Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terintegrasi Kota Pasuruan Tahap Keempat Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pasuruan - Jawa Timur Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
                      DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN               
                          KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR                    
                 LEMBAGA PEMASYARAKATAN  KELAS IIB PASURUAN            

                     Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115    
              Laman: lapaspasuruan.kemenkumham.go.id Pos-el: [email protected]

                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

     Permasalahan pokok yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan  HAM RI dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diantaranya
adalah tingginya jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang tidak sebanding dengan jumlah

ketersediaan hunian atau kapasitas hunian sehingga mengalami over capacity. Hal tersebut
berakibat menurunnya kualitas kinerja tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan yang meliputi

pembinaan, pelayanan, perawatan, dan pengamanan serta tingginya resiko terjadinya gangguan
keamanan dan ketertiban hal ini memerlukan sarana dan prasarana bangunan dan fasilitasnya

yang cukup.                                                            
     Permasalah lainnya yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana penunjang

untuk mendukung kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sedemikian sehingga
dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan para pegawai terkait tugasnya
     Pada saat ini Bangunan Lembaga Pemasyarakatn Pasuruan dirasa sudah over kapasitas

dan kurang memadai, terutama dari segi kapasitas sudah tidak mencukupi, maka perlu dilakukan
perluasan/penambahan ruang hunian.                                     

     Kegiatan Pembangunan Lapas Terintegrasi Kota Pasuruan diawali dengan Pekerjaan
Pematangan Lahan dan Pekerjaan Turap yang merupakan Pembangunan Tahap I dan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Dilanjutkan Pelaksanaan Pembangunan Tahap II pada
Tahun Anggaran 2023 serta Pelaksanaan Pembangunan Tahap III pada Tahun Anggaran 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024 juga dilaksanakan Tahap Perencanaan yang akan dipergunakan
untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2025 (Tahap IV).                        

     Saat ini, pada tahun anggaran 2025 (Tahap IV) akan dilanjutkan dengan Pelaksanaan
Pembangunan yaitu:                                                     

        1. Pembangunan Poliklinik      1 Unit                          
        2. Pembangunan Masjid          1 Unit                          
        3. Pembangunan Gereja          1 Unit                          

        4. Pembangunan Pos Jaga Utama  1 Unit                          
        5. Pekerjaan Sarana Prasarana Lingkungan 1 Paket               

     Sesuai dengan yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa semua
bangunan harus mengusung konsep Smart Prison yaitu sistem kontrol dan monitor yang

digunakan dalam bangunan sel/blok hunian atau area dan bangunan lain yang digunakan dalam
kegiatan pembinaan Warga Binaan yang bertujuan mengintegrasikan semua system yang ada

pada seluruh area seperti sistem pencahayaan, keamanan dan lain-lain. Smart Prison ini tidak
hanya untuk memonitor seluruh elektronik yang ada tetapi juga dapat mengendalikan dan

mengatur sistem-sistem sehingga dapat mengoptimalkan kerja operator. Penggunaan Smart
Prison ini merupakan gabungan dari dua jenis teknologi yang terpisah yaitu system otomasi

bangunan dan teknologi informasi.