Pembangunan Mess Kejaksaan

PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN KABUPATEN NAGAN RAYA                    
                                                           1        

                 PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI                          
                        PEKERJAAN :                                 
                PEMBANGUNAN  MESS KEJAKSAAN                         
      DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  PERMUKIMAN                
                      Kabupaten Nagan Raya                          
                      TAHUN ANGGARAN 2023                           

1.1 PENDAHULUAN                                                     

  NAMA PEKERJAAN                                                    
     Nama pekerjaan ini adalah PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN yang terdiri dari :

     A.   PEKERJAAN PERSIAPAN                                       
     B.   PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI                               

     C.   PEKERJAAN BETON BERTULANG                                 
     D.   PEKERJAAN PASANGAN, DINDING dan PLESTERAN                 
     E.   PEKERJAAN PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI                   
     F.   PEKERJAAN LANTAI                                          
     G.   PEKERJAAN SANITASI                                        
     H.   PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK                               
     I.   PEKERJAAN LAINNYA                                         

 1.2. LATAR BELAKANG                                                
     Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan
     kawasan permukiman, dijelaskan pada Pasal 94 ayat 1 mengenai pencegahan dan
     peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna
     meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan

     untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan    
     permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan
     fungsi perumahan dan permukiman. Dalam hal ini negara bertanggung jawab
     melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan
     kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni
     rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman,
     harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.      

     Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan
     kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat
     melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis
     kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan

     fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya
     yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat
     demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan
     bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.                       
 PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN KABUPATEN NAGAN RAYA                    
                                                           2        

     Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak
     teraturnya bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
     bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan
     perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi
     sebagai tempat hunian. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
     salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah terpenuhinya
     kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi

     seluruh masyarkat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka
     panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa
     pemukiman kumuh. Tujuan pembangunan ini juga merupakan bagian dari kerja
     bangsa Indonesia untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan pembangunan
     Millenium Development Goals yang dicanangkan oleh PBB.         
     Dalam hal ini, instansi yang sangat berkepentingan dalam mengelola masalah

     prasarana perumahan dan permukiman tersebut adalah Pemerintah Kabupaten
     Nagan Raya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
     Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
     dan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan
     daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan
     Bupati Nagan Raya Nomor : 59 Tahun 2016. Untuk pelaksanaan penanganan
     pekerjaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan menjadi bagian dari
     sektor jasa konstruksi yang penyelenggaraannya diperlukan ketertiban dan

     kepastian hukum untuk pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.   

1.3. LOKASI PEKERJAAN                                               

     Lokasi Kec. Suka Makmue.                                       
1.4. PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN                                     
     Penanggung jawab pekerjaan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas
     Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun

     Anggaran 2023.                                                 

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN                                              

     a) Maksud                                                      
       Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya
       menggunakan jasa layanan ini dimaksudkan untuk mendapatkan Penyedia

       yang memiliki keahlian profesional, personil, sumber daya teknis, dan
       kemampuan memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, 
       Keberlanjutan konstruksi, serta mampu bertanggungjawab secara mutlak atas
       ketepatan biaya, ketepatan mutu, dan/atau ketepatan waktu serta
       bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sebagaimana yang
       dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan untuk persyaratan kontrak kerja
       konstruksi PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN.                       

     b) Tujuan                                                      
       Tujuan dari pekerjaan ini adalah terbangunnya PEMBANGUNAN MESS
       KEJAKSAAN yang berkualitas yang sesuai dengan syarat/standar/spesifikasi

       teknis yang di rencanakan, tercapainya penyelesaian penanganan masalah-
 PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN KABUPATEN NAGAN RAYA                    
                                                           3        

       masalah sehingga tingkat daya tahan dan umur pelayanan perumahan dan
       permukiman yang diinginkan dapat tercapai serta berwawasan lingkungan,
       diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien, diwujudkan sesuai dengan
       fungsinya, serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
       Kerangka Acuan Kerja ini bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen

       pengadaan untuk mendapatkan tanggapan kedalam metode pelaksanaan
       PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN.                                  
2. SASARAN                                                          

    Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi sesuai ketentuan

    yang akan diperjanjikan untuk pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN MESS
    KEJAKSAAN.                                                      

3. HASIL YANG DIHARAPKAN                                            

     a) PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah
       direncanakan oleh konsultan perencana sebagaimana tertuang dalam detail
       engineering design (DED).                                    

     b) Adanya Dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN MESS
       KEJAKSAAN yang di dokumentasikan secara periodik yang mencakup semua
       peristiwa.                                                   

4. SUMBER DANA                                                      

    Untuk pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN MESS KEJAKSAAN :        

      1. Sumber dana : APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.         
      2. Pagu Anggaran : Rp. 372.000.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta
                   Rupiah) sudah termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN).

      3. HPS       : Rp 371,980,000.00,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan
                   juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh
                   rupiah) sudah termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN).