| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0012260683911000 | Rp 182,160,657 | 83.1 | 86.48 | - | |
| 0027206796911000 | Rp 182,184,300 | 86.11 | 88.89 | - | |
| 0722072659911000 | Rp 196,458,900 | 74.78 | 78.37 | - | |
| 0015138076911000 | Rp 204,517,500 | 92.55 | 91.85 | - | |
| 0809626393911000 | - | - | - | - | |
| 0017841263915000 | - | - | - | - | |
CV Satria Konsultan | 07*2**3****15**0 | - | - | - | - |
| 0012200085911000 | - | - | - | tidak dapat menunjukan dokumen kualifikasi yang asli | |
| 0018840942914000 | - | - | - | - | |
| 0019467448915000 | - | - | - | - | |
| 0421955675914000 | - | - | - | - | |
| 0720031285822000 | - | - | - | - | |
| 0018914754913000 | - | - | - | - | |
CV Prima Dinamika Consultant | 00*2**5****11**0 | - | - | - | - |
| 0747584944911000 | - | - | - | - | |
| 0868510298911000 | - | - | - | - | |
| 0012132056915000 | - | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PANTAI EX PELABUHAN AMPENAN
TAHUN ANGGARAN
2024
UNIT / LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MATARAM
UNIT ORGANISASI : DINAS PARIWISATA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI PENGAWAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PANTAI
EX-PELABUHAN AMPENAN
A. UMUM
Nama Pekerjaan : Jasa Konsultasi Pengawas Pekerjaan
Pembangunan Pantai Ex Pelabuhan Ampenan
Lokasi : Kota Mataram
Nilai Pagu : Rp. 227.878.400 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh
Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Empat Ratus Rupiah)
Nilai HPS : Rp. 227.700.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh
Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Dana : APBD melalui DPA Dinas Pariwisata Kota
Mataram Tahun Anggaran 2024
B. LATAR BELAKANG
1. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan
merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur merupakan
modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas
perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup
masyarakat secara luas. Bukan hanya ketersediaan infrastruktur
umum saja, tapi ketersediaan infrastruktur pariwisata yang
memadai juga berperan penting untuk pengembangan pariwisata.
Hal tersebut dikarenakan infrastruktur merupakan salah satu
kebutuhan utama dalam mengembangkan pariwisata. Untuk
mendukung tujuan tersebut maka diperlukan sarana dan
prasarana yang baik untuk tercapainya tujuan pengembangan
pariwisata guna peningkatan angka kunjungan wisata demi
meningkatkan PAD daerah.
2. Tujuan pembangunan infrastruktur pariwisata diatas yaitu agar
dapat meningkatkan PAD Daerah, mempperluas kesempatan
berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat,
mendorong pembangunan daerah dan dapat memperkenalkan nilai
alam dan budaya bangsa
3. Infrastruktur pariwisata yang baik akan mendorong sumber
sumber pertumbuhan baru dan mengungkit pertumbuhan
ekonomi wilayah.
4. Mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung, mengatur pelaksanaan
konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang siap
untuk di manfaatkan harus mendapatkan pengawasan teknis oleh
penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi.
5. Dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, aman
dan nyaman, diperlukan pengawasan dalam proses pembangunan.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan arahan/petunjuk bagi
manajemen konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan
keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas
2. Dengan Penugasan ini diharapkan Manajemen Konstruksi dapat
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk
menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini.
D. SASARAN
Terarahnya dan terkendalikannya pelaksanaan Jasa Konsultasi
Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pantai Eks pelabuhan Ampenan
mulai dari SPMK konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa
Pemeliharaan, dan Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat
waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakannya
secara tertib administrasi.
E. LOKASI PEKERJAAN
Pantai Eks pelabuhan Ampenan Kota Mataram
F. SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Dinas Pariwisata
Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 dengan total pagu anggaran
sebesar Rp 227.700.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh
Ratus Rupiah). Apabila alokasi dalam dokumen anggaran DIPA yang
disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan
Barang/jasa dibatalkan dan Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat
menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Penerbitan SPPBJ dan
penandatangan kontrak dapat dilakukan setelah DPA dan peraturan
lainnya terkait dengan kegiatan Jasa Konsultasi Pengawas Pekerjaan
Pembangunan Pembangunan Pantai Eks pelabuhan Ampenan.
G. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA
a) Pengguna Jasa : Dinas Pariwisata Kota Mataram
b) Nama PA : CAHYA SAMUDRA, SSTP.MH
c) Alamat : Jl. Majapahit No. 14 A Mataram
H. STANDAR TEKNIS
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang
Perikatan);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi
Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
3 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga
Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan
Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008
tentang Persyaratan Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 524/KPTS/M/2022 Tahun 2022 tentang Besaran
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang
Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
21. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistim
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Walikota Mataram Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggran 2023; dan
25. Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait lainnya.
I. LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Pekerjaan Pembangunan
Pantai Eks pelabuhan Ampenan :
1. Pelaksanaan Kegiatan
a. Memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen pelaksanaan
konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan
pekerjaan di lapangan serta Standar Nasional Indonesia atau
standar lainnya yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi;
b. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sesuai penugasannya;
c. Menyusun RMK (Rencana Mutu Kontrak) kegiatan Manajemen
Konstruksi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
d. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen RMK Penyedia Jasa
Konstruksi;
e. Penyiapan dokumen untuk proses perizinan termasuk
membantu memenuhi proses dan prosedur perijinan yang
terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
f. Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan
pemeriksaan lapangan bersama, dan melakukan penyesuaian
antara gambar, RAB dengan kondisi lapangan dalam rangka
MC nol, memeriksa dan menerbitkan Berita Acara MC Nol
lengkap dengan lampisan teknis;
g. Menevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik
yang disusun oleh Kontraktor Pelaksana yang meliputi
program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan
dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan
bahan bagunan, informasi, dana, program Quality Assurance/
Quality Control dan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3);
h. Memeriksa laporan K3 Kontraktor secara berkala dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan program kesehatan dan
keselamatan kerja (K3) selama pelaksanaan pekerjaan
konstruksi;
i. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing)
yang diajukan oleh kontraktor;
j. Melakukan rapat-rapat lapangan secara berkala serta
koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi fisik selama
pelaksanaan kegiatan;
k. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan
konstruksi;
l. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik sesui
dengan perencaan DED dan dilaksanakan di lapangan, yang
meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian
biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik
(kuantitas dan mutu) hasil konstruksi , pengendalian
perubahan pekerjaan baik penambahan maupun pengurangan,
pengendalian tertib administrasi, dan pengendalian Kesehatan
dan keselamatan kerja;
m. (Dalam hal diperlukan) memeriksa, mengevaluasi dan
mengkoordinasikan perubahan pekerjaan dengan Konsultan
Perencana termasuk menertibkan ijin kerja pelaksanaan
pekerjaan dengan Konsultan Perencana termasuk menertibkan
ijin kerja pelaksanaan pekerjaan sementara (no objection letter)
dengan dalam hal perubahan pekerjaan termasuk kategori
pekerjaan yang tidak sesuai persyaratan dalam Kontrak
penyedia jasa konstruksi;
n. Menertibkan surat teguran kepada penyedia jasa konstruksi
jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan kontrak penyedia jasa konstruksi dan melaksanakan
rapat pembuktian (show cause meeting);
o. Memeriksa dan menyetujui semua dokumen baik administrasi
maupun teknis yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi;
p. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan konstruksi fisik;
q. Melakukan evaluasi terhadap penyimpangan teknis yang
timbul, usulan koreksi dan tindakan turun tangan, serta
melakukan serah terima pekerjaan pertama dan serah terima
pekerjaan kedua;
r. Memberikan rekomendasi dilakukan serah terima pekerjaan
pertama dan serah terima pekerjaan kedua;
s. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksaan di
lapangan (as build drawings) sebelum serah terima I;
t. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan
mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
u. Melakukan kegiatan pengawasan dan laporan pada masa
pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua serta
berkoordinasi dengan pihak pengelola/pengguna bangunan dan
memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk memperbaiki
cacat kurang selama masa pemeliharaan sampai dengan serah
terima kedua;
v. Menerbitkan surat pernyataan keandalan bangunan selama
umur bangunan selama umur bangunan sesuai yang
dipersyaratkan dalam kontrak penyedia jasa konstruksi;
w. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi
bangunan gedung terbangun sesuai dengan PBG;
x. Menyiapkan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat
2. Pelaksanaan Fungsi Quality Assurance / Quality Control
a. Bersama dengan kontraktor pelaksana melakukan pengukuran
awal di lapangan dan menerbitkan Berita Acara Pengukuran
Awal atau BA Mutual Check 0%;
b. Memeriksa laporan progress kemajuan pekerjaan yang diajukan
oleh kontraktor termasuk menjamin persetujuan Konsultan MK
terhadap laporan kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan
pekerjaan terpasang di lapangan;
c. Melakukan pengukuran lapangan bersama terhadap item
pekerjaan terpasang pada saat pelaksanaan opname lapangan
dan sebagai dasar diterbitkannya BA Opname Lapangan dan BA
Kemajuan Pekerjaan;
d. Melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dan menjamin semua
item pekerjaan terpasang telah sesuai dengan BOQ Kontrak dan
menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan;
e. Melakukan uji mutu dan uji kualitas terhadap semua material
yang memerlukan uji mutu dan kualitas serta menerbitkan
Berita Acara Uji Mutu dan Kulaitas Materkal sebagai dasar
persetujuan mobilisasi material;
f. Memastikan pemeriksaan akhir pekerjaan dan semua item
pekerjaan telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
g. Melaklukan opname lapangan terhadap semua pekerjaan
terpasang sebelum dilakukan perubahan item pekerjaan
termasuk memberikan justifikasi perubahan dan atau
justifikasi penambahan lingkup pekerjaan;
h. Memberikan rekomendasi Addendum Rencana Kerja dan Syarat
(RKS) dan Addendum Kontrak jika ada perubahan lingkup dan
atau penambahan lingkup pekerjaan;
i. Meeriksa dan memastikan as build drawing sudah sesuai
dengan pekerjaan terpasang dan BOQ final;
j. Dalam hal adanya pekerjaan yang dipersyaratkan dikerjakan
oleh Sub Kontraktor, Konsultan MK bertanggung jawab
memeriksa dan menyetujui progress kemajuan pekerjaan yang
dilakukan oleh Sub Kontraktor termasuk meneliti kelengkapan
admiinistrasi Sub Kontraktor;
k. Bersama dengan kontraktor plaksana, melakukan testing dan
commissioning untuk semua pekerjaan yang dipersyaratkan
untuk dilakukan testing dan commissioning termasuk dalam
hal diperlukannya pemenuhan persyaratan testing dan
comminsioning yang ditetapkan oleh instansi terkait;
l. Menyiapkan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
m. Mengihtung TKDN pelaksanaan konstruksi;
n. Manajemen kontruksi menerapkan BIM pada seluruh lingkup
pekerjaan. Penerapan BIM dilakukan sekurang-kurangnya
meliputi:
1) Penerapan BIM pada seluruh lingkup pekerjaan arsitektur,
struktur, MEP, dan lansekap
2) Pemodelan BIM dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi
dan diperiksa oleh Manajemen Konstruksi
3) BIM digunakan untuk mendeteksi clash (clash detection)
antar disiplin, serta pembuatan volume dan biaya pekerjaan
(5D BIM) berdasarkan final quantity dan termijn
pembayaran
4) Kolaborasi antar disiplin, pertukaran file’indormasi, dan
manajemen dokumen BIM antara pengguna jasa, penyedia
jasa konstruksi, dan penyedia jasa manajemen konstruksi
dilakukan melalui platform Common Data Environment
(CDE) yang disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
Pertukaran file berupa native file dan Industrial Foundation
Class (IFC)
5) Memeriksa as build drawing berbasis BIM yang dibuat
penyedia Jasa Konstruksi dengan tingkar kelengkapan
informasi (Level of Development/LOD) 350-400
6) Untuk keperluan visualisasi dan pemaparan, dapat
menggunakan teknologi Virtual Reality (VR) datau Mixed
Reality (MR). Animasi kawasan, berupa hasil penggabungan
render 3D dengan kualitas gambar bergerak (video) HD,
terdiri dari hubungan massa bangunan, infrastruktur
kawasan, vegetasi kawasan, serta fasilitas lingkungan
secara keseluruhan.
J. KELUARAN
1. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan diserahkan diserahkan selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4
(empat) buku laporan.
2. Laporan Mingguan (Weekly Report)
Laporan Mingguan diserahkan tiap minggu sejak dimulainya
pelaksanaan fisik sejumlah 4 (empat) eksemplar
3. Laporan Bulanan (Monthly Report)
Laporan Bulanan diserahkan tiap bulan sejak dimulainya
pelaksanaan fisik sejumlah 4 (empat) eksemplar
4. Laporan Akhir
Merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pekerjaan
pendampingan ketika pelaksanaan fisik mencapai kondisi mutual
check 100%. Laporan Akhir diserahkan paling lambat 180 (Seratus
Delapan Puluh) hari kalender sejak diturunkannya SPMK, dengan
jumlah 4 (empat) eksemplar.
5. Buku Profil Kegiatan
Berisi tentang gambaran singkat proyek, data-data proyek, titik
koordinat, peta situasi lapangan dan album foto pelaksanaan, yang
dibuat per item pekerjaan secara beruntun dan rapi, pengambilan
foto dimulai progress 0%, 25%, 50%), 75% sampai dengan 100%
dalam format 20x25 cm, kertas glossy atau kertas foto dengan
kualitas cetak laser warna, dengan desain cover yang dibuat menarik
dibuat sebanyak 4 (empat) eksemplar.
6. Laporan Pemeliharaan Berkala
Berisi tentang progress pemeliharaan yang dilaksanakan oleh
penyedia jasa/kontraktor setelah fasilitas terbangun dengan foto-
foto update setiap bulan sekali selama masa pemeliharaan berkahir
sebanyak 4 (empat) eksemplar.
7. Laporan Hasil Uji Kualitas dan Bahan dan Pemetaan
Merupakan laporan yang berisi tentang uji kualitas bahan yang
diperlukan di lapangan meliputi hasil tes, kuat tekan paving, uji
keausan bahan, uji core drill (Kuat Tekan Beton), uji kuat Tarik
bahan tulangan, uji kepadatan tanah dan pemetaan tanah untuk
mengetahu kuantitas (volume) dan kualitas material yang terpasang
sebanyak 4 (empat) eksemplar.
8. Kontainer Box
Kotak kontainer box sebagai tempat penyimpanan dokumen
pengawasan yang terbuat dari plastik tahan cuaca dengan kapasitas
minimal 100 liter sebanyak 1 (satu) buah.
9. SSD Portable 1 Terra Bitte
SSD Portable penyimpanan data berisikan data-data pengawasan
selama proyek dikerjakan, laporan harian, mingguan, bulanan, scan
berita acara rapat koordinasi dan sebagainya 1 (satu) buah.
K. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Konstruksi diperkirakan
selama 6 bulan, terhitung sejak terbit SPMK sampai dengan Serah
Terima Pertama, dengan perincian sebagai berikut :
a. Tahap Konstruksi Fisik = 6 Bulan
b. Tahap Pemeliharaan = 6 Bulan
Konsultan Pengawasan Konstruksi tetap bertanggung jawab
selama masa pemeliharaan, yaitu selama 6 (enam) bulan sampai
dengan Serah Terima Kedua.
L. KUALIFIKASI, KLASIFIKASI KONSULTAN PENGAWAS
1. Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konsultansi
2. Memiliki klasifikasi bidang usaha konsultansi lainnya dengan sub
kualifikasi Jasa Pengawasan Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
(KL403), Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
(RE201), Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan
Non Hunian (RK001), yang masih berlaku
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku
4. Memiliki NPWP
5. Memiliki Pengalaman Perusahaan untuk pekerjaan Pengawasan
Konstruksi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
6. Mempunyai pengalaman pekerjaan Pengawasan Konstruksi
dengan nilai pekerjaan tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir paling kurang sama dengan 50% dari nilai total HPS/Pagu
Anggaran
M. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA
1. Manajemen Konstruksi bertanggungjawab secara professional atas
jasa pengawan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata
laku profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab Manajemen Konstruksi adalah
menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut:
a. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu
berlakunya anggaran /waktu yang telah ditetapkan;
b. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang
tersedia atau yang telah ditetapkan;
c. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan
yang berlaku; dan
d. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan
pembangunan.
3. Penanggung jawab professional Konsultan pengawas adalah tidak
hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para
tenaga ahli professional konsultan pengawas yang terlibat.
4. Menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi
personil.
5. Membayar gaji tenaga ahli sesuai dengan standart billing rate
konsultan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Membayar biaya non personil sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.
7. Melakukan survey awal lokasi sebelum pelaksanaan pekerjaan dan
membuat schedule percepatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Membuat Rencana Mutu Kegiatan Konsultan Pengawas dan
melaporkannya kepada PPK/tim teknis.
9. Mengadakan pengawasan intensif sehubungan dengan kegiatan
Pengawas di lapangan.
10. Melaksanakan pengukuran lapangan, dan pengambilan sampling
material/bahan dilapangan serta mengecek kesesuaian material
yang terpasang dilapangan sesuai dengan dokumen kontrak.
11. Melakukan test laboratorium yang diperlukan terhadap kualitas
bahan yang telah terpasang di lapangan dan melaporkannya
kepada PPK Pelaksanaan.
12. Mengadakan asistensi dan rapat pembahasan dengan tim teknis
untuk setiap laporan yang telah dibuat.
13. Mengatur jadwal pembahasan rapat rutin berserta laporan
kemajuan proyek.
14. Menyiapkan dan Melakukan presentasi di Dinas Pariwisata Kota
Mataram.
15. Membantu PPK Pelaksanaan dan tim pengelola teknis satker untuk
menyusun CCO (Contract Change Order), dokumen addendum
sampai dengan dokumen addendum pada pelaksanaan fisik
dilapangan beserta data dukung termasuk perhitungan volume
pekerjaan secara rinci.
16. Bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas bahan yang
terpasang sesuai dengan kontrak dan membuat berita acara dan
pernyataan terhadap mutu dan kualitas material yang terpasang.
17. Membuat jaminan pengawasan sampai dengan proses serah terima
Final Hand Over (FHO) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16
tahun 2021
18. Menyiapkan fasilitas kantor proyek dilapangan lengkap dengan
meja, kursi dan papan tulis untuk koordinasi pelaksanaan
dilapangan.
19. Menyiapkan kendaraan dan fasilitas lainya terkait akses menuju
lapangan.
20. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan memenuhi seluruh
persyaratan administratif yang berlaku
N. PERSONEL
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan harus
menyediakan Personil dalam suatu struktur organisasi untuk
menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang
tercantum dalam KAK ini, yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi
Tugas.
NO. TENAGA KUALIFIKASI PENGALAMAN JUMLAH
A. TENAGA AHLI
1 Team Leader/Ahli SKA : Ahli 6 Tahun 1 orang
Madya
Arsitektur
Arsitektur
Pendidikan :
S1 T. Sipil
B. TENAGA PENDUKUNG
1 Inspektor Ahli S1 Arsitektur 2 Tahun 1 orang
Arsitektur
2 Inspektor Ahli S1. Teknik 2 Tahun 1 Orang
Struktur Sipil
3 Administrasi/Operator S1 Akutansi 2 Tahun 1 orang
Komputer
NO. TENAGA AHLI URAIAN TUGAS KET.
1. Team Leader Sebagai penanggung jawab tertinggi
pelaksanaan pekerjaan Pengawasan
Konstruksi secara keseluruhan,
Sebagai pengontrol semua kegiatan
administrasi maupun teknis dan
organisasi Tim Pengawasan
Konstruksi, Sebagai pimpinan
unsur pengarah, pengawas dan
pengendali mutu pekerjaan pada
setiap tahap kegiatan pelaksanaan
pembangunan, Menyusun Organisasi
Kerja Tim Pengawasan Konstruksi
secara keseluruhan,
Mengkoordinasikan pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan
terhadap semua hal yang
berhubungan dengan kelancaran
pekerjaan pelaksanaanfisikoleh pihak
kontraktor pelaksana,
Mengkoordinasikan hubungan
kerja antar organisasi kerja sesuai
tugas masing-masing dengan semua
unsur proyek dan instansi terkait,
Memimpin rapat koordinasi bulanan
yang melibatkan pihak-pihak lain
yang terkait. Mempelajari gambar dan
spesifikasi Teknik daftar kuantitas,
memastikan kelengkapan Teknik,
gambar dan daftar kuantitas.
Membandingkan spesifikasi Teknik
dengan gambaran daftar kuantitas.
Memperkirakan biaya awal
berdasarkan gambar untuk tender,
menghitung biaya berdasarkan
pekerjaan sejenis, membandingkan
antara pagu dengan hasil
perhitungan Mengevaluasi biaya-
biaya pekerjaan secara rinci
berdasarkan gambar dan spesifikasi
teknis, mencari data harga satuan
bahan, upah kerja, dan subkontrak
untuk pekerjaan khusus, menghitung
volume setiap item pekerjaan.
Mengevaluasi jadwal pelaksanaan
pekerjaan, membuat metode kerja,
membuat network planningdan bar
Chart.
2 Inspektor Bertanggung jawab kepada Team
Leader, Membantu Team Leader
Mengawasi dan memeriksa hasil
pekerjaan yang di Jasa
Pemborongan; Mengkoordinasikan
Penyedia Jasa Pemborongan
berkaitan dengan masalah utilitas
umum dan jenis tanah;Membuat
sistem pengarsipan yang baik, antara
lain : menyimpan tanda terima, dan
memeliharanya sebagai catatan
tetap, jaminan yang dibutuhkan
menurut syarat kontrak yang ada
dalam kegiatan; Mempersiapkan As
Built Drawing semua pekerjaan sipil
termasuk detail-detailnya;Melakukan
survey selama pelaksanaan
berlangsung bekerja sama dengan
Spesial Technician untuk
mengkonfirmasikan hasil survey dari
Penyedia jasa Pemborongan;
Mencatat jadwal progres yang up to
date dan membantu Pejabat Pembuat
Komitmen dengan data pembayaran
dan fisik pada saat diperlukan;
Mengawasi pekerjaan pembangunan
dan perbaikan, dan lain-lain dan
membantu mengambil keputusan
yang cepat dan tepat apabila terjadi
penyimpangan; Melaksanakan dan
melaporkan tentang PHO.
3 Administrasi/ Bertanggung jawab kepada Team
Operator Leader, Membantu Team Leader
Komputer menyiapkan surat keluar,
mengarsipkan surat masuk, dan
berkas-berkas lain yang diperlukan
Membuat dan mengurus penagihan
termin ke pemberi kerja
Melaksanakan hubungan kerja antar
organisasi kerja sesuai tugas masing-
masing dengan semua unsur proyek,
Bertanggung jawab kepada Team
Leader, Membuat laporan-laporan
kegiatan Pengawasan Konstruksi di
bawah arahan Team Leader,
Melaksanakan hubungan kerja antar
organisasi kerja sesuai tugas
masing- masing dengan semua unsur
proyek
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli di atas harus memiliki
Sertifikat Tenaga Ahli SKA dari Asosiasi dan dilengkapi dengan : ijazah
asli/copy yang dilegalisir, KTP, NPWP, CV, dan Referensi dari pemberi
kerja. Untuk Tenaga Pendukung dilengkapi dengan : ijazah asli/copy
yang dilegalisir, KTP, dan CV.
O. KELUARAN
Keluaran yang diminta dari konsultan Pengawasan Konstruksi
berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah :
1. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan
Pembangunan Pantai Ex Pelabuhan Ampenan, yang akan
dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi, yang menyangkut
kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan
kelancaran administrasi, ketepatan pekerjaan yang efisien,
sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang
sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan
baik oleh Pemberi Tugas. Dokumen yang dihasilkan selama proses
Pengawasan Konstruksi adalah:
a. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan
Pengawasan Konstruksi.
b. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau
petunjuk penting dari Konsultan Pengawasan Konstruksi, yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi
keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya
syarat teknis.