan salah satu bagian pekerjaan perkerasan jalan beton
yang memerlukan perhatian yang serius dari Kontraktor dan Direksi dalam setiap proses dan

keputusan yang diambil.
Plastik Cor memiliki kegunaan yang penting untuk aplikasi pelapis lantai di atas tanah / slab on

ground. Plastik cor dapat dibeli di toko bangunan, upayakan platik memiliki ketebalan yang

cukup, sekitar 0.05 – 0.1mm agar tidak mudah robek bila terinjak-injak pada saat pengecoran
Beton

Fungsi plastik adalah untuk menjaga agar permukaan dasar beton tidak langsung berhubungan

dengan tanah/ pasir urug yang memiliki kelembaban. Sehingga kemungkinan air / uap air masuk
ke dalam pori-pori beton menjadi lebih kecil, dan juga air semen tidak mudah menyerap ke

lapisan tanah dibawahnya sehingga kadar air pada adukan beton dapat terjaga dengan baik dan
proses pengeringannya pun dapat terjaga sehingga beton tdak mudah cepat kering.

Langkah Pekerjaan

a. Setelah Pekerjaan penghamparan pasir urug dilaksanakan dengan baik dan rata sepanjang
jalan maka pekerjaan selanjutnya pemasangan plastik

b. Plastik dipasang selebar jalan dan sepanjang jalan beton yang akan dilaksanakan.
c. Dipasang secara bertahap sesuai jumlah Panjang beton atau volume beton yang akan di

cor agar pemasangan plastik tidak mudah rusak akibat terlalu lama menunggu proses

pengecoran.
d. Pemasangan Plastik dengan overlap 30 cm – 50 cm bila plastic yang ada tidak memenuhi

lebar jalan secara langsung karena lebar plastic dipasaran biasanya 1 – 1,50 m

4. PEKERJAAN BETON

Pekerjaan beton merupakan salah satu bagian pekerjaan yang memerlukan perhatian yang serius

dari Kontraktor dan Direksi dalam setiap proses dan keputusan yang diambil.
a. Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Jalan Beton Wajib menggunakan Ready mix disertai dengan tiket dari

batching plant (untuk syarat pencairan)
2. Untuk Pekerjaan yang tidak dapat terjangkau dengan Ready mix bisa melakukan

pengecoran dengan cor manual akan tetapi dengan syarat harus mendapatkan
persetujuan dari PPKom.

3. Pekerjaan beton yang dilakukan adalah pembuatan jalan beton dan lain – lain tercantum
dalam gambar kerja.

4. Semua pekerjaan beton yang dilakukan harus disertai test beton di lapangan yang

hasilnya langsung dapat diperoleh, serta test beton di laboratorium yang dilakukan di
lembaga di luar proyek dengan biaya test ditanggung oleh Kontraktor (untuk syarat

berita acara serah terima 1)
5. Bagian-bagian pekerjaan yang dilakukan sebelum, sedang dan sesudah pengecoran

yaitu:

- Persiapan Pengecoran
- Adukan

- Pengecoran

- Pembongkaran begesting
- Pemeliharaan/Perawatan

b. Syarat – Syarat Pekerjaan
1) Persyaratan umum

a) Konstruksi bangunan dengan bahan struktur beton struktur harus menggunakan

peraturan peraturan/normalisasi yang berlaku di Indonesia seperti PBI’71 (Peraturan
Beton Indonesia tahun 1971) dan atau SK SNI T–15–1991-03, PMI (Peraturan

Muatan Indonesia), dan lain-lain.
b) Semua pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada:

- Syarat-syarat bahan untuk semua pekerjaan beton SK SNI T-15-1991-03 pasal

3.1 sampai 3.9.
- Syarat pelaksanaan pekerjaan beton SK SNI T-15-1991-03 bagian 3 bab 4,5,6

berlaku seluruh pasal.
- Syarat-syarat pekerjaan tulangan SK SNI T-15-1991-03 bab 5 pasal 5.3 sampai

5.8.

- Perhitungan untuk pekerjaan beton struktur berdasarkan SK SNI T-15-1991-03.
c) Kualitas campuran beton harus memenuhi syarat dengan campuran beton (sesuai

yang ada dalam BOQ)
d) Setiap sambungan beton lama dan baru ditambahkan bahan additive beton.

e) Semua ukuran, dimensi beton yang ada dan tertulis dalam gambar kerja, adalah

ukuran dan dimensi beton konstruksi tidak dan belum termasuk

plesteran/finishingnya.
f) Komposisi

- Komposisi beton untuk semua struktur bangunan harus ditentukan sedemikian
rupa sehingga mencapai kekuatan silinder 28 (dua puluh delapan) hari sebesar

Fc’ 19.3 MPa tertera sebagai K 225 dengan TKDN minimal sebesar 96,23 %

- Untuk beton harus diadakan uji laboratorium dan hasil uji harus memenuhi mutu
beton yang disyaratkan.

- Percobaan Pendahuluan.
Pada bagian beton dimana tidak memungkinkan menggunakan adukan Ready

Mix, Penyedia Jasa harus melakukan pendahuluan dengan tujuan untuk mencapai

kualitas beton yang ditentukan. Mutu beton tersebut harus dibuktikan oleh
Penyedia Jasa dengan percobaan hancur silinder beton (ukuran 15 x 30 cm) dari

Laboratorium penyelidikan bahan-bahan bangunan yang diakui oleh Pemerintah
dan seluruh biayanya ditanggung oleh Penyedia Jasa. Banyaknya pengambilan

silinder percobaan ialah minimum 4 buah silinder. Benda uji diperiksa 7 (tujuh)

hari, 14 (empat belas) hari, 21 (dua puluh satu) hari dan 28 (dua puluh delapan)
hari untuk setiap beton yang diambil contohnya. Hasil dari Laboratorium harus

segera diserahkan kepada Direksi Lapangan/ Pengawas Lapangan.
g. Masa Pelaksanaan.

Selama masa pelaksanaan, mutu beton harus diperiksa secara kontinyu dari hasil –

hasil pemeriksaan benda uji.
2) Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

Langkah pelaksanaan pekerjaan beton terdiri dari kegiatan penyiapan adukan,
pemasangan tulangan, persiapan pengecoran atau pemasangan begesting, pelaksanaan

pengecoran, perawatan atau pemeliharaan beton, pembongkaran begesting dan
pelaksanaan uji laboratorium. Sebelum pelaksanaan pekerjaan beton, Kontraktor harus

meneliti gambar gambar kerja penulangan beton. Apabila terjadi keragu-raguan segera

menanyakan dan meminta jawaban Direksi sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan.
a) Adukan

- Adukan beton untuk konstruksi beton struktur digunakan beton dengan campuran
K-225 ( sesuai yang ada dalam BOQ ) dengan TKDN minimal sebesar 96,23 %

b) Persiapan Pengecoran

- Kontraktor harus membuat kotak takaran untuk adukan beton.
- Untuk Begisting menggunakan Kayu kelas III

- Semua Begisting dibersihkan dari segala kotoran.

- Begisting harus datar dan tegak lurus, kedudukan dan bentuknya tetap tidak
bergeser maupun bergerak pada waktu dan setelah pengecoran tetapi mudah

dibongkar.
- Sebelum dilakukan pengecoran, jalan harus dipasang plastik sepanjang jalan dan

lebar yang akan dicor
- Bekesting menggunakan kayu Kelas III dan harus dipasang dengan perkuatan -

perkuatan sehingga menjamin ukuran -ukuran dan jarak - jarak tidak berubah

selama diadakan pengecoran.
- Bekesting sebelum dilaksanakan pengecoran beton, harus dibersihkan dari

berbagai bentuk kotoran.
e) Pengecoran

- Pengecoran beton harus seijin tertulis dan sepengetahuan Direksi.

- Perbandingan adukan beton sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi Teknik
ini.

- Pembuatan campuran beton yang dilakukan setempat maka (1) angka dalam
perbandingan adukan menyatakan takaran dalam isi yang ditakar dalam keadaan

kering, (2) Takaran harus dibuat baik dan kuat, sebelum dipakai dimintakan

persetujuan Direksi. (3) Pengadukan minimum 3 menit setelah semua bahan
masuk ke dalam drum pengadukan, adukan beton harus memperlihatkan susunan

dan warna yang sama.
- Penggunaan bahan-bahan pembantu harus terlebih dahulu disetujui oleh Direksi.

- Begesting yang terkena percikan beton harus dibersihkan sebelum pengecoran

selanjutnya.
- Beton tak boleh dituang langsung dari ketinggian lebih dari 1,5 meter untuk

mencegah terlepasnya agregat dari campuran bahan pengikatnya.
- Apabila karena sesuatu hal pengecoran harus dihentikan permukaan beton harus

dibuat miring dan disiram dengan air semen kental.

f) Pembongkaran Begisting
- Pembongkaran semua Begisting/ begisting harus sesuai dengan ketentuan –

ketentuan yang tercantum dalam PBI 1971, serta seijin dan sepengetahuan
Pengawas Lapangan.

- Pembongkaran harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa hingga menjamin

seluruhnya keamanan beton yang telah dicor.
- Bagian struktur beton yang disangga dengan batang penyangga tidak boleh

dibongkar begesting maupun tiang penyangganya sebelum elemen struktur
tersebut mencapai kekuatan minimal untuk memikul berat sendiri berikut bahan-

bahan pelaksanaan di atasnya.

- Begisting beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari pengawas, atau
jika telah melampaui waktu yang telah ditentukan.

g) Pemeliharaan

- Upaya perawatan beton dilakukan selama proses pengerasan.

- Selama proses pengerasan, beton tiap hari harus disiram dengan cukup air
(curing), selama minimum 1 (satu) minggu berturut-turut.

h) Finishing
- Permukaan jalan beton harus di grooving atau alur melintang jalan.

- Apabila terjadi kerusakan permukaan jalan beton kontraktor wajib memperbaiki

(grouting) dengan mutu yang sama atau lebih tinggi.
.

BAB III

SYARAT – SYARAT BAHAN DAN MATERIAL

Sepanjang tidak ada ketetapan lain dalam Spesifikasi Teknis (Spektek) ini maupun dalam
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan dipergunakan maupun syarat-syarat

pelaksanaan harus memenuhi Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI Tahun 1982),
Standar Industri Indonesia (SII) untuk bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-

bahan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti material,
peralatan dan alat lainnya, harus dalam kondisi baru dan dengan kualitas terbaik untuk tujuan yang

dimaksudkan.

I. PERSYARATAN UMUM
a. Merk pembuatan bahan/material & komponen jadi.

1) Kecuali bila ditentukan lain dalam Dokumen Kontrak, semua merk pembuatan atau merk

dagang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis ini dimaksudkan sebagai penentu
standar atau kualitas.

2) Setiap keterangan mengenai peralatan, material barang atau proses, dalam bentuk nama
dagang, buatan atau nomor katalog harus dianggap sebagai penentu standar atau kualitas

dan tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya membatasi persaingan, dan Kontraktor harus

dengan sendirinya menggunakan peralatan, material, barang atau proses, yang atas
penilaian Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana, sesuai dengan keterangan itu.

Seluruh material paten itu harus dipergunakan sesuai dengan instruksi pabrik yang
membuatnya.

3) Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai, harus sesuai dengan yang
tercantum dalam Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis, memenuhi standar spesifikasi

bahan tersebut, mengikuti peraturan persyaratan bahan bangunan yang berlaku.

4) Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk tenaga ahli yang
diajukan/ditunjuk oleh pabrik dan atau supplier yang bersangkutan tersebut sebagai

Pelaksana. Dalam hal ini, Kontraktor/ Pemborong tidak berhak mengajukan klaim
sebagai pekerjaan tambah.

5) Disyaratkan dalam satu merk pembuatan atau merk dagang hanya diperkenankan untuk

setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini.
b. Kontraktor terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh semua bahan-bahan yang

diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Konsultan Pengawas/Direksi untuk

mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut
didatangkan/dipakai. Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Konsultan

Pengawas/Direksi untuk menetapkan “standard of appearance” dan disimpan di ruang

Direksi. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah 2 (dua) minggu sebelum

jadwal pelaksanaan.

c. Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur dan produk yang dipilih, akan di- informasikan kepada
Kontraktor selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan contoh bahan

tersebut.

d. Penyimpanan Material
Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai persyaratan pabrik yang bersangkutan

dan atau sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut.
1) Penempatan bahan-bahan material diatur dengan pertimbangan yang matang agar tidak

mengganggu kelancaran pekerjaan serta sirkulasi/akses pekerja. Bahan material disusun

dengan metoda yang baikdengan cara FIFO (first in first out), sehingga tidak ada bahan
material yang tersimpan terlalu lama dalam gudang/stock material.

2) Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas dan kesesuaian untuk
pekerjaan. Material harus diletakkan di atas permukaan yang bersih, keras dan bila

diminta harus ditutupi. Material harus disimpan sedemikian rupa agar memudahkan

pemeriksaan. Benda-benda milik pribadi tidak boleh dipergunakan untuk penyimpanan
tanpa ijin tertulis dari pemiliknya.

II. PERSYARATAN BAHAN DAN MATERIAL

Syarat-syarat jenis bahan dan material utama yang dipakai antara lain adalah:

a. MATERIAL
1) Air.

- Untuk pembangunan ini, air yang dipergunakan haruslah air tawar yang bersih
dan bebas dari mineral zat organik, bebas lumpur, minyak, asam alkali, dan bahan

kimia lainnya yang merusak mutu beton.

- Jika dari sumber air yang ada tidak mencukupi, maka Penyedia Jasa harus
mengadakan sumber air sendiri yang memenuhi syarat.

2) Pasir Beton
- Pasir juga harus memenuhi syarat mutu dari PBI 1971 diantaranya adalah dapat berupa

pasir buatan dari pecahan batu atau pasir alam, memiliki gradasi yang baik, terdiri dari

butir-butir tajam, tidak berpori, serta tidak mengandung lumpur lebih dari 5%.
- Pasir yang digunakan harus bersih, bebas kotoran, bahan lumpur dan bahan organik

lain.
- Pasir untuk spesi pasangan dan plesteran, harus seluruhnya dapat melalui saringan

dengan lubang-lubang persegi 3 mm.
- Pasir yang digunakan berasal dari Lumajang

3) Batu pecah 2/3

- Batu pecah yang digunakan dengan gradasi 2-3 cm, bersih dari bahan organik atau
kotoran lain.

- Agregat kasar kerikil dapat berupa kerikil alam atau berupa batu pecah yang diperoleh

dari pemecahan batu dan terdiri dari butir-butir yang keras, tidak berpori dan beraneka

ragam besarnya.
- Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% berat kering, dan tidak

boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton, zat-zat yang reaktif alkali.
- Batu pecah yang digunakan berasal dari Lumajang

4) Portland Cement (PC)

- Semen menggunakan semen sekualitas produk Nusantara yang memenuhi
persyaratan Standart Normalisasi Indonesia (NI. 8) dalam Peraturan Portland

Cement Indonesia NI-8 dengan TKDN minimal sebesar 91,90 %
- Semua semen yang dipakai harus dalam satu merek yang sama untuk suatu

konstruksi/struktur yang sama.

- Semen yang sudah mulai mengeras ditempat pekerjaan tidak boleh digunakan.
- Kantong pembungkus tidak boleh rusak jahitannya sebelum sampai ke tempat lokasi

pekerjaan.
- Semen harus terlindung dari kelembaban atau keadaan cuaca lain yang merusak.

- Mutu semen yang memenuhi syarat yang dipakai harus memenuhi SNI dan

memenuhi persyaratan NI-8 serta mendapatkan persetujuan dari PPKOM.
5) Begisting

- Kayu begisting yang digunakan adalah kayu kelas III. Bekesting harus dipasang
dengan perkuatan - perkuatan sehingga menjamin ukuran -ukuran dan jarak - jarak

tidak berubah selama diadakan pengecoran.

- Bekesting sebelum dilaksanakan pengecoran beton, harus dibersihkan dari berbagai
bentuk kotoran dan dilapisi dengan minyak begisting

6) Lain – lain
- Semua bahan – bahan dan perlengkapan yang akan diperoleh atau dipasang pada

pekerjaan ini, sebelum dipergunakan harus telah diperiksa dan disetujui oleh

Direksi/Pengawas.
- Penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan syarat – syarat bahan tersebut akan

ditolak atau dikeluarkan atas perintah Direksi dengan segala resiko Penyedia Jasa.
- Apabila diperlukan pemeriksaan di Laboratorium atas bahan, maka biaya

pemeriksaan ditanggung oleh Penyedia Jasa.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Spesifikasi Teknis ini dan diperlukan, akan

dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). Hal – hal yang timbul
kemudian dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian dilapangan akan dibicarakan dan diatur

oleh Pemimpin Proyek, Pengawas Lapangan dan Penyedia Jasa. Dan bila diperlukan akan

dibicarakan untuk mendapatkan penyelesaian.

BAB I
SYARAT – SYARAT UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman yang
meliputi:

a. Pekerjaan Persiapan
b. Pekerjaan Jalan