Penyusunan Feasibility Study Spam Regional Sofifi

URAIAN SINGKAT                                  

   Indonesia Sebagai salah satu penandatangan Sustainable Development Goals
(SDGs), memiliki komitmen pembangunan nasional yang tertuang didalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan   
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal tersebut menjadi dasar terkait dengan

keberhasilan Indonesia dalam pencapaian target akses aman air minum 
berdasarkan SDGs 2030. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang

berdampak langsung pada kesehatan. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan air
minum dengan kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan merupakan

tanggungjawab semua pihak terkait, khususnya Pemerintah. Namun demikian,
hal ini Pemerintah berupaya keras memenuhi kebutuhan air minum yang 

berkualitas bagi masyarakat dengan membangun prasarana dan sarana   
penyediaan air minum di perkotaan maupun di perdesaan di seluruh wilayah

Indonesia.                                                          
   Dalam perjalanan pengembangan SPAM di Indonesia, Pemerintah      
mencanangkan suatu upaya pemenuhan akses aman air minum untuk seluruh

warga Indonesia (universal access) yang tersurat dalam RPJMN tahun 2015-
2019. Pemerintah mendefinisikan akses aman air minum sebagai “proporsi

masyarakat (jiwa terlayani) yang memiliki akses air minum yang terlindung yang
meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, 

Penampung Air Hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor
atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran,

penampungan limbah dan/atau pembuangan sampah. Air kemasan, air dari
penjual keliling, air yang dijual melalui mobil tanki, air sumur tidak terlindungi

dan mata air tidak terlindung tidak termasuk akses aman air minum.  
   Bukan hanya RPJMN saja tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum   

Republik Indonesia Nomor 18/Prt/M/2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2016    
mengamanatkan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah harus melaksanakan

Pengembangan SPAM yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan /atau
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen,

keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam rangka menjamin hak
rakyat atas Air Minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang

berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang
seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara, tercapainya penyelenggaraan

Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air
minum.                                                              

   Dalam rangka pelaksanaan tugas konkuren maka Pemerintah dan      
Pemerintah Daerah mengemban tugas melaksanakan pembangunan sistem   

penyediaan air minum termasuk pembangunan air minum perpipaan. Dalam
rangka keterpaduan dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sesuai arahan
Direktur Jenderal Cipta Karya telah disusun kebijakan penyediaan infrastruktur

dengan prioritas pembangunan untuk SPAM Regional antar kabupaten/kota di
dalam 1 Provinsi.